Friday, June 16, 2006

riwayat mu PASAR Keputran surabaya

Warga Blokir Akses ke Proyek Pasar Keputran
Minggu, 28 November 2004 | 16:20 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 200 orang warga Kelurahan Kebraon, Surabaya memblokir akses jalan masuk ke lokasi proyek Pasar Induk Keputran Baru, Minggu (28/11). Warga menyegel pintu masuk menuju proyek seluas 10 hektar itu dengan membentangkan spanduk putih bertuliskan "Dengan rahmad Tuhan YME, pada hari Minggu tanggal 27-11-2004 jam 10 WIB pembangunan Pasar Induk Keputran Baru aktivitasnya dihentikan untuk selama-lamanya. Tertanda, warga Kebraon."

Pemblokiran terhadap proyek milik Pemerintah Kota Surabaya dan investor PT Equator Development Sejahtera itu berkaitan dengan aksi penolakan warga yang telah merebak sejak sebelum bulan puasa lalu. Penolakan juga dilakukan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berada tak jauh dari proyek. Mereka khawatir, bila jadi terealisasi, pasar tersebut akan mengganggu proses belajar mengajar siswa.

Menurut koordinator warga Kabraon, Arif Rachman Hakim,warga tidak setuju atas proyek tersebut. Karena tanah di kelurahan Kebraon sejak semula hanya untuk pemukiman. Dari segi keamanan, warga khawatir adanya pasar induk akan menimbulkan kerawanan. Dari sisi lingkungan, proyek itu belum memiliki IMB dan belum lolos uji Amdal."Proyek ini juga sekonyong-konyong, karena warga tak
pernah diajak bicara,"kata Hakim.

Sebelumnya, pada hari Jum,at (25/11) kemarin puluhan warga telah melakukan aksi unjuk rasa dengan menghadang masuknya truk-truk pengangkut material ke lokasi proyek lewat Jl. Kebraon gang V. Warga juga memasang pengumuman yang ditulis di triplek berisi larangan masuk bagi semua truk pengangkut material.Alasannya, truk-truk itu menyebabkan jalan rusak dan berdebu. Spanduk dan umbul-umbul milik investor juga
dicabuti oleh warga.

Namun menurut tokoh masyarakat Kebraon, Labih Basar, pada Sabtu (27/11) malam, papan larangan itu dicabut oleh aparat kepolisian dari Polsekta Karangpilang dan
memperbolehkan truk pengangkut material memasuki lokasi proyek dengan pengawalan ketat. "Salah seorang warga kami yang menjaga pintu masuk, oleh polisidipaksa teken berita acara memperbolehkan truk masuk,"kata Labih.

Tindakan polisi ini membuat warga jengkel. Puncaknya,Minggu pagi mereka melakukan unjuk rasa dengan menutup pintu masuk proyek. Sempat terjadi ketegangan antara
warga dengan polisi yang dipimpin Kapolsek Karangpilang, Ajun Komisaris Jhony Edison Isir. Namun akhirnya polisi membiarkan saja warga menutup pintu masuk
proyek. "Sembilan puluh lima persen warga telah sepakat menolak pasar induk dengan alasan apapun,"kata kuasa hukum warga Kebraon, Hendri Rusdianto.

Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru oleh Wali Kota
Surabaya, Bambang DH, dimaksudkan untuk merelokasi para pedagang di pasar sayur Keputran yang dinilai telah over kapasitas. Letaknya yang di tengah kota sering menyebabkan kemacetan lalu lintas. Karena itu Wali Kota berniat memindahkannya agak jauh dari pusat kota.

Namun niat Bambang ini ditentang oleh anggota DPRD Surabaya karena sosialisasi yang minim dan persyaratan pendirian bangunan yang belum beres. Namun Bambang tetap ngotot. Ia tetap memancangkan tiang pertama pembangunan pasar induk walaupun tak dihadiri satu pun anggota dewan.

Kukuh S Wibowo


Sisa Pedagang Wonokromo Direlokasi ke Pasar Keputran

Surabaya, Kompas - Sekitar 1.200 pedagang yang masih berjualan di bekas Pasar Wonokromo akan direlokasi ke Pasar Keputran, Surabaya. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, H Kadri Kusuma, Selasa (24/6).

"Di dalam Pasar Keputran sebelah selatan itu tidak pernah ditempati. Warga yang berjualan cenderung menjemput pembeli. Nanti, kalau sudah masuk di situ, kita harus ikut juga menertibkan. Pembongkaran barang dagangan di Pasar Keputran sebelah utara," ujarnya.

Sejauh ini, keberadaan para pedagang di area tempat pembangunan Darmo Trade Center (DTC) ini memang belum mengganggu, karena aktivitas mereka berjualan pada malam hari, sementara kegiatan pembangunan berlangsung siang hari.

Akan tetapi, dikhawatirkan muncul masalah baru jika tumpukan bahan bangunan terus bertambah. Menurut Kadri, hal ini harus segera diantisipasi, terlebih lagi jumlah pedagang yang berada di lokasi itu justru bertambah banyak.

"Upaya relokasi ini akan didahului dengan sosialisasi. Sosialisasi dalam bentuk tertulis akan diberikan oleh PD Pasar Surya. Pedagang diimbau tidak berjualan di sepanjang lokasi pembangunan DTC. Pada hari Jumat (27/6), akan ditentukan hari H penertiban itu," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Pembinaan Pedagang dan Administrasi Keuangan PD Pasar Surya Achmad Ganis Poernomo mengatakan, relokasi para pedagang di bekas Pasar Wonokromo belum merupakan keputusan final. "Selain di Keputran, ada pula usulan agar pedagang direlokasi ke Kodam. Sebagian areal di sana ada yang digunakan untuk berjualan di malam hari," katanya.

Relokasi akan disesuaikan dengan peningkatan kegiatan pembangunan DTC. Selain itu, sebelum relokasi pemerintah akan mengadakan pendekatan kepada para pedagang agar penolakan seperti yang terjadi saat relokasi para pedagang di Pasar Wonokromo ke tempat penampungan sementara tidak terulang. (IPS)
jati Diri Arek Surabaya

MENJELANG Hari Jadi Ke-710 Kota Surabaya pada tanggal 31 Mei 2003, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sengaja menyimpan tanaman dalam pot yang ditempatkan di beberapa sudut jalan di Kota Pahlawan. Jenis tanaman yang ditanam dalam pot itu bukan bunga yang berwarna-warni, melainkan pohon palem kecil.

Tidak jelas apakah pohon palem tersebut akan disimpan untuk selamanya atau hanya sementara, menjelang pelaksanaan Hari Jadi Ke-710 Kota Surabaya. Kita menyambut positif langkah Pemkot Surabaya yang berusaha untuk terus berbenah, meski di sana sini pemandangan kota ini masih semrawut dan acak-acakan.

Sebelumnya, papan reklame yang terdapat di Kota Surabaya bertebaran di mana-mana, semrawut letak dan ukurannya sehingga mengganggu estetika kota. Demikian pula bangunan-bangunan tua, sebagian banyak yang sudah berubah wajah menjadi bangunan modern.

Itu semua terjadi karena kepentingan ekonomi telah mengalahkan kepentingan tata ruang kota dan pelestarian cagar budaya. Kalaupun ada beberapa bangunan tua bersejarah yang masih tersisa, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak dipelihara sebagaimana mestinya. Padahal, bangunan tua dan benda-benda bersejarah lainnya bisa memberi makna tersendiri kepada masyarakat.

Hal lain yang juga masih menyisakan pemandangan kotor dan semrawut adalah keberadaan pasar tradisional, di antaranya Pasar Keputran. Kita menyadari pentingnya keberadaan pasar tradisional di Kota Surabaya, tetapi apakah pemkot sudah melakukan pembenahan secara optimal?

Selama ini, sebagian ruas Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, terutama di depan Gedung Dharmala, senantiasa dipenuhi oleh para pedagang dari Pasar Keputran yang berjualan hingga ke tengah jalan. Tentu saja tidak mudah untuk memindahkan pasar tradisional yang sudah lama bercokol di satu tempat ke tempat lain.

Pembenahan pasar tradisional bukan semata membina para pedagang yang terlibat di dalamnya, melainkan juga menata pasar sedemikian rupa agar tidak terlihat kumuh dan merusak keindahan kota. Jika suatu pemda merencanakan memindahkan pasar tradisional, biasanya selalu mendapat perlawanan dari para pedagang.

Kalau tempat berjualan pindah lokasi, maka biasanya mata rantai atau hubungan antara pedagang dan pembeli terputus di tengah jalan.

Alasan itu pulalah yang membuat para pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta tidak bersedia dipindahkan. Mereka lebih suka berjualan dengan menggunakan kendaraan ketimbang harus pindah ke tempat lain. Hubungan pembeli dengan pedagang bukan semata kepentingan ekonomi, melainkan ada kalanya sudah menjadi hubungan psikologis, saling membutuhkan satu sama lain.

Hal seperti itu juga terjadi di Kota Surabaya. Kasus kebakaran dan pemindahan Pasar Wonokromo telah memberi pelajaran tersendiri kepada masyarakat, khususnya Pemkot Surabaya, tentang arti penting keberadaan pasar tradisional. Apalagi saat ini masyarakat sudah semakin kritis. Cara kuno yang dilakukan pemda dalam membenahi pasar tradisional akan menelan ongkos yang besar.

Untuk itu, dalam rangka Hari Jadi Surabaya, masyarakat dan pemerintah di kota ini hendaknya bisa saling menghargai fungsi dan tugas masing-masing.

Masyarakat hendaknya bisa menunjukkan diri sebagai warga kota yang baik, sebaliknya Pemkot Surabaya juga harus selalu memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Di hari jadi kali ini, hendaknya jati diri arek Surabaya yang dikenal terbuka, terus terang, egaliter, dan lugas bisa tetap dipertahankan.

Demikian pula tradisi kritik dan saling kritik di dalam kehidupan masyarakat Surabaya, hendaknya bisa terus dipelihara agar dinamika warga kota ini bisa terus terjaga. Viva Arek Surabaya. (TJAHJA GUNAWAN)
20-12-2005 14:31:46
PIKB Operasi, tahun 2006

Surabaya ¿ Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana segera merealisasikan pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di kawasan Kebraon. Alasannya, tahun depan pasar tersebut akan segera beroperasi.

Walikota Bambang DH mengatakan, akhir tahun ini PIKB segera direalisasikan. Pembangunan pasar ini bisa dilakukan karena persoalan dengan warga setempat sudah selesai. Warga di kawasan tersebut, menurutnya, sudah bisa menerima kehadiran pasar itu.

¿Alhamdullilah sudah bisa terselesaikan dengan baik. Dan kondisi sekarang cukup kondusif,¿ ujar Bambang DH, Selasa (20/12/2005).

Pemkot sudah melakukan pertemuan dengan warga setempat yang menentang kehadiran pasar itu. Pertemuan tersebut juga dihadiri pihak investor PIKB, yakni PT Equator Development Sejahtera.

Pasar Induk Keputran Baru ini rencananya dibangun di atas tanah seluas delapan hektar. Pasar ini mampu menampung lebih dari 5000 pedagang dan investasinya mencapai Rp 500 miliar. Pemkot berperan sebagai fasilisator untuk menata pedagang. Sudah ada sekitar 3000 pedagang yang mendaftarkan diri untuk berbisnis di sana.

Rencananya, para pedagang di Pasar Keputran, Peneleh, Wonokromo dan pedagang yang tdak memiliki tempat berjualan di seluruh pasar yang ada di Surabaya akan direlokasi di PIKB.

Pembangunan PIKB ini sempat tertunda. Pasalnya, banyak warga di kawasan tersebut menentang pembangunan pasar tersebut. Warga sempat menutup akses jalan masuk ke kawasan itu. Warga beralasan jika PIKB dibangun, ketenangan warga terusik. Apalagi, menurut warga jalan akses ke PIKB belum dimatangkan pemkot (bs.com)
Kamis, 04 Mei 2006
MoU PIKB Diteken

SURABAYA - Sempat maju mundur, memorandum of understanding (MoU) pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon akhirnya ditandatangani kemarin. Hadir dalam penandatanganan itu PT Equator Development Sejahtera (EDS) sebagai investor PIKB, PT Pembangunan Perumahan (PP), dan BNI 46.

"Dengan telah ditandatanganinya MoU ini, pembangunan PIKB di Kebraon bisa segera dimulai. Mudah-mudahan Lebaran nanti sudah bisa beroperasi," kata Dirut PT EDS Djabah Sukarno.

Menurut dia, dalam kerja sama ini, PT PP akan mengerjakan pembangunan dan BNI menjadi pihak yang memberikan kredit kepada para calon pedagang.

Djabah mengungkapkan, untuk merealisasikan PIKB itu, pihaknya telah menginvestasikan dana sekitar Rp 650 miliar dari rencana semula Rp 450 miliar. "Itu akibat kenaikan BBM. Tapi, kami tidak akan membebani pedagang dengan kenaikan harga stan. Ini adalah risiko usaha," ungkapnya.

Keberadaan PIKB di Kebraon tersebut diharapkan bisa menjadi tempat relokasi ribuan pedagang yang tercecer di sejumlah pasar di Surabaya. Di antaranya, Pasar Keputran, Pasar Pegirikan, Pasar Tembok Dukuh, serta Pasar Wonokromo. Sejauh ini, keberadaan pedagang di tempat tersebut perlu segera ditertibkan lantaran mengganggu lalu lintas dan estetika kota.

Menanggapi masih adanya gejolak sebagian warga yang memprotes pembangunan PIKB, Djabah mengaku sudah tidak ada masalah. Kalaupun masih ada sebagian yang protes, dia menduga yang bersangkutan belum mendapatkan sosialisasi lebih detail.

Karena itu, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan warga secara intensif. "Kami ingin segera selesai. Sebab, pedagang terus mendesak kami agar segera menyelesaikan pembangunan PIKB," tegasnya.

Dia menambahkan, warga di sekitar PIKB nanti tidak perlu risau. Menurut dia, manajemen pasar tersebut dikelola menggunakan teknologi modern. "Misalnya, soal sampah, nanti diproses secara teliti. Sehingga, yang keluar nanti berupa abu dan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk," katanya.

Sementara itu, Henry Rusdijanto, koordinator warga yang menentang PIKB, menegaskan bahwa pihaknya tetap tidak setuju atas keberadaan pasar tersebut. Bahkan, dia mengancam, jika sampai pengembang tetap membangun, tidak menutup kemungkinan warga akan menduduki kembali lokasi tersebut. "Persoalan dengan warga belum selesai," tegasnya. (hud)
Kamis, 27 Apr 2006
Kebraon Tetap Tolak PIKB

SURABAYA - Penolakan pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) Surabaya kembali berlanjut. Kemarin, sekitar 30 warga Kebraon berdemo di Mapolda Jatim. Mereka menuntut pembangunan proyek tersebut dihentikan. Alasannya, keberadaan pasar itu mengganggu ketenangan warga.

Dalam aksi yang dikawal ketat aparat tersebut, warga juga meminta agar polda mengusut tuntas pencemaran lingkungan yang telah dilaporkan. Menurut warga, pengurukan lahan di proyek tersebut menggunakan limbah besi atau seleck dari limbah industri PT Ispatindo.

"Limbah tersebut sangat berbahaya. Kami meminta limbah besi itu segera diangkat," ujar R. Henry Rusdijanto, ketua tim advokasi warga Kebraon, kemarin.

Perwakilan warga kemudian diterima Kasat Tipiter Polda Jatim Kompol I Nyoman Sukena. Lelaki asli Bali itu berjanji akan menindaklanjuti laporan warga tersebut. Menurut dia, pihaknya sudah memeriksa beberapa saksi. Bahkan, polisi sudah memeriksa sampel limbah besi tersebut di laboratorium.

Karena itu, dia mendukung limbah di proyek tersebut segera diambil kembali. "Untuk mengangkut limbah besi tersebut, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," jelasnya.

Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu, perwakilan warga Kebraon melaporkan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Equator Development Sejahtera selaku pengembang PIKB. Dalam praktiknya, yang menguruk lahan dengan limbah besi di proyek tersebut adalah CV Arya Pradana. Namun, CV Arya Pradana bekerja untuk PT Equator. (ryu)
Jumat, 14 Apr 2006
Kapolwil Perintahkan Penertiban Pasar Luber



SURABAYA-Fenomena pasar luber mendapat atensi dari Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Anang Iskandar. Buktinya, kemarin, orang nomor satu di jajaran kepolisian Surabaya ini memerintahkan Kabag Ops Polwiltabes Surabaya AKBP Benjamin dan Kasatlantas Polwiltabes Surabaya AKBP Nurhadi Yuwono untuk melakukan penertiban pasar luber dengan segera.

"Dari laporan Satlantas, salah satu penyebab kemacetan lalu-lintas dalam kota adalah pasar luber. Untuk ini, dalam waktu dekat akan ada tindakan. Saya berharap sebelum akhir bulan ini, sudah ada tindakan," ujar Anang.

Apakah ini berarti langsung melakukan tindakan represi, dengan membatasi paksa para pedagang supaya tidak luber di jalan? Anang menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. "Kami akan memperingatkan para pedagang terlebih dahulu, supaya kalau berjualan tidak memakan badan jalan," tandasnya.

Di bagian lain, Kasatlantas Polwiltabes Surabaya AKBP Nurhadi Yuwono membenarkan bahwa dirinya telah mendapat perintah dari Kapolwil. "Kami pun sudah melakukan pendataan. Ada dua pasar yang paling parah luberannya, yakni di Jl Pasar Kembang dan Jl Tembok," ucap Nurhadi ketika dikonfirmasi Jawa Pos tadi malam.

Apakah akan melakukan koordinasi dengan Pemkot? Nurhadi menyatakan sudah dua kali mengirim surat ke Pemkot untuk koordinasi mengenai masalah ini. "Namun, hingga kini belum ada jawaban untuk itu," urai mantan Kapolsektro Gambir tersebut. Malah, respons yang datang justru dari PD Pasar. Dalam surat jawabannya, pihak PD Pasar mendukung upaya polisi untuk melakukan penertiban pasar luber itu.

Soal penertiban pasar, polisi memang selangkah lebih maju dibandingkan Pemkot. Seperti yang terjadi pada 2004 lalu, soal penertiban Pasar Keputran. Saat itu, para pedagang sayur Keputran meluber hingga ke Gedung Indosat. Di saat, pemkot masih berputar-putar mengenai wacana siapa yang akan melakukan penertiban, polisi justru bertindak terlebih dulu. Ketika itu, AKBP Royke Lumowa, kasatlantas Polwiltabes Surabaya saat itu (yang kini menjabat sebagai Kapolresta Madiun), langsung memerintahkan anak buahnya melakukan pembatasan pasar. Langkah polisi saat itu akhirnya kemudian mendapat dukungan, di mana Satpol PP pun akhirnya menurunkan tim untuk melakukan pembatasan. (ano)
Minggu, 26 Mar 2006
Pengurus FWKB Diperiksa Polisi

Terkait Pembangunan Portal Masuk PIKB
SURABAYA --Kasus penolakan warga Kebraon terhadap pendirian Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) berlanjut. Pimpinan Forum Warga Kebraon Bersatu (FWKB) diperiksa Unit IV Satreskrim Polresta Surabaya Selatan menyusul laporan PT Equator Development Sejahtera (EDS) 25 Januari lalu.

PT EDS melaporkan pengurus FWKB ke Polresta Surabaya Selatan karena warga Kebraon membangun portal yang menutup Jl kebraon Gg V. Jalan ini adalah pintu masuk lokasi pembangunan PIKB. Pembangunan portal akan menghalangi kendaraan yang akan masuk proyek. Oleh PT EDS, FWKP dianggap telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

Kemarin, Ketua FWKB A. R. Hakim dan Wakil Ketua Tjetjep M. Yasin dimintai keterangan aparat kepolisian. Sedangkan Senin besok, giliran Wakil Ketua Djama’ali, dan Sekretaris Labih Basar yang diperiksa untuk memberikan kesaksian soal pembangunan portal tersebut. Yang menarik, dalam surat panggilan bernomor S.PGL/437/III/2006/reskrim, kuasa hukum warga R. Henry Rusdijanto SH MHum juga diperiksa sebagai saksi. Tapi, Henry keberatan untuk diperiksa. Adapun kedatangannya ke mapolres kemarin hanya untuk mendampingi kliennya, bukan sebagai saksi sebagaimana disebutkan dalam surat panggilan.

Menurut Henry, berdasarkan UU No 18 Tahun 2003 advokat memiliki hak imunitas. Pada pasal 16 disebutkan, advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan. "Saya tadi telah menyerahkan surat keberatan kepada Kapolres (AKBP V. J. Lasut, Red)," jelas Henry.

Menanggapi keberatan Henry, Kasatreskrim Polresta Surabaya Selatan AKP Sudamiran enggan berkomentar. Sebagai polisi, Sudamiran mengaku telah menjalankan tugas menurut koridor yang benar. KUHAP yang dijadikan sebagai acuan menyebutkan barang siapa mengetahui suatu peristiwa maka orang tersebut wajib diperiksa.

Terkait hak imunitas, Sudamiran mengatakan, kalau hak tersebut kini masih jadi perdebatan di kalangan ahli hukum. "Hak tersebut melekat pada advokat kapan pun atau saat menjalankan tugas saja," papar Sudamiran. Untuk itu, polisi akan mendalami lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan kemarin, A.R Hakim dan Tjetjep ditanyai seputar pembangunan portal di mulut jalan. Mengapa mereka membangun portal di tempat tersebut yang menyebabkan truk milik PT EDS tak bisa masuk proyek. "Perihal surat keberatan Henry, kami akan mempelajari terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan apakah kuasa hukum tersebut akan diperiksa atau tidak," tandas Sudamiran.

Seperti diketahui, warga Kebraon menolak pembangunan PIKB. Lahan tempat didirikannya proyek tersebut masih dipermasalahkan warga. Sebagai reaksi, pada 21 Januari lalu warga membangun portal di mulut Jl Kebraon Gg V. Akibatnya menghambat kendaraan truk PT EDS yang akan masuk lokasi proyek PIKB. PT EDS lalu melaporkannya kepada polisi. (qom)
Selasa, 21 Mar 2006
Pedagang Pegirian Meluber ke Jalan

SURABAYA - Pantas saja aparat kepolisian mempertanyakan keseriusan pemkot dalam menangani pasar luber di Surabaya. Bagaimana tidak, hingga saat ini Satpol PP terkesan tidak menggubris keberadaan pasar-pasar yang memakan badan jalan itu. Memang, Pasar Jagir telah ditertibkan. Tapi bagaimana dengan pasar luber di tempat lain?

Misalnya pasar luber di Jalan Pegirian. Pengamatan Jawa Pos, pasar yang menjual sayur-mayur itu benar-benar bikin jengkel pengguna jalan. Mereka tidak hanya berjualan di trotoar. Dadan jalan pun digunakan untuk menjajakan barang dagangan. Bukan itu saja, mereka juga berjualan hingga di tikungan jalan. Tentu saja ketika jam kerja jalan menjadi macet.

Lain di Pegirian, lain pula Pasar Keputran. Pasar yang pernah ditertibkan hampir dua tahun silam, kini mulai menunjukkan gejala meluber lagi. Seperti Minggu dini hari lalu, tak terlihat satu aparat pun yang menjaga batas PKL, sementara para pedagang telah menjorok ke tengah, hampir mencapai gedung Indosat.

Bukan itu saja, mereka juga kerap membuang sampah ke pinggir kali. sehingga kali pun penuh sampah. Hal tersebut dibenarkan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya Tri Rismaharini. Dia mengaku benar-benar kesal dengan keberadaan pasar liber itu. "Tidak hanya sungai. setiap mereka usai berjualan, jalan pasti penuh tumpukan sampah. Tiap hari petugas saya mengangkut sampah hingga dua truk di Keputran," tuturnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi masalah tersebut, Plt Kepala Satpol PP Surabaya Utomo berdalih masih belum melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan keberadaan pasar luber itu. "Kita tetap akan menertibkan. Hanya saja perlu pendalaman lebih jauh," kelitnya.

Memang, akhir-akhir ini penertiban yang dilakukan Satpol PP hampir selalu gagal. Artinya, tanpa rasa takut para PKL yang sudah ditertibkan selalu saja berani kembali lagi. "Kita tidak bisa mengawasi PKL tiap hari, Mas," sergahnya.(edy)
Selasa, 24 Jan 2006
Protes Waga Kebraon atas Rencana Pembangunan PIKB

Hindari Kejadian TPST Bojong di PIKB
Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) oleh investor PT Equator Development Sejahtera (EDS) terus mendapat protes dan kecaman dari warga sekitar Kebraon, tempat PIKB dibangun. Pembangunan PIKB itu dinilai menimbulkan bnayak kerugian, baik segi sosial maupun ekonomi. Aksi protes sudah beberapa kali dilakukan.

Aksi pertama terjadi pada pertengahan Oktober 2004 lalu. Ketika itu, Pemkot Surabaya bersikeras melakukan pemancangan tiang pertama. Warga Kebraon pun memprotes keras pembangunan tiang pancang PIKB tersebut. Namun, semua protes warga tidak digubris. Saat itu, warga berjanji melakukan aksi kembali. Kengototan Pemkot Surabaya tersebut diimbangi oleh warga Keputran yang terus menolak rencana pembangunan Pasar Induk Keputran Baru).

Janji warga itu ternyata bukan gertak sambal belaka. Sabtu, (21/01/2006), ratusan warga Kebraon kembali memprotes rencana pembangunan PIKB, kali ini warga melakukan aksi dengan memasang portal di jalan masuk lokasi proyek. Akibatnya, truk dan alat-alat berat PT EDS tidak bisa masuk (Metropolis JP, 22/01/2006). Menurut warga, pemblokadean itu tidak akan ada batasnya selama warga masih dirugikan oleh PIKB. Bahkan, saat ini jalan menuju proyek PIKB sudah ditutup atau disegel warga.

Ada beberapa hal yang dipertanyakan dan diprotes warga. Pertama, warga merasa dirugikan karena kondisi jalan-jalan kampung menjadi rusak dan ketika hujan berlumpur. Warga kesal dan jengkel karena selama ini PIKB tidak memperhatikan aspirasi mereka. Kedua, janji-janji PT EDS yang pernah disampaikan dalam rapat 9 Juni 2004 selalu diingkari dan bahkan hingga detik ini belum ada yang direalisasikan. Di antaranya, warga menuntut PT EDS membangun saluran pembuangan air, membangun gapura di depan jalan masuk PIKB, dan menyediakan tanah makam. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari banjir di kampung mereka. Namun, semua kesepakatan warga dengan PT EDS tersebut belum satu pun direalisasikan.

Dengan kata lain, aksi protes warga dalam bentuk pemblokadean jalan itu merupakan manifestasi atas kekecewan dan kekesalan warga ketika aspirasinya tidak diperhatikan sama sekali oleh pemkot dan PT EDS. Karena itu, adalah wajar ketika warga Kebraon yang diperlakukan tidak adil terus merespons dengan memprotes dan memblokade jalan. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai ekspresi dan frustrasi (sosial) atas kebijakan Pemkot Surabaya yang dinilai berpihak pada kaum pemodal dan sangat merugikan warga Kebraon.

Sebaliknya, pemaksaan diri oleh pemkot dan bahkan intimidasi terhadap warga oleh oknum aparat dapat dikatakan sebagai sikap frustrasi pemkot ketika langkah-langkah strategis dan mendasar (baca:kebijakan) tidak mampu dibuat dan menjawab persoalan. Akhirnya, langkah dan solusi yang paling gampang adalah dengan cara-cara kekerasan (baca: intimidasi dan pemaksaan diri). Hal itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru membuat dan menambah persoalan baru. Yang perlu direnungkan dan dipikirkan adalah mengapa mereka, para warga, melakukan aksi protes?

Belajar dari Kasus TPST Bojong

Aksi warga Kebraon atas rencana pembangunan PIKB itu hampir sama dengan yang dilakukan warga Bojong, Bogor, yang memprotes proyek pembanguan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) oleh Pemerintah DKI Jakarta Melalui investor PT Wuri Guna Sejahtera. Warga Bojong sejak lama (tahun 2003) tidak setuju desanya dijadikan tempat pembuangan sampah. Beberapa kali protes warga Bojong itu tidak diperhatikan sama sekali. Bahkan, warga juga tidak diajak bicara atau berembuk dengan PT Wuri Guna Sejahtera maupun pihak DKI Jakarta atau Pemda Bogor.

Awalnya, warga memprotes dengan membakar ban-ban yang menutupi pintu menuju TPST. Puncak kekesalan dan kekecewaan warga muncul Senin, 22 November 2004. Ribuan warga Bojong menyerbu dan mengamuk. Massa merusak, membakar tempat, dan semua isi bangunan proyek TPST tersebut. Bentrokan warga dengan aparat kepolisian juga tak dapat dihindari. Akibat kerusuhan itu, lima orang terkena peluru aparat yang berusaha menghalau anarkisme massa. Puluhan warga juga mengalami luka-lukan berat dan ringan akibat tindak kekerasan aparat.

Aksi protes awal warga Bojong itu hampir sama dengan warga Kebraon yang menolak rencana pembangunan PIKB. Kejadian di TPST Bojong, Bogor, bukan tidak mungkin terjadi di Kebraon jika Pemkot Surabaya maupun PT EDS tidak mampu menyelesaikan persoalan terlebh dahulu dengan warga, apalagi saat ini sudah muncul ketegangan dengan warga kelurahan lain. Dengan kata lain, jika aksi-aksi protes warga Kebaron tersebut tidak digubris sama sekali, itu akan menjadi "bom waktu" yang setiap saat bisa meledak seperti yang terjadi di TPST Bojong, Bogor. Karena itu, Pemkot Surabaya dan PT EDS jangan terlalu memaksakan kehendak dengan ngotot untuk terus melanjutkan pembangunan PIKB sebelum menyelesaikan berbagai persoalan dengan warga.

Pemkot Surabaya dan PT EDS dituntut untuk menyelesaiakan persoalan dengan warga melalui komunikasi dan dialog. Pemkot Surabaya dan PT EDS jangan mementingkan diri sendiri, terutama kepentingan ekonomi-bisnis semata, namun juga harus memperhatikan kepentingan warga Kebraon. Komunikasi dan dialog itu yang hingga sekarang masih terlalu minim dilakukan pemkot. Warga Kebraon tidak akan protes jika tidak ada masalah. Persoalannya, warga protes karena ada berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan PIKB tersebut. Persoalan-persoalan yang terkait dengan pembangunan PIKB itu pun tak pernah diselesaikan secara tuntas.

Akhirnya, pemkot dan PT EDS sebagai investor pembangunan PIKB seharusnya sensitif dan tahu persoalan itu (baca: warga). Namun, selama ini pemkot sendiri belum memiliki solusi antisipatif yang strategis dan mendasar, terutama dalam konsep dan kebijakan pembangunan kota yang lebih spesifik lagi. Yakni, solusi untuk penataan dan pemberdayaan PKL dan kesejahteraan warga. Yang selama ini dilakukan pemkot adalah penyelesaian yang bersifat tambal sulam, tidak menyentuh akar persoalan. Dengan demikian, yang terjadi bukan masalah itu selesai atau minimal berkurang, tapi justru menjadi "penyakit kambuhan" yang setiap saat bisa muncul kembali. (*)
Oleh Umar Sholahudin
Kepala Divisi Media dan Penerbitan pada Pusat Studi Kebijakan Publik (CPPS) Surabaya
Senin, 23 Jan 2006
Bukti PIKB Belum Beres

Soal Aksi Demo Warga Kebraon
SURABAYA - Polemik Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon tampaknya bakal terus memanas. Aksi demo warga menolak proyek pasar modern itu ternyata mendapat dukungan dari kalangan DPRD Surabaya.

"Kita tidak menyalahkan warga yang memprotes PIKB. Itu adalah reaksi yang wajar ketika pemkot terus memaksakan kehendaknya," ujar Mochamad Alyas, anggota Komisi D.

Dewan, kata Alyas, akan mendukung penuh keinginan warga Kebraon dibanding menuruti keinginan segelintir pengusaha. "Kita akan mendukung kepentingan yang lebih besar," tegasnya.

Menurut politisi asal Golkar ini, aksi demo warga itu menunjukkan bahwa pemkot belum mampu menyelesaikan masalah lama di sana (PIKB). "Peristiwa itu semakin memperjelas bahwa proses pembangunan PIKB masih menyisakan masalah yang belum terselesaikan," katanya.

Sebagaimana diberitakan, kelanjutan proyek PIKB menemui batu sandungan lagi. Sabtu lalu (21/1) lalu, ratusan warga Kebraon berunjuk rasa dengan memasang portal di jalan masuk ke lokasi proyek. Akibatnya, truk dan alat-alat berat proyek yang digarap PT Equator Development Sejahtera (EDS) tidak bisa masuk. Protes warga Kebraon itu tak hanya diikuti para pemuda, tetapi juga diikuti bapak-bapak dan ibu-ibu dengan mengajak serta anak-anaknya.

Sementara itu, Wali Kota Bambang D.H. yang dikonfirmasi melalui Kabag Humas dan Protokol, Tasmudji Chamsun, menyatakan bahwa dukungan pemkot terhadap PIKB bukan karena kepentingan pribadi. "PIKB adalah salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah perkotaan yang terkait dengan pedagang kaki lima," katanya.

Dia meminta semua pihak memandang kasus ini dengan bijak. "Kita akui, selama ini memang masih ada masalah dengan lokasi proyek yang terletak di perkampugan golongan menengah ke atas," ujarnya. Tapi, bukan berarti PIKB harus dihentikan. "Kalau ada masalah kecil, tentu harus dicari akar permasalahannya," katanya.

Secara pribadi, Tasmudji menyatakan bahwa polemik ini juga terkait nama proyek yang menyebut Pasar Keputran. Menurutnya, Pasar keputran sudah terstigma sebagai pasar bermasalah. Sehingga, mendirikan pasar modern dengan nama PIKB, memunculkan kesan bahwa pemkot ingin memindah masalah keputran di Kebraon. "Menurut saya, sebaiknya nggak perlu ada nama Keputran. Cukup Pasar Induk Kebraon saja. Mungkin bisa lebih diterima masyarakat," pungkasnya. (oni)
Sabtu, 14 Jan 2006
Warga Akhirnya Buka Segel

Pembangunan PIKB pun Dikebut Lagi
SURABAYA --Sempat tertunda beberapa kali, akhirnya PT Equator Development Sejahtera (EDS) melanjutkan kembali pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon. Sebagai tanda kelanjutan pembangunan pasar hasil kerja sama dengan pemkot itu, kemarin, 20 warga setempat bersedia membuka "segel" di lahan masuk lokasi proyek.

Semula, sempat dikhawatirkan munculnya aksi dari sebagian warga yang merasa belum puas atas rencana pembangunan pasar di lahan seluas 9 hektare itu. Karenanya, beberapa petugas keamanan dari Koramil dan Polsek Karangpilang ikut mengawasi proses pembukaan "segel" yang terbuat dari anyaman bambu sepanjang 160 meter itu. Tampak pula Camat Karangpilang Nono Indriyanto.

Pembukaan "segel" di lahan menuju lokasi proyek oleh warga sendiri itu berlangsung mulus. Pagar yang dibuka tersebut tidak lain menutupi tanah kas desa (TKD) seluas 1.604 m2. Dan, TKD adalah akses menuju lokasi proyek sehingga kalau ditutup proyek tidak bisa berjalan.

"Lahan itu milik pemkot dan sebanyak 17 warga yang menggarap lahan itu sudah ikhlas menyerahkan untuk dimanfaatkan kepentingan masyarakat. Demikian juga warga setempat sudah mau menerima dengan legawa," kata Camat Nono Indriyanto.

Proyek PIKB sempat terganjal protes sebagian warga setempat. Meski sudah mengantongi semua dokumen perizinan, proses pembangunan pasar yang diproyeksikan sebagai lahan relokasi Pasar Keputran dan pasar-pasar lain, sempat maju-mundur karena diprotes warga. Pembukaan "segel" oleh warga kemarin menunjukkan bahwa pembangunan pasar berlantai IV itu sudah bisa dilanjutkan lagi.

Yos Suharto, salah satu jajaran direksi PT EDP, menyatakan pihaknya akan mengebut pembangunan PIKB. Sebab, Wali Kota Bambang D.H. telah mendesak untuk segera merealisasikan pasar induk tersebut. Keberadaan PIKB nantinya diharapkan sebagai salah satu upaya menata dan menertibkan kota. Desakan itu juga muncul dari beberapa perwakilan pedagang pasar. Di antaranya Pasar Keputran dan Jagir.

"Pasar modern ini diharapkan sudah rampung Agustus mendatang. Pembangunan akan terus jalan, di lain pihak kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan warga," ujar Yos.

Sehari sebelumnya, EDS telah mengoperasikan sebuah bighoe. Alat berat itu dioperasikan untuk membersihkan selokan yang dipenuhi rumput dan lumpur. Rencananya akan dilakukan pembenahan dan peningkatan jalan masuk PIKB di Kebraon Gang V, sehingga alat-alat berat bisa segera bekerja. (hud)
Jumat, 13 Jan 2006
Kumuh, Jadi Target Relokasi


SURABAYA- Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya bakal merelokasi pedagang di Pasar Tembok Dukuh. Mereka diharapkan bias pindah ke Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon atau Pasar Induk Agrobis (PIA) di Jemundo, Sidoarjo.

"Kalau diminta merevitalisasi Pasar Tembok Dukuh jelas tidak mungkin. Ukurannya kecil, hanya sekitar 400 meter persegi," kata Direktur Administrasi Keuangan dan Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya, Ahmad Ganis Purnomo, kemarin.

Hanya, lanjut dia, teknis relokasi pedagang di Pasar Tembok Dukuh belum dibahas secara teknis. Apalagi, PIKB maupun PIA yang menjadi target tempat relokasi juga belum ada kejelasan kapan bakal beroperasi. "Jumlah pedagangnya tidak banyak kok. Mungkin hanya sekitar lima puluh," jelasnya.

Bagaimana dengan keberadaan pedagang yang di depan Pasar Tembok Dukuh? Ganis mengatakan, bahwa mereka bukan pedagang dalam binaan PD Pasar Surya. Tetapi mereka adalah pedagang kaki lima (PKL). "Sehingga kami tidak berwenang untuk menertibkannya," tambah Ganis.

Keberadaan pedagang di depan Pasar Tembok Dukuh memang sudah memasuki badan jalan. Praktis, di jalanan tersebut kerap terjadi kemacetan lalu lintas. Ironisnya, sejauh ini belum ada penataan dari pemkot sehingga jalan itu menjadi lebih tertib. "Karena itu bukan kewenangan kami, jadi tidak bisa berbuat banyak," pungkasnya. (hud/edy)
Kamis, 12 Jan 2006
Temui Warga, Janjikan Segera Garap PIKB
SURABAYA - Janji PT Equator Development Sejahtera (EDP), untuk segera memulai lagi pembangunan Pasar Induk Kebraon Baru (PIKB), hingga kini belum terealisasi. Padahal, Wali Kota Bambang D.H. sudah berkali-kali mendesak investor yang bersangkutan agar secepatnya mewujudkan pasar yang berkapasitas 4.000 pedagang itu.

Rencana tersebut maju-mundur setelah terjadi gejolak dengan warga sekitar. Semula, manajemen EDP menjanjikan proyek PIKB kembali dimulai pada Desember 2005 lalu. Namun, jadwal tersebut terganjal sikap warga. Warga belum bersedia membuka pagar yang dipasang di lokasi.

"Dalam satu-dua hari ini semoga pagar di lokasi PIKB segera dibongkar warga setempat. Nanti malam (tadi malam, Red), kami menggelar pertemuan dengan warga," ungkap Direktur Pelaksana PIKB Arie S. Hariyanto kemarin.

Desakan pemkot agar pengembang PIKB segera merealisasikan pembangunan pasar yang direncanakan terdiri empat lantai itu bukan tanpa alasan. Semua proses perizinan yang diperlukan telah dipenuhi. Selain itu, PIKB diharapkan bisa menampung pedagang-pedagang yang meluber di sejumlah pasar di kota ini. Di antaranya pedagang di Pasar Keputran, yang saat ini meluber di stren Kali Mas di sekitar Jl Irian Barat.

Menurut Hariyanto, respons pedagang yang ingin menempati PIKB terus mengalir. Tidak hanya pedagang di Pasar Keputran, tapi juga pasar-pasar lain. Dari Pasar Kembang, misalnya, 42 pedagang telah mendaftar. Bahkan, 22 di antaranya sudah membayar uang muka. "Rata-rata mereka memesan stan lebih dari satu sehingga ada 35 stan yang terbayar," jelasnya.

Sampai saat ini, sudah lebih 3.200 pedagang yang resmi mendaftar di PIKB. Sebagian besar adalah pedagang Pasar Keputran dan Pasar Jagir. Dalam beberapa kali kesempatan, para koordinator pedagang Pasar Keputran juga mendesak pemkot agar segera merelealisasikan pasar yang representatif bersih, nyaman, teratur. "Dengan adanya PIKB diharapkan rencana penataan kota segera bisa diwujudkan," ujar Hariyanto.

Dia menjelaskan, pada tahap pertama PIKB akan digarap 55.463 m2 lebih dulu, dari yang direncanakan 93.288 m2. Lokasi itu diproyeksikan menampung 5.965 unit stan dan kios. "Pokoknya, kami optimistis pada 2006 bisa segera beroperasi," janjinya. Sebelumnya, manajemen PIKB mematok jadwal operasional pada Agustus 2006. (hud)
Selasa, 20 Des 2005
Pemkot Tagih Janji Pengembang PIKB



Segera Lanjutkan Pembangunan
SURABAYA - Pemkot kini menagih janji agar pengembang segera merealisasikan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di kawasan Kebraon. Diharapkan, Desember ini, pembangunan pasar itu bisa dimulai lagi, sehingga tahun depan bisa segera beroperasi.

"Pasar Induk di Kebraon tersebut merupakan salah satu program pemkot yang tertunda karena waktu itu masih ada polemik dengan sejumlah warga. Namun, kini sudah kondusif. Karena itu, saya meminta agar pengembang segera membangunnya," kata Wali Kota Bambang D.H. kemarin.

Menurut dia, dirinya sempat bertemu beberapa perwakilan warga maupun pedagang untuk membahas kelanjutan PIKB. "Dan, saya sudah mendapatkan laporan. Mungkin minggu depan mulai dibangun kembali. Mudah-mudahan janjinya betul," ungkapnya.

Cukup beralasan pemkot mendesak agar PT Equator Development Sejahtera (EDS) segera merampungkan PIKB. Sebab, dengan penyelesaian PIKB tersebut, diharapkan penataan pedagang yang meluber di sejumlah kawasan bisa segera ditangani. Di antaranya, pedagang Keputran, Peneleh, Jagir, hingga Wonokromo. Diperkirakan, PIKB bisa menampung sekitar empat ribu pedagang.

Apakah desakan pemkot tersebut terkait persaingan dengan pemprov yang juga segera merealisasikan PIA di Jemudo? Maklum, segmentasi kedua pasar tersebut tidak jauh berbeda. Yakni, pedagang agrobis.

Menurut Bambang, PIKB itu bukan merupakan saingan PIA yang digagas pemprov. Justru, lanjut dia, keberadaannya bisa menjadi pelengkap PIA. "Saya sudah menyampaikan ke pemprov bahwa PIKB bisa menjadi komplementer. Jadi, tidak ada masalah sama-sama jalan," tegasnya.

Sementara itu, Dirut PT EDS Djabah Sukarno merespons positif keinginan wali kota agar pihaknya segera merealisasikan pembangunan PIKB. Dia menegaskan, jika tidak ada aral melintang, Desember ini pihaknya akan melanjutkan kembali pembangunan PIKB. "Insya Allah, Juli nanti kami berharap sudah dilakukan penyerahan kepada pedagang. Dua bulan selanjutnya sudah bisa dimulai perkulakan," katanya.

Dia menambahkan, di antara lima ribu stan yang tersedia di PIKB, saat ini dipesan 3.600 stan. Artinya, para pedagang di sejumlah kawasan di kota ini juga menghendaki agar PIKB segera diwujudkan. Terutama pedagang di kawasan Keputran. "Respons para tokoh pedagang juga sangat positif. Selama ini kami juga terus berkomunikasi dengan mereka," ungkapnya. (hud)
Selasa, 13 Des 2005
Pos Polisi Dijadikan Tempat Bedak

SURABAYA-Toleransi penjagaan Satlantas Polwiltabes Surabaya di pasar Keputran, mulai disalahartikan oleh beberapa pedagang. Seperti yang terlihat di Pasar Keputran di sisi Jl Sonokembang, depan gedung Indosat kemarin.

Mungkin karena menganggap polisi sudah tidak galak lagi menjaga para pedagang, sebagian di antara penjual sayur di pasar tradisional ini malah menjadikan pos polisi sebagai tempat bedak-bedak (alas untuk berjualan dari kayu, Red.), dan tempat nongkrong. Karuan saja, ini membuat polantas yang berjaga di sana bereaksi. Awalnya, polisi berusaha mengingatkan pedagang untuk memindahkan bedak-bedaj tersebut. Namun, tak ada satu pun pedagang yang mau memindahkannya. Tanpa banyak bicara, polisi langsung mengobrak bedak-bedak itu.

Tindakan petugas Polantas ini dibenarkan Kasatlantas Polwiltabes Surabaya, AKBP Nurhadi Yuwono. "Penertiban pasar Keputran merupakan atensi kami. Karena kalau meluber, akan sangat mengganggu lalu lintas. Karena itu, saya membenarkan tindakan anggota saya yang mengobrak bedak-bedak di pos lantas," tegas Nurhadi. (ano)
Jumat, 25 Nov 2005
Desember, PIKB Dilanjutkan Lagi



SURABAYA - PT Equator Development Sejahtera (EDP) memastikan bahwa pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) akan dilanjutkan Desember mendatang. Mereka juga berani memasang target bahwa Juli 2006 pasar itu sudah bisa beroperasi.

"Semua ini sudah sesuai kesepakatan dengan pemkot. Setelah pembukaan, pemkot juga akan menegakkan perda sesuai peruntukan. Dengan demikian, pedagang dan PKL yang meluber di sejumlah tempat bisa menghuni PIKB," jelas Dirut PT EDP Djabah Sukarno kemarin.

Dia menegaskan, seluruh syarat administrasi yang diperlukan PIKB sudah tidak bermasalah. Mulai dokumen analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, tata kota, hingga izin mendirikan bangunan (IMB). "Pemkot bahkan mendesak agar kami segera merealisasikan proyek tersebut. Tapi, kami juga mengharapkan jaminan kenyamanan investasi dari pemkot. Sebab, investasi kami untuk proyek ini mencapai Rp 500 miliar," ungkapnya.

Seperti diketahui, pemkot memang sangat berharap pada pembangunan PIKB itu. Sebab, keberadaannya bisa menampung luberan pedagang di sejumlah kawasan. Di antaranya, pedagang Pasar Keputran, Jagir, Wonokromo, dan Pasar Kembang. Dengan ditampung di satu lokasi, problem kota yang terkait dengan kesemrawutan pedagang bisa diatasi.

Menurut Djabah, dengan 5.965 kios/stan, PIKB diperkirakan bisa menampung 4.000 pedagang. Dia menyatakan, hingga kemarin, setidaknya sudah 3.200 pedagang mendaftar untuk menempati PIKB. "Jadi, tidak benar kalau disebut tidak ada peminat," tegasnya.

Bukankah keberadaan PIKB masih ditolak warga setempat? Marketing Communication PIKB Tjuk Suwarsono tidak menampik bahwa masih ada sejumlah warga yang mempersoalkannya. Karena itu, pihaknya berjanji akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan. Dia mengungkapkan, sudah ada beberapa permohonan warga yang direalisasikan. Di antaranya, pembangunan saluran pembuangan air serta jalan.

"Warga sebetulnya juga sangat mengharapkan PIKB bisa beroperasi. Sebab, dengan begitu, roda perekonomian warga sekitar bisa terbantu. Bahkan, nanti bakal banyak warga yang dipekerjakan," kata Suwarsono. (hud)
Rabu, 23 Nov 2005
Pemprov Incar Pedagang Keputran

Untuk Diboyong ke Pasar Induk Agrobis
SURABAYA - Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon yang tak kunjung ada kejelasan kini dimanfaatkan Pemprov Jatim. Para pedagang Keputran yang semula akan direlokasi pemkot ke PIKB akan ditarik ke Pasar Induk Agrobis (PIA) milik pemprov.

Kepala Dinas Permukiman Pemprov Chairul Djaelani mengakui bahwa para pedagang Keputran akan diboyong ke PIA. Dia menyatakan, PIA akan menampung sedikitnya 9 ribu pedagang ritel agrobis. Mereka berasal dari berbagai pasar tradisional, salah satunya Pasar Keputran. "Kita sudah memiliki data survei tentang potensi pedagang-pedagang pasar tradisional. Pasar Keputran termasuk yang berpotensi untuk masuk PIA," ujarnya.

Alasannya, sebagian besar pedagang Pasar Keputran memiliki omzet dagangan dalam skala besar. Nilai transaksi sayur-mayur di pasar yang kini dikelola PD Pasar Surya itu juga terbilang di atas rata-rata. "Ini pas dengan peruntukan dan fungsi PIA," tukasnya.

Rencana pemprov memboyong pedagang Keputran ke PIA bisa jadi bakal berbenturan dengan rencana pemkot. Sebab, pemkot sudah memiliki program sendiri. Yaitu, merelokasi pedagang Keputran ke PIKB yang dibangun investor PT Equator Development Sejahtera. Komitmen relokasi tersebut bahkan telah menjadi salah satu butir persyaratan dalam penerbitan izin prinsip proyek PIKB. Saat ini, pemkot sudah menugaskan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk menyosialisasikan konsep relokasi kepada para pedagang Keputran.

Lantas, apa jadinya jika pemprov mengincar pedagang Keputran? Bisa jadi, para pedagang Keputran akan memilih pindah ke PIA. Sebab, fasilitas yang dijanjikan terbilang lebih menggiurkan. Di sisi lain, proyek PIKB belum jelas kelanjutannya. Apalagi, sebagian warga Kebraon masih ngotot menolak proyek ini.

Chairul membantah bahwa rencana pemprov memboyong pedagang Keputran bakal berbenturan dengan kepentingan pemkot. Menurut dia, tidak semua pedagang Keputran akan dipindah ke PIA. "Kita memiliki spesifikasi khusus. Hanya pedagang ritel yang akan masuk PIA. Pedagang yang sifatnya eceran tetap di Pasar Keputran. Mungkin pedagang eceran itu yang akan direlokasi ke pasar induk pemkot," jelasnya. Selain Pasar Keputran, pedagang lain yang berpotensi masuk PIA berasal dari pasar Porong, Bratang, dan pasar lain di Jatim.

Chairul melanjutkan, PIA tidak akan meniru konsep pasar modern lain yang memperoleh keuntungan dengan menjual stan atau los pasar. "Kita sudah menyarankan kepada investor agar charge-nya dihitung sesuai jumlah barang atau transaksi. Jadi, semakin banyak nilai transaksinya atau semakin banyak barang yang dijual, semakin tinggi pula charge-nya," katanya.

Pedagang yang jaringan bisnisnya sudah menembus mancanegara, kata Chairul, juga bisa membuka kantor perwakilannya di PIA. "Tentu saja hanya sampel produk yang ditaruh di PIA," tandasnya. (oni)
Rabu, 23 Nov 2005
PD Pasar Undang Partisipasi Investor


Untuk Benahi Pasar-Pasar Kumuh
SURABAYA - Saat ini, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya bertanggung jawab atas pengelolaan 81 pasar di seluruh Surabaya. Ironisnya, sebagian besar di antara jumlah itu adalah pasar yang kumuh dan memprihatinkan. Kini manajemen PD Pasar membuka kesempatan luas bagi investor untuk diajak bekerja sama merenovasi pasar-pasar milik pemkot itu.

"Kami memang berusaha keras membenahi pasar-pasar milik pemkot. Caranya dengan mengajak kerja sama investor," kata Dirut PD Pasar Surya Nartiyan Ardana, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi B (bidang perekonomian) DPRD Surabaya kemarin.

Menurut dia, secara bertahap sudah banyak pasar milik pemkot yang direnovasi dengan menggandeng investor. Di antaranya, Pasar Wonokromo yang kini disulap menjadi Darmo Trade Center (DTC), Pasar Bratang, Pasar Tambak Rejo, dan Pasar Kapasan.

Dalam waktu dekat, pihaknya berencana membongkar Pasar Pakis. Sebab, kondisi pasar itu sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. PD Pasar Surya juga sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk merenovasi pasar itu menjadi dua lantai. "Kami tidak pernah menggunakan dana APBD untuk merenovasi pasar. Semuanya dana kami sendiri," kata Nartiyan.

Yang jadi masalah, dana PD Pasar Surya terbatas. Tidak mungkin merenovasi semua pasar yang kumuh itu dengan dana sendiri. Butuh dukungan dana dari pihak lain, khususnya investor agar proses renovasi bisa menjangkau lebih banyak pasar.

"Tapi, saya optimistis bahwa upaya menggandeng para investor ini akan direspons positif. Pasar itu kan sudah ada pedagangnya. Jadi, tidak perlu mencari lagi," katanya.

Lalu, bagaimana dengan Pasar Keputran? Dia mengatakan, selama para pedagang di luar Pasar Keputran masih meluber hingga ke jalan, pihaknya tidak akan memperbaikinya. Percuma jika bangunan Pasar Keputran diperbaiki, tapi pedagang di luar tidak bisa tertib. Jelas itu akan merugikan penghuni pasar yang di dalam. "Daripada buang-buang anggaran," tambahnya. (hud)
Senin, 31 Okt 2005
Cabe Naik Tajam, Beras Masih Stabil
SURABAYA - Menjelang Lebaran, harga beberapa bahan kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional Surabaya beranjak naik. Pantauan Jawa Pos di Pasar Pucang Anom, Keputran, dan Wonokromo, bahan-bahan seperti cabe merah, cabe rawit, bawang merah, kelapa, dan bawang putih mulai naik.

Namun demikian, tidak semua kebutuhan pokok naik. Barang seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam, beras, dan gula, harganya masih stabil. Bahkan, ada beberapa yang justru turun. Kenaikan paling banyak terjadi pada cabe, baik cabe merah maupun cabe rawit. (lihat grafis).

Dua minggu lalu, harga cabe merah masih berkisar pada Rp 18 ribu per kilogram. Namun kemarin sudah mencapai Rp 24 ribu per kilogram. "Ini sudah turun Mbak, kemarin (30 Oktober, Red) harganya sampai Rp 25 ribu," ujar Lia, salah satu pedagang cabe di pasar Keputran. Sedangkan cabe rawit, semula hanya Rp 8 ribu per kilogram, kini sudah mencapai harga Rp 16 ribu per kilogram.

Lain lagi dengan di Pasar Pucang Anom. Di pasar ini, harga cabe merah dan cabe rawit jauh lebih mahal. Untuk cabe merah Rp 30 ribu per kilogram, sedangkan cabe rawit Rp 20 ribu per kilogram. "Menjelang hari raya, harga cabe memang semakin mahal," jelas Khotimah, pedagang sayuran di Pasar Pucang Anom. (rth/pus)
Sabtu, 24 Sept 2005
Wali Kota Anggap PIKB Tak Bermasalah



SURABAYA- Manajemen PT Equator Development Sejahtera (EDS) selaku pengembang proyek Pasar Induk Keputran Baru (PIKB), agaknya bisa bernafas lega. Wali Kota Bambang D.H. ternyata memberikan sinyal bahwa pembangunan pasar yang sempat dihentikan itu, kini sudah tidak ada persoalan lagi.

"Perwakilan warga dan pedagang sudah menemui saya. Mereka sudah menyatakan mendukung. Hanya opini di luar saja yang katanya masih ada masalah. Padahal sudah beres," kata Bambang di sela-sela kegiatannya menemui finalis Cak dan Ning Surabaya, kemarin.

Untuk diketahui, PIKB yang dibangung Pemkot bersama PT EDS di ini memang sempat tersendat-sendat. Penyebabnya adalah protes keras dari sejumlah pihak, khususnya warga Kebraon. Sejauh ini, PT EDA telah melakukan tanah, pemancangan tiang beton, dan penambahan fasilitas pendukung saluran air.

Pemkot mengharapkan, kehadiran PIKB nantinya akan dapat menjadi pasar induk yang representatif bagi perkembangan kota metropolis. Pasar yang direncanakan empat lantai itu bisa dimanfaatkan untuk menampung para pedagang yang berserakan di sejumlah tempat. Di antaranya, Keputran, Koblen, Jagir Wonokromo, Peneleh, Pegirikan, dan Petekan.

PT EDS juga berencana membangun sejumlah fasilitas pendukung PIKB. Misalnya ruang bursa dan lelang, areal bongkar muat yang luas ruang, taman hidroponik, pergudagangan, pujasera, apartemen sederhana, hotel/penginapan, dan pembukaan jalur angkutan ke lokasi.

Sementara itu, Sumantri, perwakilan warga Kemlaten, mengakui warga setempat mendukung pembangunan PIKB tersebut. Menurut dia, dukungan warga itu diberikan lantaran keinginan warga sudah dipenuhi. Misalnya

perbaikan jalan dan saluran air sudah. Dia juga berharap, dengan kehadiran PIKB itu bisa membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. "Warga sudah tidak mempersoalkan," katanya kepada wartawan, kemarin.

Jika warga Kemlaten sudah menyatakan dukungan, tidak demikian dengan warga di Kebraon. Menurut Cecep, koordinator warga Kebraon, beberapa tuntutan warga tentang perbaikan sejumlah fasilitas umum belum dipenuhi PT EDS. "Selama belum dipenuhi, warga di sini tetap akan memprotes pembangunan pasar induk itu," kata Cecep. (hud)
Jumat, 23 Sept 2005
Kandang Saya Sekali Lagi, Pak
SURABAYA - Para pedagang ayam di Pasar Wonokromo, kompleks Darmo Trade Center; dan Pasar Keputran kemarin bergembira. Itu karena tempat jualan dan kandang ayam dagangannya mendapat semprotan desinfektan dan insektisida untuk mencegah meluasnya virus flu burung. Mereka bahkan berebutan minta stannya disemprot lebih dari sekali.

"Pak, sini Pak. Kandang saya disemprot sekali lagi, Pak. Biar aman dari flu burung," lontar Kosim, pedagang ayam di Pasar Wonokromo,"Kandang saya belum, Pak. Di sana, Pak," pinta yang lain.

Para pedagang memang tampak antusias menyambut kehadiran sepuluh petugas dari Dinas Peternakan Jatim dan Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya yang melakukan penyemprotan antivirus flu burung di kedua pasar itu. Penyemprotan dibagi dua. Kelompok pertama menyemprot seluruh kandang ayam dengan desinfektan. Sedangkan kelompok kedua menyemprot limbah unggas di tempat sampah, selokan-selokan, dan sudut-sudut ruangan dengan insektisida.

Penyemprotan anti flu burung pertama di Surabaya itu dipimpin Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H) Dinas Peternakan Jatim Bambang Hermawan, didampingi Kasubdin Peternakan, Dinas Pemantapan Pangan Surabaya Retmana Gayatri.

Menurut Bambang, penyemprotan desinfektan untuk membersihkan kandang-kandang ayam dari bakteri dan virus flu burung. Sedangkan insektisida digunakan untuk menetralisasi limbah unggas dan membunuh lalat beserta larvanya. "Sebab lalat merupakan vektor dari virus flu burung. Karena itu penting untuk dibasmi," ujarnya. "Makanya hati-hati dengan lalat, ya," tambahnya.

Apakah bahan kimia tersebut tidak berbahaya bagi ayam? Ditanya seperti itu, Bambang menjawab tidak. "Sudah ada takarannya. Dijamin aman. Tapi untuk insektisida tidak boleh kena ayam," ujarnya. "Untuk takaran desinfektan, 5 cc ditambah 10 liter air. Sedangkan untuk insektisida, 15 gram ditambah 10 liter air," imbuhnya.

Bambang mengingatkan pemerintah Surabaya untuk tidak tergesa-gesa memvonis orang yang sakit demam dianggap terkena flu burung. Tujuannya agar masyarakat tidak resah dan panik seperti di Jakarta yang kini dinyatakan KLB (keadaan luar biasa). "Dugaan-dugaan flu burung semestinya jangan digembar-gemborkan dulu, sebelum ada kejelasannya," tandas Bambang. (edy)
umat, 23 Sept 2005
Pembangunan PIKB akan Dilanjutkan



Pengembang Temui Wali Kota
SURABAYA - Lama tak ada kabar, kemarin manajemen Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) Kebraon menemui Wali Kota Bambang D.H. Sayangnya, pertemuan itu tertutup. Namun, kabarnya, pertemuan itu tidak lain untuk mematangkan rencana pembangunan pasar dengan investasi senilai Rp 200 miliar yang sempat dihentikan paksa warga itu.

Ketika beberapa wartawan hendak mengikuti pertemuan itu, sejumlah petugas Dispol PP melarangnya. Jangankan masuk, mendengarkan dari luar saja dilarang. Usai pertemuan, wali kota juga tidak mau menjelaskan seputar tindak lanjut pembangunan PIKB itu. "Mohon maaf. Bapak belum bersedia menemui wartawan," ujar salah seorang petugas Dispol PP.

Meski wali kota maupun manajemen PIKB tidak mau bicara, tetapi pihak PIKB sempat memberikan siaran pers tertulis dan disampaikan ke Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Pemkot. Mereka mengklaim bahwa para pedagang Pasar Keputran maupun warga Kemlaten, Kebraon, menunggu kelanjutan pembangunan PIKB yang sempat terganjal. Dan, pernyataan itu sudah disampaikan perwakilan pedagang dan warga saat diterima wali kota di rumah dinas Jalan Sedap Malam, Kamis (22/9).

Bukti keinginan para Pedagang Keputran itu antara lain sudah ada sekitar 500 pedagang yang telah mengikuti proses pendaftaran di Hotel Brantas sebulan terakhir ini. Para pedagang itu mulai dari skala besar, menengah, hingga sedang. Baik yang menempati tepi Jalan Sonokembang, Jalan Irian Barat, dan Jalan Keputran Barat. Pihak PIKB menjamin, semua pedangan di Keputran itu tidak akan terbuang.

Dalam siaran tertulisnya, manajemen PIKB juga membeberkan bahwa pasar tinggi empat lantai dan luas 93.288 m2 tersebut akan buka 24 jam. Jumlah stan atau kiosnya 4.777 unit. "Siaran tertulis yang disampaikan ke kami memang begitu," papar Kepala Dinas Infokom Juli Soebianto kepada wartawan, kemarin

Sayang, untuk memastikan kapan PIKB mulai dibangun lagi, Djabah Soekarno, direktur PT Equator Development Sejahtera (pengembang PIKB) belum berhasil dikonfirmasi. Berkali-kali dihubungi lewat ponselnya sedang tidak aktif. Saat dihubungi di kantornya JalanVila Bukit Mas RN 24-25 Jl Abdul Wahab Siamin, katanya juga sudah pulang.

Sementara itu, meski manajemen PIKB kini sudah mengklaim tidak ada masalah, namun tidak demikian dengan pihak DPRD. Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya M. Alyas menyatakan, pihaknya tetap tidak setuju dengan pembangunan PIKB itu selama menimbulkan konflik horisontal. Selain itu, tambah dia, hingga kini belum ada laporan apakah amdal PIKB sudah beres setelah terungkap ternyata belum dibuat. "Saya berharap wali kota mau terbuka menjelaskan secara transparan kepada masyarakat," ujarnya. (hud/edy)
Senin, 22 Agt 2005
Relokasi Pedagang Keputran Terganjal



Warga Kebraon Masih Menolak
SURABAYA - Rencana pemkot merelokasi pedagang Keputran ke Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon tampaknya bakal menemui batu sandungan lagi. Sebab, sebagian warga Kebraon masih terang-terangan menentangnya. Mereka ngotot meminta pemkot membatalkan rencana itu.

Sikap warga ini, salah satunya diungkapkan R. Hendry Rusdianto. Tokoh Kebraon yang juga Ketua IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) Jatim ini menyatakan bahwa warga Kebraon masih kompak menolak kedatangan pedagang Keputran. Alasannya, sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) yang dibahas tim ITS. "Kami tidak pernah tahu soal amdal. Jangan sampai rekomendasi amdal tidak menyuarakan aspirasi warga Kebraon. Itu bisa menyukut kemarahan warga lagi," katanya. Dia juga meminta agar tim amdal tidak terkontaminasi oleh kepentingan investor. "Mereka (tim amdal, Red) kan para akademisi.

Dari segi tata ruang, Henry menyatakan bahwa Kebraon bukan diperuntukkan untuk pengembangan pasar. "Kawasan Kebraon adalah kawasan pemukiman dan perumahan bukan pasar. Warga menolak jika kampung halamannya dijadikan pasar," tandasnya.

Penolakan warga Kebraon sebenarnya bukan kali pertama. Sejak rencana relokasi mencuat setahun lalu, penolakan itu telah digaungkan. Bahkan, warga sempat menghentikan paksa proyek PIKB. Kini, sikap keras itu kembali mengemuka seiring rencana pemkot memulai lagi relokasi pedagang Keputran. Ya, sebagaimana diberitakan, pemkot mengkonkretkan lagi rencana memindah pedagang Keputran. Para pedagang didata ulang oleh Dinas Koperasi.

Sampai kini, warga juga memprotes status lahan PIKB yang dianggap bermasalah. Menurut Hendry, ada sebagian tanah hansip yang ikut terkena proyek PIKB. Selain itu, kata Hendry, masih ada pemilik tanah yang merasa belum mendapat ganti rugi dari pihak pengembang.

Di bagian lain, kalangan DPRD Surabaya juga belum menyetujui rencana relokasi pedagang Keputran ke PIKB. "Sejak dulu sikap dewan sudah jelas. Menolak relokasi pedagang Keputran ke PIKB," ujar M. Alyas, sekretaris Komisi D. Dia bahkan curiga adanya nuansa politis dibalik pembangunan proyek ratusan miliar itu. "Kok sepertinya relokasi ke PIKB itu dipaksakan sekali oleh pemkot. Buktinya, sudah ditolak dewan dan warga, pemkot kok ngotot terus. Jangan jangan ada sesuatu di balik itu," tuturnya bernada curiga. Dewan tidak mau jika di kemudian hari nanti dijadikan bemper oleh pemkot. "Tugas pemkot memang menertibkan PKL. Tapi, kok ngotot ke PIKB yang jelas-jelas ditolak warga," tandasnya. (oni)
Senin, 15 Agt 2005
Pemkot Data Ulang Pedagang Keputran



Relokasi Ditarget Mei 2006
SURABAYA - Lama tak terdengar kabarnya, pemkot kembali mematangkan rencana relokasi pedagang Keputran ke Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah antisipasi jika nantinya ada penolakan dari pedagang. Karena itu, Dispol PP akan benar-benar dikerahkan untuk mengobrak pedagang yang menolak pindah.

Rencana kepindahan pedagang Keputran ini dibenarkan Asisten Administrasi Pembangunan, dr Muklas Udin Mkes. "Kita memang ingin relokasi dilakukan secepatnya," katanya. Prioritas relokasi ditujukan kepada pedagang yang berjualan di luar Pasar Keputran Utara dan Selatan. Mereka inilah yang sering membeber dagangan hingga ke badan jalan. "Tapi, kami juga menawari pedagang asli Pasar Keputran. Kalau mereka mau ikut pindah, kita siap mengakomodir," katanya.

Menurut dia, dalam sepekan ini pemkot sedang sibuk-sibuknya melakukan pendataan pedagang. "Kita mencatat nama, alamat serta jenis jualan pedagang. Kita juga memfoto dan memberi mereka nomor supaya nantinya tidak ada kesalahan," terang Muklas yang kemarin berlibur ke Malang bersama istrinya ini.

Sekedar mengingatkan, rencana relokasi pedagang Keputran sebenarnya sudah menjadi wacana serius sejak setahun lalu. Apalagi, ketika PT Equator Development Sejahtera (EDS) berencana membangun PIKB yang salah satu lantainya bakal diperuntukkan untuk menampung pedagang Keputran.

Sesuai konsep awal, PIKB bakal dibangun empat lantai dengan nilai investasi total sekitar Rp 225 miliar. Namun, di tengah perjalanan, rencana ini macet ketika warga Kebraon menolak PIKB. Puncaknya, warga menyetop pembangunan. Namun, proses pembangunan tampaknya bakal dimulai lagi. Sebab, investior sudah melengkapi segala proses perizinannya.

"Memang, sesuai jadwal, delapan bulan lagi pasar induk sudah menyelesaikan tahapan konstruksinya," aku Muklas. Jadi, proses relokasi ditargetkan bakal dimulai sekitar Mei 2006 mendatang. "Mudah-mudahan proses relokasi berjalan lancar," harap pejabat yang juga berprofesi sebagai dokter ini. Pertanyaannya, bagaimana jika pedagang Keputran menolak pindah? "Kita harap tidak. Tapi, kalau mereka menolak, kita akan memberikan dua tawaran," paparnya. Pertama, mereka akan diminta masuk ke dalam Pasar Keputran Utara atau Keputran Selatan. Jika masih menolak? "Ya, pada saatnya nanti, terpaksa Dispol PP harus turun tangan melakukan penertiban," jelasnya.

Sebenarnya, tidak ada alasan bagi pedagang untuk menolak relokasi. Selain lokasi baru nanti lebih representatif, pedagang juga tidak dikenakan biaya stan yang terlalu mahal. "Kita bahkan memberi fasilitas kredit lunak kepada pedagang," tandas Muklas tanpa menyebut harga stan PIKB. (oni)
Sabtu, 23 Apr 2005
PIKB Bergolak Lagi



Didemo Warga Kebraon, Pagar Proyek Dibongkar Paksa
SURABAYA - Lama tak terdengar kabarnya, proyek pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) kemarin bergolak lagi. Sedikitnya seratus warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Kemlaten Bersatu (PWKB) melakukan aksi unjuk rasa sekitar pukul 09.00 kemarin. Mereka menentang rencana pembangunan PIKB di tanah desa (gogol) Kemlaten. Aksi itu sempat diwarnai kericuhan saat warga membongkar paksa pagar seng yang mengelilingi lokasi proyek tersebut.

Menurut sekretaris PWKB, Sugeng Tri Asmoro, kejadian itu merupakan puncak kekesalan warga. Sebab, pihak investor, PT Equator Development Sejahtera (PT EDS) terkesan tidak mempedulikan aspirasi warga. "Kami merasa tidak ada itikad baik dari mereka," ujar Sugeng.

Minggu lalu (10/4), papar Sugeng, PWKB telah mengirimkan surat nomor 01/PWKB/2005 ke PT EDS. Di dalam surat itu, warga mengizinkan pihak investor membangun pasar di lahan itu, asal ada kompensasi untuk warga. Di antaranya, warga meminta investor mengganti tanah desa itu dengan lahan baru untuk tanah makam warga.
Warga juga meminta investor membangun pagar tembok setinggi empat meter yang memisahkan PIKB dengan komplek pemukiman. Selain itu, diharapkan ada perbaikan mutu jalan, dan pembuatan saluran air di lingkungan warga. Mereka juga meminta dilibatkan dalam pengelolaan pasar ke depan.

Sugeng menambahkan, tuntutan itu wajar diajukan warga. Sebab, tanah gogol itu sebenarnya dipersiapkan untuk perluasan areal pemakaman. Rencananya warga juga akan membanguan balai RW di lokasi itu. "Jadi, sudah sepantasnya pihak investor memberi ganti rugi," katanya.

Ternyata, tuntutan yang diajukan PWKB hingga kemarin tidak mendapat tanggapan dari investor. Setelah hampir satu minggu menunggu, kesabaran warga pun mulai habis. Akhirnya, aksi unjuk rasa kemarin menjadi luapan emosi sekaligus kekesalan warga.

Spontanitas, mereka beramai-ramai mencopoti patok-patok dan pagar seng yang mengelilingi lahan tersebut. "Ojok mbangun sak enake dhewe Cak. Iki ngono onok aturane," teriak seorang warga sambil menyeret seng yang mulai dirobohkan.

Aksi seperti ini sebenarnya bukanlah kali pertama dilakukan oleh PWKB.
Pertengahan bulan Desember lalu, mereka juga sempat melakukan aksi unjuk
rasa serupa. Waktu itu, warga menolak mentah-mentah rencana pembangunan Pasar Induk Keputran. Setelah dilakukan negosiasi antara warga dan investor, warga akhirnya mengijinkan pembangunan itu. Meski begitu, mereka masih menyertakan syarat-syarat seperti di atas.

Bagaimana komentar investor? Sayang, Komisaris PT EDS Ridwan Hisjam
belum bisa dikonfirmasi. Begitu juga Direktur PT EDS Kristianto. Dihubungi
melalui selulernya, ternyata tidak aktif. (oni/abi)
Rabu, 12 Jan 2005
Sebelas Pasar Langgar Perda
SURABAYA - Belasan pasar di Surabaya dianggap melanggar perda (peraturan daerah), karena berdiri di atas saluran air dan pinggiran sungai. Data soal ini, kemarin disampaikan Dinas Pengendalian dan Penanggulangan (DPP) Banjir.

Belasan pasar itu antara lain Pasar Manyar, Pasar Kali Kepiting Mulyorejo, Pasar Pacar Keling, Pasar Tambak Wedi, Pasar Kedungsari, Pasar Dukuh, Pasar Simo, Pasar Asem Rowo, Pasar Keputran, dan Pasar Pandegiling.

Kebanyakan dari pasar itu didirikan di atas saluran, baik primer, sekunder atau tersier (selengkapnya baca grafis).

"Padahal, ada perda yang melarang mendirikan bangunan di atas saluran-saluran tersebut," kata Plt Kasubdin Sarana Pematusan dan Sungai DPP Banjir, Soehoed. Dia lantas menyebut dua perda yakni Perda No 10 tahun 1997 dan Perda No 17 tahun 2003.

Sekadar diketahui, saluran tersier adalah saluran yang berada di tepi jalan, atau biasa dikenal dengan selokan. Saluran sekunder merupakan saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer. Dan saluran primer adalah saluran utama yang menghubungkan dan menyalurkan air sungai ke laut.

Salah satu pasar yang dipantau Jawa Pos adalah Pasar Menur Pumpungan yang terletak di Jl Menur. Bangunan pasar di sana sangat mepet dengan saluran sekunder Kali Bokor. Kondisi saluran air terlihat kumuh.

Aktivitas jual beli yang juga dilakukan di atas saluran, menyebabkan sampah dari pedagang sayur berjatuhan ke kali atau ke saluran. Warna air pun berubah hitam dan tertutup sampah. Bau busuk menyengat ke mana-mana.

Mengapa pasar-pasar itu tidak ditertibkan? "Mengurusi penertiban bukan tugas kami. Sesuai tupoksinya, tentu itu wilayah Dispol PP," katanya.

Soehoed mengatakan, pihaknya hanya mampu mengawasi dan mencegah saja agar tidak banjir setiap kali hujan.

Di bagian lain, Kadispol PP Kadri Kusuma mengatakan, pihaknya tidak bisa bergerak tanpa ada laporan dari DPP Banjir. Soal penertiban, dia menegaskan, siap mengobrak pasar-pasar liar yang melanggar perda. "Nggak masalah soal menertibkan kali. Biar DPP Banjir berkoordinasi dengan saya dulu. Pokoknya saya siap," tandas pria yang mengincar kursi wali kota lewat Partai Demokrat.(nie)

11 Pasar di Surabaya yang melanggar Perda

1. Menur Pumpungan (berdiri di pinggir saluran Kali Bokor)
2. Manyar (berdiri di atas saluran Menur)
3. Kali Kepiting Mulyorejo (berdiri di pinggir saluran Kali Kepiting)
4. Keputran (berdiri di pinggir Kali Mas)
5. Pandegiling (berdiri di pinggir saluran Imam Bonjol)
6. Kedungsari (berdiri di pinggir saluran Kedungsari)
7. Dukuh (berdiri di pinggir saluran Pegirian)
8. Simo (berdiri di pinggir saluran Kali Simo)
9. Asem Rowo (berdiri di pinggir saluran Greges)
10. Pacar Keling (berdiri di pinggir saluran Jeblokan)
11. Tambak Wedi (berdiri di pinggir saluran Tambak Wedi)

Sumber: Dinas Penanggulangan dan Pengendalian (DPP) Banjir
Sabtu, 25 Des 2004
Proyek-Proyek di Surabaya yang Dimulai 2004, Bagaimana 2005? (2)

Ketika Membangun Pasar Berbuah Polemik
Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pemkot tahun ini begitu giat menggandeng investor untuk membangun pasar. Hingga kini, sudah tiga pasar yang sedang, dan akan dibangun. Yaitu Pasar Bratang, Pasar Tambah Rejo, dan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB). Ketiga pasar itu dirancang menjadi karya monumental yang diharapkan mampu mengubah wajah Surabaya menjadi lebih baik.

Tapi, membangun pasar tidak semudah membalikkan tangan. Lika-liku dan perjuangan panjang harus ditempuh PD Pasar dan pemkot, sebelum rencana pembangunan pasar bisa terealisasi. Kebanyakan, masalah mendasar adalah perlawanan pedagang dan warga yang tinggal di sekitar pasar tersebut.

Simak saja beberapa rangkaian peristiwa sepanjang tahun yang mengiringi pembangunan pasar-pasar tradisional. Apakah problem pada pasar-pasar itu bisa diatasi di tahun 2005?
********
Awal 2004, persisnya sekitar Januari, PD Pasar bersama investor berbendera PT Gitanusa Sarana Niaga (GSN) mulai menggaungkan pembangunan Pasar Tambahrejo menjadi bangunan baru bernama Kapas Krampung Commercial Center (KKCC). Tak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp 400 miliar siap diinvestasikan dalam proyek tersebut.

Rencananya, Pasar Tambah Rejo bakal disulap menjadi bangunan modern berlantai enam. Lantai satu dan setengah lantai dua akan ditempati pedagang tradisional. Sedangkan setengah lantai dua hingga enam akan dibagi menjadi tiga blok. Blok pertama dipergunakan untuk mall, blok kedua untuk trade center, dan blok ketiga untuk lahan parkir yang dibangun melingkar. Lahan parkir ini dirancang mampu menampung sekitar 1.460 mobil dan 600 sepeda motor. KKCC direncanakan juga menampung sekitar 500 pedagang kaki lima (PKL).

Namun, jadwal pembangunan berkali-kali molor. Bahkan, sampai sekarang pun pembangunan masih belum berjalan. Ada saja penyebabnya. Mulai aksi penolakan pedagang, hingga masalah TPS (tempat penampungan sementara).

Permasalahan rumit dihadapi PD Pasar saat mencari lokasi TPS. Kendati wira-wiri dan melakukan lobi-lobi, upaya itu rupanya mentok. Buktinya, PD Pasar akhirnya memutuskan membangun TPS di atas sungai Bronggalan. Rencana itu cukup menyentak. Betapa tidak. Kebijakan itu muncul justru saat pemkot gencar-gencarnya mengkampanyekan pentingnya menjaga saluran. Wali kota juga berkali-kali mengobrak bangunan yang menutupi saluran.

Polemik semakin meninggi ketika warga di sekitar sungai menolak pembangunan TPS. Protes itu sempat menimbulkan bentrokan fisik antara warga dan para pekerja proyek. Beruntung, PD Pasar mampu mengendalikan keadaan dengan cepat.

Polemik berhenti? Ternyata tidak. Menjelang proses relokasi ke TPS, sebagian pedagang mulai mempermasalahkan hal-hal lain yang semula dianggap sudah beres. Misalnya, jaminan keselamatan dan keamanan selama menempati TPS, hingga menuntut ada perjanjian tertulis di atas materai mengenai hak-hak para pedagang. PD Pasar keberatan memenuhi tuntutan tersebut. Hingga tahun ini hampir berakhir, pembangunan Pasar Tambahrejo masih menjadi PR besar bagi PD Pasar.
********
POLEMIK juga menyelimuti rencana pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon. Tapi, permasalahan di sini berbeda dengan yang terjadi di Pasar Tambahrejo. Pertama, PIKB sama sekali tidak melibatkan PD Pasar karena ditangani langsung oleh pemkot. Selain itu, aksi penolakan muncul bukan dari pedagang, melainkan warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek PIKB.

PIKB dibangun investor berbendera PT Equator Development Sejahtera (EDS) yang dikomandani Ridwan Hisjam. Selain menjabat komisaris utama PT EDS, pengusaha yang satu ini juga dikenal sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim sekaligus anggota DPRD Jatim.

Menurut rencana, PIKB akan dibangun setinggi empat lantai dengan nilai investasi total sekitar Rp 225 miliar. Dalam konsep investor, dijelaskan bahwa lantai satu hingga lantai tiga akan ditempati pedagang jenis dagangan basah dan kering. Sedangkan lantai empat akan dipergunakan untuk bursa agro. Ada beberapa fasilitas menarik di lantai teratas ini. Di antaranya, dilengkapi piranti teknologi canggih yang memungkinkan terjadinya transaksi jarak jauh. Nantinya, pedagang bisa mengadakan lelang agro dengan telekonferensi. Ada juga space khusus untuk memamerkan produk-produk agrobis.

PIKB juga akan dilengkapi sarana pendukung lain. Misalnya, lift pengangkut barang, penginapan khusus sopir, poliklinik, hingga komplek perkantoran dan perbankan.

Proyek ini diharapkan menjadi solusi kesemrawutan pedagang Keputran. Ya, PIKB memang direncanakan menjadi tempat relokasi pedagang Keputran yang meluber ke badan jalan.

Tapi, warga Surabaya tiba-tiba dikejutkan sikap DPRD Surabaya yang menolak PIKB dengan alasan tidak pernah diajak berkoordinasi oleh pemkot. Sikap keras dewan ditampakkan dengan menolak menghadiri acara pemancangan tiang pertama, akhir November lalu. "Kami menolak PIKB. Kalau ada apa-apa, jangan timpakan permasalahan kepada dewan," ujar M Alyas, anggota DPRD Surabaya dari Partai Golkar. Semula, sikap dewan tidak digubris oleh pemkot dan investor. Proses pembangunan pun jalan terus.

Tapi, polemik semakin meruncing ketika warga Kebraon menggelar aksi demo. Mereka menolak PIKB. Salah satu alasannya, investor tidak menyosialiasikan rencana ini secara komprehensif. Warga juga mengkhawatirkan dampak-dampak psikologis yang timbul akibat adanya pasar ini. Permasalahan bertambah runyam saat investor diketahui belum menyelesaikan persyatan perizinannya.

Dewan pun kembali berteriak. Bahkan, ada yang mengkait-kaitkan proyek ini dengan masa kerja Bambang D.H. yang hampir berakhir. Ada juga yang mengkait-kaitkannya dengan posisi Komisaris Utama PT EDS Ridwan Hisjam yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim sekaligus anggota DPRD Jatim. PIKB bernuansa politis? Entahlah.

Yang jelas, aksi demo warga membuat proyek ini mandek. Namun, investor tampaknya pantang mundur. Mereka akan melanjutkan proyek ini setelah seluruh administrasi perizinannya rampung. Mampukah PIKB direalisasikan tahun depan? Kita tunggu saja.
*******
PASAR Bratang mungkin menjadi satu-satunya contoh konkret keberhasilan pembangunan pasar di Surabaya, setidaknya selama tahun 2004 ini. Pasar ini menjadi satu-satunya pasar yang pembangunannya berjalan paling mulus. Proses sosialisasi, pembangunan TPS, hingga pemindahan pedagang menuju TPS berjalan nyaris tanpa kendala.

Pasar Bratang dibangun investor berbendera PT Kencana Bangun Sarana (KBS). Rencananya, investor akan membangun pasar itu menjadi dua lantai. Lantai pertama dipergunakan menampung pedagang lama, sedangkan lantai dua untuk pedagang baru. Lantai dua ini akan ditempati 100 pedagang emas, garmen, elektronik, asesoris, dan food court.

Sebelum pembangunan dimulai, PD Pasar telah memboyong seluruh pedagang ke dalam TPS yang berada sekitar 100 meter dari Pasar Bratang. Proyek senilai Rp 5 miliar ini direncanakan rampung sebelum Desember tahun ini. Hingga kini, proses pembangunan tinggal memasuki tahap penyelesaian. Diperkirakan awal tahun depan pasar ini bisa dioperasikan.
*******
"Kami sadar, dalam setiap proses perubahan, tidak mungkin memuaskan kepentingan dan keinginan semua pihak,"ujar Direktur Utama PD Pasar Nartiyan Adhana ketika ditanya mengenai polemik yang sering melanda pembangunan pasar. Menurut direktur yang juga dosen pasca sarjana Unair ini, yang bisa dilakukan PD Pasar adalah mencari solusi terbaik dengan risiko terkecil. "Semua yang kami lakukan sebenarnya untuk kepentingan pedagang. Tujuan akhir kami hanya saatu, yitu meningkatkan kesejahteraan pedagang. Nah, itu bisa terjadi jika taraf hidup dan pola berpikir mereka bis berubah lebih baik," katanya.
Semangat itu pula yang membuat Nartiyan dan dua direksi lainnya (Direktur Teknik Rahmad Kurnia, Direktur Aministrasi Keuangan Achmad Ganis Poernomo) bersemangat merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang kumuh.(firzan syahroni)
Sabtu, 18 Des 2004
Jalan Kebraon Dilebarkan



SURABAYA- Setelah mendapat protes bertubi-tubi dari warga, investor Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) akan melebarkan Jalan Kebraon Gang V. Jalan yang semula lebarnya enam meter itu akan dilebarkan menjadi 12 meter.

Masalah ini telah disepakati dalam pertemuan analisis dampak lalu lintas yang diselengarakan Dishub Bina Marga, Dinas Bangunan, Dinas Pertamanan, Dinas Banjir, Bappeko, Dinas Bina Marga Provinsi, Polresta Surabaya Selatan, dan Polwiltabes Kamis lalu. "Pelebaran jalan utama menuju lokasi Pasar Keputran Baru ini semata-mata untuk mengurangi kepadatan kendaraan," ujar Kasubdin Lalu Lintas Dinas Perhubungan Surabaya Agus Haris.

Sebenarnya, kata Agus, Dishub akan melebarkan Jalan Kebraon Gang V hingga 20 meter. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat dilaksanakan karena terhambat pembebasan tanah penduduk. "Untuk sementara waktu, kami lebarkan hingga 12 meter dulu, sambil menunggu pembebasan tanah," katanya."Setidak-tidaknya hal ini dapat mengurangi kepadatan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, bukan hanya Jalan Kebraon Gang V saja yang akan dilebarkan. Melainkan Jalan Mastrip dan Kebraon Gang II juga akan dilebarkan."Jalan Mastrip akan kami lebarkan juga karena termasuk jalan utama menuju Pasar Keputran Baru," katanya.

Sedangkan, Jalan Kebraon Gang II adalah jalan alternatif apabila, Jalan Kebraon Gang V tidak dapat dilebarkan hingga 20 meter. "Kalau tidak bisa dilebarkan, kami terpaksa melebarkan Jalan Kebraon Gang II dari 7 meter menjadi 8 meter," ujarnya.

Selain itu, Dishub akan memperbaiki persimpangan di Jalan Kebraon Gang V serta menambah traffic light. "Lalu lintas di sana kan pasti padat, sehingga membutuhkan traffic light," katanya pria berkacamata minus ini.

Sementara itu, Kasatlantas Polwiltabes Surabaya AKBP Royke Lumowa mengatakan, kepadatan kendaraan di kawasan Jalan Kebraon Gang V telah mencapai level E dan F (artinya menurut ilmu transportasi, padat dan sangat padat). "Sesuai janjinya, developer harus melebarkan jalan dulu, baru membangun pasar," tegasnya.

Sementara itu, Bambang Triharyono, Humas PT Equator, selaku developer PIKB mengatakan, pihaknya, ingin segera mengerjakan jalan tersebut. Akan tetapi, pihaknya masih terhambat pembebasan lahan. "Masih ada 43 KK yang tanahnya belum dibebaskan," katanya.

Selain itu, status Jalan Mastrip yang belum jelas juga menjadi kendala. "Selama ini masih belum ada kejelasan, apakah Jalan Mastrip itu jalan provinsi atau kota," ujarnya. "Kalau itu sudah jelas, baru kami dapat mengurus perizinan ke instansi terkait," lanjutnya.(yog)
Kamis, 16 Des 2004
Tim ITS Belum Keluarkan Amdal

Soal Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru
SURABAYA - Polemik seputar pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di kawasan Kebraon terus bergulir. Kali ini tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) LPPM ITS merasa dilangkahi oleh investor PT Equator Development Sejahtera (EDS).

Kekesalan tim Amdal yang diketuai Ir Ya’umar MT ini memuncak, karena timnya ikut dituding masyarakat sebagai salah satu pihak yang ngotot dengan pembangunan PIKB. "Selama ini kami belum mengeluarkan rekomendasi Amdal. Seharusnya tanpa Amdal, pembagunan tidak bisa dilakukan," ujar Ya’umar, di LPPM ITS, kemarin.

Yang sudah dilakukan ITS, kata Ya’umar, baru tahap sosialisasi ke warga. Baik secara langsung maupun melalui media massa. Hingga saat ini, belum ada respon dari warga terhadap sosialisasi tersebut. "Makanya kami akan melakukan sosialisasi ulang," katanya.

Setelah sosialisasi ulang, lanjut Ya’umar, pihaknya akan meneruskan dengan membuat kuisioner untuk 100 responden di Kebraon. "Selain Amdal, kami juga akan membuat studi transportasi dan studi banjir. Tiga-tiganya belum ada sama sekali. Jadi kami tidak bertanggungjawab jika tiba-tiba investor menguruk lahan di sana," kata ahli Fisika ini.

Sebagaimana diketahui, polemik PIKB bermula ketika pemkot menggendeng PT EDS untuk membangun PIKB. Rencananya, pasar itu akan menjadi tempat relokasi bagi pedagang Keputran yang meluber ke badan jalan.

Namun, proyek ini ternyata tidak berjalan mulus. Selain muncul penolakan dari kalangan dewan, warga Kebraon juga mengeluhkan keberadaan pembangunan pasar tersebut. Ada yang mempersoalkan debu proyek, ada pula yang mempersoalkan dampak-dampak sosial saat PIKB rampung. Persoalan itu mengalir begitu deras hingga membuahkan beberapa kali aksi demo. Warga bahkan menyegel pintu masuk menuju proyek. Akibat insiden itu, aktivitas pembangunan pun mandek hingga kini.

Kasus ini semakin runyam saat terungkap bahwa investor belum melengkapi persyaratan perizinannya. Satu-satunya surat izin yang dikantongi investor hanya izin prinsip dari Wali Kota Bambang D.H. bernomor 539/1419/436.2.1/2004 yang diteken pada 27 April 2004.

Kemarin, MoU antara LPPM ITS dan PT EDS juga berakhir. Sesuai perjanjian, kerjasama dilakukan selama 4 bulan mulai Agustus dan berakhir 15 Desember 2004. "Kemungkinan akan diperpanjang. Tapi kami minta komitmen dari PT EDS," kata Ya’umar.(tom)
Rabu, 15 Des 2004
Panas, Rapat Amdal PIKB

Diwarnai Demo Warga Kebraon
SURABAYA - Pertemuan membahas Amdal Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di RM Taman Sari kemarin berjalan panas. Hingga rapat berakhir, pertemuan yang diwarnai aksi demo warga Kebraon itu belum menghasilkan kesepakatan final.

Puluhan warga Kebraon sudah memadati halaman RM Taman Sari -tempat rapat-sejak pukul 09.00. Mereka membentangkan belasan poster berisi penolakan PIKB. Di antara poster-poster itu bertuliskan : Amdal PIKB Penuh Rekayasa, Bpk Camat, Lurah, dan Wali Kota adalah abdi masyarakat dan bukan abdi investor, dan beberapa poster lain yang isinya bisa jadi bakal membuat panas pemkot dan investor.

Di saat bersamaan, perdebatan panas terjadi di dalam ruang pertemuan. Ini terjadi ketika tim penyusun Amdal dari LPPM (lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat) ITS usai mempresentasikan konsepnya. Waktu itu, beberapa perwakilan warga langsung memberondong dengan berbagai pernyataan dan pertanyaan yang menohok tim ITS. "Sejak ada kabar pembangunan PIKB, para wali murid di sekolah kami menjadi resah dan bersiap memindah anaknya dari sekolah kami. Ini bagaimana?" ujar perwakilan warga.

Sekadar diketahui, lokasi PIKB memang berdekatan dengan lembaga pendidikan, mulai TK hingga SMA Muhammadiyah. "Anda (tim ITS, Red) jangan asal ngomong. Kita ini sama-sama berasal dari lembaga pendidikan. Coba bayangkan seandainya PIKB dibangun di dekat kampus ITS. Apa anda mau," sindirnya lagi.

Pernyataan keras juga dilontarkan Cecep, koordinator warga Kebraon. Dia mengkritik Camat Karang Pilang dan Lurah Kebraon yang menyetujui proyek ini. "Pak Camat dan Pak Lurah itu nggak tahu apa-apa. Mereka bukan orang asli Kebraon. Tanggung jawab mereka sebatas tugas saja. Saat mereka dimutasi, maka selesai sudah beban mereka. Tapi, kami ini warga asli Kebraon yang akan merasakan langsung dampak PIKB," katanya. Dia juga menyindir tim ITS. "Anda dan kami ini sebenarnya sama-sama pengajar. Bedanya, ana berasal dari kampus ITS yang besar, sedangkan saya berasal dari kampus enceng gondok," katanya dengan nada tinggi.

Mendapat sindiran seperti itu, beberapa tim ITS tampaknya mulai kesal. "Kami ini bukan titipan atau pesanan pihak investor. Ini kan baru sosialisasi kerangka acuan, bukan hasil final. Kalau memang warga menolak, ya kita akan cantumkan menolak," ujar Ir Mutiah S MKes, wakil ketua tim ITS. Dia juga menyatakan siap membuat kuesioner untuk menampung aspirasi warga. Ir Chomaedi MSc, angggota tim lainnya, menyesalkan sikap warga. Menurut dia, proyek PIKB sebenarnya akan menguntungkan warga sekitar. Sebab, proyek ini akan disertai pembangunan sarana pendukung yang menguntungkan warga. "Saat proyek dimulai, investor bersedia membangun saluran dan melebarkan jalan masuk ke PIKB. Saya yakin, kondisi setelah ada PIKB akan lebih baik dibanding sebelumnya," katanya.

Sementara itu, Direktur PT EDS Kristianto mengaku siap berdialog dengan warga yang memprotes PIKB. "Kami sebenarnya sudah memenuhi segala keinginan warga. Kami bahkan membuka diri untuk melakukan dialog. Tapi, sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengan warga yang demo," ujarnya. "Jadi, saya belum tahu secara jelas tuntutan warga itu," sambungnya.

Yang jelas, lanjut Kris, pihaknya akan berupaya memenuhi tuntutan warga. "Kami sudah memperbaiki saluran dan got, mengganti tanah makam, dan sebagainya. Bahkan, kami juga akan melakukan pelebaran jalan akses dan bersedia membangun gapura sesuai keinginan warga. Tapi, semua kan ada tahapannya," tandasnya. (oni)
Selasa, 14 Des 2004
Tiga Polemik di Tiga Pasar3

SURABAYA - Polemik terkait dengan pasar di kota ini, seperti tidak pernah ada habisnya. Sehari kemarin, polemik kembali mencuat terkait dengan keberadaan tiga pasar berskala besar: Pasar Wonokromo, Tambahrejo, dan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB).

Untuk dua pasar yang disebut terakhir, baru memasuki tahap persiapan pembangunan.

Polemik pertama menimpa rencana pembangunan PIKB di Kebraon. Kemarin pagi, situasi di sana kembali memanas setelah warga menemukan surat dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang berisi undangan untuk membahas Amdal PIKB. Acara di undangan itu rencananya diadakan hari ini pukul 10.00 di RM Taman Apsari.

Namun, warga menganggap, pertemuan itu sengaja dikondisikan untuk kepentingan investor. Sebab, tak seorang pun perwakilan warga yang diundang. Undangan itu langsung disikapi belasan warga dengan mengadakan pertemuan mendadak. Hasilnya, hari ini warga Kebraon akan menggelar demo besar-besaran di lokasi pertemuan Dinas LH. "Kami akan demo. Biar mereka mengerti aspirasi kami," ujar A.R Hakim, salah seorang koordinator warga Kebraon.

Kemelut kedua terjadi di Pasar Wonokromo. Kemarin siang, puluhan pedagang unggas dari Pasar Wonokromo kemarin terlibat perdebatan sengit di ruang sidang Komisi B DPRD Surabaya. Mereka ngotot, minta disediakan lahan pengganti setelah stan daruratnya di TPS (tempat penampungan sementara) Ketintang dibongkar paksa Sabtu lalu (11/12). "PD Pasar jangan mengada-ada dan seenaknya sendiri. Kami butuh lahan untuk berjualan," ujar Husin, perwakilan pedagang unggas.

Gejolak di Pasar Wonokromo dipicu kebijakan PD Pasar yang tidak mengizinkan pedagang unggas hidup masuk ke dalam DTC (Darmo Trade Center, nama baru Pasar Wonokromo). Alasannya cukup rasional, keberadaan pedagang unggas dikhawatirkan menimbulkan dampak, misalnya bau dan kotoran, yang merugikan pedagang lain. Selain itu, Perda Perpasaran menyatakan bahwa pedagang unggas tidak boleh dikumpulkan dengan pedagang jenis jualan lain.

Semula, PD Pasar berencana menampung mereka di Pasar Bendul Merisi. Namun, rencana itu batal karena ditentang pihak RSAL yang khawatir lingkungannya kumuh. Lalu, PD Pasar akan merelokasi mereka ke Pasar Pagesangan. Namun, rencana ini ternyata ditolak pedagang. Menurut Husin, dia telah melakukan kunjungan ke warga Pagesangan. Ternyata, warga di sana menolak kedatangan mereka. "Kami tidak mau di tengah jalan harus pindah lagi gara-gara diusir warga Pagesangan," ujarnya.

Meski demikian, PD Pasar tetap bersikukuh bahwa pedagang unggas harus secepatnya mengosongkan TPS Ketintang. "Kami ini bekerja menegakkan peraturan. Perkataan dan janji yang keluar dari mulut saya berlaku untuk 23 ribu pedagang pasar se-Surabaya. Kami tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada pedagang unggas yang jumlahnya hanya 40 orang," ujar Direktur Administrasi Keuangan PD Pasar Achmad Ganis Poernomo. Hingga kini, belum ada solusi konkret dari permasalahan ini.

Kemelut berikutnya melanda Pasar Tambahrejo yang akan dibangun menjadi Kapas Krampung Commercial Center (KKCC). Suasana panas timbul menjelang deadline pemindahan pedagang ke dalam TPS. Kemarin, puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Tambahrejo juga ngelurug dewan. Mereka menyatakan menolak pindah ke TPS. "Kami, pedagang pasar Tambahrejo menolak mengosongkan stan dan pindah ke TPS," ujar Ketua Umum Paguyuban Mochamad Ikhsan.(oni/nie)
Jumat, 10 Des 2004
Setelah Sebut Wartawan Provokator



Demo Pasar Induk Kebraon
SURABAYA - Pernyataan Kapolsek Karang Pilang AKP Jhonny Eddison Isir yang menuduh wartawan sebagai provokator demo Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) akhirnya disikapi secara resmi oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jatim. Kemarin, organisasi yang menaungi para insan pers itu akan melayangkan surat somasi kepada Isir. Perwira polisi bertubuh tegap itu dianggap melakukan pelecehan profesi dan pencemaran nama baik pers.

"Kita akan mengambil langkah konkret kepada Kapolsek. Paling lambat Senin ini PWI akan melayangkan surat somasi secara resmi kepada dia," ujar Ketua PWI Jatim Dhimam Abror dalam jumpa pers di kantor PWI, kemarin. PWI menganggap Isir tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kasus ini. "Kami sebenarnya sudah menunggu iktikad baik dari Kapolsek. Tapi, melihat perkembangan selama beberapa hari ini, ternyata tidak ada langkah konkret dari dia," ujarnya.

Padahal, lanjut Abror, kejadian di Komisi A DPRD Surabaya itu justru dipicu pernyataan Kapolsek. "Jadi, seharusnya dia segera mengakui kekhilafannya," beber Abror.

Sebagaimana diberitakan, kasus ini terjadi ketika Komisi A DPRD Surabaya mengadakan hearing tentang pembangunan Pasar Induk Rabu lalu (1/12). Acara itu dihadiri Isir dan beberapa pejabat pemkot. Nah, dalam hearing itu, Isir menyatakan bahwa aksi demo warga itu terjadi karena diprovokasi wartawan. Pernyataan senada diungkapkan Ketua Komisi A Retna Wangsa Bawana. Anggota dewan dari PDS itu menyatakan bahwa wartawan membuat gedung dewan ramai seperti pasar. Bahkan, Retna sempat meminta polisi menertibkan wartawan yang sering klesotan di gedung dewan.

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari para insan pers yang merasa dilecehkan. Untungnya, Retna langsung meminta maaf secara terbuka kepada pers. "Pak Retna sudah datang ke PWI dan meminta maaf secara terbuka. Itu suatu proses yang baik. PWI menghormati langkah Pak Retna," ujar Abror.

Sementara itu, kuasa hukum PWI Jatim Joni Iwansyah SH menyatakan bahwa pernyataan Kapolsek itu termasuk pencemaran nama baik dan pelecehan profesi wartawan. "Apalagi, pernyataan itu tidak didukung bukti-bukti yang konkret dan kuat. Dia itu kan pejabat publik. Seharusnya, semua perkataannya bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Iwan berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya. "Kami berharap para pejabat publik tidak mudah membuat pernyataan tanpa didukung bukti-bukti yang konkret," tandasnya.

Sementara itu, Kapolsek Karang Pilang, AKP JE Isir tidak bisa dihubungi saat dikonfirmasi tadi malam. Dihubungi berkali-kali, tapi HP-nya tidak diangkat. (oni/ano).
Minggu, 05 Des 2004
Saya Tidak Ambil Pusing



Wali Kota soal Surat Peringatan Dewan
SURABAYA - Surat "warning" DPRD Surabaya kepada Wali Kota Bambang D.H. agar tidak membuat kebijakan strategis di sisa masa jabatannya, kemarin belum jadi disampaikan karena kantor libur. Bambang sendiri menanggapi peringatan itu dengan dingin. Bahkan, dia menyatakan akan terus menggunakan wewenangnya sebagai wali kota sampai akhir masa jabatannya, 7 Maret 2005.

"Sebagai wali kota, saya mempunyai kewenangan penuh sampai SK pengesahan saya habis," tandasnya di sela acara Gerakan Pengadakan dan Perbaikan Lingkungan di ITS kemarin. "Silakan saja memberi peringatan. Saya tidak ambil pusing," lontarnya.

Bambang bahkan balik menyerang dewan. Lulusan IKIP Surabaya (Unesa, Red) ini terang-terangan mempertanyakan dasar larangan dewan tersebut. Menurutnya, imbauan dewan yang diarahkan kepadanya agar tidak membuat kebijakan strategis tersebut tidak mempunyai landasan hukum. "Dasarnya apa (larangan itu)? Tidak ada aturannya," tuturnya.

Seperti diberitakan, dewan akan melayangkan surat resmi mengingatkan wali kota agar tidak membuat kebijakan strategis di akhir masa jabatannya sebagai wali kota, 7 Maret 2005, atau sekitar tiga bulan lagi. Jika tidak diingatkan, dewan khawatir wali kota tetap akan mengambil kebijakan strategis di akhir masa jabatannya yang kelak membawa dampak jangka panjang pada kepentingan Surabaya. Karena Bambang D.H. belum tentu terpilih lagi di periode lima tahun ke depan.

Surat dewan itu dibuat berdasarkan pada UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 65 ayat 2, dan pasal 66 ayat 3. Selain itu, dewan juga mengacu kepada SK Mendagri nomor 131.35-215/2002 tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Kota Surabaya dan Pengesahan Wakil Wali Kota Menjadi Wali Kota Surabaya. Surat yang dikeluarkan pada 4 Juni 2002 itulah yang menjadi dasar pelantikan Bambang sebagai wali kota.

Sikap wali kota yang tidak acuh itu mempertajam perselisihan antara eksekutif dan legislatif. Dan, pertentangan tersebut sebenarnya sudah terlihat sekitar satu setengah bulan lalu. Ketika itu, dewan memboikot menghadiri pemancangan tiang pertama Pasar Induk Keputran Baru (PIKB). Lalu, dewan pun makin mengetatkan pengawasannya kepada wali kota menjelang pilkada. Menurut informasi, dewan merasa gerah melihat wali kota yang melakukan kegiatan yang berbau "kampanye". Tentu saja Bambang membantah setiap dikonfirmasi mengenai tuduhan tersebut.

Bagaimana tanggapan dewan atas sikap Bambang yang tak menggubris surat peringatan tersebut? Menurut penasihat Fraksi Kebangkitan Bangsa Wahyudin Husein, sikap Bambang itu merupakan tanda bahwa dia tidak memahami etika birokrasi. "Sebagai seorang pejabat, wali kota tidak boleh seenaknya mengambil kebijakan strategis. Jika diteruskan, artinya dia tidak mengerti etika dan moral politik," ucapnya.

Lebih lanjut Wahyudin menjelaskan seorang wali kota mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat kepada jabatannya. Kebijakan strategis yang diambil Bambang selama sisa jabatannya, bisa membebani pejabat penggantinya nanti. "Kalau dia terpilih lagi tidak masalah. Tapi kalau tidak?" ujar pria 42 tahun ini.

Tapi, bila wali kota tetap ngotot, Wahyudin meminta kebijakan itu dikonsultasikan dengan dewan lebih dulu. "Ini sesuai dengan mekanisme. Tapi faktanya dewan jarang diajak membahas masalah tertentu." Dia mencontohkan kasus PIKB. "Soal PIKB dewan tidak pernah diajak rembugan. Jadinya seperti ini," tandasnya.

Karena itu, Wahyudin mengimbau agar Bambang memanfaatkan sisa waktu jabatannya untuk mulai membuat laporan pertanggungjawaban saja. Kritikan senada juga dilontarkan Ketua Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) Rusli Yusuf P. Menurutnya, jika wali kota mengerti etika politik, kebijakan strategis wali kota yang berdampak negatif tidak bakal merugikan warga Surabaya. "Kebijakan strategis wali kota yang berdampak negatif itu berbahaya. Contohnya PIKB itu," paparnya.

Untuk itu, lanjut Rusli, dewan akan terus mengawasi setiap langkah yang diambil wali kota selama akhir jabatannya. "Jika kebijakan itu untuk optimalisasi kerja, ya silahkan. Tapi, kalau merugikan warga Surabaya atau sekadar mencari popularitas, dewan akan langsung menganulirnya," tandas Rusli. (nie)
Sabtu, 04 Des 2004
Kecewa tapi Pasrah

Investor Pasar Induk setelah Proyeknya Dihentikan Sementara
SURABAYA - Penghentian sementara proyek pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) akibat didemo warga Kebraon membuat pihak PT Equator Development Sejahtera (EDS, investor proyek itu) tak bisa menutupi kekecewaannya. Kendati demikian, mereka mengaku pasrah dan akan menuruti apa pun kemauan pemkot.

"Kami sebenarnya sudah memenuhi segala keinginan warga. Kami bahkan membuka diri untuk melakukan dialog. Tapi, keinginan itu belum terlaksana, proyek ini sudah keburu didemo dan dihentikan," ujar Direktur PT EDS Kristianto saat dikonfirmasi Jawa Pos melalui telepon, kemarin. Hingga kini, Kristianto mengaku belum bisa memahami keinginan warga. "Sampai sekarang saya memang belum pernah bertemu dengan warga yang demo. Jadi, saya belum tahu secara jelas tuntutan warga itu," katanya.

Yang jelas, lanjutnya, pihak investor sudah berupaya memenuhi tuntutan warga. "Kami sudah memperbaiki saluran dan got, mengganti tanah makam, dan sebagainya. Bahkan, kami juga akan melakukan pelebaran jalan akses dan membangun gapura. Jadi, apa lagi," ucapnya bernada tanya.

Sebagaimana diberitakan, aksi demo warga Kebraon akhirnya membuat Wali Kota Bambang D.H. berubah sikap. Jika sebelumnya dia ngotot meminta proyek jalan terus, Bambang kini meminta proyek itu dihentikan sampai semua polemik bisa diselesaikan.

Lebih lanjut Kristianto memaparkan bahwa pihaknya akan tunduk kepada wali kota. "Saya akan menurut apa yang diperintahkan Pak Wali. Tapi, bagaimanapun harus ada solusi terbaik yang tidak menimbulkan konflik," harapnya.

Kendati proyeknya dihentikan, Kristianto mengaku akan tetap meneruskan pengurusan proses perizinan proyeknya. "Kami akan tetap mengurus izin sesuai prosedur," ujarnya.

Dia membantah jika pasar induk yang diragapnya dianggap bakal menjadi biang kesemrawutan di kawasan itu. "Pasar induk akan kami bangun dan kelola dengan modern. Bahkan, saya yakin keberadaan pasar ini akan meningkatkan perekonomian warga Kebraon," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Retna Wangsa Bawana akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada wartawan atas ucapannya yang dianggap melecehkn profesi pers. "Sungguh, ini semua hanya kesalahpahaman saja. Saya tidak bermaksud melecehkan profesi jurnalis," katanya.

Seperti diberitakan, dalam hearing dengan Komisi A Rabu lalu (1/12), Kapolsekta Karang Pilang AKP Jhonny Eddison Isir menuding wartawan memprovokasi warga Kebraon. Pernyataan itu ditimpali Ketua Komisi A Retna Wangsa Bawana. Bahkan, dia meminta polisi menertibkan wartawan karena sering keleleran dan membuat gedung dewan seperti pasar. Retna juga menganggap wartawan membuat nama dewan menjadi tidak terhormat lagi.

Menurut Retna, pernyataannya itu semata-mata ditujukan untuk meredam emosi Kapolsek. "Jadi, sebenarnya bukan saya tujukan kepada wartawan. Sekali lagi saya minta maaf kalau teman-teman wartawan tersinggung. Bagaimanapun kita ini kan mitra kerja," tandasnya.
Jumat, 03 Des 2004
Masih Terganjal Zoning



Pembangunan Pasar Induk di Kebraon
SURABAYA - Terbuka sudah tabir yang selama ini melingkupi pembangunan Pasar Induk di Kebraon. Setelah sebelumnya terkesan tertutup, kemarin, pemkot mulai blak-blakan memaparkan rencana pembangunan pasar yang ternyata digarap PT Equator Development Sejahtera (EDS) ini. Yang menarik, dari paparan itu terungkap pula adanya ketidakberesan dalam hal perizinan investor.

Ketidakberesan ini diungkapkan plt Kadis Tata Kota, Ir Arief Dharmansyah, kepada Jawa Pos, kemarin. "Memang, masih ada beberapa perizinan yang harus disesuaikan lagi oleh pihak investor," katanya. Pernyataan itu diungkapkannya setelah mengikuti rapat koordinasi pembangunan Pasar Induk di Kebraon.

Perizinan yang dimaksud Arief ini adalah izin zoning. Menurut dia, zoning yang dipakai investor ternyata sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. "Zoning yang dipakai ternyata produk 1998," ujarnya. Dalam izin zoning lama itu, disebutkan bahwa lahan yang akan dipakai bangunan pasar seluas sekitar 5,5 hektare. Padahal, kondisi saat ini, luas lahan sudah bertambah menjadi sekitar 10 hektare. "Karena ada perubahan kondisi di lapangan, otomatis izin zoningnya harus diperbarui lagi," papar kepala dinas termuda di pemkot ini.

Revisi izin zoning ini membawa efek domino bagi pihak investor. Sebab, mereka harus memproses ulang seluruh perizinannya. "Ya, karena izin zoningnya harus diperbarui, berarti investor harus mulai dari nol lagi," kata Arief. Sebelum proses perizinannya beres, investor tidak diperbolehkan melakukan pemancangan tiang pertama. "Setelah semua prosedur perizinan dilalui, barulah pembangunan fisik bisa dimulai," katanya.

Meski demikian, Arief menyatakan bahwa pemrosesan izin-izin tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebab, investor sudah mengantongi izin prinsip lokasi sejak 27 April lalu. Izin prinsip ini bernomor 539/1419/436.2.1/2004 dan diteken langsung oleh Wali Kota Bambang D.H. "Bagaimanapun, pembangunan Pasar Induk ini memang harus kita dukung. Sebab, ini merupakan solusi konkret untuk mengatasi kesemrawutan pedagang Keputran," katanya.

Sebagaimana diberitakan, diam-diam pemkot berencana membangun Pasar Induk di kawasan Kebraon. Pasar ini akan digunakan untuk merelokasi pedagang Keputran. Rencananya, pemancangan tiang pertama bakal dilakukan pada 23 Oktober mendatang. Sayang, rencana relokasi dan pembangunan pasar itu ternyata belum disosialisasikan kepada pedagang Keputran. Arief juga membenarkan hal ini. "Memang, sampai sekarang kita belum mengadakan sosialisasi kepada pedagang Keputran," katanya. Alasannya, pemkot masih menunggu kepastian proposal yang ditawarkan investor. "Kalau kita mau sosialisasi, tentunya kan harus tahu dulu konsep relokasi serta desain pasar induk. Nah, hal-hal semacam itu terdapat dalam PKS (perjanjian kerjasama) yang sampai sekarang masih digodok bagian hukum," katanya. Meski begitu, lanjut Arief, pemkot sudah mensosialisasikan rencana ini kepada warga Kebraon.

Sementara itu, Komisaris PT EDS Djabah Soekarno membenarkan adanya revisi izin zoning itu. "Memang, rencana semula, lahan yang akan kita pakai hanya sekitar enam hektare. Tapi, karena masih ada sisa lahan, ya sekalian saja kita perluas sampai sekitar 10 hektare," katanya. Meski demikian, Djabah menyatakan bahwa pihaknya sudah mengurus segala perizinan yang dipersyaratkan pemkot. "Sekarang sudah beres. Nggak ada masalah lagi," tandasnya.

Pada bagian lain, Direktur Teknik PD Pasar, Ir Rahmad Kurnia meminta agar pemkot memberi kemudahan kepada investor dalam memproses izin-izinnya. "Ini peluang bagi pemkot untuk membenahi kondisi Keputran. Saya rasa, pemkot harus membantu investor dengan memberikan kemudahan perizinan," tandasnya. (oni)

Kronologis Polemik Pasar Induk Keputran Baru

27 April 2004 : Wali Kota diam-diam menerbitkan izin prinsip pembangunan Pasar Induk 539/1419/436.2.1/2004
23 Oktober 2004 : Pemancangan tiang pertama, dewan menolak hadir
Awal November 2004 : Proses pengurukan mulai dilakukan
November 2004: warga menolak Pasar Induk, demo diwarnai penyegelan proyek.
November 2004: Wali Kota minta proyek jalan terus
1 Desember 2004 : Hearing Komisi A, rekomendasikan penghentian sementara sampai izin beres
3 Desember 2004: Wali Kota minta proyek dihentikan sementara sampai izin beres, warga masih menolak selamanya
Jumat, 03 Des 2004
Wali Kota Berubah Sikap



Minta Proyek Pasar Induk Dihentikan Sementara
SURABAYA --Kisruh yang melanda proyek pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) akhirnya membuat Wali Kota Bambang D.H. berubah sikap. Setelah sebelumnya ngotot meminta proyek ini jalan terus, kemarin dia meminta proyek ini dihentikan sampai permasalahan yang melilit proyek itu terselesaikan.

"Melihat realitas yang ada di lapangan, pembangunan pasar induk harus dihentikan untuk sementara," terang Bambang kepada wartawan, di sela-sela sidak tes CPNS di SMAN 4. "Saya sudah sampaikan ke investor (PT Equator Development Sejahtera, Red.) agar lebih memahami situasi sekarang," lanjut Bambang. Sayang, Bambang tidak menyebutkan sampai kapan proyek itu dihentikan.

Kendati demikian, Bambang tetap menyayangkan sikap masyarakat yang kurang memahami kepentingan yang lebih besar. "Setiap kebijakan yang diambil pemkot sepertinya tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Banyak yang apriori. Padahal proyek belum dilaksanakan," terangnya.

Seperti diberitakan, pembangunan PIKB tidak berjalan mulus. Selain "ditolak" dewan, proyek ini juga disoal warga Kebraon. Belakangan terungkap bahwa pihak investor belum melengkapi persyaratan perizinannya. Hingga kini, satu-satunya surat izin yang dikantongi investor adalah izin prinsip dari Wali Kota Bambang D.H bernomor 539/1419/436.2.1/2004 yang diteken pada 27 April 2004. Meski demikian, proyek ini tetap jalan terus.

Protes warga mengalir begitu deras hingga membuahkan beberapa kali aksi demo. Warga bahkan "menyegel" pintu masuk menuju proyek. Akibat insiden itu, aktivitas pembangunanpun hingga kini mandek.

Aksi warga juga berimbas pada jajaran kepolisian. Kapolsekta Karang Pilang sempat dilaporkan warga ke divisi propam Polresta Surabaya Selatan karena dianggap melarang dan mengintimidasi warga yang berdemo. Warga juga melaporkan kasus ini ke DPR RI dan Mabes Polri.

Menurut Bambang, sikap penolakan itu disebabkan pola pikir warga yang masih menggunakan cara-cara lama. "Ini akibat cara berpikir lama tentang pasar. Orang selalu menilai pasar itu kumuh, kotor, semrawut, pengap, dan biang macet," terangnya.

Dia mencontohkan sukses Pasar Wonokromo yang kini menjadi DTC (Darmo Trade Center). "Coba kita lihat sukses Pasar Wonokromo. Di sana, masalah sampah tertangani dengan baik. Dampak lalu lintas juga terselesaikan," ujarnya.

Sementara itu, beberapa warga Kebraon yang dihubungi Jawa Pos menanggapi sinis pernyataan Bambang yang menghentikan proyek untuk sementara itu. "Sampai kapan pun kami tidak setuju ada pasar di Kebraon," ujar Cecep M. Yasin, perwakilan warga.

"Sekalipun wali kota mempercepat turunnya izin-izin pasar induk, warga Kebraon menolak sebelum ada pembicaraan dan sosialisasi," sambungnya. Cecep kembali mengulangi alasan penolakan warga. "Kalau di sini mau dibangun mall seperti Plaza Tunjungan, saya rasa warga Kebraon setuju. Tapi, kalau dibangun pasar, kami menolak sampai kapan pun," ujarnya.

Cecep juga menolak jika aksi demo warga dianggap hasil provokasi wartawan. "Aksi warga ini murni karena kepentingan umum, bukan karena ada provokasi. Justru yang memprovokasi adalah investor dan wali kota yang tidak mau mendengarkan jeritan warga Kebraon," tandasnya. (nie/oni)
Jumat, 03 Des 2004
PWI-AJI Kecam Isir-Retna



SIKAP Kapolsekta Karangpilang AKP Johny Edison Isir dan Ketua Komisi A Retna Wangsa Bawana yang menuding wartawan sebagai provokator demo warga Kebraon, mengundang keprihatinan insan pers yang tergabung dalam PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Dua organisasi pers itu meminta Isir dan Retna menarik pernyataannya, serta meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan insan pers.

"AJI Surabaya mengecam dan menyesalkan pernyataan Kapolsekta Karangpilang dan ketua Komisi A itu. Kami menganggap pernyataan itu sebagai pelecehan profesi jurnalis," ujar Iman Dwianto, Divisi Advokasi AJI Surabaya Iman Dwianto dalam siaran persnya kemarin.

Menurut AJI, sikap Kapolsekta Karangpilang dan ketua Komisi A itu membuktikan bahwa mereka tidak memahami dan menghargai profesi jurnalis seperti yang diatur dalam UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999.

Kedua, tidak benar bahwa jurnalis sebagai provokator dalam kasus Pasar Induk Keputran Baru (PIKB). "Warga menolak pasar induk karena alasan-alasan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Tanpa ada wartawan yang meliput pun, sikap warga sudah jelas, yaitu menolak pasar induk," sambungnya.

Sebagaimana diberitakan, dalam hearing dengan Komisi A Rabu lalu (1/12), Kapolsekta Karangpilang menuding wartawan memprovokasi warga Kebraon. Pernyataan itu ditimpali Ketua Komisi A Retna Wangsa Bawana. Bahkan, pria yang tidak terpilih lagi sebagai ketua PDS Surabaya ini meminta polisi menertibkan wartawan karena membuat gedung dewan seperti pasar. Retna juga menganggap wartawan membuat nama dewan menjadi tidak terhormat lagi.

Dalam kasus ini, kata AJI, terkesan ada upaya mengalihkan substansi permasalahan. "Rekan-rekan jurnalis harus tetap kritis dan menjaga profesionalisme sesuai etika jurnalistik," katanya.

Kritikan senada diungkapkan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Jatim Yousri Nur Raja Agam. Menurut dia, sikap Kapolsek Karangpilang dan Retna Wangsa bisa dianggap sebagai upaya menghalang-halangangi tugas dan peranan pers. "Wartawan berkewajiban menyampaikan informasi dan publik mempunyai hak penuh untuk mendapat informasi," paparnya. "Mohon diingat, sesuai UU 40/1999, menghalang-halangi tugas pers bisa dikenai saksi Rp 500 juta," katanya.

Sementara itu, Isir tetap bersikukuh pada pendapatnya. Dia menilai statement-nya tidak salah. "Ya, memang kenyataannya seperti itu. Saya lihat ada salah satu wartawan yang berusaha mengarahkan warga. Apa yang saya lihat itu salah?" ujarnya saat dihubungi tadi malam.

Isir menjelaskan, sebelum wartawan meliput aksi demo, kondisi warga Kebraon adem-ayem. Namun, begitu wartawan datang, warga jadi beringas. "Awalnya sih aksi itu berjalan aman-aman saja. Baru setelah tahu diliput wartawan, warga jadi lebih bersemangat. Makanya, saya mengingatkan warga agar tidak terprovokasi wartawan," tandas Kapolsek.

Lantas, bagaimana dengan permintaan maaf yang diajukan PWI dan AJI? Ditanya seputar permintaan maaf, Isir bergeming. Dia bersikukuh tidak akan menjawab permintaan tersebut. Dia hanya menjelaskan jika pernyataannya beberapa waktu lalu tidak bermaksud menjelekkan wartawan. "Kita nggak ada untungnya saling menjelekkan kok," tukasnya.

Kalaupun wartawan merasa tersinggung dengan pernyataannya, itu merupakan perbedaan pandangan semata. "Ya, mungkin saat itu (demo warga Kebraon, Red), ketika wartawan meliput dan mengarahkan warga untuk difoto, itu bagus untuk jurnalistik. Namun, tidak bagi kami. Makanya, saya akhirnya bilang agar warga tidak terprovokasi oleh wartawan," papar Isir.

Bagaimana komentar Retna? Sayang ketika akan dikonfirmasi kemarin siang, dia tidak berada di gedung dewan karena sedang mengadakan sidak CPNS. Namun, menurut salah seorang anggota Komisi A, Akhmad Suyanto, Retna tetap merasa tidak bersalah. "Tapi saya sudah bilang supaya perlu ada normalisasi hubungan dengan wartawan," tandas anggota dewan dari PKS ini. (oni/fid)
Kamis, 02 Des 2004
Hearing, Malah Cari Kambing Hitam
Buntut Polemik Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru
SURABAYA - Setiap kali pemkot membangun proyek, seringkali diwarnai konflik dan polemik. Tak terkecuali pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon. Hingga kemarin, pelaksanaan proyek ini masih diwarnai konflik karena ditentang warga. Kemarin, soal ini dibahas di Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Surabaya.

Namun, dalam pembahasan itu, hingga acara selesai, tidak ada penyelesaian. Di hearing yang dimulai sekitar pukul 13.00 itu terkesan menjadi ajang saling melempar tanggung jawab, dan mencari kambing hitam, antara jajaran kepolisian dan pejabat pemkot. Bahkan, beberapa anggota Komisi A yang seharusnya menjadi mediator penyelesaian konflik, justru ikut larut dalam suasana tidak kondusif tersebut.

Acara dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi A Retna Wangsa Bawana itu dihadiri Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Eddy Kusuma Wijaya, Kapolresta Surabaya Selatan AKBP Alex Sampe dan Kapolsekta Karang Pilang AKP Jhonny Eddison Isir. Selain itu, hadir juga para pejabat pemkot yang terkait dengan perizinan, yaitu Kadis Tata Kota Arief Dharmansyah, Kepala Dinas Bangunan Ngatiadji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Miftahudin Abubakar, Camat Karang Pilang Subagiyo, dan Lurah Kebraon Herry Subardo. Anehnya, perwakilan warga Kebraon dan pihak investor PT Equator Development Sejahtera (EDS) tidak diundang. Padahal, mereka terkait langsung dengan masalah ini.

Pertemuan menjadi panas ketika Camat Karangpilang Subagiyo membeberkan permasalahan secara emosional. Dia menceritakan kronologis kasus ini menurut versinya sendiri. Dalam penjelasannya, Subagiyo terkesan menyalahkan warga. "Saat sosialisasi, saya sering di huuu oleh warga. Warga juga sering nggremeng (berbisik-bisik, Red) sendiri saat saya beri penjelasan. Tentu saja saya emosi," ujarnya. Menurut dia, warga memprotes pernyataannya yang mengait-kaitkan proyek ini dengan masa orde baru. "Dalam pertemuan dengan warga, saya hanya bilang, bahwa zamannya Pak Harto (Soeharto, mantan Presiden kedua RI, Red) kalau ada warga yang menolak proyek pasti langsung amblas. Itu saja. Tapi pernyataan itu malah dipelintir nggak karuan," katanya, kesal. "Maklum Pak, warga Kebraon banyak yang pinter, dan banyak juga yang keminter (sok pintar, Red)," sambungnya, seperti menyindir.

Lain lagi pernyataan Kapolsekta Karang Pilang AKP Jhonny Eddison Isir. Perwira polisi ini terang-terangan menimpakan kesalahan kepada para wartawan. Menurut dia, demo warga Kebraon terjadi karena provokasi wartawan. "Sebenarnya warga sudah bubar. Tapi, beberapa wartawan malah meminta warga kumpul lagi untuk diambil gambarnya. Waktu itu saya sudah bilang supaya warga jangan terprovokasi dan terpancing aksi wartawan. Tapi, saya melihat sendiri ada wartawan yang memprovokasi warga," ujar Isir, sambil melirik beberapa wartawan yang meliput hearing kemarin.

Pernyataan pedas juga dilontarkan AKBP Alex Sampe. "Wartawan itu memang sukanya membuat suasana menjadi panas. Saya sudah pernah bilang ke wartawan, supaya jangan menjadi mafia," katanya. Bagaimana reaksi Kapolwil mendengar pernyataan anak buhnya itu? Ternyata, perwira polisi tertinggi di Surabaya itu hanya terdiam tanpa ekspresi.

Celakanya, penjelasan para perwira polisi yang menyimpang dari substansi permasalahan itu direspon sepihak oleh Ketua Komisi A Retna Wangsa Bawana. Pria yang tidak terpilih lagi menjadi ketua PDS Surabaya ini justru mendukung pernyataan Isir dan Alex. "Saya sependapat. Jangankan polisi, gedung dewan yang terhormat pun sekarang menjadi tidak terhormat, gara-gara ulah wartawan. Malah, sekarang mirip pasar, gara-gara banyak yang keleleran di sini," kata Retna sambil menatap tajam ke arah para wartawan.

Pernyataan tak mengenakkan itu membuat beberapa wartawan yang meliput hearing menjadi tersinggung. Mereka pun melakukan aksi boikot dan meninggalkan ruang Komisi A. Retna tampak tersenyum sinis melihat aksi boikot itu.

Sebagaimana diketahui, pembangunan PIKB tidak berjalan mulus. Selain ditolak dewan, proyek ini juga disoal warga Kebraon. Kasus ini semakin runyam saat terungkap bahwa pihak investor belum melengkapi persyaratan perizinannya. Hingga kemarin, satu-satunya surat izin yang dikantongi investor adalah izin prinsip dari Wali Kota Bambang D.H bernomor 539/1419/436.2.1/2004 yang diteken pada 27 April 2004. Meski demikian, proyek ini tetap jalan terus.

Protes warga mengalir begitu deras hingga membuahkan beberapa kali aksi demo. Warga bahkan "menyegel" pintu masuk menuju proyek. Akibat insiden itu, aktivitas pembangunanpun hingga kini mandek.

Aksi warga juga berimbas pada jajaran kepolisian. Kapolsekta Karang Pilang sempat dilaporkan warga ke divisi propam Polresta Surabaya Selatan karena dianggap melarang dan mengintimidasi warga yang berdemo. Warga juga melaporkan kasus ini ke DPR RI dan Mabes Polri.

Hearing kemarin sedianya mencari benang merah dari polemik tanpa henti tersebut. Sayang, hingga acara dengar pendapat itu berakhir, belum ada keputusan konkret yang berhasil diambil Komisi A.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Budi Harijono meminta agar hearing di Komisi A tidak dimanfaatkan untuk mencari kambing hitam. "Hearing itu kan diadakan untuk mencari solusi, bukan malah mencari kambing hitam," katanya. Kader PDIP yang akrab dipanggil Nanang ini mengaku akan memanggil Komisi A untuk mengklarifikasi masalah ini.

Sementara itu, tadi malam, anggota Komisi A dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Suyanto berbesar hati meminta maaf kepada wartawan atas peristiwa tidak mengenakkan dalam hearing tersebut. "Seharusnya tidak perlu ada sikap saling menyalahkan seperti itu. Apalagi sampai menyalahkan wartawan," katanya. "Saya sudah berbicara secara pribadi ke Pak Retna. Saya menyarankan supaya ada normalisasi hubungan dengan wartawan. Bagaimana pun, kita harus arif menyikapi masalah ini," ungkapnya.

Terkait penyelesaian polemik PIKB, Suyanto meminta wali kota Bambang D.H. ikut pasang badan. "Pak Wali harus turun langsung menemui warga. Sebab, dia yang menerbitkan izin prinsip kepada investor," ujarnya. Suyanto juga mempertanyakan asal mula turunnya izin prinsip tersebut. "Apa benar ada pengajuan dari investor, ataukah izin prinsip itu hasil kerlingan mata antara investor dan wali kota," katanya.

Pada bagian lain, wali kota tetap ngotot membela investor. Dia menyatakan akan tetap memproses izin yang belum dilengkapi investor. Bambang juga meminta agar warga Kebraon tidak bersikap emosional. (oni/nie)

Alasan Warga Menolak Pasar Induk

¢ Belum ada sosialisasi yang konkret
¢ Jalanan kampung menjadi macet dan becek
¢ Sampah dikhawatirkan menumpuk dan berbau busuk
¢ Tingkat keamanan kampung menjadi rawan
¢ Ketentraman dan kenyamanan warga terusik
¢ Sekolah di sekitar pasar menjadi tidak kondusif
¢ Suasana belajar mengejar menjadi tidak nyaman
¢ Sudah ada pasar tradisional di Kebraon
¢ Tanah kas desa dan tanah warga diklaim ikut terkena proyek
¢ Sudah ada pasar induk di Jemundo

Rabu, 01 Des 2004
Protes Pasar Induk, Warga Wadul DPR
SURABAYA - Warga Kebraon yang menolak pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) terus berupaya mencari dukungan. Setelah Senin lalu (29/11) wadul kepada DPRD Surabaya, kemarin warga ramai-ramai berangkat ke Jakarta. Tujuannya meminta bantuan dan perlindungan dari anggota DPR RI.

"Sebagian teman-teman sudah berangkat ke Jakarta hari ini (kemarin, Red). Saya sendiri berangkat besok pagi," ujar Cecep Muhammad Yasin, koordinator warga yang ditemui Jawa Pos di pos jaga warga Kebraon, kemarin.

Menurut dia, keberangkatan itu bertujuan untuk melaporkan kesewenang-wenangan pemkot dan aparat kepada warga Kebraon. "Selain meminta dukungan kepada DPR RI, kami juga akan meminta perlindungan hukum kepada Polri. Sebab, kasus ini mulai diwarnai intimidasi sejumlah oknum," katanya.

"Tong milik warga yang digunakan sebagai portal diambil paksa oleh polisi. Teman-teman diminta teken. Kalau menolak katanya mau diciduk. Itu kan bentuk aksi intimidasi," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, polemik PIKB bermula ketika pemkot menggendeng PT Equator Development Sejahtera (EDS) untuk membangun PIKB. Rencananya, pasar itu akan menjadi tempat relokasi bagi pedagang Keputran yang meluber ke badan jalan.

Namun, proyek ini ternyata tidak berjalan mulus. Muncul penolakan dari kalangan dewan. Para wakil rakyat itu mengajukan protes karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan proyek senilai ratusan miliar ini. Bahkan, saat pemancangan tiang pertama 23 Oktober lalu, tak satu pun anggota dewan yang hadir. Artinya, proyek tersebut tidak mendapat pengakuan politis dari dewan.

Kasus ini semakin runyam saat terungkap bahwa investor belum melengkapi persyaratan perizinannya. Satu-satunya surat izin yang dikantongi investor hanya izin prinsip dari Wali Kota Bambang D.H. bernomor 539/1419/436.2.1/2004 yang diteken pada 27 April 2004. Meski demikian, proyek ini tetap jalan terus.

Polemik kembali mencuat ketika aktivitas proyek dikeluhkan warga Kebraon. Ada yang mempersoalkan debu proyek, ada pula yang mempersoalkan dampak-dampak sosial saat PIKB rampung. Persoalan itu mengalir begitu deras hingga membuahkan beberapa kali aksi demo. Warga bahkan menyegel pintu masuk menuju proyek. Akibat insiden itu, aktivitas pembangunan pun mandek hingga kini.

Kronologi permasalahan itulah yang akan dipaparkan Cecep di hadapan DPR RI dan Mabes Polri. "Saya sudah mengontak Pak Djoko Susilo (anggota DPR RI dari PAN). Beliau sanggup membantu warga," katanya.

Pernyataan Cecep dibenarkan A.R. Hakim, warga Kebraon lainnya. Pria yang juga Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangpilang ini menyatakan bahwa PIKB akan merugikan sekolah Muhammadiyah yang dikelolanya. Memang, posisi PIKB hanya sekitar 50 meter dari kompleks sekolah Muhammadiyah, dari TK hingga SMA.

Djoko Susilo yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya sudah dikontak warga Kebraon. "Saya sudah mendapat laporan soal kasus ini," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan proyek yang terkait dengan kepentingan warga harus diawali dengan sosialisasi. "Tidak bisa kita serta merta melakukan pembangunan tanpa membicarakan dulu dengan warga," katanya.

Anggota dewan yang berangkat dari daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo ini juga mengaku mendapat laporan mengenai aksi intimidasi oknum aparat. "Kalau benar ada aparat yang menintimadasi atau menakut-nakuti warga, itu sudah nggak benar. Saya akan turun dan melindungi warga," katanya.

Pada bagian lain Komisi A DPRD Surabaya kemarin menemukan indikasi kuat bahwa sebagian lahan proyek itu telah menyerobot tanah kas desa. Tengara ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Akhmad Suyanto. "Berdasar laporan yang masuk, ada indikasi kuat bahwa proyek pasar induk itu telah menyerobot tanah kas desa," ujarnya. Pernyataan itu diungkapkannya seusai mengadakan sidak (inspeksi mendadak) ke lokasi PIKB.

Menurut Suyanto, tanah kas desa yang "dicaplok" pengembang kini digunakan sebagai jalan akses menuju lokasi proyek. Bahkan, tanah tersebut kini termasuk yang sudah diuruk dan siap dibangun. "Kami minta proyek itu dihentikan sementara sampai ada kejelasan mengenai berbagai kasus dan masalah yang dikeluhkan warga," katanya.

Bagaimana reaksi investor? Direktur PT EDS Kristianto ketika dikonfirmasi Jawa Pos melalui telepon menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Menurut dia, dalam kasus ini, pihaknya akan menjunjung tinggi asas ketimuran yang mengutamakan dialog dan musyawarah mufakat.

"Pada intinya, kami siap membuka dialog dengan warga dan pihak-pihak yang merasa dirugikan," ujarnya.

Dia membantah jika PIKB dianggap menjadi sumber kemacetan dan kekumuhan kawasan Kebraon. "Kami berencana melakukan pelebaran jalan akses untuk mencegah kemacetan. Kalau soal sampah, tolong jangan dibayangkan pasar induk ini seperti Pasar Keputran. Saat pasar induk rampung, kami akan melengkapinya dengan incinerator (alat pembakar sampah, Red)," katanya.

Tuduhan penyerebotan tanah kas desa juga dibantah Kristianto. "Pagar proyek kami berada di luar tanah kas desa yang dimaksud. Kalau ada warga yang mengaku tanahnya kami serobot, tolong tunjukkan bukti-bukti kepemilikannya. Yang jelas, lahan proyek sudah kami bebaskan seluruhnya," tandasnya. (oni/ani)
Rabu, 01 Des 2004
Kapolsek Isir Diperiksa Provoost



Larang Warga Kebraon Demo
SURABAYA-Kapolsekta Karangpilang, AKP Johny Edison Isir, sedang dapat cobaan. Kemarin, perwira itu diperiksa Provoost Polresta Surabaya Selatan terkait aksi demonstrasi warga Kebraon yang menolak pendirian Pasar Induk Keputran. Sebelumnya, Isir pernah dimintai keterangan tentang penggerebekan yang menewaskan seorang tersangka judi.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan, Isir telah melarang warga Kebraon untuk berdemo. Bahkan, ada sejumlah anggota Polsek Karangpilang yang mengintimidasi warga. "Kapolsek Karangpilang melarang warga untuk berdemo. Selain itu, beberapa petugas Polsek juga mencabuti spanduk protes warga," ujar sumber Jawa Pos. Laporan pemeriksaan terhadap Kapolsek tersebut, kini juga dalam penyelidikan Paminal (Pengamanan Internal) Bid Propam Polda Jatim.

Atas dasar itu, sejumlah perwakilan warga melaporkan Isir ke Mapolda Jatim dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Dia juga dilaporkan beberapa LSM yang mendukung aksi warga karena tindakan anggota Polsekta Karangpilang dinilai sewenang-wenang.

Benarkah Isir diperiksa di Mapolresta Surabaya Selatan atas tindakannya itu? "Siapa bilang diperiksa. Saya hanya mengkonfirmasi saja ke Kapolsek," ujar Kapolresta Surabaya Selatan AKBP Alex Sampe saat dikonfirmasi tadi malam. Dikatakan, tindakan yang dilakukan anak buahnya itu tidak salah. Menurut Alex, tindakan yang diambil petugas Polsekta Karangpilang sudah sesuai dengan prosedur.

"Kalau mau menyampaikan aspirasi bukan begitu caranya," paparnya dengan nada tinggi. Alex menegaskan, jika aksi yang dilakukan warga Kebraon itu sudah mengganggu kepentingan umum. "Apalagi aksi itu sampai mengganggu arus lalu lintas," tambahnya. Ditambahkan, selain meminta keterangan dari Isir, dirinya juga langsung menemui Anggota DPRD Surabaya. Dalam pertemuan itu, dirinya sempat dimintai keterangan seputar proses pengamanan aksi demo yang dilakukan warga. "Tidak ada masalah. Semuanya sudah beres," tegas perwira dengan dua mawar di pundak ini. (abi/fid)
Senin, 29 Nov 2004
Warga Segel Proyek Pasar Induk



SURABAYA - Gelombang protes terhadap proyek pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) terus berlanjut. Kemarin, ratusan warga Kebraon kembali bergolak. Gara-garanya, proyek yang digarap PT Equator Development Sejahtera (EDS) itu dilanjutkan kembali tanpa persetujuan warga. Kasus itu bahkan diwarnai aksi penyegelan pintu masuk proyek dan pengusiran truk pengangkut tanah.

Aksi penyegelan yang terjadi sekitar pukul 10.00 itu diikuti ratusan warga Kebraon. Mereka memasang spanduk tepat di pintu masuk proyek. Spanduk berukuran sekitar 5 x 1 meter itu bertuliskan : "Dengan Rahmat Tuhan YME, pada Hari Minggu 27-11-2004 jam 10.00, Pembangunan PIKB dan Aktifitasnya Dihentikan untuk Selamanya, ttd Warga Kebraon". Selain itu, banyak juga papan bertuliskan protes yang ditempel warga di sekitar pintu masuk proyek.

Menurut warga, aksi itu bermula saat Sabtu malam lalu (27/11) tong yang dipasang warga untuk menghalangi truk disingkirkan polisi. Lalu, sekitar pukul 06.00 kemarin, lima truk yang mengangkut tanah urukan tiba-tiba memasuki lokasi proyek dengan dikawal aparat kepolisian. Melihat peristiwa itu, beberapa warga yang berjaga di posko anti PIKB langsung menggalang massa. Dalam waktu tak sampai dua jam, terkumpul ratusan massa. Mereka lantas menuju lokasi proyek sambil meneriakkan tuntutan supaya proyek dihentikan.

Untungnya, truk pengakut tanah sudah menyingkir. Di dalam lokasi proyek, warga sempat adu mulut dengan aparat Polsekta Karang Pilang yang berupaya mencegah penyegelan itu. Namun, karena massa mencapai ratusan, polisi pun membiarkan saja aksi penyegelan itu terjadi.

"Ini rumah kami. Tidak akan kami biarkan investor membangun pasar di sini. Bagi saya, itu sudah harga mati," ujar Cecep Jaja M Yasin, koordinator warga Kebraon. Menurut dia, sejak proyek itu dimulai, beberapa warga sempat mengeluh dampak yang ditimbulknnya. "Beberapa warga ada yang jatuh karena jalanan menjadi licin dan becek gara-gara sering dilewati truk proyek," teriaknya.

Cecep menyatakan akan melaporkan kasus ini kepada DPRD Surabaya, DPR RI, bahkan Mabes Polri. "Kami merasa ada intimidasi dari aparat," tandasnya berapi-api.

Aksi demo warga kemarin merupakan kali kedua. Aksi pertama terjadi Jumat lalu (26/11). Waktu itu, puluhan warga memblokade jalan masuk proyek dan mencabuti umbul-umbul investor. Aksi warga itu sempat dikritik Wali Kota Bambang D.H. Pejabat nomor satu di pemkot itu menyatakan bahwa proyek itu harus tetap diteruskan.

Sementara itu, Kapolsek Karang Pilang AKP Johnny Eddison Isir yang memantau langsung aksi penyegelan kemarin mengatakan akan memeriksa koordinator warga. "Kami sudah menerima laporan dari investor soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan warga. Jadi, secepatnya akan kami tindaklanjuti," tandasnya. (oni)
Senin, 29 Nov 2004
Metropolis Watch



Prihatin Kisruh Kampus
Kami merasa prihatin, akhir-akhir banyak berita tentang kisruh di beberapa kampus PTN, apalagi PTS. Kami mencatat ada beberapa kisruh yang mencuat di media massa. Pertama, kasus ijasah palsu yang ditemukan KPU pasca pemilu legislatif. Kedua, ribut-ribut dualisme Unitomo. Terakhir terdengar pemretelan tunjangan-tunjangan tertentu dalam gaji, sehingga beberapa dosen ikut tes CPNS. Ketiga, muncul berita di surat kabar ada PTS yang berani membuka prodi S-1 (Ekonomi) hanya satu tahun untuk memperoleh ijasah ataugelar Sarjana. Keempat, pemecatan Dosen tetap Untag oleh Rektorat yang merangkap anggota legislatif, kemudian dianulir.
Kami ingin bertanya kepada yang berwenang dan lebih memahami hal terebut. Di antaranya Forum Rektor, Kopertis, Dirjen Dikti, dan Depdiknas. Bagaimana kebijakan dan tindakan kongkret bapak-bapak yang terhormat?
Bapak-bapak pengelola Perguruan tinggi pasti tahu bahwa gonjang-ganjing tersebut akan berdampak negatif dan berkepanjangan terhadap kuantitas dan kualitas mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.
SOEMARTO TJOKRODIHARDJO, Jambangan IV/28, Surabaya 60232

Gubug Liar di Depan Perumahan IKIP
Kami adalah warga Perumahan IKIP Gunung Anyar Surabaya. Melalui surat ini, kami mengadu kepada Bapak Wali Kota Surabaya bahwa saat ini telah bermunculan bangunan liar atau gubuk-gubuk di pinggir kali depan perumahan. Ada yang berupa warung, bengkel las, atau tempat tumpukan material. Lokasi itu sekarang terlihat kotor, kumuh, dan rawan keamanan. Kami telah melaporkan hal ini berulang kali ke Kelurahan atau Kecamatan Gunung Anyar. Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan serius.
Setahu kami, Bapak Wali Kota Surabaya telah mengeluarkan surat edaran No. 511.3/95/402.4.21/2002, tanggal 21 Januari 2002, tentang tidak diperbolehkannya mendirikan bangunan di atas stren kali. Karena itu kami mohon agar Bapak Wali Kota segera memerintahkan aparat, khususnya Satpol PP, untuk segera menindak lanjuti surat edaran tersebut. Jangan sampai bangunan-bangunan itu semakin banyak dan menjadi permanen.
Kami warga Perum IKIP merasa senang jika stren kali itu dijadikan lahan penghijauan. Kami warga RW 06 juga sanggup untuk menghijaukan lahan tersebut yang nantinya akan berfungsi sebagai paru-paru kota.
Warga Perumahan RW 06 IKIP Gunung Anyar, Surabaya


Batalkan Pasar Induk Keputran Baru
Pemindahan Pasar Keputran ke Kebraon adalah tindakan yang amat bodoh. Semestinya dilakukan studi kelayakan lebih dulu. Bukan tiba-tiba dilakukan seperti ini. Tanpa ada berita sebelumnya, proyek langsung dijalankan. Keputusan ini sama dengan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Berikut ini gambaran masalah-masalah itu.
Pemindahan pasar akan meningkatkan kepadatan atau kemacetan lalu lintas di jalan Mastrip sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Apalagi jalan ini juga menjadi lalu lintas kendaraan militer. Jalan masuk ke lokasi rencana Pasar Keputran Baru juga sangat sempit (Kebraon Gang V). Saat ini, lalu lintas di tgang itu menjadi sangat padat. Kondisi jalan rusak, lampu penerangan kurang. Truk-truk pengangkut sayur yang nantinya lewat Kebraon Gg V, tentu akan memperparah kemacetan serta membahayakan penduduk di pinggir jalan dan pemakai jalan lain.
Kuli-kuli bongkar muat truk sayur akan nyanggong di ujung Kebraon Gg V, lalu berebutan naik ke truk, dan tentu akan menyebabkan kemacetan di jalan Mastrip sebelum masuk Kebraon Gg V. Pembusukan sampah pasar akan berpotensi menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan perkampungan (bau busuk, air berpenyakit). Truk-truk pengangkut sampah busuk akan lalu-lalang di Kebraon Gg V. Yang jadi korban tidak hanya penduduk Kebraon Gg V, tapi juga pemakai jalan lainnya. Jalan di muka rencana Pasar Keputran Baru adalah jalan lintas anak-anak sekolah (SDN Kebraon I-III, Sekolah Muhamadiyah, SMPN 16). Banyaknya truk yang lalu lalang akan membahayakan mereka.
Dari hal-hal tersebut di atas timbul pertanyaan, mengapa Pasar Keputran Baru tidak dijadikan satu saja dengan pasar Induk Agribisnis di Taman, Sidoarjo, yang jaraknya tidak jauh dari Kebraon? Lalu, siapa yang mendapatkan hadiah lahan Pasar Kepturan lama untuk dijadikan mall, pertokoan, atau perkantoran di area segitiga emas itu? Sebaiknya, lokasi rencana Pasar Keputran Baru tersebut dijadikan perumahan saja. Perbaiki lingkungannya sehingga nyaman bagi masyarakat.
BANIES WIDISARONO, Jl Griya Kebraon Barat BF 21, Surabaya.

Saran untuk Pojok Kampung
Bahasa Suroboyoan yang dipakai JTV dalam acara Pojok Kampung sebenarnya cukup mengena di hati pemiersa JTV di Surabaya, dan mungkin juga pemirsa di seluruh Jatim. Tetapi kami sering prihatin akan penggunaan kata-kata kasar dan tidak sopan yang kerap muncul. Misalnya ungkapan seperti; di-encuk, ngaceng, dan lain-lain. Kata-kata di atas sebenarnya tabu diucapkan di depan orang banyak, apalagi di depan anak-anak. Ini berkaitan dengan pendidikan sopan-santun dan norma adat orang Jawa.
Oleh karena itu, agar para penonton dan pencinta JTV tidak mendapatkan persepsi yang salah terhadap bahasa Suroboyoan, kami menyarankan untuk diperbaiki. Misalnya kata di-encuk diganti dikumpuli, kata ngaceng diganti nggrengseng/kepuwingin dsb.
Menurut saya, bahasa Suroboyoan itu bukan bahasa yang sering dipakai di terminal-terminal di Surabaya, yang tidak mengindahkan adat sopan-santun. Akan tetapi, bahasa ini lazim dipakai di Surabaya dan tetap mengindahkan norma budaya Jawa. Saya yakin orang-orang di seluruh pelosok Surabaya masih sembunyi-sembunyi jika mengucapkan kata-kata yang dianggap kotor tersebut.
ARUM SARI, SPd, Guru SDN Kebaron I, Tulangan, Sidoarjo

Tanggapan Alfa
Sehubungan dengan surat pembaca di harian Jawa Pos pada 25 November 2004 soal salah parkir di Alfa A. Yani, kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan yang terjadi. Masukan yang kami terima, sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan yang masih kurang sempurna. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih. Dengan beragai produk segar dan berkualitas serta harga yang kompetitif, kami tetap mengharap kehadiran ibu untuk berbelanja kembali di Alfa.
KUNDONO BAGUS SUTOPO, Ass. Store Manager Alfa

BPKB Saya Belum Selesai
Pada Desember 2002 saya membeli motor China 50 CC merek Aqinggi secara tunai di Chrisna Central Jl Bung Tomo 3. Tiga bulan kemudian, saya menanyakan BPKB-nya. Oleh karyawannya dijanjikan bulan depan, alasannya kesalahan faktur.
Satu bulan berikutnya saya datang lagi. Kali ini alasannya belum selesai dan dijanjikan 1 bulan lagi. Bulan berikutnya, saya datang lagi, juga belum selesai dengan alasan yangn sama. Sampai 1 tahun berlalu, saya menemui bos Chrisna, dengan Bapak Budi. Dia bilang "jangan khawatir, kalau beli di sini semua beres, dan dalam waktu 2 bulan kalau belum selesai akan diganti baru".
Dua bulan berikutnya, ternyata juga belum selesai, dan janji-janji melulu sampai hampir dua tahun ini. Bagaimana Chrisna Central yang katanya pusat motor China?
MADHIJANTO AR, Rungkut Mapan Barat 6/BF-15, Surabaya

Kecewa Garuda
Saya membeli tiket Garuda Indonesia untuk keberangkatan 19 November 2004 dengan nomor 5462842930, tujuan Jakarta-Surabaya (tiket reguler). Kebetulan istri saya membeli tiket Citilink dengan tanggal keberangkatan yang sama, sementara yang diperlukan hanya satu tiket.
Dengan keadaan seperti ini, saya menanyakan ke call center garuda di nomor 021-23519999, bicara dengan Pak Anton. Saya tanya, apakah tiket Garuda saya bisa dirubah menjadi Surabaya-Jakarta pada 8 Desember 2004. Pak Anton bilang, bisa ditukar dengan menambah biaya Rp 80.000. Selanjutnya saya diminta datang ke kantor Garuda Surabaya di Hotel Hyatt Surabaya. Setelah saya datang pada 21 November 2004 ke kantor Garuda Surabaya, ternyata saya harus menambah Rp 216.000.
Bagaimana bisa seperti ini? Pihak Garuda memberi informasi simpang siur. Setelah kejadian ini, saya telepon ke call center Garuda dan dibantu Ibu Vita. Betapa kecewanya dengan jawaban bahwa tiket tidak bisa dirubah.
SUJATMO GOZALI, Kebun Jeruk, Jakarta

Prihatin Tes CPNS
Pelaksanaan tes CPNS yang digelar serentak di seluruh Jawa Timur menyisakan kepedihan mendalam, karena harus dibatalkan dan ditunda. Saya tidak ikut tes CPNS, tapi saya bisa merasakan perasaan peserta tes. Mereka tentu sangat kecewa, jengkel campur aduk.
Panitia penerimaan CPNS yang notabene orang-orang pinter, persiapan sudah berbulan-bulan, tapi cara kerjanya amburadul dan tidak profesional, sehingga merugikan puluhan ribu peserta tes. Peserta tes CPNS sangat dirugikan baik moril maupun materiil. Saat datang tes, mereka ada yang membawa anak, istri/suami, bahkan ada yang membawa bayi yang datangnya berpuluh-puluh kilometer dari rumah ke tempat tes.
Ada dua beban mental yang mereka derita. Pertama adanya berita sogok-menyogok atau KKN. Kedua, tes dibatalkan. Selanjutnya mau dibebani apa lagi? Ini jelas-jelas melanggar hukum. Untuk itu, tidak ada salahnya, peserta CPNS melakukan gugatan, baik secara perdata maupun class action.
MUKTI SLAMET, Jl Awikoen Madya Timur 8, Gresik

Menunggu Premi AIG Lippo
Saya dan suami memiliki polis AIG Lippo produk Pundi Sehat, dengan nomor polis 20006083 dan 20006016. Karena satu dan lain hal, kami berdua membatalkan polis tersebut. AIG Lippo menjanjikan, uang premi saya dan suami akan dikembalikan secara utuh.
Semua berkas pembatalan polis sudah saya serahkan ke AIG Lippo Cabang Surabaya, 12 Oktober 2004. Untuk premi atas nama suami saya, uang premi sudah dikembalikan dan ditransfer ke rekening kami. Tapi untuk atas nama saya, sampai sekarang uang premi yang katanya akan dikembalikan belum ada kabar sama sekali.
Bagaimana ini AIG Lippo? Sampai kapan saya harus menunggu uang premi saya? Mohon perhatiannya.
SUDARMIJATI, S. Priyosudarmo 33 Kraton, Krian, Sidoarjo
Minggu, 28 Nov 2004
Protes Warga Kebraon Tak Digubris



SURABAYA - Sikap keras menentang pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) yang ditunjukkan warga Kebraon RT 06/RW 02 ternyata tidak mendapat respon. PT Ekuator Development Sejahtera (PT EDS) selalu investor pembangunan PKIB mengaku akan jalan terus. Bahkan, Wali Kota Bambang D.H juga meminta PT EDS melanjutkan proses pembangunan PIKB.

"Pembangunan pasar induk terus berjalan. Prosesnya masih kami urus," kata direktur utama PT EDS, Kristianto kepada Jawa Pos kemarin. Seperti diberitakan, dua hari lalu sejumlah warga memprotes pembanguan PIKB. Mereka bahkan memblokir jalan masuk menuju lokasi. Menurut warga, aksi itu digelar lantaran PT EDS melanggar kesepakatan dengan warga yang dibuat 2001 silam. Dalam kesepakatan itu, PT EDS diwakili Djabah Soekarno menyanggupi delapan item. Di antaranya, membangun gapura, saluran pembuangan air, dan penanganan sampah. Namun, pengerukan ternyata jalan terus. Koordinator Aksi, AR Hakim, juga menuding PT EDS belum lolos ijin AMDAL.

Menanggapi tudingan itu, Kristianto mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya sedang menyelesaikan semua hal terkait dengan perijinan pendirian PIKB. Hanya, proses perijinannya itu memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu sekejap. "Membangun pasar induk tidak bisa diselesaikan dalam waktu sekejap. Ijin yang kami ajukan meliputi banyak hal. Jadi tidak bisa selesai dalam waktu satu atau dua bulan," terang Kristianto.

Dia juga berjanji akan memenuhi semua kesepakatan yang telah dibuat dengan warga p-ada 2001 silam. Misalnya pelebaran jalan masuk. Namun, saat ini dia mengaku tahap terganjal masalah ganti rugi tanah warga. Selain itu, ijin pelebaran jalan nyantol di pemkot. Soal gapura, PT EDS akan membangunnya setelah proses pelebaran jalan usai.

Di sisi lain, Kristianto menilai warga telah bersikap main hakim sendiri dengan melakukan aksi pemblokiran jalan masuk ke lokasi proyek. Menurut dia, warga harusnya berbicara terlebih dulu dengan pihaknya selaku investor. "Kami ini bersedia membicarakan semuanya dengan terbuka. Jika kami melanggar kesepakatan, barulah boleh protes," ujar Kristianto dengan nada rendah.

Sikap Kristianto ini ternyata mendapat dukungan dari Wali Kota Bambang D.H. Kemarin, Bambang meminta PT EDS tetap melanjutkan proses pembangunan PIKB. Alasannya, pemkot merasa diuntungkan dengan keberadaan PT EDS yang berani mengambil risiko. "Pemkot merasa beruntung ada investor yang memberikan solusi untuk pedagang Pasar Keputran dan luberannya. Sulit mencari investor yang berani mengambil risiko seperti ini. Mengapa tidak kita dukung?" kata Bambang usai mengikuti rapat paripurna Pembahasan Rancangan Perda kemarin (27/11).

Bambang lantas mencontohkan keberhasilan pembangunan pasar Wonokromo. "Coba kita lihat sukses pasar Wonokromo. Di sana, masalah sampah tertangani dengan baik. Dampak lalu lintas terselesaikan," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang meminta PT EDS untuk lebih aktif lagi menyosialisasikan pembangunan PIKB. "Sosialisasi pembangunan pasar induk ini masih kurang. Harusnya, investor aktif untuk meyakinkan warga sehingga mereka bisa berpikir untuk hal yang lebih besar. Jika disampaikan dengan benar, tentu tidak begini jadinya," jelas orang nomor satu di DPD PDIP Surabaya itu. (nie)
Batalkan Pasar Induk Keputran Baru
Pemindahan Pasar Keputran ke Kebraon adalah tindakan yang amat bodoh. Semestinya dilakukan studi kelayakan lebih dulu. Bukan tiba-tiba dilakukan seperti ini. Tanpa ada berita sebelumnya, proyek langsung dijalankan. Keputusan ini sama dengan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Berikut ini gambaran masalah-masalah itu.
Pemindahan pasar akan meningkatkan kepadatan atau kemacetan lalu lintas di jalan Mastrip sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Apalagi jalan ini juga menjadi lalu lintas kendaraan militer. Jalan masuk ke lokasi rencana Pasar Keputran Baru juga sangat sempit (Kebraon Gang V). Saat ini, lalu lintas di tgang itu menjadi sangat padat. Kondisi jalan rusak, lampu penerangan kurang. Truk-truk pengangkut sayur yang nantinya lewat Kebraon Gg V, tentu akan memperparah kemacetan serta membahayakan penduduk di pinggir jalan dan pemakai jalan lain.
Kuli-kuli bongkar muat truk sayur akan nyanggong di ujung Kebraon Gg V, lalu berebutan naik ke truk, dan tentu akan menyebabkan kemacetan di jalan Mastrip sebelum masuk Kebraon Gg V. Pembusukan sampah pasar akan berpotensi menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan perkampungan (bau busuk, air berpenyakit). Truk-truk pengangkut sampah busuk akan lalu-lalang di Kebraon Gg V. Yang jadi korban tidak hanya penduduk Kebraon Gg V, tapi juga pemakai jalan lainnya. Jalan di muka rencana Pasar Keputran Baru adalah jalan lintas anak-anak sekolah (SDN Kebraon I-III, Sekolah Muhamadiyah, SMPN 16). Banyaknya truk yang lalu lalang akan membahayakan mereka.
Dari hal-hal tersebut di atas timbul pertanyaan, mengapa Pasar Keputran Baru tidak dijadikan satu saja dengan pasar Induk Agribisnis di Taman, Sidoarjo, yang jaraknya tidak jauh dari Kebraon? Lalu, siapa yang mendapatkan hadiah lahan Pasar Kepturan lama untuk dijadikan mall, pertokoan, atau perkantoran di area segitiga emas itu? Sebaiknya, lokasi rencana Pasar Keputran Baru tersebut dijadikan perumahan saja. Perbaiki lingkungannya sehingga nyaman bagi masyarakat.
BANIES WIDISARONO, Jl Griya Kebraon Barat BF 21, Surabaya.

Saran untuk Pojok Kampung
Bahasa Suroboyoan yang dipakai JTV dalam acara Pojok Kampung sebenarnya cukup mengena di hati pemiersa JTV di Surabaya, dan mungkin juga pemirsadi seluruh Jatim. Tetapi kami sering prihatin akan penggunaan kata kata kasar dan tidak sopan yang kerap muncul. Misalnya ungkapan seperti; di-encuk, ngaceng, dan lain-lain. Kata-kata di atas sebenarnya tabu diucapkan di depan orang banyak, apalagi di depan anak-anak. Ini berkaitan dengan pendidikan sopan-santun dan norma adat orang Jawa.
Oleh karena itu, agar para penonton dan pencinta JTV tidak mendapatkan persepsi yang salah terhadap bahasa Suroboyoan, kami menyarankan untuk diperbaiki. Misalnya kata di-encuk diganti dikumpuli, kata ngaceng diganti nggrengseng/kepuwingin dsb.
Menurut saya, bahasa Suroboyoan itu bukan bahasa yang sering dipakai di terminal-terminal di Surabaya, yang tidak mengindahkan adat sopan-santun. Akan tetapi, bahasa ini lazim dipakai di Surabaya dan tetap mengindahkan norma budaya Jawa. Saya yakin orang-orang di seluruh pelosok Surabaya masih sembunyi-sembunyi jika mengucapkan kata-kata yang dianggap kotor tersebut.
ARUM SARI, SPd, Guru SDN Kebaron I, Tulangan, Sidoarjo
Sabtu, 27 Nov 2004
Warga Kebraon Stop Proyek Pasar Induk



Jalan Diblokade, Spanduk Dicabuti
SURABAYA - Puluhan warga RT 06/RW 02 Kebraon kemarin menghentikan pembangunan Pasar Induk Keputran Baru. Aksi itu merupakan puncak kekecewaan warga terhadap pemkot dan investor yang dianggap ingkar janji.

Aksi protes dimulai sekitar pukul 10.00. Beberapa papan bertuliskan Truk Proyek Dilarang Masuk, diletakkan di tengah jalan. Belasan warga juga memblokade jalan masuk proyek. Aksi ini sempat membuat macet lalu lintas, meski akhirnya berhasil diatasi petugas.

Ada juga warga yang melampiaskan kekesalannya dengan membongkar puluhan spanduk yang dipasang investor di sepanjang jalan menuju lokasi proyek. "Saya sudah kesal dijanjikan berkali-kali, tapi tidak pernah ada buktinya. Omong kosong semua," teriak seorang warga dengan nada tinggi.

Menurut koordinator aksi, AR Hakim, sejak Juni 2001, investor menjanjikan banyak hal. Di antaranya, membangun gapura di depan jalan masuk ke Pasar Induk Keputran Baru, menyediakan tanah makam, dan membangun saluran pembuangan air. Investor berjanji melaksanakan janji itu secara bertahap setelah sepuluh hari kesepakatan dengan warga.

Namun, hingga kini, janji itu tak kunjung terlaksana. Anehnya, pembangunan Pasar Induk malah diteruskan. Puluhan truk mulai menguruk tanah yang akan dibangun pasar itu. Jalan masuk menjadi rusak karena setiap hari dilewati truk besar. "Yang kami dengar, proyek ini belum mempunyai IMB dan lolos uji Amdal. Kalau persyaratan itu belum dipenuhi investor, kami khawatir pasar yang dibangun nanti mengganggu warga," tandasnya.

Hakim menjelaskan, warga was-was kalau sampah pasar tidak terurus dengan baik. "Pasar milik pemerintah saja nggak karuan. Apalagi ini milik swasta," ujar Hakim.

Sementara itu, aksi warga itu mendapat dukungan dari sebagian kalangan DPRD Surabaya. "Tolong ditulis, kami tidak menyalahkan warga. Sebab, sejak semula memang tidak pernah ada sosialisasi," ujar M.Alyas, anggota dewan dari Partai Golkar. Menurut dia, proyek itu menyalahi UU 28/2002 yang mengatur mengenai pendirian bangunan. "Sebelum memulai pembangunan, segala persyaratan perizinan harusnya diselesaikan dulu. Tidak cukup hanya izin prinsip dari wali kota saja," tandasnya.

Bagaimana tanggapan Wali Kota Bambang D.H.? "Saya minta warga berpikir jernih. Tolong proyek itu disikapi secara arif. Pembangunan pasar induk dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar," ujar Bambang. Dalam setiap proses pembangunan, kata Bambang, pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. "Kita hidup di kota besar. Tidak mungkin kita bisa benar-benar bebas," katanya. "Saat ada tetangga yang membangun rumah, pasti kita merasa terganggu. Tapi, apa karena itu kita harus melarang atau menolak pembangunan," kata Bambang.

Bambang juga mengingatkan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh aksi oknum yang sengaja ingin memperkeruh suasana. "Jangan sampai ada yang memprovokasi warga," ingatnya. (nie/oni)
Senin, 01 Nov 2004
Metropolis Watch

Pasar Induk Jangan Seperti Keputran
Minggu, 24 Oktober 2004, Pasar Induk Keputran Baru, telah dilakukan pemancangan tiang oleh wali kota Surabaya. Ini berarti, Surabaya telah siap memulai pembangunan pasar Induk Keputran Baru 4 lantai di Kebraon. Kami atas nama pribadi warga perumahan yang berada di Kebraon, ada yang ingin kami tanyakan. Terutama soal dampak dari pembangunan pasar tersebut.
Saat ini, akses masuk maupun keluar ke Kebraon Gg 5 sudah tampak kemacetan. Kira-kira, apakah pengembang nantinya bisa mengatasi: kemacetan? Karena, jalan di gang 5 sangat sempit. Apa bisa menjamin ketenangan warga di Kebraon? Apa nanti bisa menjamin pedagang tidak membeber ke luar sepeti di Keputran?
Selama ini, di Kebraon situasinya adem ayem. Kami yang sudah menghuni 13 tahun di Kebraon tidak pernah dengar yang namanya pasar Keputran mau pindah ke Kebraon.
SOEGENG POERWANTO, Kebraon Utara, Surabaya

Juklak Pemilihan RT Kurang Jelas
Minggu, 24 Oktober 2004, di RT 04 RW II diadakan pemilihan ketua RT. Pelaksanaan menjadi lamban karena beberapa Kepala Keluarga (KK) yang diberi undangan-panggilan-coblosan’ kurang merespon. Undangan pukul 08.00-09.30, terpaksa diundur menjadi pukul 08.15 dan ditutup pukul 10.15. Meski tidak seluruh KK datang, tapi dianggap sah (yang datang lebih dari separo jumlah KK). Penghitungan suara cukup seru karena susul menyusul di antara 2 jago calon ketua RT.
Akhirnya, salah satu calon menang tipis, hanya terpaut tujuh suara. Dalam proses penyelenggaraan, ada sedikit kekurangjelasan. Karena, di kampung sebelah (RT 3 RW II), seluruh anggota keluarga (anak 17 tahun, ibu, bapak), nyoblos. Bagaimana Pak Camat/Lurah "juklak’ yang sebenarnya? Dan ada selentingan, ketua RT akan akan dapat semacam gaji?
TJOKRO, Jambangan Sawah 28, Surabaya

Bukan Warga Ampel Gading 18
Sehubungan dengan pemberitaan di Jawa Pos Rabo, 20 Oktober 2004, kolom Metrokim tentang "Direspons Setelah Demo Sendirian ke Gubernur", kami sekeluarga sebagai warga Ampel Gading 18 Kelurahan Ampel, RT 4 RW 2 Kecamatan Semampir Surabaya tidak mempunyai anggota keluarga bernama M. Nuh, yang melakukan demo sendirian di Kanwil BPN Jl Gayung Kebonsari Surabaya. Agar tidak menimbulkan ekses negatif (merugikan) bagi si pemilik alamat, mohon pihak-pihak tertentu tidak memakai identitas orang lain.
Dr MUCHTAR MACHJUDIN, Ampel Gading 18 RT 4 RW 2, Surabaya

Di Sekolah, Tas Hilang
Pada 28 September 2004 pukul 09.00, anak kami yang sekolah di SMU St Agnes mengikuti ekstra kurikuler wajib komputer (kelas X-3). Tas sekolah diletakkan di salah satu ruangan (lantai dasar), sementara kegiatan ada di lantai dua. Di sana juga ada tas milik siswa-siswa lainnya. Setelah selesai, lebih kurang pukul 10.30, anak kami turun ke lantasi dasar untuk mengambil tas. Ternyata, tas beserta buku-buku pelajaran telah hilang. Dugaan kami, mungkin ini ulah orang yang sentimen/tidak senang pada anak kami. Semoga Tuhan membals "perbuatan baik" anda.
TIO BIE TIEN, Babatan Pantai Timur III/16, Surabaya
--------------------sampai sini----------
Pasar Induk Kebraon
Minggu, 24 Oktober 2004, Pasar Induk Keputran Baru, telah diresmikan pencanangan tiang oleh wali kota Surabaya, berarti telah siap memulai pembangunan pasar Induk Keputran baru rencana 4 lantai yang lokasinya di Kebraon. Kamia tas nama pribadi warga perumahan yang berada di Kebraon, perlu ingin kamin tanyakan dampak dari pembangunan pasar tersebut, saat ini akses masuk mauipun keluar ke kebraon gg 5 sudah menampak kemacetan, kira-kira berdirinya apsar tersebut pengembang nantinya bisa mengatasi: kemacetan, karena jalan di gang 5 sangat sempit, apa bisa menjamin ketenangan warga di Kebraon, apa nanti bisa menjamin pedagang tidak membeber dagangannya di luar sepeti terjadi di keputran, yang paling utama keamanan, karena selama saya di Kebraon sit uasi adem ayem. Kami yang sudah menghuni 13 tahun di kebraon tidak pernah dengar yang namanya pasar Keputran mau pindah di Kebraon, sepengetahuan kami truk-truk pengangkut sirtu untuk pengembangan perumahan lagi, ternyata buat Pasar Induk Keputran baru, Semoga nanti kalau pasarnya jadi, Perumahan Kebraon tidak dikenal perumahan kumuh oleh teman-teman saya. Malu ah, tolong diperhatikan. Bagaimana warga Kebraon ?
SOEGENG POERWANTO, Kebraon Utara

Minggu, 24 Oktober 2004 di RT 04 RW II diadakan pemilihan ketua RT Pelaksanaan menjadi lamban karena beberapa Kepala Keluarga (KK) yang diberi undangan-panggilan-coblosan’ kurang respon.
Undangan pukul 08.00-09.30 terpaksa di-olor menjadi 08.15 ditutup pukul 10.15 meski tidak seluruh KK datang dianggap sah (lebih dari ½ jumlah KK). Penghitungan suara cukup seru karena silih susul menyusul di antara 2 jago calon ketua RT. Akhirnya dimenangkan calon bernama BB.Kasuwari (?) terpaut 7 suara saja… (Ada yang nyeletuk: jangan diktator lho….!).
Dalam proses penyelenggaraan ada sedikit kekurangjelasan, karena kampung sebelah (RT 3 RW II) seluruh anggota keluargas anak 17th-ibu-bapak, nyoblos". Bagaimana Pak camat/Lurah "juklak’ yang sebenarnya? Dan ada "slentingan" Ketua-RT akan dapat semacam gaji???
TJOKRO, L., 62 Trh Jambangan Sawah 28 Surabaya Selatan 60232
Kamis, 28 Okt 2004
Warga Pasar Keputran, setelah Ada Rencana Relokasi PKL ke Pasar Induk
Berharap Bisa Menghirup Udara Bebas Lagi
Rencana relokasi PKL Keputran ke Pasar Induk Keputran Baru, Kebraon yang kini mulai digarap, memunculkan harapan baru bagi warga di sekitar pasar. Terutama yang selama ini kehidupan keluarganya benar-benar terjepit oleh aktivitas para PKL di situ.
----------------
MASIH melekat kuat di ingatan Ny Ristin bagaimana usaha mebel yang dirintis orang tuanya, Hartono, berkembang cukup pesat. Sehari, puluhan orang silih berganti keluar masuk toko mebel yang lokasinya jadi satu dengan rumahnya itu untuk membeli sejumlah mebelair.

Tapi itu dulu, beberapa tahun lalu. Ketika suasana di sekitar toko mebel UD Panca Jaya peninggalan orang tua Ny Ristin di kawasan Pasar Keputran masih "bersih" dari PKL (pedagang kaki lima). Toko tersebut hingga kini memang masih buka, hanya kondisinya sudah jauh berbeda dengan situasai sepuluh tahun silam ketika PKL Pasar Keputran belum meluber ke mana-mana dan menguasai hampir setiap jengkal lahan di sekitarnya untuk membuka usaha.

Deretan kursi, almari, meja, dan perabot mebelair yang kebanyakan dari kayu, masih terpajang di toko milik Ny Ristin tersebut. Namun, boro-boro laku, tokonya didatangi calon pembeli saja sudah lumayan. Pasalnya, dalam sehari sering tak satu pun orang mau masuk ke toko itu.

"Ya, Anda lihat sendirilah. Dulu sebelum ada PKL, di sini memang ramai. Sekarang, dengan banyaknya PKL itu, mampet semuanya. Ya mampet jalannya, mampet rezekinya. Tapi saya berusaha sabar. Mungkin karena sabar ini saya masih saja bisa makan tiap hari," kata ibu rumah tangga 55 tahun ini.

Keberadaan PKL Keputran memang cukup menyesakkan warga yang tinggal di sekitar pasar, terutama yang rumahnya persis di depan pasar. Bahkan, setiap hari, mulai pukul 17.00, mereka mau tidak mau harus cepat-cepat menutup rumahnya rapat-rapat. Pasalnya, emperan rumah-rumah warga itu sudah diplot sebagai tempat usaha PKL itu.

"Jadi, saya terkadang merasa tidak ada artinya punya rumah dan lahan di sini. Toh, saya tidak bisa bergerak leluasa," paparnya sembari membersihkan debu di deretan barang mebelair yang terpajang di tokonya.

Menurut Ny Ristin, bila lazimnya sehari semalam orang bebas melakukan aktivitas pekerjaannya selama 24 jam, ia tidak. Sebab, faktanya, sehari ia hanya bisa membuka tokonya hingga pukul 16.00. Setelah itu, di emperan tokonya sudah berderet-deret stan PKL yang siap menjajakan dagangannya hingga tengah malam atau bahkan dini hari berikutnya.

"Pokoknya, begitu mereka (PKL) mulai berdatangan, kan tidak mungkin toko saya masih buka. Saya sebenarnya ingin tetap buka sampai malam, tapi itu sepertinya tidak mungkin," kata ibu dua anak itu. "Sudahlah, Mas. Hidup kami jadi menderita," imbuhnya.

Kalaupun hingga sekarang Ny Ristin masih mempertahankan usahanya, itu karena tidak ada pilihan lain. Hanya itulah mata pencahariannya. Sempat pula dia punya pikiran untuk menjual rumah sekaligus tokonya itu, lalu mencari lokasi lain. Tapi siapa yang mau membeli rumah atau lahan di kawasan Pasar Keputran?

Di tengah situasi sesak dan pengabnya hidup di tengah-tengah PKL Keputran itulah, kini Ny Ristin mulai mempunyai harapan baru setelah munculnya kabar relokasi PKL Pasar Keputran ke Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di Kebraon yang mulai dibangun. Tapi, di sisi lain, ia tetap punya perasaan pesimistis terhadap upaya pemkot merelokasi PKL ke PIKB Kebraon. Ini mengingat berbagai kasus relokasi PKL yang gagal.

"Sebenarnya sudah berkali-kali ada rencana relokasi PKL dari Keputran. Tapi, nyatanya, hingga sekarang tidak pernah terbukti," ujar Ny Ristin.

Karena itulah, kalau rencana relokasi PKL Keputran kali ini konkret, ia dan warga Keputran menyambutnya dengan gembira. "Saya berdoa mudah-mudahan pasar itu (PIKB) segera rampung. Itu biar PKL di sini bisa cepat pindah ke sana dan kami bisa hidup normal, bisa menghirup udara bebas," harapnya.

Di benak Ristin memang mulai terbayang kebangkitan kembali toko mebel tinggalan orang tuanya itu, paska direlokasi PKL nanti. Sebab, dengan tegas dia mengatakan PKL-lah yang membuat usahanya terpuruk. "Lantaran kesumpekan ini, rumah di daerah sini sulit laku. Siapa yang mau beli kalau kondisinya seperti ini," ujarnya.

Pengalaman Mishadi lain lagi. Bapak dua anak asli Keputran ini mengaku belum pernah membawa pulang mobilnya sejak membeli Suzuki station L 1617 B. Ini lantaran halaman depan rumahnya dijubeli PKL, sementara Mishadi baru pulang kerja malam hari.
"Saya selalu pulang malam. Jadi mobil saya tidak bisa masuk rumah karena terhadang PKL. Karena itu tiap malam saya selalu memarkir di pinggir Jalan Urip Sumoharjo. Ya, tentu saja harus membayar parkir tiap hari," katanya.
Menurutnya, sudah cukup lama warga Keputran menderita akibat melubernya PKL tersebut. Sebab itulah ia menyambut gembira rencana relokasi PKL ke Pasar Induk Keputran Baru. "Saya sering berangan-angan, masak sih sampai kiamat hidup seperti ini," tandasnya. (suprianto)
Selasa, 26 Okt 2004
Jadi Sub PIA?



Pasar Induk Keputran Baru
SURABAYA - Keterkaitan antara Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) yang baru dibangun Pemkot Surabaya di Kebraon dan Pasar Induk Agrobis (PIA) milik Pemprov di Jemundo, akhirnya terkuak, kemarin. Ternyata, kelak jika sudah beroperasi, PIKB bakal menjadi bagian (sub) PIA.

"Jadi jangan dianggap kedua pasar itu saingan dan rebutan pedagang. Kita sudah merencanakan semuanya. Pasar Keputran Baru dan beberapa pasar lainnya di sejumlah kota di Jatim nanti akan menjadi sub PIA," kata Kepala Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskopas) Jatim Prasetyo Sudarmo.

Seperti diketahui, belakangan PIKB disebut-sebut bakal menjadi pesaing PIA. Bahkan, kedua proyek itu dikabarkan lagi sengit memperebutkan pedagang yang bakal mengisi kedua pasar tersebut. Di antaranya adalah pedagang Pasar Keputran.

Menurut Prasetyo, kali pertama Pemprov Jatim merencanakan membangun PIA, pihak kabupaten Sidoarjo maupun kota Surabaya juga diajak rembugan. Salah satu yang dibahas adalah membangun satu sistem jaringan PIA dan sub PIA yang tersebar di seluruh Jatim.

Sebab, menurut Prasetyo, PIA sebagai terminal agrobis tidak mungkin akan eksis bila tidak mendapatkan dukungan atau suplai dari sejumlah pasar di daerah. Karena itulah, lantas muncul ide membuat sub PIA di sejumlah kabupaten/kota tersebut.

"PIA yang akan dibangun Desember nanti itu kan tingkat Jawa Timur. Nah, agar ada semacam sistem distribusinya, kita perlu kerjasama dengan pasar-pasar di daerah yang kita jadikan sub PIA. Salah satunya nanti ya pasar Kebraon untuk wilayah Surabaya," terangnya.

Yang sudah siap menjadi sub PIA, kata Prasetyo, di antaranya adalah Blitar dan Pasuruan. Bahkan, Situbondo sebagai pusatnya kacang panjang juga sudah lama siap menjadi bagian PIA. "Sub PIA nanti tugasnya mencari suplai barang, lalu dikirim ke PIA sudah dalam kemasan bagus atau sudah packing," sambungnya.

Berdasarkan estimasi yang sudah dilakukan Kopas, menurut Prasetyo, dari seluruh komoditas agrobis di seluruh Jatim, ternyata yang masuk ke Surabaya mencapai 25 persen. Angka ini tentu sangat bagus untuk masa depan PIA, kelak jika sudah beroperasi. Sebab, secara kebetulan, lokasi PIA di Jemundo masih relatif dekat dengan dengan Surabaya.

Kopas sendiri sudah dipercaya Gubernur Jatim Imam Utomo untuk menggarap sektor pedagang yang akan menjadi penghuni PIA. Termasuk juga sistem jaringan distribusi pedagangnya di seluruh Jawa Timur. Karena itu, tidak heran bila hingga kini Kopas terus melakukan lobi-lobi kepada sejumlah pasar dan pedagangnnya.

"Karena itu jangan dibenturkan, kita dengan pasar milik Pemkot di Kebraon itu. Kita saling bersinergi, membuat jaringannya. Kalau tidak didukung pasar-pasar di daerah, tentu PIA sendiri nanti yang kerepotan," katanya. (sup)
Senin, 25 Okt 2004
Investor Mulai Maju-Mundur

Soal Relokasi Pedagang Keputran ke Pasar Induk
SURABAYA --Tidak adanya pengakuan politis dari DPRD Surabaya rupanya mempengaruhi konsistensi rencana relokasi PKL (pedagang kaki lima) Keputran ke Pasar Induk Keputran Baru di Kebraon. PT Equator Development Sejahtera (EDS, investor pasar itu, Red.) terkesan mulai maju mundur terhadap program relokasi itu. Buktinya, mereka malah siap mengalihkan hak pemakaian stan ke pelaku usaha lain jika nantinya relokasi itu gagal.

"Prioritas kami memang pedagang Keputran. Tapi, kalau nantinya proses relokasi tidak berjalan sesuai rencana, kami bebas memberikannya ke pelaku usaha lain," ujar Ridwan Hisjam, Komisaris Utama PT EDS. "Sebab, pasar ini murni milik swasta dan dibangun tanpa dana APBD serta didirikan di lahan milik swasta," sambung wakil ketua DPRD Jatim ini.

Pernyataan Ridwan itu dilontarkan untuk menanggapi kemungkinan gagalnya proses relokasi PKL Keputran ke dalam pasar induk. Sebagai investor, Ridwan tentu saja tidak ingin dana Rp 225 miliar yang diinvestasikannya untuk pembangunan Pasar Induk menjadi mubazir hanya karena relokasi tidak berjalan. Karena itu, dia berupaya mengambil langkah alternatif dengan melibatkan pedagang lain di luar PKL Keputran.

Ridwan sadar, proses relokasi yang rencananya dimulai sekitar Oktober tahun depan itu, bisa gagal total jika Bambang D.H. tak lagi menjadi wali kota. "Kalau itu terjadi, yang rugi memang kami selaku investor. Jadi, proyek ini sebenarnya penuh risiko," katanya.

Penjelasan ini dijlentrehkan lagi Djabah Soekarno, Komisaris PT EDS. Dia menegaskan bahwa dari semula Pasar Induk itu memang bukan hanya untuk menampung pedagan Keputran. "Kami persilahkan kepada seluruh pelaku usaha dalam skala besar untuk ikut masuk ke Pasar Induk," katanya.

Dari aspek ketersediaan lahan, papar Djabah, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. "Bangunan Pasar Induk hanya menempati sekitar tiga hektare dari sepuluh hektare lahan yang tesedia. Jadi, space-nya masih cukup luas untuk menampung pelaku usaha lain selain pedagang Keputran," katanya.

Wali Kota Bambag D.H. mengaku akan men-support penuh proses relokasi pedagang Keputran ke Pasar Induk. Dia tidak menampik adanya anggapan bahwa program relokasi pemkot sering gagal. "Memang, seperti yang pernah terjadi di Ampel dan Wonokromo, proses relokasi PKL membutuhkan waktu. Tapi, kita akan terus men-support-nya," katanya.

Seperti diberitakan, pembangunan Pasar Induk mendapat protes keras dari kalangan dewan. Alasannya, pembangunan pasar itu tidak dibicarakan dengan kalangan dewan. Kendati proyek itu murni milik swasta, dewan merasa harus terlibat karena dampak sosialnya bakal dirasakan seluruh warga kota. Aksi protes itu ditujukkan dewan dengan menolak menghadiri undangan pemancangan tiang pertama Pasar Induk, Sabtu lalu. (oni)
Senin, 25 Okt 2004
Investor Mulai Maju-Mundur



Soal Relokasi Pedagang Keputran ke Pasar Induk
SURABAYA --Tidak adanya pengakuan politis dari DPRD Surabaya rupanya mempengaruhi konsistensi rencana relokasi PKL (pedagang kaki lima) Keputran ke Pasar Induk Keputran Baru di Kebraon. PT Equator Development Sejahtera (EDS, investor pasar itu, Red.) terkesan mulai maju mundur terhadap program relokasi itu. Buktinya, mereka malah siap mengalihkan hak pemakaian stan ke pelaku usaha lain jika nantinya relokasi itu gagal.

"Prioritas kami memang pedagang Keputran. Tapi, kalau nantinya proses relokasi tidak berjalan sesuai rencana, kami bebas memberikannya ke pelaku usaha lain," ujar Ridwan Hisjam, Komisaris Utama PT EDS. "Sebab, pasar ini murni milik swasta dan dibangun tanpa dana APBD serta didirikan di lahan milik swasta," sambung wakil ketua DPRD Jatim ini.

Pernyataan Ridwan itu dilontarkan untuk menanggapi kemungkinan gagalnya proses relokasi PKL Keputran ke dalam pasar induk. Sebagai investor, Ridwan tentu saja tidak ingin dana Rp 225 miliar yang diinvestasikannya untuk pembangunan Pasar Induk menjadi mubazir hanya karena relokasi tidak berjalan. Karena itu, dia berupaya mengambil langkah alternatif dengan melibatkan pedagang lain di luar PKL Keputran.

Ridwan sadar, proses relokasi yang rencananya dimulai sekitar Oktober tahun depan itu, bisa gagal total jika Bambang D.H. tak lagi menjadi wali kota. "Kalau itu terjadi, yang rugi memang kami selaku investor. Jadi, proyek ini sebenarnya penuh risiko," katanya.

Penjelasan ini dijlentrehkan lagi Djabah Soekarno, Komisaris PT EDS. Dia menegaskan bahwa dari semula Pasar Induk itu memang bukan hanya untuk menampung pedagan Keputran. "Kami persilahkan kepada seluruh pelaku usaha dalam skala besar untuk ikut masuk ke Pasar Induk," katanya.

Dari aspek ketersediaan lahan, papar Djabah, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. "Bangunan Pasar Induk hanya menempati sekitar tiga hektare dari sepuluh hektare lahan yang tesedia. Jadi, space-nya masih cukup luas untuk menampung pelaku usaha lain selain pedagang Keputran," katanya.

Wali Kota Bambag D.H. mengaku akan men-support penuh proses relokasi pedagang Keputran ke Pasar Induk. Dia tidak menampik adanya anggapan bahwa program relokasi pemkot sering gagal. "Memang, seperti yang pernah terjadi di Ampel dan Wonokromo, proses relokasi PKL membutuhkan waktu. Tapi, kita akan terus men-support-nya," katanya.

Seperti diberitakan, pembangunan Pasar Induk mendapat protes keras dari kalangan dewan. Alasannya, pembangunan pasar itu tidak dibicarakan dengan kalangan dewan. Kendati proyek itu murni milik swasta, dewan merasa harus terlibat karena dampak sosialnya bakal dirasakan seluruh warga kota. Aksi protes itu ditujukkan dewan dengan menolak menghadiri undangan pemancangan tiang pertama Pasar Induk, Sabtu lalu. (oni)
Minggu, 24 Okt 2004
Dewan Benar-Benar Tak Datang
Pemancangan Pasar Induk Keputran Baru
SURABAYA - Ancaman kalangan DPRD Surabaya untuk memboikot acara pemancangan tiang pertama Pasar Induk Keputran Baru benar-benar dibuktikan. Kemarin, tak satu pun wakil rakyat yang memenuhi undangan PT Equator Development Sejahtera (EDS, investor pasar induk). Meski demikian, acara tetap berjalan lancar.

Proses pemancangan yang dimulai sekitar pukul 09.00 itu dihadiri Wali Kota Bambang D.H., para direksi PD Pasar, serta beberapa pejabat pemkot. Dari pihak investor, tampak Komisaris Utama yang juga ketua DPD Partai Golkar Jatim Ridwan Hisjam didampingi Ali Saebo, Komisaris Djabah Soekarno, serta direktur utama Kristianto. Jajaran kursi depan yang diperuntukkan para anggota DPRD Surabaya tampak kosong melompong. Tak satu pun anggota dewan yang bersedia hadir. Bahkan, Ketua Dewan Musyafak Rouf yang sebelumnya getol mendukung Pasar Induk, juga tidak hadir. Meski demikian, acara tetap berjalan seperti layaknya pemancangan tiang pertama proyek-proyek besar lainnya.

Seusai pemancangan, wali kota dan para komisaris PT EDS menggelar jumpa pers, dipandu ketua DPD REI Jatim Teguh Kinarto. Dalam kesempatan itu, wali kota dan pihak investor ramai-ramai menyatakan bahwa ketidakhadiran dewan sama sekali tidak berpengaruh terhadap proyek tersebut.

Simak saja pernyataan Djabah. Dia menegaskan bahwa proyek Pasar Induk itu murni milik swasta. "Tidak ada sesen pun duit APBD yang kami pergunakan dalam proyek ini," katanya. Kendati tidak mengungkapkannya secara langsung, tersirat bahwa Djabah ingin menegaskan bahwa proyek ini tidak perlu mendapat persetujuan dewan.

Wali Kota Bambang D.H. juga terkesan tidak ambil pusing dengan ketidakhadiran dewan. Dia kembali menegaskan bahwa proyek ini sebenarnya berisiko tinggi karena nantinya bakal menjadi tempat relokasi PKL Keputran. "PT EDS tergolong investor yang berani mengambil risiko. Tidak semua investor bersedia membangun pasar seperti ini," katanya.

Lain lagi pernyataan Ridwan Hisjam. Pengusaha yang juga wakil ketua DPRD Jatim ini terang-terangan menyindir sikap DPRD Surabaya yang tak mau menghadiri pemancangan. Dia menilai, aksi protes yang dilontarkan dewan merupakan bukti ketidakmengertian mereka terhadap pembagian tugas eksekutif dan legislatif. "Tugas-tugas legislatif dan eksekutif sudah ada aturannya. Tapi saya maklum, mereka (anggota DPRD Surabaya, Red) kan baru dilantik. Jadi, wajar kalau mereka belum memahami tugas-tugasnya secara lengkap," ujar Ridwan yang juga mantan anggota DPR RI ini. (oni)
Minggu, 24 Okt 2004
Ridwan Terang-terangan Dukung Bambang D.H.



Untuk Maju dalam Pilwali
SURABAYA - Saat Bambang D.H. digoyang beberapa PAC PDIP yang menentangnya maju lagi dalam pemilihan wali kota mendatang, ada angin segar yang dihembuskan Ridwan Hisjam, ketua DPD Partai Golkar Jatim. Kemarin, Ridwan terang-terangan mendukung pencalonan kembali Bambang. "Saya mendukung Pak Bambang untuk maju lagi dalam pemilihan wali kota mendatang," kata Ridwan.

Pernyataan itu diungkapkannya saat mengadakan jumpa pers pembangunan Pasar Induk Keputran Baru, kemarin. Ridwan lantas menjelaskan alasan dukungan tersebut. Menurut dia, Bambang termasuk wali kota yang peduli terhadap iklim investasi di Surabaya. "Dibanding wali kota terdahulu, Pak Bambang adalah wali kota yang paling memberikan nilai positif terhadap investasi di sini," katanya. "Saya yakin teman-teman pengusaha sependapat dengan saya dan ikut menyukseskan majunya Pak Bambang," katanya.

Mantan anggota DPR RI itu menilai Bambang memiliki komitmen tinggi terhadap iklim usaha, khususnya pengembang properti. "Dia mampu mendorong iklim usaha properti supaya tumbuh pesat seperti sekarang ini," paparnya.

Ridwan juga menganggap Bambang mampu mengelola sistem perizinan dengan baik dan cepat. "Dulu, mengurus izin bisa sampai enam bulan. Sekarang bisa diurus hanya dalam waktu sehari," katanya.

Dia menilai Bambang banyak melakukan terobosan positif. "Kalau dia baik, mengapa tidak didukung untuk maju lagi," ujarnya.

Namun, Ridwan buru-buru menegaskan bahwa dukungannya terhadap Bambang merupakan sikap pribadi sebagai pengusaha yang berinvestasi di Surabaya. "Ini sikap saya sebagai pengusaha lho, bukan sikap sebagai ketua Golkar," katanya.

Golkar, katanya, memiliki mekanisme tersendiri untuk melakukan penilaian terhadap bacawali. "Ada mekanisme yang harus dilalui partai untuk melakukan penilaian bacawali. Dan itu bukan saya pribadi yang menentukan," katanya.

Sementara itu, pernyataan dukungan Ridwan itu sempat membuat Bambang tersipu-sipu. Saat dikonfirmasi Jawa Pos, Bambang hanya tersenyum. "Ah, jangan semudah itu menarik kesimpulan. Pernyataan Pak Ridwan itu kan sebagai pengusaha. Jangan dikaitkan dengan partai," kata Bambang. (oni)
Sabtu, 23 Okt 2004
Pasar Induk, Wali Kota Jalan Terus
Meski Kalangan Dewan Serukan Boikot
SURABAYA - Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru di Kebraon, agaknya bakal membuat hubungan antara Wali Kota Bambang D.H dan kalangan dewan semakin memanas. Meski sempat ditentang sebagian wakil rakyat, wali kota tetap akan meneruskan proyek itu. Bahkan, hari ini, akan dilakukan pemancangan tiang pertama proyek tersebut.

Akibatnya, kalangan dewan yang menentang menyatakan akan memboikot dan tidak akan hadir di acara itu meski mereka diundang.

"Pembangunan pasar itu tidak memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Karena itu, kami sepakat untuk menolak hadir dalam acara pemancangan tiang pertama. Saya juga menyerukan teman-teman dewan berbuat sama," kata anggota FKB, Masduki Toha. "Untuk apa dewan hadir kalau kami tidak pernah diajak bicara," sambungnya.

Pernyataan itu diungkapkannya saat mengadakan sidak ke lokasi pasar induk di Kebraon, kemarin. Selain Masduki, sidak juga diikuti antara lain Sri Hartono (wakil ketua dewan), Ahmad Jabir, Achmad Suyanto, M Alyas, dan Husein Yasin. Ada juga kader PDIP, Armudji yang selama ini paling getol mengkritisi pasar induk. Sidak itu menjadi langkah awal untuk mengkonkretkan rencana pengajuan hak interpelasi.

Lebih lanjut Masduki menyatakan, pembangunan pasar induk akan mengganggu ketentraman masyakarat sekitar. "Kami melihat, jalan akses ke pasar induk terlalu sempit. Padahal, di sini daerah padat pemukiman dan ada kawasan sekolah. Ini kan jelas-jelas merugikan masyarakat," ujarnya.

Pernyataan Masduki ini bertolak belakang dengan apa yang pernah diungkapkan Musyafak Rouf, ketua dewan yang juga berasal dari PKB. Sebelumnya, Musyafak menyatakan, pembangunan pasar induk tidak perlu sepengetahuan dewan. Alasannya, pasar itu dibangun di atas lahan milik investor sendiri. Masduki menolak alasan Musyafak. "Nggak benar itu. Sekali pun investor membangun pasar di atas lahannya sendiri, tapi yang terkena dampaknya kan masyarakat Surabaya. Kami ini perwakilan rakyat. Jadi, kami berhak terlibat," ujarnya.

Sementara itu, di pihak lain, Wali Kota Bambang D.H. tetap tak menggubris keberatan dewan. Dia menegaskan, ground breaking (pemancangan tiang pertama) tetap dilakukan hari ini. "Tidak ada perubahan, kita akan tetap jalan," tegas Bambang.

Dia kembali menandaskan bahwa pembangunan pasar tersebut tidak ada kaitannya dengan dewan. Alasannya, pasar yang akan dibangun sebagai relokasi PKL Keputran itu murni milik swasta. Pemkot hanya bertindak sebagai fasilitator saat relokasi.

Bahkan, lanjut Bambang, pemkot juga tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. "Pembangunan pasar induk sama sekali tidak didanai oleh APBD," katanya.

Mengenai rencana interpelasi dewan, Bambang tidak berkomentar banyak. "Mekanisme kerja eksekutif dan legislatif kan sudah jelas. Jadi, saya tidak akan mengomentarinya. Yang jelas, sampai sekarang saya belum menerima surat dari dewan terkait pembangunan pasar induk," tandas Bambang.

Ditanya apakah dalam kasus ini dewan memang berhak menggunakan hak tersebut, Bambang menyatakan anggota dewan lebih tahu atas apa yang akan dilakukan. "Teman-teman di dewan mestinya lebih tahu soal itu," imbuhnya.(oni)
Jumat, 22 Okt 2004
Dewan Ajukan Interpelasi

Besok, Pemancangan Pasar Induk Kebraon
SURABAYA - Penolakan terhadap pembangunan Pasar Induk Keputran Baru di Kebraon terus dikumandangkan sebagian anggota DPRD Surabaya. Kemarin, mereka sepakat mengajukan hak interpelasi untuk meminta penjelasan langsung dari Wali Kota Bambang D.H.

"Pemkot kok sepertinya tidak memperhatikan aspirasi dewan. Sudah tahu kami keberatan dengan pembangunan pasar induk, kok tidak ada langkah konkret," ujar M Alyas, anggota dewan dari partai Golkar. Alyas mengaku tidak habis pikir mendengar pemancangan tiang pertama pasar induk akan dilakukan besok. Menurut dia, keputusan itu terkesan mendadak dan dipaksakan.

"Seharusnya, wali kota menyadari posisinya yang hampir pensiun. Seharusnya dia tidak mengambil kebijakan yang bisa bedampak pada pemerintahan berikutnya," katanya. "Iya kalau Pak Bambang terpilih lagi menjadi wali kota, lha kalau tidak, terus siapa yang mau meneruskan program relokasi PKL ke pasar induk?" katanya. Karena itu, kata Alyas, dewan akan mengajukan hak interpelasi untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam proses relokasi PKL. "Usulan interpelasi itu harus didahului pembentukan pansus," tegas Alyas.

Seandainya Bambang tidak lagi terpilih, pembangunan pasar induk di Kebraon memang seperti bom waktu bagi wali kota mendatang, Sebab, tanggung jawab relokasi PKL Keputran ke dalam pasar induk yang dijadwalkan mulai Oktober tahun depan, akan menjadi beban wali kota yang baru. Siapapun wali kota yang terpilih, akan dihadapkan pada tugas besar pertama, yaitu merelokasi PKL Keputran. Padahal, pengalaman selama ini, program relokasi PKL yang dicanangkan pemkot hampir selalu berakhir dengan kegagalan.

Kondisi ini juga diakui Armudji, anggota FPDIP. "Wali kota yang baru nanti bisa bonyok semua karena pembangunan pasar induk tidak melibatkan dewan," katanya. Menurut Armudji, bisa saja wali kota mendatang tiba-tiba enggan melaksanakan program relokasi. "Bisa muncul pikiran, yang teken kontrak dengan investor kan Pak Bambang, kok saya yang harus memikul beban relokasinya. Kalau wali kota mikir seperti itu, bisa gawat nanti," kata Armudji.

Sementara itu, rencana dewan mengajukan hak interpelasi ternyata tidak mempengaruhi pembangunan pasar induk. Buktinya, besok, pemancangan tiang pertama proyek senilai Rp 225 miliar itu bakal dilaksanakan. Proses pemancangan itu juga menjadi awal pembangunan pasar induk seluas 10 hektare tersebut. Rencananya, proses pembangunan pasar yang dibangun PT Equator Development Sejahtera itu bakal memakan waktu selama setahun. "Pembangunan pasar induk ini harus ditangkap sebagai peran serta aktif masyarakat untuk membantu pemkot menyelesaikan kesemrawutan pedagang Keputran," ujar Wali Kota Bambang D.H. Alumnus IKIP Surabaya (sekarang Unesa) itu mengaku akan jalan terus sekalipun dewan memprotes habis-habisan rencana itu.(oni)
Rabu, 20 Okt 2004
Pasar Induk Kebraon Dikonkretkan
PKS Diteken, Pedagang PIA Ikut Ditampung
SURABAYA --Kendati sebagian anggota DPRD Surabaya terus berupaya mengganjal pembangunan Pasar Induk Keputran Baru di Kebraon, pemkot ternyata tidak gentar. Buktinya, kemarin, nota perjanjian kerja sama (PKS) antara pemkot dan PT Equator Development Sejahtera (EDS, investor pasar itu) akhirnya diteken.

Yang menarik, dalam acara tersebut terungkap adanya rencana diam-diam pemkot untuk menggiring pedagang Peneleh masuk ke dalam Pasar Induk. Padahal, rencana semula, pedagang Peneleh termasuk yang akan dimasukkan ke dalam Pasar Induk Agrobis (PIA) milik pemprov. Artinya, selain pedagang Keputran, Pasar Induk Kebraon juga akan dihuni kelompok pendatang baru yang berasal dari kelompok pedagang PIA.

"Nantinya memang bukan hanya PKL Keputran saja yang kita masukkan ke dalam Pasar Induk, pedagang di Peneleh pun akan kita bawa juga," ujar Wali Kota Bambang D.H. Pernyataan itu disampaikannya setelah menghadiri acara penandatanganan PKS di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Bambang, kondisi Jl Peneleh selama ini hampir mirip dengan Keputran. "Di sana (Peneleh, Red), aktivitas bongkar muat sangat besar. Sampai-sampai jalanan tertutupi," katanya. "Nah, kalau pedagang Peneleh bisa kita bawa ke Pasar Induk Kebraon, fungsi jalan bisa dikembalikan," sambung alumnus IKIP Surabaya (sekarang Unesa) ini.

Namun, Bambang menolak jika dianggap ingin merebut pedagang PIA. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa PIA dan Pasar Induk Kebraon akan bersifat saling melengkapi. "Pasar Induk Kebraon jangan dianggap saingan Pasar Induk pemprov. Justru nantinya kedua pasar ini bisa saling melengkapi," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, PT Equator Development Sejahtera akan membangun Pasar Induk di kawasan Kebraon. Rencana semula, pasar ini akan dipergunakan untuk merelokasi PKL Keputran. Pasar Induk yang akan dinamai Pasar Keputran Baru itu nantinya dibangun empat lantai, dengan investasi total sekitar Rp 225 miliar.

Dalam konsep investor, dijelaskan bahwa lantai satu hingga lantai tiga akan ditempati pedagang dengan jenis dagangan basah dan kering. Lantai empat akan dipergunakan untuk bursa agro. Ada beberapa fasilitas menarik di lantai teratas ini. Bahkan, ada juga perangkat teknologi canggih yang memungkinkan terjadinya transaksi jarak jauh. Pasar Induk juga akan dilengkapi sarana pendukung lain. Misalnya, lift pengangkut barang, penginapan khusus sopir, poliklinik, hingga kompleks perkantoran dan perbankan.

Sayang, rencana ini ternyata diganjal sebagian kalangan dewan yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek ini. Para wakil rakyat itu merasa ditilap pemkot karena ujug-ujug membangun pasar tanpa berkoordinasi dengan pemkot.

Meski demikian, Bambang agaknya tak ambil pusing dengan sikap dewan. Suami Dyah Katarina ini bersikukuh bahwa proyek ini menguntungkan pemkot. "Kita diuntungkan karena nantinya seluruh PKL Keputran akan direlokasi ke Pasar Induk. Itu tentu kontribusi yang besar bagi pemkot," ujarnya. Kewajiban pemkot, kata Bambang, hanya berkomitmen untuk merelokasi PKL Keputran ketika Pasar Induk selesai dibangun.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, pembangunan Pasar Induk juga bisa meningkatkan pendapatan pemkot dari pos retribusi pasar. Sebab, para PKL yang sebelumnya tidak bisa ditarik retribusi, saat pindah ke Pasar Induk nanti bisa dikenai retribusi. "Sebab, ada peningkatan status dari pedagang non formal menjadi pedagang formal. Itulah esensi pemberdayaan PKL," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Teknik PD Pasar Rahmad Kurnia berharap agar Pasar Induk jangan hanya dikhususkan PKL Keputran. Selain pedagang Peneleh, menurut Rahmad, akan lebih baik jika investor juga bersedia menampung PKL Jagir. "Dengan luas lahan yang ada di Kebraon, saya yakin PKL Jagir yang jumlahnya ribuan juga bisa ditampung di sana," katanya. Jika usulan ini disetujui, berarti akan ada nilai lebih pada pembangunan Pasar Induk.

Pada bagian lain, Komisaris PT EDS Djabah Soekarno menegaskan bahwa pihaknya memiliki kriteria tersendiri terhadap pedagang yang akan menghuni Pasar Induk Kebraon. "Pasar Induk nantinya untuk skala besar. Jadi, pedagangnya harus termasuk kategori grosir," ujarnya. (oni)

Hak dan Kewajiban Pemkot-Investor

Investor
¢ Wajib membangun Pasar Induk.
¢ Menampung pedagang luberan Keputran dan Peneleh.
¢ Mengelola pedagang non formal menjadi formal.
¢ Dapat kompensasi Pasar Keputran Selatan dan Utara?

Pemkot
¢ Wajib merelokasi PKL Keputran dan Peneleh ke Pasar Induk.
¢ Diuntungkan karena kesemrawutan Keputran hilang.
¢ Pendapatan dari pos retribusi pedagang pasar bisa naik.

Sumber: Pemkot Surabaya
Rabu, 20 Okt 2004
Mtropolis Watch
Proyek Sekonyong-konyong
Sekonyong-konyong, lahan Kebraon dijadikan pasar induk pengganti Pasar Keputran. Proyek besar senilai Rp 225 miliar itu terlihat tanpa melalui tahap perencanaan, penelitian yang matang, dan pendekatan kepada warga yang akan merasakan keuntungan dan kerugiannya, baik langsung maupun tidak langsung.
Bagaimana dengan peruntukan awal tanah tersebut? Warga ketakutan akan terulangnya bahaya banjir. Apalagi melihat area persawahan yang merupakan daerah resapan air sedang diuruk dan dibangun. Bau dan bahaya penyakit akibat menumpuknya sampah basah dari pasar akan terjadi.
Ini cukup mengganggu. Apalagi, SD dan SMP berada dekat lokasi tersebut. Kenyamanan dan keselamatan penghuni komplek Perumahan Kebraon juga terusik akibat berseliwerannya truk-truk besar di situ? Belum lagi bertambahnya kemacetan arus lalu lintas di Jalan Raya Mastrip Kebraon. Kenapa Pasar Induk tidak dibuat di luar kota, yang jauh dari permukiman?
Tapi saya yakin bahwa proyek dadakan yang besar ini hanya besar gaungnya dan biayanya saja, sedangkan efektifitas dan manfaatnya sangat diragukan. Sungguh banyak pasar yang gagal dan mengkrak. Pokoknya ada proyek, tanda tangan, dan ongkosnya.
LABIH BASAR, Jl Griya Kebraon Barat VIII-BH 4, Surabaya
Senin, 18 Okt 2004
Dewan Ributkan Pasar Induk



Ada yang Dukung, Ada yang Mencak-Mencak
SURABAYA - "Budaya" lama para anggota DPRD Surabaya rupanya masih belum berubah. Setiap kali mendengar ada proyek bernilai miliaran dibangun di kota ini, para wakil rakyat pasti ramai-ramai meributkannya. Ini juga menimpa pada pembangunan Pasar Induk Keputran Baru di Kebraon yang digarap investor PT Equator Development Sejahtera (EDS).

Proyek senilai Rp 225 miliar tersebut kini menimbulkan perpecahan sebagian anggota dewan. Ada yang mencak-mencak karena merasa tidak dilibatkan, tapi ada juga yang mati-matian membela proyek itu. Yang menarik, anggota dewan yang ribut itu kebanyakan para "pemain lama" yang telah duduk di kursi wakil rakyat sejak 1999.

Ketua Dewan Musyafak Rouf termasuk yang membela mati-matian proyek ini. "Saya rasa nggak fair kalau teman-teman dewan menyalahkan pemkot dan investor. Seharusnya, kita berterima kasih kepada investor karena telah mencarikan solusi untuk kesemrawutan pedagang Keputran," ujar Musyafak kepada Jawa Pos, kemarin.

Menurut dia, pembangunan Pasar Induk tidak perlu mendapat persetujuan dewan. Sebab, proyek itu murni dilakukan pihak swasta tanpa campur tangan pemkot. Apalagi, lanjut kader PKB ini, Pasar Induk Kebraon dibangun di atas lahan milik swasta. "Jadi, jangan disamakan dengan pembangunan DTC (Darmo Trade Center, nama baru Pasar Wonokromo, Red) atau Pasar Bratang yang dibangun di atas lahan milik pemkot," katanya.

Pernyataan Musyafak ini sekaligus mematahkan harapan sebagian anggota dewan yang terkesan ingin mengganjal proyek ini. Sebelumnya, beberapa anggota dewan memang mempermasalahkan pembangunan pasar itu. Misalnya, seperti yang diungkapkan Armudji, mantan ketua dewan periode sebelumnya yang kini menjadi ketua Komisi C.

Ketika dikonfirmasi wartawan, kader PDIP itu terang-terangan memprotes proyek ini. Dia bahkan menganggap pemkot sengaja menilap dewan karena ujug-ujug menggandeng pihak swasta tanpa memberitahu dewan. Armudji beralasan, anggota dewan harus ikut dilibatkan karena sasaran relokasi nantinya adalah para pedagang kaki lima (PKL) Keputran. "Kewajiban kita mengadvokasi pedagang. Lagi pula, kalau nantinya ada pedagang yang merasa dirugikan, pasti larinya ke dewan. Kita bahkan bisa didemo. Kalau kita tidak tahu-menahu soal Pasar Induk, bagaimana kita bisa menghadapi pedagang," ujar Armudji.

Armudji juga menyatakan perlunya dibentuk Pansus (panitia khusus) untuk mengkaji lagi proyek tersebut. Sikap Armudji ini mendapat cibiran dari Musyafak. Bahkan, dia menganggap Armudji memiliki pemahaman yang kurang terhadap masalah ini. "Sekarang dewan sudah berubah. Jangan disamakan dengan yang dulu-dulu," kata Musyafak sambil tersenyum.

Seperti diberitakan, PT Equator Development Sejahtera akan membangun Pasar Induk untuk tempat relokasi PKL Keputran. Pasar Induk yang akan dinamai Pasar Keputran Baru itu nantinya dibangun empat lantai, dengan investasi total sekitar Rp 225 miliar.

Dalam konsep investor, lantai satu hingga lantai tiga akan ditempati pedagang dengan jenis dagangan basah dan kering. Lantai empat akan dipergunakan untuk bursa agro. Ada beberapa fasilitas menarik di lantai teratas ini. Bahkan, ada juga perangkat teknologi canggih yang memungkinkan terjadinya transaksi jarak jauh. Pasar Induk juga akan dilengkapi sarana pendukung lain. Misalnya, lift pengangkut barang, penginapan khusus sopir, poliklinik, hingga kompleks perkantoran dan perbankan. (oni)
Jumat, 15 Okt 2004
Syaratnya, Pemkot Harus Konsisten
Pemprov Beri Lampu Hijau Pasar Induk Kebraon
SURABAYA - Rencana Pemkot Surabaya membuat Pasar Induk di Kebraon mendapat perhatian serius dari Pemprov Jatim. Pemprov mengaku mendukung langkah pemkot membuat pasar seluas 10 hektare itu. Syaratnya, pemkot harus konsisten dengan janjinya merelokasi para PKL yang dianggap bisa mengganggu pemandangan kota.

"Pemprov mendukung rencana pemkot itu. Tidak masalah. Karena ini untuk kepentingan Surabaya sendiri, untuk otonomi Surabaya. Asalkan para PKL, terutama pedagang Keputran, benar-benar direlokasi," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jatim Hadi Prasetyo kepada wartawan, kemarin.

Pemprov akhirnya mau memberi komentar soal Pasar Induk yang dirancang pemkot itu. Sebab, sebelumnya sempat terdengar kasak-kusuk yang menyebutkan bahwa kehadiran Pasar Induk Kebraon itu sebagai saingan Pasar Induk Agrobisnis (PIA) milik pemprov di Jemundo, Taman, Sidoarjo, yang hingga sekarang pembebasan lahannya masih bermasalah.

Menurut Prasetyo, salah satu rencana PIA juga merelokasi sejumlah pedagang sayur mayur di Surabaya, seperti PKL Keputran. Maka, bila pemkot juga berencana merelokasi PKL, maka konsep relokasi itulah yang menurutnya harus konkret.

Pemprov sendiri, kata pejabat yang selalu tampak energik ini, tidak akan mempersoalkan lebih jauh siapa saja pedagang yang bakal dilirik PIA, yang notebene proyek milik pemprov itu. Sebab, PIA nanti sepenuhnya akan diserahkan kepada pedagang yang bersangkutan.

"Soal relokasi pedagang, saya tegaskan, itu nanti tergantung pedagang sendiri. Itu pilihan mereka, tidak bisa kita intervensi. Jadi tidak ada yang namanya persaingan. Sebab pedagang boleh milih di Jemundo atau di pasar milik pemkot itu. Kita mendukung saja, tidak masalah," tegasnya.

Prinsip relokasi itu, tambahnya, selain memanfaatkan potensi para pedagang, juga untuk menertibkan PKL yang meluber di mana-mana. Prasetyo menambahkan, dari referensi yang ia baca, konsep PIA dengan Pasar Induk Kebraon berbeda. Karena itulah ia terang-terangan mengatakan tidak ada kaitan antara proyek PIA dengan Pasar Induk Kebraon.

Apakah pemprov merasa tersaingi? "Kita biasa saja. Tidak merasa tersaingi. Mengapa kita tersaingi. Wong mereka kan cuma lokal Surabaya. Mengapa saya sebut lokal, karena cuma 10 hektare. Karena itu kita sebut pasar. Kalau milik pemprov kan terminal agrobisnis," katanya.

Ia mencontohkan. Untuk stan sayur-mayur, di PIA nanti akan ada alat pendinginnya, sehingga sayur-mayur yang dijual bisa bertahan lama. Selain itu, juga akan melayani ekspor dan perdangan antarprovinsi. "Kalau di Pasar Kebraon itu nanti sayur-mayurnya kan jangka pendek, teko bengi isuk dodol. Ini bukti bahwa Pasar Induk dan PIA berbeda," ujarnya.

Namun bukankah pemkot tampak lebih siap dibanding pemprov yang hingga kini pembebasan lahannya masih bermasalah? Ditanya seperti ini Prasetyo langsung membantah. "Ah, masak cuma ada alat-alat berat saja sudah dikatakan siap membangun. Kan belum apa-apa," tuturnya.

Pada bagian lain, Komisaris PT Equator Development Sejahtera (EDS, investor Pasar Induk, Red) Djabbah Soekarno menyatakan bahwa Pasar Induk Kebraon tidak bisa disamakan dengan PIA milik Pemprov Jatim. "Nggak, nggak sama," katanya.

Selain luas lahannya lebih kecil, kata Djabbah, Pasar Induk Kebraon juga lebih melokal dibanding PIA. "Kalau PIA kan skupnya se-Jatim. Nah, pasar kami di Kebraon itu hanya untuk skala perkotaan saja," tuturnya, seperti merendah.

Dia juga optimistis bahwa pemkot akan konsisten dengan konsep relokasi PKL Keputran ke dalam Pasar Induk. "Pemkot kan sudah memiliki aturan yang jelas terhadap pedagang Keputran. Jadi, saya rasa tidak ada masalah," katanya.

Pernyataan senada diungkapkan Dirut PD Pasar Nartiyan Adhana. "Kami setuju sekali dengan pembangunan Pasar Induk itu. Bahkan, PD Pasar juga siap memberi masukan kepada pemkot dan investor," tandasnya.


Dewan Bentuk Pansus

Pada bagian lain, pembangunan Pasar Induk Kebraon rupanya mendapat sambutan tidak simpatik dari kalangan DPRD Surabaya. Para wakil rakyat itu merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pasar senilai Rp 225 miliar itu. Yang mengagetkan, dewan ternyata akan memansuskan kasus ini karena dianggap penuh ketidakberesan.

Rencana pembentukan pansus Pasar Induk ini diungkapkan Mohammad Alyas SH MH, anggota dewan dari Partai Golkar. "Kami akan memansuskan kasus ini karena ada indikasi penyimpangan yang cukup kuat," katanya.

Salah satu yang dijadikan alasan pembentukan pansus, katanya, adalah sikap PD Pasar dan Wali Kota Bambang D.H yang terkesan ujug-ujug dalam proyek ini. "Kami tidak pernah diajak bicara dalam proses perencanaan. Kok tiba-tiba sudah mau dibangun pasar," katanya.

Alyas juga curiga terhadap investor yang ditunjuk wali kota. "Kami curiga, kok investor yang membangun pasar di Surabaya hanya yang itu-itu saja. Apa nggak ada investor lain yang punya modal. Jangan-jangan ini terkait rencana pemilihan wali kota," tuturnya, dengan mimik serius.

Pendapat senada diungkapkan Wahyudin Husein, anggota PKB. Dia bahkan menilai Bambang D.H. terlalu berani mengambil kebijakan strategis di akhir masa jabatannya.

Wahyudin menyatakan, Bambang seharusnya tidak membuat kebijakan strategis lagi, mengingat masa jabatan Bambang tinggal menyisakan waktu 4,5 bulan lagi. "Jangan membuat kebijakan strategis lagi, bisa-bisa dikatakan ngawur karena tidak sesuai dengan perencanaan kota," ujarnya.

Dia menyarankan agar Bambang D.H. lebih berhati-hati dalam mengambil sikap. Menurutnya, kebijakan strategis yang tidak sesuai dengan konsep perencanaan kota dapat menimbulkan efek boomerang. "Bambang harus hati-hati, kalau tidak nanti susah sendiri," tuturnya.

Dia menambahkan, dewan dapat meminta pada eksekutif agar rencana pembangunan Pasar Induk ini dipansuskan. Sebab, menurut dia, pembicaraan antara pemkot dan pihak ketiga harus mendapat persetujuan dewan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dewan akan memanggil dinas-dinas terkait untuk mengklarifikasi rencana pembangunan Pasar Induk Kebraon tersebut. "Kok masih ada model-model begitu," imbuhnya. (sup/oni/nik)
Jumat, 15 Okt 2004
Dispol PP ”Pemanasan”

PEMBANGUNAN Pasar Induk Kebraon langsung disikapi aparat Dispol PP dengan cukup responsif. Kemarin, mereka mulai menertibkan luberan pedagang Pasar Keputran di stren kali Jl Irian Barat (Irba). Upaya itu pantas disebut sebagai langkah "pemanasan" bagi Dispol PP. Sebab, saat pembangunan Pasar Induk nanti rampung, Dispol PP harus benar-benar all out mengobrak seluruh PKL Keputran yang enggan pindah ke Pasar Induk.

Dalam obrakan yang melibatkan satpol PP Kecamatan Gubeng itu, petugas menyita satu truk penuh bedak-bedak kayu, tenda, gerobak dan beberapa barang dagangan.

Operasi penertiban yang digelar mulai pukul 12.30 ini agak terlambat. Pasalnya, saat petugas tiba di lokasi, ratusan pedagang di situ telah mengemasi barang dagangannya.

Menurut Camat Gubeng Soenarjono, penertiban pedagang stren kali ini sudah kali kedua dilakukan. "April lalu sudah kita tertibkan, sekarang sudah penuh lagi," ujarnya kepada wartawan di sela-sela penertiban.

Dia mengeluhkan rendahnya kesadaran pedagang yang kini menjubeli kawasan stren kali Jl Irian Barat. "Mereka itu sebenarnya sudah tahu kalau kawasan stren kali harus bebas PKL. Tapi, masih saja balik," keluhnya. Menurut Soenarjono, warga di sekitar Jl Irba berulangkali memprotes keberadaan PKL itu. "Mereka (PKL Keputran, Red) sebenarnya ada yang punya kios di dalam pasar, tapi mereka buka lagi di luar," ujarnya.

Untuk mencegah kembalinya pedagang setelah obrakan, satpol PP Kecamatan Gubeng akan menjaga lokasi itu selama 24 jam penuh. Kadispol PP Kadri Kusuma mengatakan bahwa obrakan kemarin hanya bagian kecil dari tugas-tugas Dispol PP. "Nantinya, kami akan memindah seluruh PKL Keputran itu ke dalam Pasar Induk di Kebraon," katanya.

"Kalau dulu mereka menolak pindah, saya masih bisa terima. Soalnya belum ada tempat relokasi," katanya. "Nah, kalau sudah ada Pasar Induk, PKL harus mau pindah. Tidak ada alasan lagi," tegas Kadri dengan nada meninggi. Mantan Kadis Parkir ini optimistis bahwa proses boyongan PKL Keputran bakal berjalan lancar. "Itu gampang. Saya yakin itu," katanya.

Meski demikian, Kadri mengaku tidak akan serta merta mengobrak para PKL Keputran. "Saya pasti akan bicara dulu dengan tokoh-tokoh PKL secara kekeluargaan. Pasti berhasil. Lagi pula, para PKL itu kan teman-teman saya semua," tandasnya penuh percaya diri. (nik/oni)
Kamis, 14 Okt 2004
Jalan Terus, Investor Terganjal Izin

Pembangunan Pasar Induk di Kebraon
SURABAYA - Pemkot agaknya tak bakal mundur untuk mewujudkan rencananya membangun Pasar Induk di Kebraon yang kontroversial itu. Kemarin, beberapa pejabat terkait, mengadakan rapat tertutup lagi untuk membahas rencana tersebut. Salah satu hasil dari rapat itu, investor diwajibkan merevisi total seluruh perizinannya.

"Kami memang meminta PT Equator Development Sejahtera (EDS, investor pasar induk, Red) untuk merevisi izin-izinnya," ujar Arief Dharmansyah, plt Kadis Tata Kota kepada Jawa Pos, kemarin.

Keputusan ini diambil, setelah beberapa pejabat pemkot mengadakan rapat koordinasi di ruang kerja Sekkota sekitar pukul 07.00, kemarin. Seperti rapat-rapat sebelumnya, rapat kemarin dihadiri Kadispol PP Kadri Kusuma, Kabag Perekonomian Endang Tjaturahwati, Kabag Hukum Hadi Siswanto Anwar, Kadis Tata Kota Arief Dharmansyah, Kadis Bangunan Ngatiadji, dan Kadis Kebersihan Kusnowihardjo. Selain itu ada juga Kepala DPP Banjir Tri Siswanto, Kadishub Bambang Suprihadi, Kadis Koperasi Mulyono, dan Direktur Teknik PD Pasar Rahmad Kurnia.

Lebih lanjut Arief menjelaskan, izin-izin yang harus direvisi itu meliputi izin zoning, IMB, hingga Amdal dan izin HO-nya. "Sebelum izin-izin itu direvisi, pemancangan tiang pertama tidak bisa dilaksanakan," tegas Arief.

Dia menjelaskan, revisi itu harus dilakukan, karena izin zoning yang dikantongi investor tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab, izin itu dikeluarkan tahun 1998. Karena izin zoning terkait dengan perizinan lainnya, otomatis seluruh perizinan harus diurus ulang. "Benar. Karena izin zoningnya diperbarui, berarti investor harus mulai mengurus izin dari nol lagi," kata Arief.

Dalam perizinan yang lama, disebutkan bahwa lahan yang akan dipakai bangunan pasar luasnya sekitar 5,5 hektare. Padahal, kondisi saat ini, luas lahan sudah bertambah menjadi sekitar 10 hektare. "Nah, perubahan itulah yang membuat investor harus merevisi total izin-izinnya," papar kepala dinas termuda di pemkot ini.

Meski demikian, Arief menyatakan, pemrosesan izin-izin tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebab, investor sudah mengantongi izin resmi dari Wali Kota Bambang D.H. sejak 27 April lalu. Izin yang satu ini bernomor 539/1419/436.2.1/2004 dan diteken langsung oleh wali kota. "Bagaimana pun, pembangunan Pasar Induk memang harus kita dukung. Sebab, ini merupakan solusi konkret untuk mengatasi kesemrawutan pedagang Keputran," katanya.

Sebagaimana diberitakan, diam-diam pemkot berencana membangun Pasar Induk di kawasan Kebraon. Pasar ini akan digunakan untuk merelokasi pedagang Keputran. Rencananya, pemancangan tiang pertama bakal dilakukan pada 23 Oktober ini. Sayang, rencana relokasi dan pembangunan pasar itu ternyata belum disosialisasikan kepada pedagang Keputran. Arief juga membenarkan hal ini. "Memang, sampai sekarang kita belum mengadakan sosialisasi kepada pedagang Keputran," katanya. Alasannya, pemkot masih menunggu kepastian proposal yang ditawarkan investor. "Kalau kita mau sosialisasi, tentunya kan harus tahu dulu konsep relokasi serta desain pasar induk. Nah, hal-hal semacam itu terdapat dalam PKS (perjanjian kerjasama) yang sampai sekarang masih digodok bagian hukum," katanya. Meski demikian, lanjut Arief, pemkot sudah mensosialisasikan rencana ini kepada warga Kebraon.

Sementara itu, Komisaris PT EDS Djabah Soekarno membenarkan adanya revisi izin itu. "Memang, rencana semula, lahan yang akan kita pakai hanya sekitar enam hektare. Tapi, karena masih ada sisa lahan, ya sekalian saja kita perluas sampai sekitar 10 hektare," katanya. Meski demikian, Djabah menyatakan bahwa pihaknya siap memperbarui perizinan yang dipersyaratkan pemkot. "Saya rasa nggak ada masalah lagi," tandasnya.

Pada bagian lain, Direktur Teknik PD Pasar, Ir Rahmad Kurnia meminta agar pemkot memberi kemudahan kepada investor dalam memproses izin-izinnya. "Ini peluang bagi pemkot untuk membenahi kondisi Keputran. Saya rasa, pemkot harus membantu investor dengan memberikan kemudahan perizinan," tandasnya. (oni)
Kamis, 14 Okt 2004
Bisa Transaksi Jarak Jauh

SEPERTI apakah bentuk bangunan pasar induk nantinya? Pertanyaan ini kemarin dijawab secara jlentreh oleh Djabah Soekarno, komisaris PT Equator Development Sejahtera (EDS, investor pasar itu). Menurut dia, pasar induk yang akan dinamai Pasar Keputran Baru itu nantinya dibangun empat lantai. "Nilai investasi totalnya sekitar Rp 225 miliar," ujar Djabah.

Dalam konsep investor, dijelaskan bahwa lantai satu hingga lantai tiga akan ditempati pedagang dengan jenis dagangan basah dan kering. "Tentu saja lokasi pedagang basah dan kering tidak kami campur," ujar Djabah.

Sedangkan lantai empat akan dipergunakan untuk bursa agro. Ada beberapa fasilitas menarik di lantai teratas ini. Di antaranya, kata Djabah, perangkat teknologi canggih yang memungkinkan terjadinya transaksi jarak jauh. "Semua alat komunikasi akan kami install di lantai ini," paparnya. "Bahkan, pedagang bisa mengadakan lelang agro dengan telekonferensi di lantai empat," sambung Djabah. Ada juga space khusus untuk memamerkan produk-produk agrobis.

Pasar induk juga akan dilengkapi sarana pendukung lain. Misalnya, lift pengangkut barang, penginapan khusus sopir, poliklinik, hingga komplek perkantoran dan perbankan.

Khusus untuk para pedagang, investor menyediakan sebanyak 4.777 unit stan di dalam pasar induk. Perinciannya, 276 unit stan berbentuk toko, 227 unit berbentuk counter, sebanyak 2.870 stan khusus pedagang basah, dan sejumlah 1.300 stan untuk pedagang kering. "Ukuran setiap stan berkisar antara 2 x 2 meter hingga 3 x 5 meter," katanya.

Para pedagang dan pengunjung pasar induk disediakan lahan parkir yang cukup luas. Nantinya, lanjut Djabah, setiap lantai akan dilengkapi lahan parkir yang mampu menampung ratusan mobil dan motor. "Kami juga menyediakan lahan parkir di halaman luar seluas enam hektar," ujarnya.

Lebih lanjut Djabah menerangkan, proses pembangunan diperkirakan mulai akhir Oktober, dan berlangsung selama setahun. "Jadi, kami perkirakan Oktober tahun depan pembangunan rampung," katanya.

Pria paro baya ini berharap, rampungnya pembangunan pasar induk segera ditindaklanjuti pemkot dengan merelokasi para PKL Keputran. "Saya optimistis, proses relokasi itu bakal berjalan lancar," katanya.

Sekadar diketahui, pedagang yang akan direlokasi ke pasar induk hanya para PKL Keputran. Sedangkan pedagang resmi yang memiliki buku stan dari PD Pasar, tidak termasuk yang akan dipindah. Pedagang resmi tetap menempati stan-stan di dalam Pasar Keputran Selatan dan Utara.

Mengapa tidak sekalian direlokasi? "Nantinya kami berharap demikian. Tapi, masalah itu tergantung PD Pasar. Sebab, merekalah yang menaungi pedagang asli Pasar Keputran. Yang jelas, untuk tahap awal, kami baru menggarap pedagang di luar Pasar Keputran dulu," katanya. (oni)
Rabu, 13 Okt 2004
Terkesan Ujug-Ujug
Rencana Pembangunan Pasar Induk Kebraon
SURABAYA - Ada yang agak janggal di balik rencana pemkot membangun Pasar Induk di Kebraon. Kendati pemancangan tiang pertama bakal dilakukan pada 23 Oktober ini, ternyata beberapa pejabat pemkot masih saling tarik ulur dalam menyikapi rencana ini. Malah, ada juga yang mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan proyek yang terkesan diam-diam itu. Buktinya, rapat koordinasi kemarin yang melibatkan delapan pejabat pemkot berakhir tanpa hasil alias deadlock.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 08.00 di ruang kerja Sekkota itu dihadiri Kadispol PP Kadri Kusuma, Kabag Perekonomian Endang Tjaturahwati, Kabag Hukum Hadi Siswanto Anwar, Kadis Tata Kota Arief Dharmansyah, Kadis Bangunan Ngatiadji, dan Kadis Kebersihan Kusnowihardjo. Selain itu ada juga Kepala DPP Banjir Tri Siswanto, Kadishub Bambang Suprihadi, Kadis Koperasi Mulyono, dan Direktur Teknik PD Pasar Rahmad Kurnia. Rapat itu membahas rencana penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemkot dan investor yang akan membangun Pasar Induk.

Menurut sumber Jawa Pos, dalam rapat tersebut sempat terjadi perdebatan panjang antara beberapa kepala dinas. "Rencana membangun Pasar Induk itu memang terkesan mendadak dan ujug-ujug. Beberapa pejabat nggak pernah diberi tahu, tahu-tahu ada kabar sudah mau pemancangan tiang pertama," katanya.

Yang sempat menjadi perdebatan panjang, lanjut sumber itu, adalah masalah perizinan pasar induk yang masih belum beres. Hingga kini, izin zoning milik investor ternyata sudah kadaluwarsa. "Zoning yang dipakai ternyata dikeluarkan tahun 1998. Seharusnya investor mengajukan izin baru sebelum membangun pasar," katanya.

Selain itu, beberapa pejabat pemkot juga mempermasalahkan belum diadakannya sosialisasi terhadap proyek ini. "Sosialisasi itu kan penting sekali. Sebab, merelokasi pedagang Keputran itu rawan konflik. Belum lagi menghadapi masyarakat di sekitar Pasar Induk," katanya.

Karena tak kunjung ada titik temu, rapat berakhir deadlock dan ditunda sore hari kemarin. Namun, rapat sore pun belum menghasilkan kesepakatan final. "Rapat akhirnya ditunda lagi. Besok pagi (pagi ini, Red. sekitar pukul 07.00 ada rapat lanjutan," tuturnya.

Seperti diberitakan, diam-diam pemkot berencana membangun Pasar Induk di kawasan Kebraon. Rencana ini agaknya sudah dipersiapkan secara matang. Bahkan, jadwal pemancangan tiang pertama telah ditetapkan pada 23 Oktober mendatang. Masalahnya, rencana ini ternyata belum disosialisasikan kepada pedagang Keputran maupun kepada warga Kebraon. Tidak heran jika beberapa warga sempat mengajukan protes melalui sebuah radio swasta, kemarin. Bahkan, jajaran direksi PD Pasar yang paham betul seluk-beluk pedagang Keputran, tidak pernah dilibatkan dalam setiap koordinasi teknis terkait hal ini.

"Memang, sampai sekarang kami tidak pernah diajak bicara soal teknis rencana itu. Tapi, diminta atau tidak, kami siap membantu pemkot," ujar Direktur Keuangan dan Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya Achmad Ganis Poernomo.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Endang Tjaturahwati mengakui bahwa rapat kemarin berakhir deadlock. "Memang rapatnya deadlock. Tapi, nggak masalah kok. Kita akan terus mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah ini," katanya.

Endang membantah jika rencana ini disebut ujug-ujug dan tidak pernah disosialisasikan. Menurut dia, pembicaraan mengenai pembangunan Pasar Induk sebenarnya sudah diadakan sejak beberapa waktu lalu. "Tapi memang perlu ada sosialisasi yang lebih aktif lagi," katanya.

Menurut pejabat berjilbab ini, Bagian Hukum kini sedang merumuskan formula PKS terbaik yang tidak merugikan pihak pemkot maupun investor. "Besok rapat lagi kok. Besok saja saya kabari hasilnya," tandas Endang. (oni)
Selasa, 12 Okt 2004
Geregetan, Pemkot Bangun Pasar Induk


SURABAYA - Berlarut-larutnya rencana Pemprov Jatim membangun Pasar Induk Agrobis (PIA) di Jemundo Sidoarjo, rupanya membuat pemkot geregetan. Maklum, pemkot memang berencana merelokasi pedagang Keputran ke pasar induk itu.

Karena tak kunjung ada kejelasan, diam-diam, pemkot berencana membangun PIA sendiri di kawasan Kebraon. Rencana ini agaknya sudah dipersiapkan secara matang. Bahkan, jadwal pemancangan tiang pertama telah ditetapkan pada 23 Oktober mendatang.

"Berdasar arahan yang disampaikan Pak Wali (Wali Kota Bambang D.H. Red), pemancangan tiang pertama pasar induk itu dijadwalkan pada 23 Oktober mendatang," ujar Kadispol PP Kadri Kusuma kepada Jawa Pos, kemarin. Menurut dia, rencana itu sudah dibahas berkali-kali oleh jajaran pejabat pemkot yang terkait dengan program pembangunan pasar. Dispol PP, kata Kadri, bakal terlibat langsung dalam proses relokasi pedagang dari Keputran ke pasar induk. "Sosialisasi dilakukan PD Pasar. Kalau pedagang tetap menolak pindah, baru saya akan bergerak," katanya. "Saya rasa, nggak ada alasan pedagang menolak pindah. Wong sudah dibangunkan pasar kok mau nolak," sambung Kadri.

Penjelasan Kadri dilengkapi Ir Rahmad Kurnia, Direktur Teknik PD Pasar. Rahmad menyatakan, saat ini tengah terjadi pembicaraan serius antara investor dengan pemkot perihal relokasi pusat pasar sayur ini.

Sayang, Rahmad mengaku belum tahu pasti lokasi persis, serta investor yang berminat membangun pasar ini. "Semuanya masih dibahas bersama," katanya. Namun, menurut informasi dari sumber tepercaya Jawa Pos, Pasar Induk itu akan dibangun di kawasan Kemlaten. Sedangkan investornya adalah perusahaan ternama yang juga dikenal sebagai pengembang perumahan real estate di kawasan Surabaya Barat.

Lebih lanjut Rahmad menjelaskan, pasar induk nantinya akan dibangun empat lantai di atas lahan seluas sekitar sepuluh hektare. "Tiap lantai akan dihubungkan akses langsung berupa ramp," ujar alumnus ITB ini.

Pihak investor juga akan menyediakan berbagai macam fasilitas untuk mendukung keberadaan pasar induk tersebut. Termasuk pelebaran jaringan jalan. Namun, Rahmad mengaku investor belum melakukan pembicaraan secara mendalam dengan PD Pasar. "Kita memang minta waktu hingga akhir Oktober ini. Baru awal November kami bicarakan hal ini," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, para pedagang yang ada di Pasar Keputran saat ini bakal diboyong ke lokasi baru di Kebraon jika bangunan telah selesai. Namun, Rahmad juga mengakui pihak PD Pasar mempunyai rencana lain untuk areal pasar Keputran setelah direlokasi nanti. "Rencananya akan dibangun pasar kembali. Tapi kami tentunya harus menyesuaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk melihat peruntukan lahan Keputran" tuturnya.

Rahmad mengaku, rencana ini belum disosialisasikan dengan para pedagang yang ada di Pasar Keputran. Sebab, menurut dia, rencana relokasi pasar ini belum mencapai titik final. (oni/nik)
Jumat, 08 Okt 2004
Inilah Big Five SMP di simPATI DetEksi Mading Championship 2k4


Hampir Tak Selesai, Menangis
Luar biasa. Meski hanya diberi waktu 2 x 5 jam, para peserta mading SMP mampu menghasilkan karya yang mengesankan. Tak hanya tampilannya saja yang menarik dilihat, tulisannya juga berkualitas. Inilah Big Five mading SMP, pemenang lomba yang diikuti 58 SMP di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.


Surabaya at Night

SMPN 19 Surabaya
Ini bukan tim mading SMP biasa. Sebelum menggarap mading ini, tim SMPN 19 Surabaya sempat mengunjungi beberapa tempat untuk mengetahui sudut kehidupan malam di Surabaya.

Beberapa yang mereka datangi dan hasil fotonya mereka tempelkan di mading adalah Pasar Keputran dan kegiatan para breakers di Balai Kota. "Kami ingin mengangkat sisi menarik kehidupan malam di Surabaya," ujar Nuri Ayu.

Selain isinya berbobot, tampilan mereka juga sangat menarik. Mereka berhasil menggambarkan suasana malam lengkap dengan bulan bintang, dan gedung-gedung. "Syukurlah akhirnya bisa menang, padahal kami tak menyangka sebelumnya. Rasanya senang sekali," tambah Nuri Ayu.

Anggota tim: Partiwi Ramandita, Dhimas Pritanto, Nuri Ayu Suci Rahmawati, Ika Fitri Tanjung Sari, dan Flora Aurelia Kiliaan.


Falling In Love with Det

SMP Santo Stanislaus 2 Surabaya
Gimana ya rasanya cinta? begitu mungkin pertanyaan yang ada di benak banyak anak SMP. Itu pulalah yang memberikan ide bagi anak-anak SMP Santo Stanislaus 2 Surabaya untuk mengangkat tema cinta untuk mading mereka.

Meski dua dimensi, tampilan mading ini cukup atraktif. Mereka membuat tiga bagian berbeda yang dikaitkan dengan menggunakan tali. Sementara untuk artikel, mereka menyuguhkan bacaan-bacaan menarik dan menggelitik. Salah satu di antaranya adalah artikel berjudul Jatuh Cinta? Wajar Nggak Sih?. Ada juga sebuah puisi yang berjudul Cinta.

Ada cerita unik di balik kemenangan mereka. Satu jam sebelum batas akhir penyelesaian mading, mereka sempat was-was karena banyak bagian yang belum selesai mereka kerjakan. "Ketua tim kita, Natalia, sampai menangis karena takut madingnya tak selesai," ujar Tania Yosephine, anggota tim mading sekolah ini.

Anggota tim: Natalia, Tania Yosephine, Veny Chandra, Pricillia Angelina, dan Agustinus Reynaldi.


Surfing

SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya
Satu judul dua makna. Begitulah mading milik SMP ini. Mereka membuat mading mereka dengan dua content dalam satu tampilan. Satu bagian mereka namakan Cool Surfing, yaitu surfing dalam arti sebenarnya, yaitu berselancar di laut. Sementara bagian lainnya mereka beri titel Hot Surfing, yaitu berselancar di dunia maya, internet.

Tampilan mereka juga cukup menarik dan kaya warna. Mereka juga membubuhkan pasir untuk lebih mengesankan nuansa pantai. "Pasir itu kita ambil dari sekolah," ujar Shida Aruya Madian, ketua tim mading.

Mereka mengaku tak banyak mendapat kendala saat lomba. Masalah justru terjadi ketika mereka mengumpulkan bahan. "Beberapa bahan yang akan kami gunakan baru kami dapatkan beberapa jam sebelum lomba," imbuh Shida.

Anggota tim: Shida Aruya Madian, Kartika Citra Dewi, Noor Fitriyah, Gumilang Raka Siwi, dan Dito Dwi Satriyo Utomo.


Bom, Satu Bola Sejuta Makna

SMP Santa Maria Surabaya
Sekali lihat, orang pasti tahu apa yang ingin diungkapkan oleh tim mading ini. Apalagi kata bom mereka buat dengan skala besar tepat di hidung Si Det yang dibuat menyerupai bom, lengkap dengan sumbunya. "Kita prihatin dengan banyaknya bom di Indonesia," ujar Bella Suhartono, anggota tim SMP Santa Maria.

Itu tampilan. Untuk isi, mereka juga mengemas dengan cerdas. Ada banyak artikel penuh pengetahuan. Misalnya sejarah bom, kapan bom pertama kali diledakkan, bom-bom yang pernah meledak di Indonesia, dan banyak lagi. "Selain itu, kita juga melakukan polling kepada 100 teman sekolah kami. Hasilnya kami lekakkan di mading ini," terang Bella.

Anggota tim: Evelyn Hansen, Erlina Rachmad, Bella Suhartono, Velicia Asokawati, dan Gabriele Sherilyana.


Reflection

SMA Petra 5 Surabaya
Content, itulah kekuatan utama mading anak-anak Petra 5. Meski layout dan tampilan mereka relatif sederhana, namun mudah dibaca dan tetap atraktif.

Ide yang mereka usung juga sederhana, tapi begitu mengena. Karena apa yang mereka tulis adalah apa yang mereka rasakan, alias reflection. Temanya, pubertas.

Untuk bisa menyelesaikan mading ini sesuai waktu yang ditentukan, mereka telah menyusun job description yang jelas. Dua mengurusi layout dan bentuk tampilan mading, satu mengecat, dan dua lagi konsentrasi ke tulisan. "Tapi hari kedua, kami mulai sedikit kompromi. Yang telah menyelesaikan tugasnya, segera membantu yang lainnya," terang Novita Puspa Gondo Hadiyitno.

Beberapa artikel yang ada dalam mading ini adalah Aku Berubah dan Tips Mengambil Keputusan. Anggota tim: Louisa Zais, Novita Puspa Gondo Hadiyitno, Tiara Elfita Larasati, Elvina Tandoro, dan Isabella Gunawan. (daz)
Jumat, 08 Okt 2004
Macet Surabaya Capai Skala F
Foto psr krputran10
SURABAYA - Sore hari, sekitar pukul 18.00, arus lalu-lintas ke arah Selatan, mulai dari depan Pasar Keputran hingga Jembatan Mayangkara, selalu padat. Semakin tahun, kian bertambah kepadatannya. Sejauh ini, belum ada tindakan kongkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Padahal, ini hanya satu jalur.

Soal semakin bertambahnya kepadatan lalu-lintas di jalur tersebut, dibenarkan Kasatlantas Polwiltabes Surabaya AKBP Royke Lumowa. "Tingkat kemacetan lalu-lintas di Surabaya sudah mencapai F. Artinya, sudah tak bisa ditolerir," kata Royke.

Dia menjelaskan, skala untuk menggambarkan tingkat kemacetan lalu-lintas itu mulai dari A - F. Skala F, artinya sudah tak bisa ditolerir lagi. "Dua tahun lalu, penelitian kami menunjukkan bahwa tingkat kemacetan lalu lintas di Surabaya sudah mencapai 0,98. Artinya mendekati F (skala kemacetan mulai dari 0,0 - 1. Semakin ke angka 1, semakin parah)," ujarnya.

Dulu, kira-kira setahun lalu, lanjut dia, tingkat kemacetan pada skala F hanya terjadi pada Senin dan Jumat. "Sekarang hampir terjadi setiap hari," lanjutnya.

Lantas, apa upaya alternatif untuk mengurangi kemacetan? "Semua yang mungkin dan bisa dilakukan oleh polisi, sudah kami lakukan," ujar Royke. Menurut pengakuannya, dia telah menambah personel di titik-titik rawan macet. "Sumber-sumber macet telah berusaha kami tekan, seperti menjaga agar MPU (mobil penumpang umum) tidak menaik-turunkan penumpang di sembarang tempat, misalnya di depan RSAL," ujar Royke.

Bukan itu saja, seminggu lalu, Royke bahkan telah mengirim surat ke PT KAI agar tidak mengoperasikan kereta barang pada jam-jam sibuk. "Kalau pagi antara pukul 06.00 - 10.00 dan antara pukul 15.00 - 19.00," ujar Royke. Namun, tetap saja Royke mengakui, bahwa usaha-usaha tersebut hanya dapat menurunkan tingkat kemacetan dalam waktu sesaat saja.

Inilah yang membuat tingkat kemacetan di kota ini berada pada skala F. "Karena semua usaha menurunkan tingkat kemacetan secara non-fisik, seperti kanalisasi, rekayasa lalu-lintas dengan pengalihan jalan, hampir-hampir sudah tidak efektif lagi," terang Royke. Yang diperlukan, lanjut Royke, adalah penambahan volume jalan, atau pengurangan volume kendaraan. "Tentunya ini melibatkan instansi lain yang berwenang," pungkasnya. (ano)
Selasa, 05 Okt 2004
81 Pasar di Surabaya Rawan Terbakar
Pengakuan PD Pasar Surya
SURABAYA - Sebuah fakta yang cukup mengkhawatirkan kemarin diungkap PD (Perusahaan Daerah) Pasar Surya. Menurut mereka, 81 pasar tradisional yang ada di Surabaya, sangat rawan terjadi kebakaran.

Alasannya, pasar-pasar itu sama sekali tidak dilengkapi dengan fasilitas atau peralatan pencegah kebakaran (fire safety). Misalnya, ketersediaan sumur tandon, hidran, detektor api, water sprinkle dan fire station. "Faktanya, memang seluruh pasar tradisonal di Surabaya sangat rawan kebakaran," kata Direktur Teknik PD Pasar Surya, Rahmat Kurnia, kemarin.

Meski demikian, Rahmat mengakui, memang ada satu dua pasar yang dilengkapi fasilitas pencegah kebakaran. Tapi, itu pun sangat terbatas. Misalnya sumur tandon dan hidran.

Rahmat mencontohkan sumur tandon di Pasar Pabean Cantikan yang Sabtu lalu terbakar itu. Dia menambahkan, Pasar Pabean Cantikan yang panjangnya sekitar 300 meter itu, hanya punya dua buah sumur tandon yang terletak di Jalan Songoyudan (depan pasar) dan satu sumur lagi di Jalan Panggung.

Namun, sumur tandon yang berada di Jalan Panggung, malah ditutup dengan bangunan kios pedagang. Sehingga, praktis, hanya satu sumur tandon saja yang dapat difungsikan untuk memadamkan api. "Sumur ini pada kebakaran sebelumnya malah dijadikan tempat sampah," ujarnya.

Beberapa pasar yang bahkan sama sekali tidak ada fasilitas pencegah kebakaran tersebar di semua wilayah. Di Surabaya Timur antara lain Pasar Bratang, Pasar Gubeng Masjid, Pasar Kendangsari, dan Pasar Keputih.

Di wilayah Selatan pasar-pasar yang juga tidak ada fasilitas pencegah kebakarannya antara lain Pasar Keputran, Bendul Merisi, Pasar Blauran, Kayun, Kupang dan Gayungsari.

Di wilayah Utara, antara lain Pasar Asemrowo, Balongsari, Dupak, dan Krembangan.

Menanggapi hal ini, Rahmat menyatakan, pihaknya sedang berusaha mengingatkan secara bertahap agar masing-masing pasar melengkapi fasilitas pencegah kebakaran.

Selain minimnya fasilitas pencegah kebakaran, kondisi pasar-pasar tradisional juga berhimpitan dengan pemukiman penduduk. Padahal, menurut Rahmat, aktivitas pemukiman ini sangat rawan menimbulkan kebakaran. "Ada pemukiman, berarti ada dapur dan kompor yang menyala. Jika terjadi kebakaran di rumah warga, akan sangat cepat menjalar ke pasar," jelasnya. Salah satu pasar yang sangat dekat dengan pemukiman penduduk adalah Pasar Pucang Anom.

PD Pasar dalam waktu dekat berencana melakukan penataan pasar, termasuk melengkapi fasilitas pemadaman kebakaran. "Kita lakukan bertahap, termasuk mengadakan pelatihan pemadaman api kepada para pedagang pasar," terangnya.

Soal rawannya terjadi kebakaran di pasar-pasar tradisional, dibenarkan Iskandar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya. Dia menyatakan, tidak ada satu pun pasar tradisional di kota ini yang memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran. "Pasar Atom yang semi modern pun juga rawan kebakaran," ujarnya.

Dia menambahkan, kultur masyarakat Surabaya juga tidak terlatih dan peduli dengan bahaya kebakaran. Sehingga, peran kontrol dari warga sama sekali tidak ada.

Iskandar lantas menceritakan pengalaman ketika anak buahnya Sabtu lalu berjibaku memadamkan kobaran api di Pasar Pabean Cantikan. Saat itu, menurut Iskandar, petugas PMK tidak diberi kelonggaran untuk memasukkan selang ke lokasi kebakaran. "Para pedagang berusaha mengeluarkan barang dagangnya, sehingga kami tidak dapat masuk. Begitu selang bisa masuk, malah direbut untuk memadamkan stannya sendiri-sendiri" ujarnya.(nik)

Pasar Tradisional Yang Rawan Kebakaran

1. Surabaya Timur : 19 pasar, 7.986 stan
2. Surabaya Selatan : 30 pasar, 14.605 stan
3. Surabaya Utara : 24 pasar, 7.226 stan
4. Surabaya Barat : 8 pasar

Total: 81 Pasar

Mengapa Rawan Terbakar?
-Tidak ada sumur tandon
-Ada sumur tandon, tapi jumlahnya tak memadai
-Ada sumur tandon, tapi dijadikan bak sampah
-Ada sumur tandon, tapi ditutup untuk kios
-Tidak ada hidran
-Tidak ada fire station
-Tidak ada water sprinkle
-Tidak ada fire detector

Sumber: PD Pasar Surya
Jumat, 01 Okt 2004
PKL Irba Dipindah ke Keputran Utara
SURABAYA - Maraknya kritikan warga terhadap melubernya pedagang Keputran ke sepanjang stren kali Jl Irian Barat (Irba), mulai mendapat respon positif dari pemkot. Kemarin, beberapa pejabat pemkot menggelar rapat khusus untuk membahas masalah ini. Hasilnya, disepakati untuk merelokasi PKL Irba ke dalam Pasar Keputran Utara.

Rencana ini diungkapkan Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Kadispol PP) Kadri Kusuma kepada Jawa Pos, kemarin. "Setelah melalui berbagai pertimbangan, kami sepakat akan merelokasi PKL Irba ke dalam Pasar Keputran Utara," katanya. Keputusan itu dihasilkan dalam sebuah rapat yang melibatkan pihak-pihak terkait. Menurut Kadri, rapat bersama yang dipimpin Camat Gubeng Soenarjono itu dihadiri pejabat dari Dispol PP, Bakesbang Linmas, Dinas Pengairan, Jasa Tirta, dan PD Pasar.

Dalam pertemuan itu, papar Kadri, ada beberapa poin penting yang berhasul dirumuskan. "Yang paling penting ya soal relokasi PKL Irba itu," katanya.

Sebagai langkah awal relokasi, kata Kadri, para PKL Irba akan didata secara intensif. Nantinya, mereka akan ditempatkan di stan-stan kosong yang ada di dalam Pasar Keputran Utara. "Di dalam pasar itu kan masih banyak stan kosong. Jadi, dari pada nganggur, kan lebih baik stan itu diisi PKL Irba," katanya.

Berdasarkan data PD Pasar, Pasar Keputran Utara memiliki 1.632 stan. Dari jumlah itu, sebanyak 246 stan ternyata telah ditinggalkan pedagang.

Berdasarkan pantauan Jawa Pos, kondisi Pasar Keputran Utara memang terlihat menyedihkan. Selain becek, bangunan pasar ini juga terlihat seperti mau roboh. Pedagang lebih suka menggelar dagangannya di jalanan ketimbang di dalam pasar. Bisa jadi, karena keberadaan luberan pedagang Keputran membuat dagangan mereka sepi pembeli.

Kadri mengakui kondisi ini. Karena itu, katanya, relokasi ini hanya bersifat sementara sampai pemkot sanggup membangun Pasar Induk sendiri. "Menurut pengarahan wali kota, nantinya seluruh pedagang Keputran akan direlokasi ke Pasar Induk itu," katanya. Sayang, Kadri mengaku tidak tahu secara konkret mengenai rencana pembangunan Pasar Induk tersebut. "Soal itu, yang tahu ya PD Pasar," katanya.

Rencana relokasi ini sudah mulai disosialisasikan kepada para PKL Irba. Meski demikian, besar kemungkinan rencana itu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan.

Sekadar diketahui, konsep relokasi ini sebenarnya bukan barang baru. Sejak beberapa tahun lalu, PD Pasar sudah mencnanangkan konsep ini. Namun, rencana ini selalu gagal karena tidak mendapat respon dari kalangan pedagang. Pertanyaannya, apakah relokasi PKL Irba ke Pasar Keputran Utara bakal gagal seperti yang sudah-sudah? "Kita punya konsep penataan. Kalau rencana ini ditolak, ya terpaksa kita akan melakukan penertiban. Itu sesuai dengan amanat perda PKL," tandas Kadri yang mantan komandan Kodim ini. (oni)
Kamis, 02 Sept 2004
Keputran Diobrak, Meluber di Jl Irba
SURABAYA - Penertiban pedagang Keputran yang dilakukan aparat Dispol PP April lalu, ternyata menyisakan sejumlah masalah. Sebab, sebagian pedagang yang diobrak, ternyata pindah dan menghuni bantaran kali di sepanjang Jl Irian Barat (Irba). Akibatnya, kawasan yang juga dikenal sebagai tempat mangkalnya para waria itu pun kini menjadi kumuh dan semrawut. Puncaknya, warga yang tinggal di sepanjang Jl Irba ramai-ramai mengajukan protes keras kepada pemkot.

"Lingkungan kami sekarang jadi kumuh gara-gara pemkot membiarkan pedagang berjualan di sini," ujar Sahbudin, salah satu warga di Jl Irba. Menurut dia, hampir seluruh warga Jl Irba dibuat resah oleh para pedagang tersebut. "Dulu, sepulang dari kantor, kami bisa beristirahat dengan tenang di rumah. Sekarang, ketenangan kita terganggu gara-gara banyak pedagang," katanya.

Memang, lanjut Sahbudin, setiap pagi para pedagang itu membersihkan sampah yang berceceran. "Tapi, bau sayuran busuk nggak bisa hilang," katanya.

Penjelasan ini ditegaskan lagi oleh Firdaus Pakpahan, Ketua RW 4 Jl Irba. "Memang Mas, komplek hunian kami yang dulu tenang, kini sudah berubah layaknya pasar," katanya. Dia mengaku sudah mengirim surat keberatan secara resmi kepada pemkot dan Polwiltabes sebanyak empat kali. Surat protes pertama, katanya, telah dikirim sejal 21 Juli lalu. Namun, hingga kini belum ada respon positif dari pemkot. "Kami juga berkali-kali mengirim surat yang sama kepada Dispol PP dan dewan. Tapi, tetap saja tak digubris," keluh Firdaus yang juga karyawan di salah satu bank swasta ini.

Keluhan warga Jl Irba memang tidak mengada-ada. Berdasarkan pantauan Jawa Pos, kondisi di sepanjang Jl Irba memang memprihatinkan. Sejak sekitar pukul 15.00, puluhan pedagang mulai menggelar barang-barang dagangannya. Mereka menempati lahan kosong di sepanjang stren kali. Pemandangan stren yang dulu hijau, kini telah lenyap. Yang tampak kini hanyalah hamparan bedak-bedak milik para pedagang.

Para pedagang itu berasal dari luberan Pasar Keputran. Mereka pindah setelah Dispol PP mengobrak kawasan di sekitar Pasar Keputran sekitar April lalu.

Firdaus mengancam tidak akan membayar pajak, jika protes mereka tidak digubris pemkot. "Warga sini secara rutin membayar pajak kepada pemkot. Tapi, mengapa pemkot tidak mau menanggapi keluhan kami?," katanya.

Sementara itu, Kadispol PP Kadri Kusuma ternyata mengaku belum menerima surat protes dari warga Jl Irba tersebut. "Sampai sekarang kok saya belum pernah membaca ada surat seperti itu," katanya. Meski demikian, dia menyatakan bahwa pemkot tidak akan tinggal diam melihat kondisi ini. "Pasti nanti akan ada penertiban," katanya. Kapan? Sayang, Kadri tidak bisa memberikan jawaban yang konkret. Dia justru melimpahkan masalah ini kepada kecamatan Gubeng dan Genteng. "Jl Irian Barat itu termasuk wilayah Kecamatan Genteng dan Gubeng. Jadi, merekalah yang harus aktif melakukan penertiban. Kewenangan penertiban itu kan ada pada mereka. Dalam hal ini, Dispol PP pusat hanya memberikan bantuan saja," tandas Kadri.(oni)
Kamis, 26 Agt 2004
SEMINAR SURAMADU



Panitia telah menerima 239 tulisan dari calon peserta Seminar Suramadu dan Mimpi Jawa Timur. Karena tempat yang terbatas, kami terpaksa melakukan seleksi terhadap tulisan yang masuk. Jumlah keseluruhan peserta 200 orang. Terdiri dari 100 peserta undangan dan 100 peserta hasil seleksi tulisan. Mereka berhak mengikuti seminar yang digelar di Graha Pena Jawa Pos lantai 5, Sabtu, 28 Agustus 2004 pukul 08.30.

Berikut nama-nama peserta yang lolos seleksi:

1. Syaifullah Santoso, PT Surya Gemilang Jl Veteran 44 Lamongan
2. Hariyanto, mahasiswa Teknik Sipil Unitomo
3. Tony Herdianto, Griyashanta K/348, Mojoklangru
4. Rudy Prihananto, Wisma Permai Barat VII/23
5. Heri Sinurat, Pimpro Jembatan MERR II C
6. Suharto, Jl Sukarno Hatta 60, Bojonegoro
7. Achfas Zacoeb, Jl MT Haryono 7A/290 A, Malang
8. Sutoyo, Jl Panglima Sudirman 187a, Nganjuk
9. Ahmad Syafiudin, Dinoyo Sekolahan 1/23 B
10. Joko Budiatmoko, Mipa ITS
11. Hary Wahyudi, Forum Ambternar Pemprov Jatim
12. Wahyu Ilham Pradana, Perum Bukit Bambe Blok AK/1, Gresik
13. Suharsono Bambang, Panjunan 11/169
14. M Iksan, Kalimook, Kalianget, Sumenep
15. Nudita Rusdiani, Jl Raya Gamekan 68, Sooko, Mojokerto
16. Dinie Pravita M.D., Fak Teknik Kelautan, Univ Hang Tuah
17. Zulkarnain. Mahasiswa Ubhara, Jl A Yani 114
18. Gandoeng Sutiyono, Telang Indah III/2, Bangkalan
19. Dita Amalia, Jln ARH 38, Keputih
20. Ach Junaidi, Financial Analys
21. Arih Hariyadi, Jl Keputih II C
22. Moh Ramzi, Mahasiswa IAIN.
23. Munif Chatib, Jl Dr Wahidin 132, Sidoarjo
24. Yulius Henry LKC, Jl Rungkut Barata XI
25. Abdul Hakim, Ketintang Barat V/92
26. ABD Halim Eka Ur, Gubeng Kertajaya XIC/25
27. Djuwadi, Sanggar Seni Bekisar, Jl Karang Asem 20
28. Achmad Zaini, MA, Forum Intelektual 45 Jatim
29. Ir Suharsono Bambang, Proyek P2AT, Jl Gayung Kebonsari 26
30. Syaiful Rahman, Jagir Wonokromo Wetan IV/12
31. Bella Ghulam Rosul, Desa Siyar, Rembang, Pasuruan
32. Endung Sutrisno, Jl Pucang Taman 1
33. Arwi Yudhi Kosworo, Staf Pokja Perencanaan FTSP, ITS
34. Dany Pramono, Konsultan Bappeprov Jatim
35. Ir SY Basuki AR, Konsultan BCEM Surabaya
36. H Riadi Asmed, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Jatim
37. Tri Budhi Sastrio, Fak Sastra, Unitomo
38. Pratansi Harmi Tjahjanti, Fak Tehnik Unmuh, Sidoarjo
39. Amari Noor, Anggota GPEI Jatim
40. Royas Amri Bestian, pengurus ALAPOLA Madura
41. Putu Gde Ariastita, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS
42. Subagio Effendi, Staf Depkeu RI , Jl Kedung Pengkol I/34 C
43. Aslakhul Umam, Konsultan Riset PT BCI Asia
44. Jamaludin, Direktur CV Daya Mitra Kausar
45. Harun Al Rasyid, ketua Presidium FK LSM-Se Madura
46. Sri Rahayu, LSM Madani Wonorungkut Utara III/15
47. Herdi Herisandi, Jl Mutiara 407B, Sumenep
48. Arwi Yudhi Kosworo, Pokja Perencanaan ITS
49. Indra N Fauzi, Jl Ngagel Timur IV/1 A
50. Syamsul Arief, Jl. Watu Gilang I/5, Malang
51. Ajeng Eka, Jl Lempung Baru 3, Surabaya
52. Purwo Nugroho, Jl. Rungkut Barata XVI/8
53. Nursakti Niko Rosandy, Jl Gebang Lor 30
54. Fajar Salendra, Mulyosari BPD 17, Mulyorejo
55. Santi Diana, Babatan Mukti N-85, Wiyung
56. Miftahul Ulum, Jl Kapas Baru I/91
57. Tomo Gunawan, Jl Karang Menjangan III/29
58. Tomo Andreias, Jl Karang Menjangan III
59. Yulius Dhajo, Jl Surabaya 2 A, Malang
60. Edy Waluyo, BMG Maritim
61. Junaidi Heriyanto, Jl Kertosentono, 59, Malang,
62. Achmad Rifa’i. Semampir Indah 8,
63. Rusriana Endah Tri, Gubeng Jaya Langgar 29
64. Norman Faizal, Tenggilis Mejoyo Selatan I/9
65. Jane Francesca Dunda, Jl Kayun 10A
66. Titin Anna Rosita, Jl Klampis Ngasem III/67
67. Ika Maria Siskaningtyas, Jl Teuku Umar III/41 C
68. Muhammad Juwaini, Ketua Yayasan Ar- Rahman, Sampang
69. Muhammad Tabrani, Jl Karang Rejo Sawah IV/17
70. Roy Sugianto, Denpasar
71. Arie Ratna Agustin, Keputran Pasar Kecil I/57
72. Prantasi Harmi Tjahjanti, Jl Raya Gelam, Candi, Sidoarjo
73. Misbahib Barana, PT Cipta Alam Anda
74. Abdul Salam, Jl Jenggala V, Gedangan, Sidoarjo
75. Ramon Kaban, Jl Gayungan IV/17
76. Suryana, Sekawan Elok V A/6
77. Andy Rahman, Jl Blimbing IV/2
78. Isna Hasnawati, Ketintang IV/3
79. Dayat Indri Yuliastuti, ITS
80. Anggoro Cipto Ismoyo
81. Ferdian Adi Mulyo, Bratang Binangun IV/28
82. Sumaidi, Jl Tengket Bangkalan
83. Indra Adam Ardiansyah, Wonorejo II
84. Dwina Hani Purwanti, Menur I/53
85. Luluk Dawiyah, Ponggok, Blitar
86. Dian Ekawati, Jl Jokotole 183, Pamekasan
87. Moedjiono, Jl Kedungmangu Selatan 17
88. Rosidin, Wonorejo 5
89. Matsirat, Jl Jambu Raya 71, Bangkalan
90. Soleh Yudhi Hartono, Klampis Ngasem, Sukolilo
91. Muntalib, Jl Tanah Merah Utara VII/79
92. Indriarti, Jl Menganti, Laban, Wetan 968, Gresik
93. Enik Widyastuti, Rungkut Mejoyo Selatan II/10
94. Dwi Hary Soeryadi, Manyar Kartika V/3
95. Eko Sudaryanto, Keputih Makam D-10, Sukolilo
96. Riyanto, PT SCP Surabaya
97. Diyah Septiarni, Jemur Wonosari
98. Durrotul Ainiyah, Jl Wonocolo Utara V/18
99. Yuda Sudarwanto, Jl Ketintang Baru XII
100. Anjar Qomarullah Mahar Jl Raya Cerme Lor 64
Kamis, 19 Agt 2004
Metropolis Watch

Pemkot Tak Perduli Tuntutan Warga
Sebagai mana biasa, setiap 17 Agustus seluruh Bangsa Indonesia merayakan peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan RI, dengan cara berbenah diri mengibarkan Bendera Merah Putih, membersihkan dan menghias lingkungan masing-masing. Mulai dari tingkat RT/RW sampai tingkat nasional, disertai dengan berbagai macam acara dan atraksi.
Akan tetapi, di lingkungan kami, RW 1 Jalan Irian Barat, pada perayaan Agustusan 2004 ini, dalam keadaan amat prihatin. Karena sudah empat bulan ini kami warga RW 4 Jalan Irian Barat merasa sangat terganggu dengan adanya para pedagang sayur luberan Pasar Keputran yang telah membuat lingkungan tempat tinggal kami menjadi pasar sayur liar, hiruk pikuk, semrawut, kotor, dan menebarkan bau busuk. Bukan itu saja. Sepanjang jalan juga menjadi tempat bongkar muat truk-truk besar. Rasanya nyaris tidak layak lagi sebagai sebuah tempat hunian.
Kejadian itu diakibatkan oleh cara penertiban Pasar Keputran yang dikerjakan Pemkot bersama aparat kepolisian yang hanya seperti memindahkan kesemrawutan dari Pasar Keputran ke pemukiman kami. Sudah berkali-kali RW kami mengirimkan surat keluhan dan protes kepada semua instansi terkait di Pemkot, tapi belum ada tangapan sama sekali.
Tampaknya, para penyelenggara pemrintahan Kota Meropolis Surabaya ini sudah kebal dan tidak peduli lagi akan tuntutan warga kotanya yang mendambakan ketertiban. Sehingga, dengan sengaja membiarkan saja keadaan semrawut seperti itu.
Mungkin kalau saudara Bambang DH, bertempat tinggal di Jalan Irian Barat dan merasakan sendiri suasana yang seperti ini, barulah dia mau bertindak untuk menertibkan. Sekarang Warga RW 4 Jalan Irian Barat yang sudah menjadi lingkungan kumuh ini tidak dapat turut menghias dan merayakan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Mereka hanya bisa dengan bergumam meluncurkan kata-kata "Dirgahayu RI, Merdeka".
H. SYAHBUDDIN BURHAN, Jl Irian Barat No 3, Surabaya
Selasa, 03 Agt 2004
Pemkot Surabaya Giat Memodern-kan Pasar-Pasar Tradisional



Gebrakan Baru Direksi "Swasta"
Setahun terakhir, jajaran direksi PD Pasar Surya begitu giat menggandeng investor untuk membangun pasar-pasarnya. Hingga kini, sudah tiga pasar yang sedang dan akan dibangun. Yaitu Pasar Wonokromo, Pasar Bratang, dan Pasar Tambah Rejo.
------------------------------------------------------------------------
Dua tahun lalu, Pasar Wonokromo masih menjadi pasar yang paling kumuh di Surabaya. Dua tahun lalu, Pasar Wonokromo juga masih menjadi tempat mangkalnya para PSK dan PKL. Namun, pada 15 April 2003, pasar yang pernah ludes dilalap api itu berhasil dirobohkan untuk kemudian dibangun menjadi bangunan modern bernama Darmo Trade Center (DTC).

Hari bersejarah itu seakan menjadi "lompatan" besar bagi jajaran direksi PD Pasar. Betapa tidak. Pembongkaran Pasar Wonokromo telah memantik semangat PD Pasar untuk merevitalisasi pasar-pasarnya yang lain. "Seandainya pembongkaran Pasar Wonokromo gagal. Saya haqqul yakin, pembangunan pasar-pasar lainnya akan terbengkalai," ujar Direktur Utama PD Pasar, Nartiyan Adhana.

Memang, sejak tiga kursi direksi PD Pasar dipercayakan kepada Nartiyan cs yang berasal dari kalangan swasta, berbagai gebrakan terus dilakukan. Para direksi memiliki target untuk merombak wajah pasar yang kumuh menjadi lebih maju dan bersih. Dan, pembangunan DTC menjadi salah satu bukti awalnya.

Pasar yang pembangunannya dipercayakan kepada PT Arwinto Intan Wijaya ini bakal disulap menjadi bangunan baru berlantai enam. Dua lantai bawah diperuntukan pedagang asli Pasar Wonokromo yang kini menghuni TPS (tempat penampungan sementara) di Ketintang. Sedangkan empat lantai di atasnya (lantai tiga sampai enam) dijual kepada pihak luar. Hingga kini proses pembangunan sudah berjalan sekitar 85 persen. Direncanakan, proyek senilai Rp 230 miliar lebih ini bakal rampung Oktober tahun ini.

Selain Pasar Wonokromo, PD Pasar kini sedang merombak total wajah Pasar Bratang. Dari seluruh pasar yang akan dibangun, boleh jadi Pasar Bratang menjadi satu-satunya pasar yang proses pembangunannya berjalan paling mulus. Setidaknya, jika dilihat dari proses sosialisasi, pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), sampai proses pemindahan pedagang ke TPS yang berjalan tanpa kendala.

Pasar Bratang dibangun investor lokal berbendera PT Kencana Bangun Sarana (KBS). Rencananya, pasar yang kini tampak kumuh itu akan dibangun menjadi dua lantai. Lantai pertama dipergunakan khusus menampung pedagang lama, sedangkan lantai dua khusus pedagang baru. Lantai dua ini nantinya akan ditempati 100 pedagang yang terdiri dari penjual emas, garmen, elektronik, aksesori, dan food court.

Berdasarkan catatan PD Pasar, pedagang asli Pasar Bratang sejumlah 191 orang dengan jumlah total stan sebanyak 321 unit. Mereka ini terdiri dari pedagang sembako dan kebutuhan pokok lainnya.

Sebelum pembangunan dimulai, PD Pasar telah memboyong seluruh pedagang ke dalam TPS yang berada sekitar 100 meter dari Pasar Bratang. Proyek senilai Rp 5 miliar ini direncanakan rampung sebelum Desember tahun ini.

Selain itu, pasar yang dalam waktu dekat bakal dirombak adalah Pasar Tambah Rejo. PD Pasar telah mengikat kontrak kerjasama dengan investor berbendera PT Gitanusa Sarana Niaga (GSN). Sesuai konsep semula, Pasar Tambah Rejo bakal disulap menjadi bangunan modern berlantai enam. Tak tanggung-tanggung, nilai investasinya sebesar Rp 400 miliar, atau hampir dua kali lipat dari biaya pembangunan DTC.

Rencananya, lantai satu dan setengah lantai dua akan ditempati pedagang tradisional. Sedangkan setengah lantai dua hingga lantai enam akan dibagi menjadi tiga blok. Blok pertama dipergunakan untuk mall, blok kedua untuk trade center, dan blok ketiga untuk lahan parkir. Lahan parkir dibangun melingkar dan dirancang mampu menampung sekitar 1.460 mobil dan 600 sepeda motor.

Yang menarik, Pasar Tambah Rejo yang nantinya akan bernama Kapas Krampung Trade Center ini juga bakal menampung sekitar 500 pedagang kaki lima (PKL).

Namun, tidak semua pembangunan pasar berhasil direalisasikan. Ada juga yang hingga kini tetap terkatung-katung. Salah satunya terjadi pada Pasar Tunjungan. Rencana pembangunan pasar di Jl Embong Malang ini mendapat perlawanan dari sebagian penghuni stan. Penyegelan dan pencabutan stan yang dilakukan PD Pasar beberapa waktu lalu berbuah gugatan hukum. Hingga kini, belum jelas rencana pembangunan pasar tersebut.

Namun, sebelumnya, PD Pasar telah memiliki desain dan konsep pengembangan Pasar Tunjungan. Data yang didapat Jawa Pos, Pasar Tunjungan nantinya akan dibangun menjadi dua gedung yang berdempetan. Satu gedung berlantai sembilan menghadap arah Jl Embong Malang, dan satu gedung berlantai lima yang menghadap arah Jl Tunjungan. Nilai investasi kasar untuk pembangunan ke dua gedung beserta segala fasilitasnya diperkirakan mencapai Rp 200 miliar.

Gedung berlantai sembilan dan menghadap arah Jl Embong Malang, rencananya, dibagi menjadi dua peruntukan. Lantai 1 sampai 5 digunakan sebagai pusat perdagangan (trade center), sedang lantai 6 sampai 9 digunakan sebagai pusat perkantoran. Sedangkan gedung yang berlantai lima dan menghadap arah Jl Tunjungan, akan dimanfaatkan murni untuk pusat perdagangan modern.

Pasar Tunjungan yang kini terkesan mati ternyata telah dibangun sejak 1979. Pasar ini menggunakan konstruksi sistem beton bertulang. Dalam konsep awal, pasar yang berdiri di lahan seluas 3.977 meter persegi ini sebenarnya diperuntukkan sebagai pusat perdagangan konfeksi (garmen), sepatu, tas, pusat jajan, restoran, serta perkantoran. Fakta sekarang, pasar yang luas bangunannya mencapai 7.095 meter persegi ini bisa dibilang "mati". Dari 265 stan yang ada, hanya sekitar 50 stan yang aktif. Stan-stan yang aktif itu digunakan sebagai perkantoran.

Lebih dari itu, jumlah pasar di Surbaya yang dikelola PD Pasar adalah 81 buah. Semua, kondisinya kumuh dan memprihatinkan. Seperti Pasar Keputran, Pasar Blauran, Pasar Menur, dan pasar-pasar yang lain. Artinya, bila tiga pasar yang disebut di atas, nantinya sukses dibangun, maka pekerjaan rumah PD Pasar masih belum selesai. Masih ada 79 pasar lagi yang juga butuh sentuhan tangan dingin direksi profesional. Kita tunggu saja gebrakan selanjutnya. (firzan syahroni)

Pasar-Pasar yang Sudah Dibangun

Pasar Wonokromo
Nama baru : Darmo Trade Center
Investor : PT Arwinto Intan Wijaya
Biaya Pembangunan : Sekitar Rp 230 miliar
Dibangun enam lantai, lantai satu dan dua khusus pedagang tradisional, lantai atas untuk pembeli luar. Dijadwalkan selesai Oktober

Pasar Tambahrejo
Nama Baru : Kapas Krampung Comerciall Center
Investor : PT Sarana Gitanusa
Biaya pembangunan : Sekitar Rp 400 miliar
Dibangun enam lantai, lantai satu dan setengah lantai dua khusus pedagang tradisional. Stan dilengkapi gudang. Dijadwalkan selesai 30 bulan lagi.

Pasar Bratang
Nama Baru : Pasar Bratang Baru
Investor : PT Kencana Bangun Sarana
Biaya Pembangunan : Sekitar Rp 5 miliar
Direncanakan tiga lantai. Tahap awal dibangun dua lantai, lantai satu untuk pedagang tradisional. Dijadwalkan rampung sebelum akhir tahun ini
Jumat, 30 Juli 2004
Metropolis Watch
Keputran Meluber ke Irian Barat
Menanggapi berita Jawa Pos, Rabu 21 Juli 2004 dengan judul "Setelah Tiga Bulan Ditertibkan", yang berisi mengenai tidak melubernya lagi pedagang Pasar Keputran ke tengah jalan, kami sebagai warga kota Surabaya sangat mendukung. Tetapi yang kami lihat di sekitar tempat tinggal kami di belakang pasar tersebut, yaitu Jalan Irian Barat, kondisinya bertolak belakang. Sekarang banyak pedagang Pasar Keputran meluber ke sekitar tempat tinggal kami, sehingga bantaran sungai Kalimas yang seharusnya untuk penghijauan berubah menjadi pasar dan kotor. Kondisi ini sudah terjadi selama 3 bulan dan meresahkan warga Jl Irian Barat.

Yang kami sesalkan, aparat Dispol PP atau Pemkot Kota Surabaya yang seharusnya bertanggungjawab masalah tersebut, tapi tidak ada tindakan. RW kami sudah mengirim surat beberapa kali, tapi belum ada tanggapan atau tindakan dari aparat terkait. Menurut informasi, ada rencana dari Pemkot untuk memindahkannya, tapi hanya omong kosong.

RICKA SITI SUNDARI, Jl Irian Barat 19 D, Surabaya
Rabu, 21 Juli 2004
Setelah Tiga Bulan Ditertibkan

SURABAYA - Sudah tiga bulan ini, Pasar Keputran ditertibkan. Pasar tradisional yang terkenal ruwet dan semrawut itu pun kini memiliki "wajah" yang lebih baik, setelah para pedagangnya tak lagi meluber hingga ke tengah jalan.

Hal ini, tak lepas dari peranan petugas Satlantas Polwiltabes Surabaya. Aparat pimpinan AKBP Royke Lumowa itu secara intens menjaga 24 jam di seluruh sudut pasar. Tujuannya, tentu saja agar pedagang tidak meluber ke jalan.

"Kami tidak ingin Pasar Keputran seperti dulu. Pedagang meluber di jalanan dan pemandangan kota jadi terganggu," kata Royke. "Sebab, kalau pedagang itu meluber lagi, maka usaha kami yang secara susah payah melakukan penertiban akan sia-sia," imbuhnya.

Tentu saja, keberhasilan polisi juga tidak bisa dilepaskan dari kerja keras aparat Dispol PP. Setiap hari, aparat pimpinan Kadri Kusuma ini berpatroli menyisir kawasan Keputran untuk mengobrak PKL yang nakal. "Menertibkan PKL memang bagian dari tugas kami setiap hari," ujar Kadri Kusuma. Dia menyatakan, pengamanan Keputran akan terus dilakukan sampai rencana relokasi ke pasar induk bisa direalisasikan.(fid/oni)
Senin, 28 Juni 2004
Metropolis Watch
siapa Mau Membantu?

Departemen Sosial Kemanusiaan UKMKI Unair tengah membantu seorang anak bernama Yulis untuk sembuh dari penyakitnya, yaitu infeksi panggul kanan. Yulis sedang dirawat di RSU dr Soetomo dan harus menjalani operasi. Orang tua Yulis bermata pencaharian sebagai pemulung di Keputran Pasar. Oleh karena itu kami mohon bantuan para pembaca berkenaan dengan biaya pengobatan Yulis yang diperkirakan kurang lebih Rp 6 juta. Bantuan dimohon disalurkan ke UKMKI Unair (Sekretariat Masjid Nuruzzaman, Unair telp 031-5024600 atau melalui rekening di Bank Muamalat no. 701.04394.25 atas nama Dihin Supriyandini.
DIHIN SUPRIYANDINI, UKMKI Unair
Senin, 31 Mei 2004
Suroboyo Ulang Taun Rek!
Sayange Tata Kuthane Pancet Semrawut
Numpak bemo muter liwat kranggan
Gak usah wedi lek nang dalan akeh preman
Ojo lali Suroboyo duwe hajatan
Umur 711 kudune tambah aman

Nggandol komuter mudun stasiun semut
Sing numpak kebek metune kalang kabut
Pancen bener Suroboyo tambah semrawut
PKL ambek montor sakjane kudu manut

Kembang Jepun, bengi nggone akeh panganan
Muter-muter sak jam, arep nggolek parkiran
Ojok sampek mbuak sampah sembarangan
Banyu mampet, Suroboyo dadi gampang kebanjiran.

(Cak Det)

Teet..teeet!!! Gak kroso yo, umure kuto Suroboyo wis 711. Tapi tambah umur, kudune Suroboyo tambah apik ambek resik. Gak koyok saiki. Jarene 78,6 persen teko 486 respondene DetEksi, kuto Suroboyo tambah semrawut. Opa maneh, perkoro dalane sing gampang macet.

"Goro-goro iku, lek isuk, aku gelek telat mlebu sekolah. Opo maneh lek dino Senen. Dalan Darmo karo A. Yani koyok pasar sore," jarene ning Widya, arek Stikom.

Soale wis urip nang Suroboyo ket cilik, Widya ngeroso kuto iki tambah suwe, gak tambah gede, tapi melu cilik pisan. "Masio dalane wis diambakno, tapi lek montore tambah akeh lak yo podo ae. Sakjane, Pemkot kudu mikir, piro akehe kendaraan sing ono ndok Suroboyo, karo kapasitase dalan. Ojo main gasak ae," jarene.

Gak iku tok, Widya yo ngroso tingkahe sing numpak bronpit iku ugal-ugalan. "Tontoken ae dhewe. Wis dikeki lajur kiri, sing numpak bronpit pancet ae nyrobot jalure montor. Sing nduwe montor, yo ngono pisan. Opo maneh sopir bis, wis ta lah, blas tambah gak kenek diatur," imbuhe.

Liyo ambek pendapate ning Amalia. "Sing nggarai semrawut iku PKL. Gak kenek diatur blas. Mari digrebek, e.. masang tendo maneh. Opo gak ngelu ngatur koyok ngono iku?" kondone arek SMAN 16 iki.

Pikire Amalia, wis wayahe wong Suroboyo podo ngerti, lek PKL kudu ditoto sing apik ben gak nyumpek-nyumpeki. "Sing paling gregetno iku, PKL sing ndok dalan Urip Sumoharjo. Cedheke pasar Keputran. Wis ngerti Pemkot ngelarang gak oleh kutah nang dalan, kok yo batese diterak pisan. Gak salah, lek Pemkot dadi mencak-mencak," jelase Amalia.

Tapi Amalia gregetan pisan, nontok mentale wong Pemkot sing "geleman". "Kadang petugase Pemkot iku yo melu gendeng pisan. Titik-titik, setoran. Mangkane, PKL gak gelem pindah-pindah," jarene.

Lek omonge Wawan, sing paling semrawut ndok kuto Suroboyo iki, saluran banyune. "Lha buktine, Surabaya dadi langganane banjir. Deloken ae, lek wayahe udan. Dalan Embong Malang karo Mayjen Sungkono gak koyo segoro, iku dudu Suroboyo jenenge," kondone arek SMA Trimurti iki.

Pikire arek sing doyan bal-balan iki, saluran banyu nang Suroboyo, wis gak apik ambek temoto. "Pipane akeh sing bocor. Trus, gote keciliken, maleh wis akeh sing podo mampet. Opo maneh nontok saluran banyu nang komplek perumahan. Wah, lek gak wis disemen mesti dibeton. Ngono yo, Pemkot pancet meneng ae. Opo ngenteni Suroboyo dadi segoro?" jlentrehe.

Anehe, Ning Stefani nang SMA Petra 1, gak ngroso blas lek Suroboyo tambah semrawut. Jarene, malah tambah apik. Heee? "Sak pancen to. Lha buktine, kabeh podo dibangun. Pasar Wonokromo sing mbien kemproh karo sarange preman, saiki arep diapiki, dibangun dadi mal," pungkase. (bag)

Bagaimana pendapatmu tentang penataan kota Surabaya?
Kacau : 78,6 %
Bagus : 21,4 %
Opo sing semrawut? (3 paling akeh)
Macete tambah parah 30,9%
Perkoro PKL gak mari-mari 29,1%
Banjir 17,3%
Sabtu, 29 Mei 2004
Ritel Asing Tak Matikan Pasar Lokal
Foto ritel dan dahlan 14
SURABAYA - Upaya membatasi penetrasi gerai ritel asing hingga ke daerah dinilai mantan Menko Kesra Jusuf Kalla sebagai langkah yang salah. Menurut dia, peritel asing itu datang tidak membawa barang dari luar negeri, melainkan hanya sistem dan manajemen. Sehingga, tidak akan mematikan pasar lokal. Kehadirannya justru mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi karena barang yang dijual didatangkan dari wilayah yang ditempatinya.

"Pasar lokal justru tambah bergairah dengan kedatangan gerai ritel asing di wilayahnya. Namun, ritel asing memang memiliki tanggung jawab melindungi keberadaan ritel lokal," kata Jusuf Kalla di depan ratusan pengusaha Surabaya di Hotel Shangri-La, kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Kadin Indonesia Komite China (KIKC) Dahlan Iskan dan Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya Lim On Yen.

Hal yang sama disampaikan pakar statistik ITS Kresnayana Yahya. Kata dia, peritel asing tersebut berinvestasi dengan risiko sendiri, sehingga tidak tepat bila pemerintah mengeluarkan regulasi yang menghambat penetrasinya ke daerah. "Kalau pemerintah saja tidak memiliki blue print sistem ekonomi, kenapa usaha yang legal dan berbasis knowledge itu hendak dibatasi," katanya.

Dia menjelaskan, kehadiran peritel asing tersebut menuntut pertanggungjawaban pemerintah untuk menghidupkan potensi pasar lokal yang selama ini terabaikan. "Omzet Carrefour paling hanya Rp 200 juta-Rp 300 juta per hari. Sementara total perputaran modal di Pasar Sayur Keputran mencapai Rp 20 miliar-Rp 30 miliar per malam. Tapi mengapa Keputran kumuh, sementara Carrefour ber-AC dan tempat parkirnya luas?" tukasnya.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Handaka Santosa menyatakan, makin maraknya bisnis ritel di tanah air telah menarik minat supplier asing. Misalnya saja pelaku bisnis ritel Singapura yang siap masuk ke pasar Indonesia. "Supplier Singapura sudah menyatakan komitmennya masuk pasar Indonesia," kata Handaka kepada koran ini kemarin. Ditambahkannya, masuknya supplier asing ke Indonesia menjadi tantangan bagi supplier lokal untuk memberikan produknya yang berkualitas dengan harga lebih murah dari asing.

"Jika rupiah stabil, supplier asing mungkin bisa memberikan alternatif pilihan. Namun, jika kondisi rupiah melemah, itu belum menguntungkan," terang Direktur PT Panen Lestari Internusa (Sogo) tersebut. (noe/faq)
Jumat, 28 Mei 2004
Efektifitas Penerapan Kebijakan Pasar Keputran



Oleh : Dr. Afdol, S.H., M.S*
Penertiban Pasar Keputran yang dilakukan Pemkot Surabaya melalui Dispol PP ternyata telah menimbulkan masalah baru. Meski telah ditertibkan secara maksimal dan diberi tempat di stren kali dengan syarat mengurug terlebih dahulu, para pedagang (PKL) masih enggan beranjak dari tempat sementara yang disediakan, yaitu di Jalan Irian Barat.(Jawa Pos, 10 Mei 2004). Kondisi ini akhirnya menarik para pedagang yang belum mendapat tempat untuk menempati lokasi sementara tersebut. Dan hasilnya, ratusan pedagang menggelar daganganya tanpa merasa khawatir akan ada penertiban lagi.

Kita harus menyadari dalam obrakan beberapa waktu lalu yang digalakkan oleh Dispol PP, masih banyak pedagang yang mokong dan

enggan untuk ditertibkan. Meski akhirnya pihak kepolisian harus turun tangan juga dalam membantu melakukan penertiban, kemungkinan yang muncul hanyalah kepatuhan sementara. Para pedagang itu akan balik lagi jika kondisi memungkinkan. Dalam waktu yang tidak lama dapat diperkirakan akan tumbuh lagi pedagang-pedagang di sekitar Pasar Keputran. Sehingga kondisi Pasar Keputran kembali seperti semula. Sebagian pedagang yang tetap kukuh bertahan di kawasan pasar tradisional ini yakin bahwa para pembeli akan lebih memilih berbelanja ke tempat ’pasar induk bayangan’ ini daripada ke tempat relokasi pasar induk di dekat Sidoarjo atau Gresik.

Fenomena yang terjadi di atas telah menunjukkan tidak efektifnya kebijakan yang telah diputuskan bersama antara pedagang dengan Dispol PP. Para pedagang jelas akan memilih tetap berjualan di Jalan Irian Barat. Sebab, lokasi tersebut dirasa lebih dapat mempunyai daya tarik bagi pembeli daripada di stren kali. Selain itu, pengurugan stren kali itu pun harus dengan biaya sendiri para pedagang.

Ketidakefektifan ini bukan saja terjadi saat penertiban PKL di Pasar Keputran. Tetapi juga terhadap kebijakan Pemkot yang berupaya untuk merelokasi Pasar Keputran di daerah Sidoarjo atau Gresik. Dengan lokasi yang terlalu jauh ini, dapat menyebabkan harga barang semakin naik. Dan disisi lain, akan tetap bermunculan para pedagang liar di sekitar Pasar Keputran.

Perlu diingat bahwa lokasi Pasar Keputran saat ini sangatlah strategis baik bagi pedagang maupun pembeli. Lokasi yang berada di pusat Kota Surabaya ini, sangatlah mudah dijangkau oleh angkutan umum darimanapun. Mereka yang beli disanapun juga dari berbagai kalangan bawah hingga menengah ke atas.

Dalam kondisi ekonomi yang masih sulit, masyarakat sangat berharap akan ketersediaan kebutuhan bahan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih murah. Meskipun saat ini persaingan sangatlah ketat dengan banyak bermunculan supermaket maupun minimarket yang juga menyediakan kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, keberadaan Pasar Keputran pada satu sisi masih dianggap perlu oleh masyarakat Surabaya.

Dibalik ketidakefektifan
Upaya Pemkot Surabaya dalam mengatasi permasalahan Pasar Keputran sudah cukup baik dengan berbagai ide/gagasan yang ditawarkan. Tetapi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Surabaya seyogyanya tetap dilakukan evaluasi agar permasalahan baru yang muncul dapat segera diatasi. Sebab, bagaimanapun juga mengelola pasar yang semula pasar biasa dan akhirnya berkembang menjadi Pasar Induk sangatlah sulit. Kesemrawutan, ketidaktertiban bahkan sampai mengganggu pengguna jalan merupakan dampak dari penataan pasar yang kurang terantisipasi.

Adanya kesemerawutan di kawasan Pasar Keputran sebelum adanya obrakan, sebenarnya disebabkan oleh para pedagang yang menggelar dagangannya di Jalan Keputran sampai menjorok ke Jalan Sonokembang dan Jalan Panglima Sudirman. Merek merasa berhak berjualan disana dengan dalil bahwa mereka sudah membayar upeti kepada para Penguasa Pasar Informal.

Pungutan dana dari para pedagang di Pasar Keputran dapat terkumpul sebanyak 500 juta per bulan (Jawa Pos, 22 Maret 2004). Uang sebesar ini dapat menjadi dana taktis untuk melunakkan operasi penertiban kawasan Pasar Keputran.Yang menjadi pertanyaan apakah pungutan-pungutan itu sampai saat ini masih terus berjalan? Sebab kita bisa melihat berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemkot ternyata tidak efektif untuk dijalankan.Seperti munculnya pedagang-pedagang di Jalan Irian Barat dan tidak segera untuk ditangani.

Seolah-olah kita bisa melihat bahwa kebijakan yang berjalan di kawasan Pasar Keputran merupakan kebijakan yang dibuat sendiri oleh para pedagang dengan pengelola Informal dan mengabaikan kebijakan Pemkot.Sedangkan Pemkot sendiri seakan-akan membiarkan adanya kebijakan infomal tersebut. Mungkin memang sangat sulit bagi Pemkot untuk mengaplikasikan kebijakan di kawasan Pasar Keputran, karena para pedagang merasa kebijakan yang dibuat bersama dengan pengelola informal lebih menguntungkan dan terjamin dengan membayar upeti.

Dalam menegakkan hukum (kebijakan Pemkot terhadap kawasan Pasar Keputran) tidak hanya dibutuhkan aspek kepastian hukum dengan dikeluarkan regulasi. Tetapi aspek moralitas/mentalitas untuk benar-benar melaksanakan hukum tanpa ada iming-iming apapun sangatlah penting. Sebagus apapun kebijakan, jika tidak diikuti moralitas yang baik, maka kebijakan tersebut tidak dapat maksimal untuk dilaksanakan. Sebaliknya meskipun kebijakannya tidak terlalu baik, tetapi diikuti moralitas yang baik, kebijakan tersebut masih dapat diupayakan terlaksana dengan baik.

Sebagai pamong, yang mengemban tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemkot Surabaya diharapkan bisa tegas dan konsisten dalam menegakkan Hukum di Pasar Keputran. Ketegasan ini sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi kesemrawutan dan ketidaktertiban di kawasan Pasar Keputran. Di sisi lain, masyarakat sendiri masih merasa membutuhkan Pasar Keputran sebagai tempat berbelanja. Sehingga meskipun akan direlokasi, masyarakat akan tetap mencari pedagang di kawasan Pasar Keputran. Sebab keberadaan Pasar Keputran dirasa memberikan tempat berbelanja yang sangat tepat dan dapat dijangkau semua golongan sosial.

*Penulis adalah dosen Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya
Senin, 10 Mei 2004
Ganti Irian Barat Ruwet
Pedagang Keputran yang Pindah Tak Mau Kembali
SURABAYA - Penertiban Pasar Keputran tampaknya tak bisa lepas dari masalah. Setelah beberapa ruas jalan ditertibkan, muncul luberan pedagang ditempat lain. Dan, yang paling mencolok adalah di sepanjang Jalan Irian Barat.

Pemandangan di sebelah timur Pasar Keputran tersebut semakin memprihatinkan. Ratusan pedagang dengan leluasa membeber barang dagangannya di tempat itu. Parahnya, para pedagang yang tadinya berjualan di sepanjang Jl Sonokembang tersebut, seakan tak "tersentuh" oleh Dispol PP ataupun polisi.

Ketidakjelasan sikap aparat dalam menertibkan Jl Irian Barat itu mengundang tanda tanya di benak para pedagang di sekitar Pasar Keputran. Mereka merasa iri dengan kondisi tersebut. "Kalau kami, sedikit-sedikit ditertibkan. Sedangkan di Jl Irian Barat, kok di biarkan," kata Abdullah, pedagang depan Hotel Brantas. Oleh karena itu, dia merasa kecewa dengan Dispol PP

Menurut Abdul, munculnya pedagang di Jl Irian Barat tersebut berawal dari kesepakatan yang dibuat pedagang dan Dispol PP. "Saya bersama 30 pedagang lainnya diajak rapat Pak Kadri ( Kadri Kusuma, Kadispol PP, red) pada 25 april lalu," jelasnya.

Rapat itu dilakukan untuk membicarakan nasib ratusan padagang yang belum memperoleh tempat setelah diobrak. "Kata Pak Kadri, untuk menampung yang belum dapat tempat, pedagang disuruh mengurug stren Pasar Keputran. Sebelum pengurugan selesai, kami dipersilahkan menempati Jl Irian Barat," papar pedagang kentang ini. Mulai saat itulah, pedagang ber-swadaya untuk mengurug stren kali menjadi lokasi jualan.

Namun, apa yang terjadi setelah pengurugan selesai dilakukan? Pedagang di Jl Irian Barat tidak mau pindah ke lokasi yang telah disediakan di stren kali. Malahan semakin hari, semakin banyak pedagang Keputran yang pindah ke Irian Barat.

"Kalau memang diperbolehkan berjualan di Irian Barat, buat apa kami susah-susah mengurug stren kali. Apalagi, biaya pengurugan lumayan besar," ungkap Abdul. "Kalau begitu, kami merasa dibohongi oleh Dispol PP," sambungnya.

Menurut pantauan Jawa Pos, para pedagang di Jl Irian Barat mulai membeber barang dagangannya sejak pukul 15.00 sore hingga pukul 05.00. Sedikitnya ada 300 pedagang yang berjualan di tempat itu. Sementara, tak satupun petugas Dispol PP.

Kadispol PP Kadri Kusma yang dikonfirmasi Jawa Pos berjanji akan menertibkan PKL di Jl. Irian Barat. "Saya sudah berjanji akan menertibkan PKL di sana. Dan janji itu akan saya buktikan, tunggu saja," katanya. (fid/oni)
Senin, 03 Mei 2004
Cuma Obrakan Rutin



SURABAYA - Dispol PP rupanya sedang rajin-rajinnya menertibkan pedagang yang menimbulkan pemandangan kurang sedap di kota ini. Setelah intensif mengobrak Pasar Keputran, kemarin, "polisi"-nya pemkot itu mengobrak-abrik PKL di kawasan TC (Tunjungan Centre).

Penertiban yang dilakukan sekitar pukul 16.30 itu berjalan persuasif. Saat Dispol datang, para pedagang dengan sendirinya mengemasi barang dagangannya yang dibeber di depan pertokoan TC, sehingga petugas tidak memperoleh perlawanan dari pedagang yang sebagian besar berjualan VCD itu.

Meski tidak melakukan perlawanan, bukan berarti para pedagang begitu saja rela meninggalkan TC. Mereka memilih tinggal di emperan toko seusai mengemasi barang jualannya. "Lha wong saya belum dapat pembeli kok disuruh tutup," kata cewek penjual VCD kepada aparat Dispol.

Penertiban PKL, kemarin, masih belum maksimal. Sebab, Dispol PP belum "menyentuh" pedagang yang membeber di sebelah timur pertokoan TC. Di tempat itu, para pedagang masih leluasa membeber dan menawarkan barang dagangannya kepada pengunjung TC.

Kadispol PP Kadri Kusuma yang dihubungi Jawa Pos menyatakan bahwa aksi penertiban itu merupakan kegiatan rutin anak buahnya sehari-hari. "Setiap hari, petugas Dispol PP memang selalu menertibkan PKL yang berada di kawasan Tunjungan," katanya.

Menurut dia, sesuai SK wali kota, kawasan sekitar Tunjungan termasuk dalam ring satu, alias kawasan tujuh jalur utama yang harus bebas PLK. "Kawasan ring satu adalah prioritas kami setiap hari," katanya.

Sayang, Kadri tidak menjelaskan mengapa anak buahnya tidak menyita VCD pedagang. "Intinya, kita bekerja sesuai tupoksi. Soal VCD bajakan atau tidak, itu urusan lain dan memerlukan koordinasi dengan polisi," tegas mantan Dandim ini. (fid/oni)
Sabtu, 01 Mei 2004
Metropolis Watch

Dukungan buat Royke
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa masih ada petugas yang dibayar dengan pajak dari rakyat mau dan mempertahankan dan menghormati hak-hak pembayar pajak dengan menertibkan "orang yang berjualan di jalan raya" (terutama Keputran). Usul saya, penegakan hukum dikembalikan semua kepada polisi, jangan pakai polisi-polisi yang lain. Sebab mereka sebenarnya kan pengangguran, terus ditolong dijadikan polisi-polisian, sehingga tidak ada gunanya terus-terusan dipelihara. Bisanya cuma seperti pagar makan tanaman.
Terus terang saya benar-benar tidak bisa mengerti pola berpikir petugas-petugas tersebut kok membairkan jalan dipakai berjualan. Dulu zaman wali kota Bp Purnomo Kasidi pernah dibuatkan pasar induk di Jemursari (sekarang sudah jadi ruko). Tapi begitu beliau diganti, Jalan Keputran jadi pasar lagi. Yang menyakitkan hati masyarakat pembayar pajak, pasarnya sendiri tidak dipakai! Semoga Pak Royke dan anggotanya tetap sehat menegakkan hukum, kami beserta anda.
IR NONO SUTIONO, Surabaya
Sabtu, 01 Mei 2004
Relokasi Pasar Keputran, Bukan Alternatif Terbaik



Oleh: Ir Iwan Vanany MT
PROBLEM pasar tradisional di kota Surabaya belakangan ini mengemuka, mulai dari Pasar Wonokromo, sampai Pasar Keputran. Pemerintah Kota Surabaya telah berusaha menata agar keberadaan pasar tradisional lebih bersih, teratur dan tidak mengganggu keindahan kota, termasuk di dalamnya tidak menjadi sumber kemacetan arus lalu lintas.

Kita melihat persoalan Pasar Wonokromo dengan pola pembangunan kembali dengan mengusung nama Darmo Trade Centre (DTC) untuk sementara terlihat akan berjalan mulus. Paling tidak hanya menimbulkan gejolak kecil ketika upaya penempatan kembali para pedagang ke lokasi penampungan sementara, yang relatif jaraknya cukup dekat dengan lokasi lama.

Tapi, itu bukan berarti akan berjalan mulus, ketika dalam waktu dekat semua pedagang yang kini berada di lokasi penampungan sementara dipindahkan ke lokasi pasar sebelumnya yang telah menyandang nama baru sebagai DTC.

Mungkin melihat pengalaman dari Pasar Wonokromo yang "sukses" itu, kemudian pemkot kembali memikirkan untuk melakukan relokasi pedagang Pasar Keputran, yang memang secara fisik keberadaannya saat ini sudah mengganggu arus lalu lintas serta keberadaan kegiatan bisnis lainnya di kawasan itu (Jawa Pos, Minggu 18 April 2004).

Siapa pun orang yang melintasi kawasan Pasar Keputran --terutama pada sore hingga menjelang pagi-- pasti pernah merasakan terganggu ketika mengendarai kendaraannya, karena sebagian ruas jalan di situ dipenuhi para pedagang.

Tidak hanya pengendara, pihak pelaku bisnis (hotel dan toko) juga merasakan dampaknya. Bahkan, salah satu hotel yang dulu terkenal, telah banyak mengurangi tenaga kerja dan merencanakan untuk menjual hotelnya, karena terganggu dengan para pedagang.

Melihat problematika yang sedemikian ruwet, Pemkot Surabaya berupaya untuk menata Pasar Keputran dengan melakukan relokasi pedagang Pasar Keputran ke lokasi Jemundo, di Sidoarjo (Jawa Pos, Senin, 19 April 2004). Tapi kiranya, upaya mengkritisi rencana itu dan mengkomparasikan dengan alternatif lain perlu dilakukan, agar pelaksanaan penataan pasar tradisional Pasar Keputran tidak mengalami kegagalan seperti pada kasus-kasus pasar tradisional lain.

Relokasi pedagang Pasar Keputran ke lokasi Jemundo Sidoarjo (yang lokasinya cukup jauh dari Pasar Keputran) bukanlah alternatif terbaik. Kegagalan relokasi Pasar Tanah Abang misalnya, terjadi karena adanya penolakan dari para pedagang untuk pindah. Bila relokasi dilakukan, maka pertanyaan penting yang sering dikemukakan pedagang: Apakah dagangan saya bisa laku di lokasi yang baru?


LETAK LOKASI

Bila dilihat dari karakteristik produk yang diperdagangkan sebagian besar pedagang di Keputran, sesungguhnya mereka hanya bertindak sebagai distributor dari pembeli yang akan menjual kembali atau pembeli yang membeli dengan kuantitas banyak seperti restoran, hotel, bahkan warung-warung kecil.

Karenanya, letak lokasi pasar sangatlah penting bagi pembeli, agar biaya transportasi dapat ditekan dan pembelian dilakukan dengan segera. Kecepatan dibutuhkan karena pembeli seperti restoran dan warung perlu segera mengolah bahan sayurannya untuk dapat disajikan pada pagi harinya.

Begitu pula dengan pembeli retail kepada end customer, juga memerlukan dengan segera agar paginya dapat diedarkan ke ibu rumah tangga di perumahan-perumahan sebagai end customer-nya. Bila terjadi relokasi, dikhawatirkan mata rantai antara pedagang dan pembeli akan terputus dan tidak ekonomis lagi. Di sisi lain, biaya relokasi juga membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit.

Kecepatan pengiriman (delivery time) bahan baku terutama yang mudah rusak seperti sayur bagi pihak pembeli (restoran, hotal dan warung) adalah atribut penting. Pembeli tersebut akan lebih memilih membeli di pasar yang terdekat.

Letak lokasi Pasar Keputran adalah di pusat kota yang dikelilingi kegiatan bisnis termasuk di antarannya hotel, restoran, dan warung-warung. Atas pertimbangan lokasi itulah sebagian besar pembeli memilih berbelanja ke Pasar Keputran. Faktor lainnya, seperti harga yang lebih murah, juga menjadi pemicu pedagang sayur di Pasar Keputran lebih unggul dibanding pasar lainnya.

Belajar dari negera lain yang berhasil (best practice) dalam mengelola pasar sayur, kiranya merupakan salah satu langkah terbaik yang dapat dilakukan. Sering orang awam tidak menyadari, keberadaan pasar tradisional juga ada di negera-negara maju seperti AS --di negara bagian Boston-- juga mempunyai pasar tradisional yang menjual sayur mayur sebagai komoditi utamanya.

Waktu operasi mulai dari pukul 24.00 hingga tutup pukul 05.00. Pasar tradisonal ini bersifat kagetan, mirip seperti Kya-kya yang juga menggunakan jalan raya sebagai lokasi penjualannya. Petugas pasar (dibantu dengan pedagang tentunya) dengan sigap membersihkan lokasi sehingga terpat pukul 05.00 jalan tersebut bisa digunakan oleh lalu lintas kendaraan.

Peraturan di sana sangat ketat, bila melanggar akan mendapat denda yang tinggi. Bila seorang pedagang tetap menempatkan barang dagangan dan peralatannya setelah waktu yang ditentukan habis misalnya, maka pihak petugas dengan tidak segan memberi denda sebeser 1.000 dollar.

Tidak hanya di negara maju seperti AS, di negara tetangga seperti Malaysia misalnya, juga telah berhasil menata pasar tradisionalnya. Bila kita melihat pasar tradisional sayur di Malaysia terutama tingkat kebersihan dan keteraturannya, maka kita akan menemukan hal yang sangat kontras dengan kondisi di pasar tradisional kita.

Lebih bersih dan teratur adalah hal yang dapat dilihat dari pasar tradisional negara jiran tersebut. Luasan jualan tiap pedagang dibatasi 1,5 x 1,5 meter dan diberi tanda/garis antara tempat jualan dengan jalan yang bisa dilalui pembeli. Konsep pengaturan ini sering kali juga ditemukan di lantai produksi pabrik. Meja penjualan dibuat pendek dan pedagang duduk di kursi kecil, sehingga pembeli dengan mudah mencari pedagang langganannya dan melihat barang dagangannya, sehingga transaksipun terjadi dengan mudah.

Bila kita belajar dari negara Amerika, menunjukkan bahwa kedisiplinan dan peraturan dengan denda tinggi dan penegakan denda berjalan dengan baik. Demikian juga dengan kasus yang ada di Malaysia, semuanya berpegang pada peraturan harga mati, yang memang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Bertolak dari dua contoh itulah, maka melakukan penataan waktu beroperasinya pasar dan penataan tempat berjualan adalah solusi yang perlu dipertimbangan Pemkot Surabaya dalam menata Pasar Keputran. Solusi ini sudah barang tentu tidak akan mendapat penolakan dari para pedagang dibanding dengan melakukan relokasi yang lokasinya cukup jauh berada di luar kota.

Dari sisi biaya dan waktu juga tidak akan membebani dana anggaran pemkot. Ini artinya, yang harus dipikirkan kemudian bukan melakukan relokasi, tapi bagaimana melakukan penataan Pasar Keputran yang sesungguhnya bisa diintegrasikan dengan pasar kaget ikan hias di Jl. Irian Barat dan obyek wisata Kayun.

Atas dasar itulah bukan tidak mungkin, Pasar Tradisional Keputran, pasar ikan hias di Jl. Irian Barat, dan obyek wisata Kayun akan menjadi trade mark kota Surabaya, seperti Kya-kya Kembang Jepun dan Pasar Turi. (***)
Jumat, 30 Apr 2004
Sekitar Pasar Tertib, Stren Keputran Kumuh

SURABAYA - Kebijakan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP) merelokasi sebagian pedagang Keputran ke stren kali, memunculkan masalah baru. Jalan di seputar Pasar Keputran memang lebih tertib, tapi kawasan stren kali yang berubah kumuh dan kotor. Ironisnya, Jl. Irian Barat yang seharusnya bebas pedagang, ternyata masih ditempati sebagian pedagang Keputran.

Berdasarkan pantauan Jawa Pos kemarin sore, kawasan stren Keputran terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Ternyata, lahan itu telah diuruk pasir dan batu bata. Di bagian selatan stren, tetap terlihat bangunan-bangunan liar yang berdiri berdempetan. Kesan sesak dan kumuh tetap melingkupi kawasan tersebut.

Kesan serupa tampak di sepanjang Jl Irian Barat. Pedagang tampak mulai menggelar dagangannya sekitar pukul 16.15. Ada yang meletakkan bedak di bahu jalan, ada juga yang membeber dagangannya di ruang terbuka hijau (RTH). Pagar besi yang membentang sepanjang jalan tidak mampu menghalangi pedagang yang meluber ke badan jalan.

Kadispol PP Kadri Kusuma yang dihubungi Jawa Pos menyatakan bahwa relokasi itu merupakan alternatif terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah melubernya pedagang. "Mau bagaimana lagi. Yang penting kan sudah tidak ada lagi pedagang yang meluber ke Jl Sonokembang, Jl Kayun, dan Jl. Panglima Sudirman," katanya.

Memang, sejak Dispol PP dan polisi all out mengobrak pedagang, kondisi jalan raya di seputar Keputran menjadi jauh lebih tertib dibanding sebelumnya. Mantan Kadis Parkir (sekarang kasubdin parkir) itu menyatakan bahwa keputusan tersebut juga hasil kompromi dengan pihak paguyuban pedagang. "Kita menyerahkan sepenuhnya kepada mereka untuk menguruk stren dan merelokasi anggotanya. Biarkan mereka sendiri yang mengatur. Kita akan bergerak jika masih ada pedagang yang meluber ke badan jalan," papar Kadri.

Namun, Kadri mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai masih maraknya pedagang yang membeber dagangan di Jl. Irian Barat. "Ah, masak sih. Saya kok belum dapat laporan. Nanti saya cek langsung ke lapangan. Kalau benar masih ada pedagang yang mokong, Dispol PP pasti akan bergerak," tegas Kadri. (tim jp)
Kamis, 29 Apr 2004
Relokasi Jadi di Stren



Dispol PP akhirnya benar-benar merelokasi pedagang Keputran yang meluber di Jl Irian Barat ke stren Keputran, kemarin. Langkah ini mendapat sambutan positif dari para pedagang. Sebab, mereka bisa berjualan kembali tanpa harus "terganggu" oleh obrakan Dispol PP maupun polisi. "Ya, pedagang senang bisa pindah di stren kali. Sebab, mereka bisa kembali berjualan. Daripada terus diobrak," kata Muhammad, salah satu "pengelola" pasar.

Rencana relokasi ini, sebenarnya telah dicetus sekitar seminggu lalu. Ini setelah Dispol PP mengundang pengelola pasar beserta Muspika setempat untuk membicarakan luberan pedagang di Jl Irian Barat. "Pedagang itu tadinya berjualan di Jl. Sonokembang. Karena tidak kebagian tempat, mereka berjualan di Irian Barat," jelas Muhammad. Dari pertemuan itulah, digagas rencana relokasi tersebut.

Dari pantauan Jawa Pos, meski telah direlokasi, bukan berarti masalah luberan Pasar Keputran ini selesai. Masih ada saja pedagang yang mokong dengan tetap berjualan di Jl Irian Barat. Luberan pedagang ini mulai muncul jika menjelang malam. Tepatnya mulai pukul 16.00 hingga 04.00.

Kebijakan Dispol PP merelokasi pedagang ke stren Keputran ini patut dipertanyakan. Sebab, sesuai ketentuan, kawasan stren sebenarnya harus bebas dari bangunan maupun pedagang kaki lima. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, sangat mungkin kondisi stren Keputran akan kumuh dan kotor kembali.

Meski demikian, Kadispol PP Kadri Kusuma rupanya masih menunjukkan sikap lunaknya kepada pedagang. Dia mengaku memberikan toleransi kepada para pedagang, selama mereka tidak menganggu kelancaran lalu lintas di kawasan Keputran dan sekitarnya. "Kalau mereka sudah berani menggangu arus lalu lintas, barulah kami akan turun tangan," ujar mantan Kadis Parkir (sekarang subdin parkir Dinas Perhubungan) ini.(tim JP)

Kamis, 29 Apr 2004
Metropolis Wacht

Dukungan buat Royke
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa masih ada petugas yang dibayar dengan pajak dari rakyat mau dan mempertahankan dan menghormati hak-hak pembayar pajak dengan menertibkan "orang yang berjualan di jalan raya" (terutama Keputran). Usul saya, penegakan hukum dikembalikan semua kepada polisi, jangan pakai polisi-polisi yang lain. Sebab mereka sebenarnya kan pengangguran, terus ditolong dijadikan polisi-polisian, sehingga tidak ada gunanya terus-terusan dipelihara. Bisanya cuma seperti pagar makan tanaman.
Terus terang saya benar-benar tidak bisa mengerti pola berpikir petugas-petugas tersebut kok membairkan jalan dipakai berjualan. Dulu zaman wali kota Bp Purnomo Kasidi pernah dibuatkan pasar induk di Jemursari (sekarang sudah jadi ruko). Tapi begitu beliau diganti, Jalan Keputran jadi pasar lagi. Yang menyakitkan hati masyarakat pembayar pajak, pasarnya sendiri tidak dipakai! Semoga Pak Royke dan anggotanya tetap sehat menegakkan hukum, kami beserta anda.
IR NONO SUTIONO, Surabaya
Minggu, 25 Apr 2004
Pedagang Keputran Direlokasi di Stren?



SURABAYA - Meski terus dijaga aparat Dispol PP, para pedagang di Pasar Keputran agaknya terus menunjukkan sikap mokongnya. Kali ini, yang mencolok adalah para pedagang yang berjualan hingga meluber di sepanjang Jl Irian Barat.

Pantauan Jawa Pos, hingga kemarin, baik Dispol PP atau pun polisi masih belum "menyentuh" luberan pedagang yang dulunya berjualan di Jl Sonokembang itu. Tak heran, jika semakin banyak saja pedagang yang membeber barang dagangannya di sebelah timur Pasar Keputran itu.

Meski belum tersentuh, bukan berarti Dispol PP tidak menindaklanjuti pemandangan kurang sedap itu. Beberapa hari lalu, Dispol PP telah mengundang pengelola pasar untuk membicarakan masalah ini.

Salah satu point dalam pertemuan itu adalah rencana merelokasi para pedagang. Para pedagang yang memadati Jl Irian Barat, nantinya akan dipindah ke stren kali di sekitar Pasar Keputran. Stren kali itu, beberapa hari lalu telah ditertibkan dari bangunan-bangunan liar oleh aparat Dispol PP.

Rencana ini dibenarkan Muhammad, salah satu "pengelola" pasar. "Memang, saya diajak ngomong Pak Kadri untuk membicarakan masalah pedagang di Jl Irian Barat. Katanya, mereka akan dipindah ke stren kali," ungkapnya.

Oleh karena itu, Muhammad berharap, rencana ini segera direalisasikan. Sebab, sebagian pedagang di tempatnya, yakni di timur Hotel Brantas, masih belum memiliki tempat setelah diobrak aparat. "Jumlahnya sekitar 150 pedagang. Kasihan mereka tidak bisa jualan. Makanya, mudah-mudan mereka dapat tempat di stren kali," tegas pria tertubuh kurus dan berkumis tebal ini.

Kadispol PP, Kadri Kusuma, juga membenarkan rencana relokasi ini. "Memang benar. Tapi ini sebatas rencana dan masih belum final," ujarnya, saat dihubungi Jawa Pos, tadi malam.

Untuk keputusan akhir relokasi ini, menurut Kadri, masih menunggu rapat Dispol PP bersama Muspika setempat. "Kita masih rapat dengan Muspika Gubeng," katanya.

Dijelaskan Kadri, jika pertemuan yang dilakukan pihaknya dengan Muspika menyepakati relokasi, maka pedagang-pedagang itu akan segera dipindah ke stren Keputran. "Tapi, jika tidak, kami terpaksa akan mengobraknya," tutur Kadri.(tim JP)
Sabtu, 24 Apr 2004
PD Pasar Sibuk Cari Lahan Baru



Untuk Relokasi Pedagang Keputran
SURABAYA - Aparat di jajaran Pemkot Surabaya agaknya kian gencar mencari cara untuk mengatasi problem di Pasar Keputran. Jika Dispol PP all out mengobrak pedagang yang mokong berjualan hingga meluber ke jalan, lain halnya dengan direksi PD Pasar. Belakangan ini, mereka sibuk wira-wiri mencari lahan baru untuk merelokasi pedagang di pasar itu.

Perkembangan terbaru, jajaran direksi di perusahaan milik pemkot itu mulai melirik lahan kosong di dekat kawasan terminal Tambak Oso Wilangun.

"Kita memang memiliki rencana merelokasi pedagang Keputran ke lahan kosong di kawasan Tambak Oso Wilangun. Tapi, itu baru berupa konsep lho," ujar Direktur Teknik PD Pasar, Ir Rahmad Kurnia kepada Jawa Pos, kemarin. Lahan relokasi yang dimaksud Rahmad itu berada di seberang Terminal Tambak Oso Wilangun. "Luasnya sekitar 15 hektare," katanya.

PD Pasar mengaku sudah membicarakan masalah lahan relokasi ini dengan perwakilan pedagang Keputran. "Mereka setuju jika direlokasi ke daerah Tambak Oso Wilangun," kata Rahmad. Alasannya, lokasi Tambak Oso Wilangun sangat strategis untuk pendistribusian sayur mayur. "Menurut pedagang, pendistribusi sayur mayur menjadi mudah karena Tambak Oso Wilangun melewati beberapa pasar kecil. Jadi, pedagang tidak kesulitan menjual dagangannya," ujarnya.

Alumnus ITB itu menjelaskan, rencana itu (merelokasi pedagang Keputran ke Tambak Oso Wilangun) sebenarnya pernah mencuat sekitar pertengahan tahun 2000. Waktu itu, Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) bahkan sudah melakukan berbagai kajian. Namun, waktu itu Bappeko menyatakan, bahwa lahan di sana kurang layak untuk tempat relokasi pedagang Keputran. "Saya nggak tahu, apa yang membuat lahan di sana tidak layak," terang Rahmad. Meski demikian, PD Pasar berniat melakukan kajian ulang terhadap lahan itu. "Kalau memang lahan di sana paling memungkinkan dibanding lahan lainnya, mengapa tidak kita coba lagi," katanya, bernada tanya.

Pada bagian lain, pengamat masalah perkotaan Ir Maztri Indrawanto MSP meminta PD Pasar mempertimbangkan dengan matang rencana merelokasi pedagang Keputran tersebut. Menurut dia, relokasi tidak bisa diartikan sebagai sekadar memindah pedagang. Ada faktor-faktor penting yang harus diperhatikan PD Pasar sebelum memilih lahan relokasi. "PD Pasar harus mempertimbangkan sistem koleksi distribusi di lahan yang baru nanti," katanya. Relokasi jangan sampai memutus hubungan antara pedagang dengan pelanggannya. "Pedagang Keputran adalah pedagang yang sudah mapan. Mereka memiliki para langganan yang setia. Nah, PD Pasar perlu berpikir, apakah relokasi itu nantinya tidak merusak kemapanan para pedagang?," katanya.

Menurut alumnus S2 ITB ini, PD Pasar juga perlu mempertimbangkan jarak lahan yang baru nanti. "Pembeli di Keputran kebanyakan adalah wlijo yang datang naik becak atau sepeda pancal. Jika memang mau direlokasi ke Tambak Oso Wilangun, bagaimana nasib para wlijo itu. Apa mereka mau naik becak ke Tambak Oso Wilangun?," ujarnya.

Maztri khawatir, pemindahan pedagang Keputran ke lokasi yang jauh akan memunculkan "pasar bayangan" baru di pusat kota. "Pembeli yang malas ke Tambak Oso Wilangun, pasti lebih suka kulakan di pasar bayangan itu," katanya.

Meski demikian, Maztri menganggap, Tambak Oso Wilangun menguntungkan bagi para pemasok barang dan sayur yang berasal dari luar kota. "Tambak Oso Wilangun itu kan dekat dengan jalan tol. Jadi, akses bagi pemasok menjadi lebih mudah," katanya.(oni)
Sabtu, 24 Apr 2004
Di Balik lensa Pasar Tradisional

Pameran Foto Mahasiswa Stikosa
SURABAYA -Di mata para fotografer pemandangan semrawut pasar tradisional bisa menjadi objek yang menarik. Paling tidak, itu bisa disaksikan pada Pameran Foto Hela Nafas Pasar Tradisional di Galeri Surabaya sampai 25 April mendatang.

Menampilkan 60 foto berwarna, pameran yang merupakan buah karya anggota Himpunan Mahasiswa Penggemar Fotografi (Himmarfi) Stikosa AWS ini berusaha menghadirkan pojok-pojok unik dari pasar tradisional. Objek-objek itu dipotret 21 fotografer muda itu di sejumlah lokasi pasar tradisional. Misalnya, Pasar Keputran di Surabaya, Pasar Pahing Mrogo di Lamongan, dan Pasar Batu Merahan di Ambon. Sebenarnya bila dilihat sepintas, tidak ada yang membedakan antara satu pasar dengan pasar yang lain. Sehingga seolah-olah kita melihat 60 foto pada satu lokasi yang sama, walaupun sebenarnya berbeda.

Namun setiap fotografer berusaha untuk mengambil sudut-sudut yang unik dari pasar yang berbeda. "Pameran ini selain untuk unjuk kemampuan kita, juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa pasar adalah objek yang menarik untuk difoto," kata Masrul Fajrit, salah satu mahasiswa yang berpameran.

Seperti karya Wahyu Triatmojo bertajuk Deretan Tua. Sesuai dengan judulnya, Wahyu merekam aktivitas ibu-ibu pedagang tua di Pasar Pahing Mrogo Lamongan. Pemilihan objek wanita tua sebagai unsur utama menunjukkan ciri khas komunitas yang umumnya ditemukan di pasar-pasar tradisional kita.

Seperti kata fotografer Surabaya, M. Ismutoro, karya foto Himmarfi ini tak lebih dari sebuah dokumen-feature singkat untuk memperpanjang umur pasar tradisional. Setidaknya lewat sebuah foto.

"Masih banyak denyut pasar tradisional yang mungkin tidak terekam dalam kamera. Namun ini bisa menjadi cerita langka ketika pasar tradisional tidak lagi bisa direkam lewat lensa," paparnya. Pembukan pameran kemarin dimeriahkan permainan biola Insan Zein. (tia)
Sabtu, 24 Apr 2004
Di Balik lensa Pasar Tradisional



Pameran Foto Mahasiswa Stikosa
SURABAYA -Di mata para fotografer pemandangan semrawut pasar tradisional bisa menjadi objek yang menarik. Paling tidak, itu bisa disaksikan pada Pameran Foto Hela Nafas Pasar Tradisional di Galeri Surabaya sampai 25 April mendatang.

Menampilkan 60 foto berwarna, pameran yang merupakan buah karya anggota Himpunan Mahasiswa Penggemar Fotografi (Himmarfi) Stikosa AWS ini berusaha menghadirkan pojok-pojok unik dari pasar tradisional. Objek-objek itu dipotret 21 fotografer muda itu di sejumlah lokasi pasar tradisional. Misalnya, Pasar Keputran di Surabaya, Pasar Pahing Mrogo di Lamongan, dan Pasar Batu Merahan di Ambon. Sebenarnya bila dilihat sepintas, tidak ada yang membedakan antara satu pasar dengan pasar yang lain. Sehingga seolah-olah kita melihat 60 foto pada satu lokasi yang sama, walaupun sebenarnya berbeda.

Namun setiap fotografer berusaha untuk mengambil sudut-sudut yang unik dari pasar yang berbeda. "Pameran ini selain untuk unjuk kemampuan kita, juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa pasar adalah objek yang menarik untuk difoto," kata Masrul Fajrit, salah satu mahasiswa yang berpameran.

Seperti karya Wahyu Triatmojo bertajuk Deretan Tua. Sesuai dengan judulnya, Wahyu merekam aktivitas ibu-ibu pedagang tua di Pasar Pahing Mrogo Lamongan. Pemilihan objek wanita tua sebagai unsur utama menunjukkan ciri khas komunitas yang umumnya ditemukan di pasar-pasar tradisional kita.

Seperti kata fotografer Surabaya, M. Ismutoro, karya foto Himmarfi ini tak lebih dari sebuah dokumen-feature singkat untuk memperpanjang umur pasar tradisional. Setidaknya lewat sebuah foto.

"Masih banyak denyut pasar tradisional yang mungkin tidak terekam dalam kamera. Namun ini bisa menjadi cerita langka ketika pasar tradisional tidak lagi bisa direkam lewat lensa," paparnya. Pembukan pameran kemarin dimeriahkan permainan biola Insan Zein. (tia)

Jumat, 23 Apr 2004
Keputran Diobrak Setiap Hari



Janji Dispol PP, Jadi Target Penertiban Utama
SURABAYA - Aparat Dispol PP terus bergerak menertibkan pedagang Keputran. Perkembangan terbaru, Kadispol PP Kadri Kusuma menyatakan telah memasukkan kawasan Keputran sebagai target penertiban utama. Artinya, aparat Dispol PP akan berpatroli mengobrak pedagang Keputran yang mokong setiap hari.

"Keputran sudah masuk dalam target utama kami. Mulai hari ini sampai hari-hari selanjutnya, saya perintahkan aparat Dispol PP untuk menertibkan dan mengangkuti bedak-bedak yang digeletakkan sembarangan di tepi jalan. Operasi itu akan berlangsung terus menerus setiap hari," katanya.

Titik-titik utama yang akan dikawal ketat aparat Dispol PP adalah di sepanjang Jl Irian Barat, jalan dan jembatan Sonokembang, serta di Jl. Panglima Sudirman. "Saya juga sudah memerintahkan anak buah untuk tidak segan-segan menindak PKL yang menggelar dagangannya secara sembarangan. Pokoknya, tidak boleh ada pedagang yang berjualan memakan badan jalan," ujarnya.

Kadri juga telah menyusun jadwal patroli rutin di kawasan Keputran. "Setiap kita menertibkan ring satu, kawasan Keputran juga akan kita sisir," katanya. Istilah ring satu yang dimaksud Kadri ini adalah kawasan tujuh jalur utama di pusat kota.

Sebagaimana diketahui, aparat Dispol PP akhirnya all out mengobrak-abrik pedagang Keputran, Rabu lalu. Dibanding yang sudah-sudah, obrakan itu terbilang paling serius. Tanpa kenal lelah, para petugas mengangkuti bedak-bedak pedagang Keputran yang mokong itu. Mereka juga mulai berani membongkar dan membakar sebagian bangunan liar di stren Keputran.

Memang, tidak semua bangunan liar yang diobrak. Tapi, aksi Dispol PP itu mampu membuat stren Keputran terlihat lebih lapang dan luas. "Kalau mau bicara jujur, saya sebenarnya sudah geregetan melihat pedagang Keputran. Tapi, kita harus bisa membaca situasi. Kalau situasinya memungkinkan, pasti semua bangunan liar kita robohkan," ujar Kadri. Kadri juga mengaku puas melihat kondisi Keputran saat ini. "Coba bandingkan keadaan Keputran sekarang dengan sebelum ditertibkan, jauh lebih tertib sekarang bukan?," katanya.

Pernyataan Kadri memang tidak mengada-ada. Berdasarkan pantauan Jawa Pos pukul 03.00 kemarin, kondisi Keputran mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Tidak ada luberan pedagang di Jl. Panglima Sudirman, depan Wisma Dharmala. Hanya, Jl. Sonokembang tetap terlihat sedikit semrawut.

Sementara itu, Dirut PD Pasar Nartiyan Ardhana juga mengaku salut terhadap aksi Dispol PP dan polisi dalam menertibkan Keputran. "Saya sudah mengunjungi Keputran. Hasilnya ternyata cukup bagus. Saya salut kepada polisi yang bersedia membantu penertiban Keputran. Saya yakin hasilnya akan lebih baik jika Dispol PP dan polisi saling membantu," katanya. (oni)
Kamis, 22 Apr 2004
Dispol PP Mengamuk

Obrak Pedagang Mokong, Bersihkan Bangunan Liar
SURABAYA -Seperti hendak menjawab kritikan keras sejumlah kalangan terhadap kinerjanya di Pasar Keputran selama ini, aparat Dispol PP kemarin melakukan aksi obrakan besar-besaran di kawasan pasar tengah kota itu. Mereka mengobrak-abrik tempat mangkal para pedagang yang mokong.

Dibanding yang sudah-sudah, obrakan kemarin terbilang paling serius.
Tanpa kenal lelah, para petugas mengangkuti bedak-bedak pedagang Keputran yang mokong itu. Mereka juga mulai berani membongkar dan membakar sebagian bangunan liar di stren Keputran.

Aksi obrakan yang dimulai sekitar pukul 09.00 itu diawali kedatangan iring-iringan empat truk Dispol PP. Puluhan petugas yang sering disebut-sebut sebagai "polisi" pemkot ini langsung disambut beberapa pedagang dan "pengelola" pasar yang sebelumnya berkerumun di Pasar Keputran. "Sesuai kesepakatan, kami akan membongkari bangunan liar dan mengangkut bedak pedagang. Tolong pedagang mau bersikap kooperatif," ujar petugas.

Tanpa banyak basa-basi, puluhan aparat Dispol PP langsung beraksi. Mereka juga ramai-ramai membongkar bangunan liar di sepanjang stren Keputran. "Satu…dua…tiga… tarik!!," teriak seorang petugas mengomando rekan-rekannya. Bruak…!! tiang kayu keropos itu pun patah, diikuti robohnya bangunan kumuh terbuat dari triplek yang selama ini dipakai untuk berjualan. Tak sampai tiga jam, belasan bangunan liar di situ berhasil dirobohkan petugas. Kayu-kayu sisa bangunan yang berserakan dikumpulkan, kemudian dibakar ramai-ramai.

Sayang, tidak semua bangunan liar dirobohkan. Aparat Dispol PP hanya menyentuh bangunan liar yang berada di luar patok batas berjualan. Meski demikian, pemandangan stren kali Keputran jadi tampak lebih lapang dan luas setelah belasan bangunan liar di situ berhasil dirobohkan.

Sementara itu, di saat puluhan aparat dispol membongkar bangunan liar, sebagian petugas lainnya tampak sibuk menaikkan bedak-bedak pedagang ke atas truk. Peluh terlihat membasahi wajah dan leher mereka. Tak lama kemudian, dua truk terlihat telah dipenuhi bedak-bedak kayu milik pedagang yang disita.

Aksi pembongkaran itu berlangsung lancar tanpa perlawanan. Salah seorang pengelola pasar, Muhammad, terlihat hanya terdiam sambil mengamati aksi obrakan dari balik kacamata hitamnya. Dia berdiri di dekat mobil sedan BMW biru tua miliknya yang tampak masih kinyis-kinyis.

Kadispol PP Kadri Kusuma yang dikonfirmasi Jawa Pos menyatakan bahwa aksi obrakan itu telah mendapat persetujuan dari perwakilan pedagang dan pengelola Pasar Keputran. Mantan Komandan Kodim Surabaya Selatan tersebut mengaku telah melakukan pertemuan dengan sekitar 50 perwakilan pedagang Keputran, Selasa malam (20/4) lalu. "Obrakan kemarin juga bagian dari kesepakatan kami bersama pedagang. Jadi, jangan ada anggapan kami ini arogan atau semena-mena. Semua obrakan pasti sudah melalui tahapan sosialisasi yang terus-menerus," ujar Kadri.

Lebih lanjut Kadri menjelaskan, pertemuan Selasa malam lalu juga menyepakati beberapa hal terkait penertiban Keputran. Di antaranya, pedagang sepakat memperkecil ukuran bedaknya menjadi 1,5 x 1 meter. "Artinya, seluruh bedak pedagang harus seragam. Jangan ada yang besarnya melebihi ketentuan itu," katanya.

Konsep yang diungkapkan Kadri ini rupanya mengadopsi dari konsep PD Pasar. Sebagaimana diketahui, jajaran direksi PD Pasar beberapa waktu lalu menyosialisasikan konsep penataan pedagang Keputran dengan cara memperkecil bedak seluruh pedagang. Dengan konsep ini, pedagang Keputran tidak akan ada yang meluber ke badan jalan. Kadri agaknya juga percaya terhadap konsep yang satu ini.

Penguasa tiga jenis bela diri ilmu tenaga dalam ini memberi batas waktu sampai hari Minggu mendatang (25/4) kepada pedagang untuk memperkecil bedak-bedaknya. "Artinya, setelah hari Minggu, seluruh bedak pedagang harus sudah menjadi lebih kecil. Dan, mereka juga harus berada di dalam patok batas berjualan," tuturnya.

Jika ada pedagang yang melanggar aturan ini, kata Kadri, Dispol PP tidak segan-segan untuk menindak tegas. "Sesuai kesepakatan, kalau setelah hari Minggu masih ada pedagang yang berjualan di luar batas, berarti pedagang itu bukan anggota paguyuban. Karena paguyuban sudah mempersilahkan kami untuk mengobraknya," tandas Kadri. (tim jp)
Rabu, 21 Apr 2004
Hanya Obrak PKL

SURABAYA - Janji Dispol PP untuk mengobrak kembali pedagang Keputran yang mokong, dilaksanakan kemarin. Hanya, operasi penertiban itu tidak membawa hasil maksimal. Sebagaimana obrakan yang sudah-sudah, aparat Dispol PP terkesan melakukan penertiban sambil lalu. Hampir tidak ada bedak pedagang Keputran yang ditertibkan, kecuali hanya kios tambal ban dan pedagang bensin eceran.

Obrakan yang dimulai sekitar pukul 09.00 itu melibatkan sedikitnya 60 aparat Dispol PP yang mengendarai delapan truk. Iring-iringan kendaraan itu berjalan pelan menyisir Jl Pandegiling, lalu ke Jl Irian Barat, dan belok kiri ke Jl Sonokembang. Beberapa PKL di Jl Pandegiling yang tepergok langsung diamankan. "Lho, katanya hanya ngobrak pedagang Keputran, kok saya juga diobrak," protes Juli, PKL Pandegiling. Namun, petugas tetap bersikap tegas. Aparat pimpinan Kadri Kusuma itu langsung mengangkuti bedak yang berada di badan jalan.

Namun, saat rombongan petugas Dispol PP tiba di Jl. Irian Barat, tidak tampak pedagang yang membeber dagangan. Begitu juga di jembatan Jl Sonokembang. Petugas hanya menemukan beberapa bedak yang digeletakkan sembarangan di tepi jalan. Bedak-bedak itupun langsung dinaikkan ke atas truk. Aparat Dispol PP juga mengobrak tukang tambal ban dan penjual bensin eceran di Jl Sonokembang.

Setelah memutari komplek Keputran, Dispol PP langsung berlalu dan melanjutkan sasarannya ke lokasi lain. Bagaimana dengan bedak pedagang Keputran? Tak ada satu pun yang diambil. Dispol PP terkesan lebih berani mengobrak pedagang di luar kawasan Keputran.

Ada beberapa sebab yang membuat obrakan kemarin berjalan tanpa greget. Antara lain, waktu operasi yang dimulai pukul 09.30. Padahal, saat itu para pedagang Keputran sudah banyak yang meninggalkan bedak-nya. Begitu juga pedagang di Jl Irian Barat dan di Jl Sonokembang. Berdasarkan pantauan Jawa Pos, para pedagang mulai membeber dagangannya mulai pukul 15.00 hingga pukul 05.00. Di luar jam itu, hanya sampah pedagang yang ada. Jika Dispol PP ingin menertibkan Keputran, seharusnya dilakukan pada "jam kerja" pedagang.

Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Kadispol PP) Kadri Kusuma yang dikonfirmasi tadi malam mengaku tidak tahu bahwa pedagang Keputran kembali meluber di Jl. Irian Barat dan Jembatan Sonokembang. "Tadi pagi kita sudah menertibkan mereka kok," katanya. "Nanti saya akan cek lagi ke lapangan. Kalau benar masih ada pedagang di Jl. Irian Barat dan Jl. Sonokembang, kita pasti melakukan obrakan lagi. Kalau perlu setiap hari," sambung mantan Komandan Kodim Surabaya Selatan itu.

Mengapa obrakan dilakukan pagi hari saat pedagang sudah pulang? "Lho, yang kita tertibkan adalah bedak-nya. Kalau bedak-nya sudah kita ambil, pedagang tidak akan berjualan di badan jalan lagi," katanya. Selain mengobrak, Kadri juga melakukan pertemuan dengan para pengelola pedagang Keputran. Dia meminta komitmen para pengelola untuk menjaga ketertiban Keputran.

Sementara itu, Kasatlantas Polwiltabes Surabaya, AKBP Royke Lumowa sudah mengaku puas. Sebab, sudah tidak ada lagi luberan pedagang yang menggangu arus lalu lintas. "Target kami kan parameternya kelancaran arus lalu lintas. Mulai kemarin (kemarin lusa, Red.) dan hari ini (kemarin, Red.), sudah tidak ada luberan pedagang memenuhi badan jalan di sekitar Pasar Keputran," ujarnya. "Ini sudah memenuhi target yang kami tetapkan," sambungnya.

Jika ada kepadatan di Jalan Kayoon, Jl Sonokembang, dan Jl Panglima Sudirman, itu murni karena meningkatnya volume kendaraan di ruas jalan tersebut. "Jadi bukan karena pedagang yang meluber seperti dulu," katanya. "Itu pun hanya jam-jam tertentu, terutama pada waktu orang mau berangkat dan pulang kantor," lanjut perwira dengan dua melati di pundak itu.

Meski begitu, Kasatlantas belum berniat menarik anggotanya dari areal pasar. Hal itu untuk menjaga kemungkinan pedagang balik ke tempat lamanya atau membuka tempat baru di sekitar pasar. "Anggota akan saya tarik jika benar-benar pedagang-pedagang itu tidak balik lagi atau tidak berjualan di tempat baru yang mengganggu arus lalu lintas," tegasnya. "(Saat ini, Red.) anggota tetap kami plotting di Jl Panglima Sudirman, Jl Sonokembang, Jl Kayoon, Jl Irian Barat, hingga Jl Sulawesi," kata Royke. (tim jp)

Selasa, 20 Apr 2004
Lagi, Keputran Diobrak

Dispol PP Janji Hari Ini
SURABAYA - Aparat Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP) agaknya "panas" juga disebut-sebut melempem menghadapi pedagang Keputran yang mokong. Seakan ingin membuktikan "taringnya", hari ini, Kadispol PP Kadri Kusma mengaku akan mengerahkan pasukannya untuk mengobrak-abrik pedagang yang meluber ke badan jalan.

"Silakan Anda lihat. Besok (hari ini, Red) kami akan melakukan operasi penertiban lagi ke Keputran," ujar Kadri kepada Jawa Pos, kemarin.

Prioritas pertama obrakan, kata Kadri, adalah PKL yang membeber dagangannya di jembatan Jl Sonokembang dan di Jl Irian Barat. "Kita akan bersikap tegas. PKL yang berjualan di badan jalan akan kita bersihkan," katanya. Selanjutnya, operasi akan dilanjutkan kepada pedagang yang melanggar batas maksimal berjualan di Jl Sonokembang dan Jl Panglima Sudirman. "Pedagang yang melanggar patok kami, juga akan kita angkut," tegasnya.

Menurut mantan Komandan Kodim Surabaya Selatan ini, operasi yang akan dimulai sekitar pukul 10.00 itu bakal melibatkan sedikitnya 60 personel Dispol PP. "Operasi kali ini murni dilakukan aparat Dispol PP, bukan polisi," katanya. Meski demikian, mantan Kadis Parkir ini mengaku telah berkoordinasi dengan Kasatlantas Polwiltabes Surabaya AKBP Royke Lumowa. "Sore ini (kemarin sore, Red), saya baru berbicara dengan Pak Royke. Kami sepakat melakukan penertiban pedagang di Jembatan Sonokembang dan di Jl Irian Barat," ujarnya.

Dalam operasi itu, papar Kadri, aparat Dispol PP akan mengangkuti bedak-bedak pedagang yang ditinggal di Jl Irian Barat dan Jembatan Sonokembang. "Setelah bedaknya kita angkuti, pedagang pasti tidak akan berjualan lagi di sana," katanya , optimistis.

Pantauan Jawa Pos, kondisi di Jl Irian Barat dan Jembatan Sonokembang memang mulai dipenuhi pedagang Keputran. Mereka ini adalah luberan pedagang Keputran yang diobrak dan tidak tertampung di dalam pasar. Selain bedak pedagang, trotoar jembatan juga dipergunakan sebagai tempat parkir puluhan sepeda motor.

Jl Irian Barat juga semakin tampak memprihatinkan. Jalan yang setiap malam menjadi jujugan para waria dan PKL ikan hias ini menjadi semakin kumuh semenjak ditempati pedagang Keputran.

Lebih lanjut Kadri menjelaskan, setelah melakukan obrakan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan pedagang Keputran. "Saya sudah mengundang sekitar 20 perwakilan pedagang Keputran, termasuk pihak paguyuban untuk duduk bersama mencari solusi yang konkret," katanya. Rencananya, lanjut Kadri, dalam pertemuan itu pihaknya akan mencari jalan tengah untuk menjaga ketertiban Keputran. "Ketertiban Keputran tidak bisa dilakukan jika tidak ada kesadaran dari para paguyuban di sana," tandas penguasa tiga jenis bela diri ilmu tenaga dalam ini. (tim jp)
Selasa, 20 Apr 2004
Metropolis Wacth

Hilangkan Pasar Depan Brantas
Kami sebagai warga daerah Gubeng ikut prihatin atas PKL Keputran. Gubeng adalah daerah elite dan pusat kota. Setelah mengikuti beberapa lama keadaan penggusuran tidak ada artinya, maka kami anjurkan:
1. Pasar yang dekat Hotel Brantas harus dihapus, karena itu yang memicu timbulnya PKL. Pasar Keputran lama kan sudah ada di pojok Pandegiling/Keputran/Dinoyo.
2. PKL Keputran kami anjurkan dipindah ke Kebun Bibit Dalam. Minggu kami lihat Kebun Bibit ramai penjual. Apa salahnya sore untuk PKL Keputran.
3. Kalau PKL Keputran dipindahkan ke Bundaran Tol terlalu jauh dan nanti tidak maun pindah.
JANE TJANDRA, Jl Sumbawa 4, Surabaya
Senin, 19 Apr 2004
Wali Kota Janji Bangun Pasar Induk



Katanya untuk Tampung Pedagang Keputran
SURABAYA - Ini janji Wali Kota Bambang D.H untuk mengatasi problem di Pasar Keputran. Kemarin dia menyatakan siap membangun pasar induk untuk merelokasi para pedagang di Keputran. Pejabat nomor satu di pemkot ini juga berjanji akan melengkapi pasar induk itu dengan tempat pelelangan agrobis.

"Kita siap membangun pasar induk untuk merelokasi pedagang. Saya bahkan sudah menemukan investor yang bersedia membangun pasar itu," kata Bambang optimistis, kepada wartawan, kemarin.

Namun, Bambang keberatan menyebutkan siapa investor yang dimaksudnya itu. Suami Dyah Katarina ini juga enggan menjelaskan lokasi pasar induk yang akan dibangun itu. "Saya sebenarnya keberatan rencana ini dipublikasikan. Biarlah rencana ini matang dulu. Kalau keburu dipublikasikan, biasanya malah timbul gejolak di lahan yang baru," ujarnya.

Bambang khawatir, harga tanah di lahan yang akan dibangun pasar induk itu tiba-tiba naik, setelah pemiliknya mengetahui adanya rencana relokasi itu.

Meski demikian, Bambang memastikan, pasar induk itu akan dilengkapi tempat pelelangan agrobis. "Saya sudah membicarakan pentingnya dibangun tempat pelelangan agrobis dengan investornya. Dan, mereka sudah setuju," katanya.

Alumnus IKIP Surabaya (sekarang Unesa, Red) ini menganggap, pasar induk dan tempat lelang agrobis sebagai satu kesatuan tak terpisahkan. Tersedianya sarana lelang ini dipercaya mampu mendongkrak pendapatan petani dan pedagang Keputran. "Pembeli juga diuntungkan. Sebab, harga jual sayur dan buah-buahan bisa ditekan sekecil mungkin," katanya. Selain itu, sarana lelang agrobis juga diharapkan mampu memangkas para pengijon dan para tengkulak.

"Saat lelang agro bisnis di Balai Kartika beberapa waktu lalu, nilai transaksinya mencapai Rp 35 miliar. Padahal, waktu lelangnya hanya mulai pukul 08.00 sampai 13.00. Itu kan luar biasa," katanya.

Sebagaimana diketahui, kesemrawutan pedagang Keputran seakan sudah menjadi pemandangan "khas" di Surabaya. Setiap sore, malam hingga dini hari, pedagang membeber dagangannya hingga memakan badan jalan. Berkali-kali diobrak, tetap saja pedagang meluber. Dispol PP pun terkesan pasrah dan angkat tangan. Mereka enggan lagi menertibkan pedagang Keputran. Akhirnya, polisi-lah yang turun tangan dan ikut mengobrak pedagang Keputran. Polisi juga mati-matian menjaga dan menertibkan pedagang Keputran siang-malam.

Tapi, masih saja ada pedagang yang mokong. Kabarnya, ini dipicu munculnya pengelola baru yang menguasai lahan di sepanjang Jl Sonokembang hingga pertigaan Jl Panglima Sudirman.

Sementara itu, konsep penataan Keputran versi PD Pasar terus dikongkretkan. Perkembangan terbaru, direksi PD Pasar dan Dinas Koperasi sepakat membicarakan rencana penataan itu bersama-sama. "Saya sudah ditelepon Pak Ganis (Achmad Ganis Poernomo, Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar, Red). Kita siap duduk bersama membahas penataan Keputran," ujar Kasubdin Pengusaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Drs Hadi Mulyono MM.

Secara garis besar, konsep penataan PD Pasar meliputi pendataan pedagang di luar pasar, pengaturan pedagang sesuai daerah kekuasaan pengelola, dan penyediaan bedak-bedak baru yang lebih kecil. Dengan konsep ini, PD Pasar yakin, pedagang tidak akan meluber lagi ke badan jalan.(oni)

Rencana Wali Kota Soal Keputran :

¢ Pedagang direlokasi, Pemkot bangun Pasar Induk
¢ Dilengkapi tempat lelang agro bisnis
¢ Pemkot sudah temukan investor
¢ Relokasi dilakukan bertahap
¢ Lahan pasar induk dan nama investor masih dirahasiakan
Minggu, 18 Apr 2004
Diobrak, Muncul Luberan Baru
Foto 19
SURABAYA - Keseriusan polisi menertibkan pedagang Pasar Keputran agar tidak meluber patut diacungi jempol. Mereka terus menjaga pasar yang terkenal semerawut itu selama 24 jam penuh. Meski demikian, bukan berarti tidak ada permasalahan baru yang muncul seiring ketegasan aparat tersebut.

Salah satunya, kini timbulnya luberan baru yang cukup mengganggu arus lalu lintas di Jl Sonokembang. Luberan pedagang itu berada di sebelah utara Hotel Brantas, membujur ke barat hingga mendekati pertigaan Jl Sonokembang - Jl Panglima Sudirman.

Luberan ini muncul setelah para pedagang yang berada di sebelah timur Hotel Brantas diobrak aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Mereka biasanya berjualan mulai pukul 4 sore hingga 4 pagi.

Polisi belum "menyentuh" pedagang yang menggelar barang dagangannya di atas mobil dan bidak kecil itu. Padahal, mereka memakan sebagian badan jalan Jl Sonokembang. "Kalau begitu, polisi bersikap tidak adil," kata Abdullah, pedagang yang memiliki stan di timur Hotel Brantas. "Kalau, kami terus di obrak dan di jaga 24 jam penuh. Sementara mereka yang jelas-jelas mengganggu lalu lintas kok dibiarkan?," tambahnya dengan berapi-api.

"Ada apa dengan polisi? Kok hanya kami yang ditertibkan dan mereka tidak terus terang kami iri dengan sikap polisi itu," sambung penjual sayur ini.

Sikap polisi yang terkesan memihak sekelompok pedagang ini ditakutkan akan menimbulkan ketegangan di antara pedagang. "Sebab, pedagang di tempat saya, sempat mau ngelurug pedagang di utara Hotel Brantas itu," kata Muhammad, pengelola pedagang di sebelah timur Hotel Brantas.

Namun, lanjut Muhammad, pihaknya berusaha meredam emosi anak buahnya itu. "Ya, saya sebagai pengelola mencoba meredam pedagang. Sebab, kalau ada apa-apa, saya juga ikut tanggung jawab. Dan, Alhamdulillah, pedagang masih mau mendengar masukan dari saya," imbuh pria berkumis tebal ini.

Kasat Lantas Polwiltabes Surabaya, AKBP Royke Lumowa, ketika di konfirmasi Jawa Pos mengatakan pihaknya telah menertibkan luberan baru pedagang tersebut. "Itu sudah beberapa kali kami tertibkan, lho," tegasnya.

Namun, karena para pedagang kembali berjualan di areal larangan berjualan tersebut, Royke berjanji akan menertibkannya kembali. "Pokoknya siapa saja yang mengganggu arus lalu lintas, akan kami tertibkan. Tak terkecuali pedagang-pedagang itu," terang perwira menengah ini.

Lalu, sampai kapan polisi menertibkan Pasar Keputran? Royke mengatakan bahwa pihaknya akan menerjunkan anggotanya hingga arus lalu lintas di sekitar Pasar Keputran menjadi lancar. "Waktu bukan patokan kami. Kalau arus lalu lintas benar-benar lancar, kami akan menarik personel dari Pasar Keputran," pungkasnya. (tim JP)
Sabtu, 17 Apr 2004
Karena Wali Kota Tak Berani Tegas?

Foto 20
Sikap Dispol PP yang Enggan Tertibkan Keputran
SURABAYA --Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP) rupanya sudah malas berurusan lagi dengan pedagang Keputran. Mereka terang-terangan mengaku enggan terlibat kembali dalam obrakan Keputran. Bahkan, sikap tegas polisi yang turun langsung mengobrak pedagang mokong Kamis lalu, ternyata juga ditanggapi biasa-biasa saja oleh Dispol PP.

"Pekerjaan Dispol PP sangat banyak. Tidak mungkin kita terus menerus ngurusi Keputran. Kalau itu kita lakukan, bagaimana dengan operasi penertiban lainnya," ujar Kadispol PP Kadri Kusuma kepada wartawan, kemarin.

Kadri menganggap operasi penertiban yang pernah dilakukannya sudah membawa hasil yang maksimal. "Coba Anda lihat, setelah kita melakukan penertiban, mana ada pedagang yang meluber ke badan jalan. Semua pedagang sudah tertib. Nggak ada yang berani melanggar larangan kita," ujar Kadri penuh percaya diri.

Pernyataan Kadri itu tentu saja patut dipertanyakan. Sebab, operasi penertiban yang dilakukan Dispol PP 3 April lalu, ternyata hanya mampu menertibkan pedagang selama beberapa jam saja. Setelah itu, kondisi Keputran lambat laun kembali semrawut seperti semula. Parahnya lagi, sejak 10 April lalu, seluruh aparat Dispol PP ditarik dari Keputran. Penertiban yang dilancarkan aparat Dispol PP terkesan mubazir dan menghambur-hamburkan anggaran.

Kondisi itu pula yang boleh jadi membuat polisi menjadi geram. Hingga akhirnya, Kasatlantas AKBP Royke Lumowa perlu turun langsung memimpin obrakan, Kamis lalu (15/4). Saat itu, sama sekali tak ada aparat Dispol PP yang membantu polisi. Mengapa? "Seperti saya bilang, tugas kita bukan hanya mengurusi Keputran," ujar Kadri, kali ini dengan nada meninggi.

Mantan Komandan Kodim ini juga menganggap wajar obrakan yang dilakukan polisi. "Ya nggak apa-apa kalau polisi yang mengobrak Keputran. Toh dalam UU 14/1992 mengenai jalan, polisi memang harus harus menjaga ketertiban lalu lintas," ujar Kadri.

"Tapi, jangan pernah menganggap saya takut dengan pedagang kaki lima di Keputran. Tulis itu besar-besar! Dispol PP tidak takut kepada PKL," ujar Kadri berulang-ulang, dengan nada terkesan emosi.

Menurut sumber Jawa Pos, polemik di Pasar Keputran membuat Kadri menjadi serba salah. Sebab, rencana penertiban yang disusunnya ternyata tidak disetujui oleh Wali Kota Bambang D.H. "Pak Bambang memerintahkan Pak Kadri supaya tidak melakukan aksi represif. Padahal, tidak mungkin melakukan penertiban PKL tanpa aksi represif. Apalagi pedagang Keputran kan banyak premannya," ujar sumber itu.

Kadri, lanjutnya, sebenarnya ingin menuntaskan permasalahan Keputran dengan gerak cepat ala militer. "Tapi ya itu tadi, atasannya melarangnya," ujar sumber itu. Benarkah demikian? Kadri enggan menaggapi tengara itu.

Sementara itu, Kasubdin Lalu Lintas Dinas Perhubungan Surabaya Agus Haris menyatakan siap membantu penataan lalu lintas di kawasan Keputran. Dia mengaku akan memasang rambu-rambu larangan parkir di sepanjang Jl Sonokembang. "Sekarang sebenarnya sudah ada rambunya. Tapi, kita akan memasang rambu yang untuk lebih mempertegas lagi," katanya.

Mulai hari ini, becak dan rengkek-rengkek (sepeda motor dengan keranjang, Red) dilarang masuk dan parkir di Jl Sonokembang. "Kalau mau ke Keputran, mereka bisa lewat Jl Pandegiling menuju ke sebelah selatan Pasar Keputran," tuturnya.

Menurut dia, kemacetan di Jl Sonokembang dipicu banyaknya truk dan pikap yang parkir seenaknya di tepi jalan. "Setelah rambu larangan parkir itu terpasang, kita akan berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan penertiban rutin," katanya. (tim jp)
Jumat, 16 Apr 2004
Kecewa Dispol PP, Polisi Obrak Keputran
Foto 21
SURABAYA- Ketidakberdayaan aparat Dispol PP dalam menertibkan pedagang di Pasar Keputran, agaknya membuat polisi harus bersikap tegas. Kemarin, polisi kembali mengobrak pedagang yang mokong membeber dagangannya di badan jalan. Tak tanggung-tanggung, operasi mendadak itu kembali dipimpin langsung Kasatlantas Polwiltabes Surabaya, AKBP Royke Lumowa.

Penertiban kemarin juga sempat diwarnai ketegangan antara polisi dengan para pedagang. Sebab, bebeapa pedagang ada yang menolak dan mencoba melawan polisi.

Puncak ketegangan terjadi ketika polisi berusaha menciduk salah seorang pengelola pasar bernama Muhammad ke dalam mobil patroli. Upaya polisi itu ternyata mendapat perlawanan dari bos pedagang Keputran itu. Pria kurus itu meronta dan berusaha melepaskan diri. "Kenapa saya mau dibawa?," kata Muhammad sambil menarik lengannya dari tangan polisi.

Melihat bosnya mendapat kesulitan, anak buah Muhammad tidak tinggal diam. Mereka berusaha memberikan bantuan dengan mendekap tubuh Muhammad. Terjadilah aksi tarik-menarik antara pedagang dan polisi. Merasa suasana kurang menguntungkan, polisi akhirnya mengalah, dan melepaskan Muhammad.

Sebagai gantinya, polisi meminta kartu identitas pengelola pasar Keputran tersebut. "Petugas mau ambil KTP. Tapi saya tolak. Akhirnya, saya kasih SIM A. Setelah ambil SIM, polisi meminta saya menghadap ke Polsek Genteng," tutur Muhammad.

Obrakan polisi itu rupanya membuat sebagian pedagang merasa ketakutan. Mereka akhirnya pindah dan membawa seluruh dagangannya ke Jl Irian Barat yang berada tepat di sebalah barat Pasar Keputran.

Kasatlantas Royke Lumowa agaknya benar-benar geram melihat sikap mokong pedagang Keputran. Perwira polisi yang dikenal tegas ini langsung memarahi puluhan pedagang yang membela Muhammad. Dia bahkan langsung memberi ultimatum kepada pedagang. "Saya beri waktu sampai subuh besok (subuh tadi, Red). Silakan diangkuti sendiri bedaknya, kalau tidak, polisi yang akan mengangkuti barang-barang tersebut," tegasnya.

Deadline itu, katanya, sudah dibicarakan dengan dua pengelola pedagang, yaitu Syukri dan Muhammad. "Mereka sempat menawar agar tidak ditertibkan dulu. Tapi saya menolak. Tidak ada tawar menawar, sekarang mereka harus tertib," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Royke juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat Dispol PP yang meninggalkan Keputran. "Ini bagaimana. Pedagang masih meluber, kok Dispol PP sudah ditarik semua. Saya nggak tahu apa maksudnya Dispol PP," katanya.

Pernyataan Royke memang tidak mengada-ada. Sejak dua hari lalu, seluruh aparat Dispol PP memang telah ditarik dari Keputran. Dalam penertiban kemarin pun, tidak ada satu pun aparat Dispol PP yang membantu polisi. Dengan nada tegas, Royke mengaku siap menjaga pasar Keputran selama mungkin. "Kalau pedagang mau buka 20 jam, saya akan menjaga selama 21 jam. Kalau pedagang mau buka selama 24 jam, maka polisi akan siap menjaga 25 jam penuh. Ingat itu," pungkasnya.(tim jp)
Selasa, 13 Apr 2004
Ada yang Terima Upeti?





Pedagang Keputran Meluber ke Jalan Lagi
SURABAYA --Bau tak sedap mulai mewarnai gagalnya penertiban Keputran. Pedagang yang menolak pindah dikabarkan telah menyetor "upeti" kepada beberapa oknum pengelola. Upeti itu dibayarkan sebagai jaminan pedagang bisa tetap berjualan di badan jalan. Kabarnya, upeti itu juga menjadi jaminan supaya aparat Dispol PP tidak lagi mengobrak pedagang.

"Kami sudah membayar Rp 100 ribu kepada pengelola. Katanya, duit itu untuk uang keamanan supaya kami bisa terus berjualan," ujar Solihin, pedagang sayur yang ditemui Jawa Pos kemarin sore.

Sayang, dia enggan menyebut secara jelas siapa pengelola yang meminta "iuran" itu. "Yang saya tahu, dia sudah biasa meminta setoran kepada pedagang antara Rp 8 ribu sampai 10 ribu setiap hari," katanya.

Pernyataan senada juga diungkapkan Siti Solikah, pedagang tomat. "Iya, saya juga diminta membayar Rp 100 ribu. Kalau nggak mau bayar, kita tidak boleh berjualan di sini lagi," paparnya terus terang.

Direktur Administrasi Keuangan Achmad Ganis Poernomo ternyata juga mendengar kabar tak sedap itu. "Yang saya dengar, setoran itu jumlahnya mencapai Rp 250 ribu," ungkap Ganis blak-blakan. Menurut dia, informasi itu didapatnya dari beberapa staf PD Pasar yang berada di Pasar Keputran.

"Saat pedagang kembali meluber ke badan jalan, saya sebenarnya sudah menaruh curiga," tuturnya. Ganis lalu menugaskan beberapa staf PD Pasar untuk menginvestigasi langsung ke para pedagang Keputran. Hasilnya, "Mereka (staf PD Pasar, Red.) melaporkan adanya tarikan sebesar Rp 250 ribu yang dilakukan oknum pengelola. Tapi saya tidak tahu oknum pengelola yang mana. Yang jelas, uang itu adalah jaminan keamanan supaya tidak diobrak," papar pejabat asli Madura ini.

Tengara adanya upeti itu memang cukup beralasan. Setidaknya, jika dilihat dari kondisi Keputran yang tetap semrawut kendati telah berulang kali ditertibkan. Sebagaimana diberitakan, Dispol PP melakukan operasi penertiban Keputran sejak 3 April lalu. Sayang, penertiban itu ternyata belum membawa hasil yang optimal. Pedagang hanya bersedia tertib sekitar dua hari. Setelah itu, mereka kembali membeber dagangannya melebihi batas yang diizinkan. Patok besi pembatas PKL seakan hanya menjadi pajangan saja. Dispol PP pun terkesan tak punya gigi menghadapi kenyataan itu.

Sementara itu, salah seorang pengelola pedagang Keputran, Muhammad, saat dikonfirmasi membantah tuduhan miring tersebut. "Nggak, nggak benar berita itu," ujarnya.

Saat ini, lanjut Muhammad, pihak paguyuban justru sedang sibuk-sibuknya melakukan penertiban pedagang yang meluber itu. "Sekarang kami sibuk menertibkan pedagang. Yang kami pikirkan adalah mencarikan lahan untuk pedagang yang tidak kebagian tempat. Bukan mikirkan soal duit," jelasnya.

Bagaimana dengan pengakuan Ganis yang juga mendengar kabar itu? "Tidak, sekali lagi, kami tidak menarik apa pun dari pedagang. Sekarang kami sedang sibuk melakukan penertiban. Mungkin Pak Ganis sendiri yang melakukan tarikan kepada pedagang," sergahnya.

Meski demikian, pria berpenampilan dandy ini membenarkan mengenai kondisi pedagang yang kembali meluber, terutama di Jl Sonokembang. "Waktu itu memang masih ada sekitar 55 pedagang yang tidak kebagian tempat. Kasihan kalau langsung diusir, wong mereka juga mencari makan," ujarnya.

Namun, Muhammad mengaku sudah menempatkan mereka di bagian dalam Keputran. "Sekarang mereka sudah tertib lagi, kok," pungkasnya. (tim jp)
Senin, 12 Apr 2004
Dinas Koperasi Belum Siap

Penataan Keputran Versi PD Pasar
SURABAYA - Konsep penataan pedagang Keputran yang pernah diungkapkan PD Pasar, agaknya perlu lebih disosialisasikan lagi kepada instansi terkait. Salah satunya kepada Dinas Koperasi (Dinkop). Sebab, Dinkop yang selama ini disebut-sebut sebagai leading sector-nya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) ternyata masih mempermasalahkan konsep tersebut. Mereka menganggap konsep penataan PD Pasar itu masih mentah dan baru berupa wacana.

"Jujur saja, sampai sekarang kami belum pernah diajak ngomong soal konsep itu oleh PD Pasar," ujar Kasubdin Pengusaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Drs Hadi Mulyono MM kepada Jawa Pos, kemarin. "Sampai sekarang kami juga belum berbuat apa-apa terkait persoalan Keputran. Sebab, kami masih menunggu keluarnya SK Wali Kota yang menjadi juknis Perda PKL," katanya.

Sebagaimana diberitakan, jajaran direksi PD Pasar telah menyusun konsep penataan pedagang Keputran. Langkah pertama penataan adalah membersihkan seluruh bedak milik pedagang Keputran oleh Dispol PP. Setelah itu, pemkot memberikan ganti rugi berupa bedak baru kepada pedagang. Bedak-bedak yang dibagikan kepada pedagang itu harus seragam, baik bentuk maupun ukurannya.

Direktur Keuangan Achmad Ganis Poernomo mengaku telah melakukan penghitungan ukuran bedak. Menurut dia, bedak-bedak baru itu sebaiknya memiliki dua ukuran. Ukuran pertama sebesar 1 x 1,5 meter, dan bedak kedua berukuran 1,5 x 1,5 meter. Dengan bedak sebesar itu, lanjut Ganis, lahan yang dibutuhkan seluruh pedagang Keputran tidak akan meluber hingga ke badan jalan. Berdasarkan perhitungan Ganis, konsep itu membuat pedagang bisa dimundurkan sekitar 30 meter dari bibir jalan Sonokembang dan Jl Panglima Sudirman.

Konsep yang diungkapkan PD Pasar ternyata kurang disetujui oleh Hadi, terutama mengenai pengadaan bedak yang harus ditanggung pemkot. "Kalau Dinas Koperasi yang diminta menyediakan bedak, terus terang rasanya kok tidak mungkin. Anggaran kami untuk PKL tidak termasuk pengadaan bedak. Yang ada hanya anggaran untuk penyediaan TDU (tanda daftar usaha, Red)," katanya.

Hadi lebih sreg jika pengadaan bedak itu dilakukan paguyuban pedagang Keputran sendiri. "Saya rasa pengadaan bedak cukup diserahkan kepada paguyuban di sana. Menurut saya, itulah esensi pemberdayaan PKL," katanya.

Sementara itu, kendati Dispol PP akhirnya tetap bertahan di Keputran, toh para pedagang terkesan tidak menggubrisnya. Buktinya, kesemrawutan tetap merajalela di pasar itu. Pantauan Jawa Pos sore kemarin, pedagang di Jl Sonokembang kembali meluber tidak karuan. Petugas Dispol PP pun tak mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya saling pandang. Ada juga yang malah tampak ngobrol sambil merokok bersama pedagang. (tim jp)
Sabtu, 10 Apr 2004
PD Pasar Tidak Lagi Urusi Sampah Keputran

SURABAYA - PD Pasar agaknya sudah kapok mengurusi sampah pedagang Keputran, terutama yang berada di luar pasar. Maklum, sampah di kawasan kumuh tersebut membuat perusahaan milik pemkot itu selalu merugi sampai puluhan juta rupiah. Kemarin, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Nartiyan Ardhana menyatakan akan melepas tanggung jawab pengangkutan dan pembersihan sampah PKL (pedagang kaki lima) Keputran. Konsekuensinya, PD Pasar juga akan menghentikan iuran sampahnya.

"Kami tidak akan menarik iuran sampah lagi kepada pedagang di luar pasar. Tapi, kami juga tidak akan mengurusi sampah di luar pasar Keputran. Sampah yang kami urusi hanya milik pedagang di dalam pasar, karena kewenangan kami memang hanya sebatas itu," katanya.

Menurut Nartiyan, kebijakan itu diambilnya untuk mengembalikan PD Pasar sesuai tupoksi dan kewenangannya. "Sesuai ketentuan, kewenangan dan tanggung jawab, kami hanya mengelola Pasar Keputran dan para pedagangnya. Tidak disebutkan mengenai tanggung jawab terhadap PKL di sekitar pasar," katanya.

Langkah itu dilakukan Nartiyan setelah SK Wali Kota yang mengatur mengenai PKL di sekitar pasar dicabut pemkot. Dalam SK itu, disebutkan bahwa pedagang yang berada pada radius 100 meter dari pasar, menjadi tanggung jawab PD Pasar. "Kini, SK itu telah dicabut. Artinya, kami tidak berhak lagi menarik iuran kepada para PKL Keputran bukan," katanya.

Sikap tegas yang diambil Nartiyan memang bisa dimaklumi. Selama ini, sampah pedagang di luar Pasar Keputran memang menjadi tanggung jawab PD Pasar. Setiap bulan, PD Pasar mendapat setoran Rp 1.000 per pedagang. Namun, pendapatan dari sampah itu ternyata jauh lebih kecil dibanding biaya penanganan sampah. Akibatnya, PD Pasar selalu tekor sampai Rp 27 juta setiap bulan gara-gara mengurusi sampah Keputran.

Lantas, siapa yang akan mengurusi sampah di Keputran? "Pak Kadri (Kadri Kusuma, Kadispol PP, Red) pernah bilang akan menyerahkan penertiban pedagang kepada paguyuban atau pengelola. Nah, sebaiknya soal sampah juga dibebankan kepada mereka. Toh, selama ini mereka (pengelola pasar, Red) juga menarik iuran kepada pedagang," katanya.

Langkah Nartiyan ini disambut gembira seluruh staf PD Pasar. Mereka merasa lega karena tidak lagi dikenai kewajiban menarik iuran sampah kepada pedagang Keputran. "Meski hanya ditarik Rp 1.000, pedagang Keputran sangat ndablek kalau diminta membayar. Malah, ada yang sampai sembunyi. Padahal, kalau yang meminta iuran itu pengelola pasar, mereka sangat patuh. Bahkan, sebelum ditarik pun, sudah banyak yang membayar duluan," ungkap seorang staf PD Pasar yang enggan namanya ditulis.

Sementara itu, kesemrawutan agaknya bakal kembali mewarnai kawasan Keputran. Sebab, hari ini seluruh petugas Dispol PP akan ditarik dari lokasi Keputran. Bahkan, kemarin, tenda darurat yang digunakan sebagai pos jaga Dispol PP juga sudah dicabut. Sayang, Kadispol PP Kadri Kusuma belum berhasil dikonfirmasi mengenai hal ini. Namun, dalam beberapa kali wawancara sebelumnya, Kadri menyatakan bahwa dia tetap akan menerjunkan pasukannya untuk patroli keliling di Keputran. "Setelah tanggal 9 April, pengamanan Keputran kami serahkan kepada aparat Muspika dan Satpol PP Kecamatan," katanya. (tim jp)
Jumat, 09 Apr 2004
Bedak-Bedak Harus Seragam dan Dibatasi

Konsep PD Pasar Tata Keputran
SURABAYA - Rencana Gubernur Jatim Imam Utomo menyiapkan lahan penampungan untuk pedagang Keputran di dekat Waru, mendapat sambutan positif dari PD Pasar. Kemarin, jajaran direksi di perusahaan milik pemkot itu bahkan telah menyusun konsep penataan pedagang selama menunggu kepastian relokasi dari gubernur.

"PD Pasar telah menyusun konsep penataan yang menurut kami adalah solusi terbaik untuk menertibkan pedagang Keputran," ujar Direktur Keuangan PD Pasar, Achmad Ganis Poernomo, kepada Jawa Pos, kemarin.

Pejabat asli Madura ini lantas menjlentrehkan konsep yang dimaksudnya itu. Disebutkan, langkah pertama penataan adalah membersihkan seluruh bedak milik pedagang Keputran. "Pembersihan bedak ini harus dilakukan oleh aparat Dispol PP," kata Ganis. Setelah itu, pemkot memberikan ganti rugi berupa bedak baru kepada pedagang. Bedak-bedak baru itu, lanjutnya, bisa dibuat oleh Dinas Koperasi atau instansi lainnya. "Yang jelas, bedak itu harus gratis. Pedagang pasti keberatan kalau disuruh membayar. Apalagi, pembinaan dan pemberdayaan PKL kan menjadi tanggung jawab pemkot," ujarnya. "Kita juga bisa meminta bantuan kepada para investor pasar. Saya yakin, mereka tidak keberatan. Toh ini juga demi kebaikan seluruh warga kota," sambungnya.

Bedak-bedak yang dibagikan kepada pedagang itu harus seragam, baik bentuk maupun ukurannya. Ganis mengaku telah melakukan penghitungan ukuran bedak. Menurut dia, bedak-bedak baru itu sebaiknya memiliki dua ukuran. Ukuran pertama sebesar 1 x 1,5 meter, dan bedak kedua berukuran 1,5 x 1,5 meter. Dengan bedak sebesar itu, lanjut Ganis, space yang dibutuhkan seluruh pedagang Keputran tidak akan meluber hingga ke badan jalan. "Saya telah melakukan perhitungan. Dengan bedak seperti itu, nantinya pedagang bisa dimundurkan sekitar 30 meter dari bibir jalan Sonokembang dan Jl Panglima Sudirman," katanya.

Ganis juga telah melakukan pemetaan terhadap lokasi dan pengelola PKL Keputran. Ada enam pengelola yang berhasil dideteksi PD Pasar. Pengelola pertama bernama Sanam. Dia mengendalikan 35 PKL. Pengelola kedua bernama Marzuki yang mengendalikan 115 PKL. Lalu ada nama Salun (60 PKL), Katidjo/Gatot (130 PKL), dan Muhammad (180 PKL). Terakhir adalah pengelola bernama Syukri. Dia mengendalikan 340 PKL. Sebagian PKL yang dikelola Syukri adalah "warisan" dari Kacong yang telah meninggal. Data itu belum termasuk PKL yang bersepeda motor dan tidak memiliki bedak di Keputran.

Dengan konsep ini, papar Ganis, seluruh pedagang maupun pengelola tidak akan dirugikan. Tapi, bagaimana jika pedagang menolak konsep ini? "Saya rasa ini adalah konsep yang paling bisa diterima oleh pedagang. Jadi, mereka harus menerimanya. Kalau masih ada yang menolak, saya rasa Dispol PP harus bertindak tegas," katanya.

Dirut PD Pasar Nartiyan Ardhana menambahkan, konsep itu diyakini mampu mencegah melubernya pedagang hingga ke badan jalan. Meski demikian, dia menyatakan bahwa konsep itu masih akan dibahas lagi bersama Dispol PP dan instansi terkait lainnya. "Ini hanya konsep penataan versi kami. Yang jelas, dibutuhkan koordinasi dengan segenap instansi untuk bisa menertibkan pedagang Keputran," katanya.

Dosen pascasarjana Unair ini menambahkan, konsep itu tetap harus ditindaklanjuti dengan relokasi pedagang ke lahan baru. "Sambil menunggu rencana Pemprov membangun pasar induk, saya rasa konsep inilah yang paling mungkin diterapkan. Kita tidak mungkin hanya mengobrak tanpa memberikan solusi bukan?," tandasnya.(tim jp)
Kamis, 08 Apr 2004
Gubernur Bentuk Tim Khusus
Foto 22
Relokasi Keputran Kian Dikonkretkan
SURABAYA --Gubernur Jatim Imam Utomo terus mengkonkretkan rencana merelokasi pedagang Keputran ke lahan kosong di dekat Waru. Kemarin, pejabat nomor satu di pemprov itu menyatakan akan membentuk tim khusus yang bertugas penyiapkan lahan penampungan sementara tersebut.

Pembentukan tim khusus itu diungkapkan gubernur saat dicegat Jawa Pos sebelum meninggalkan ruang kerjanya, kemarin. Menurut Imam, pemprov telah menyusun langkah-langkah penting untuk mendukung rencana relokasi pedagang Keputran ke lahan di dekat Waru itu. Salah satu upayanya adalah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yang disebut-sebut adalah bos pabrik rokok terkenal itu.

"Kita akan membentuk tim dulu. Tim itu nanti yang akan melakukan negosiasi dengan pemilik lahan," ujarnya.

Dia optimistis, proses negosiasi tersebut tak akan memakan waktu lama. "Mudah-mudahan kita segera tahu hasilnya," katanya.

Pertanyaannya, bagaimana jika lahan kosong itu ternyata tidak dijual? "Kalau memang tidak dijual, tim akan mengupayakan untuk mengontrak lahan itu. Saya yakin bisa," ungkapnya mantap.

Sebagaimana diberitakan, kesemrawutan pedagang Keputran yang tak kunjung teratasi menggugah gubernur untuk turun tangan. Bahkan, diam-diam, mantan Pangdam V Brawijaya ini ikut mencarikan lahan penampungan sementara pedagang. Lahan yang dilirik berada di kawasan Waru, persisnya di dekat jalan tembus menuju Masjid Al Akbar Surabaya (MAS). Kabarnya, lahan kosong itu milik seorang pengusaha rokok ternama.

Gubernur menjelaskan, selain melakukan negosiasi dengan pemilik lahan, tim khusus juga bertugas melakukan kajian mendalam mengenai aspek kelayakan lahan relokasi itu. "Tentu saja pengkajian akan dilakukan dari segala aspek," katanya.

Menurut dia, tim khusus itu nantinya akan beranggotakan para pejabat dari instansi yang terkait dengan bidang perekonomian seperti Biro Perlengkapan, Biro Perekonomian, dan Kimpraswil. Tim juga akan melibatkan perwakilan dari Pemkot Surabaya. "Bagaimanapun, pedagang Keputran saat ini berada di wilayah Surabaya. Jadi, mereka harus kita libatkan dalam tim," ujarnya.

Sementara itu, kondisi Pasar Keputran kemarin nyaris kembali seperti sebelum ditertibkan. Pedagang mulai menggelar dagangannya di badan jalan. Kondisi paling parah terlihat di Jl Sonokembang. Di sini, pagar batas larangan berjualan semakin dimajukan. Semula, pagar itu berada sekitar 30 meter dari bahu jalan. Kini, pagar itu sudah mepet dengan bahu jalan. Anehnya, aparat Dispol PP membiarkan saja kondisi itu terjadi. Kemacetan pun mulai merajalela.

Kadispol PP Kadri Kusuma agaknya sudah pasrah. Dia malah menyatakan akan menarik pasukannya mulai 9 April besok. "Setelah tanggal 9, pengamanan dan penertiban akan kami serahkan ke aparat Muspika setempat," tandasnya. (tim jp)
Rabu, 07 Apr 2004
Kasatlantas Pimpin Obrakan Keputran
SURABAYA - Polisi agaknya gemes juga melihat Dispol PP terkesan melempem menghadapi pedagang Keputran. Maklum, obrakan yang digencarkan petugas Dispol PP ternyata belum menunjukkan hasil maksimal. Kemarin, polisi langsung proaktif "mengambil alih" tugas penertiban tersebut. Tak tanggung-tanggung, operasi itu dipimpin langsung Kasatlantas Polwiltabes Surabaya, AKBP Royke Lumowa.

Operasi penertiban yang dimulai sekitar pukul 15.00 itu berjalan lancar. Pedagang agaknya lebih sungkan kepada Royke ketimbang Kadri Kusuma (Kadispol PP). Buktinya, kedatangan Royke disambut hangat oleh pedagang. Begitu tiba di lokasi, Royke langsung terlibat pembicaraan serius dengan puluhan pedagang.

Para pedagang melontarkan beberapa pertanyaan seputar penertiban. Royke menjawab pertanyaan itu dengan simpatik. Perwira menengah ini juga sabar meladeni pertanyaan bertubi-tubi dari pedagang. Sehingga, pedagang tampak puas dengan jawaban yang diberikan Kasat Lantas tersebut. Mereka juga bersedia memindah dagangannya dari badan jalan.

"Anda berjualan di tempat yang dilarang. Keberadaan Anda mengganggu lalu lintas di sini. Jadi, kami minta para pedagang lebih mundur lagi. Jangan berjualan di badan jalan," kata Royke.

Semula, pedagang ngeyel menolak perintah Royke. "Mau mundur kemana lagi Pak, di sini sudah mepet," ujar Abdul Hamid, pedagang tomat. Namun, Royke tetap melarang pedagang berjualan di badan jalan. "Anda sudah bertahun-tahun berjualan di tengah jalan. Itu sudah melanggar peraturan. Jadi, tolong, segera pindah dari sini. Kasihan pengguna jalan yang lewat sini. Mereka pasti terganggu dengan dagangan Anda," ujar Royke. Pedagang pun akhirnya menurut, tanpa berani membantah lagi.

Yang menarik, polisi juga menertibkan beberapa kendaraan pedagang yang diparkir seenaknya di sepanjang Jl Sonokembang. Kendaraan yang ditinggal pemiliknya, langsung diderek polisi untuk diamankan.

Langkah polisi yang turun tangan "mengambil alih" penertiban Keputran memang bisa dimaklumi. Sebab, pedagang tetap bergeming dan masih saja meluber, meski Dispol PP berkali-kali melakukan penertiban.

Bahkan, kemarin siang, Dispol PP juga belum mampu menertibkan pedagang-pedagang mokong tersebut. Pedagang yang menggelar bedaknya di bahu jalan sama sekali tidak tersentuh. Padahal, mereka jelas-jelas melanggar pagar batas berjualan.

Sementara itu, beberapa pedagang yang ditemui Jawa Pos tetap menolak penertiban. "Meski terus ditertibkan, kami tidak mau pindah," ujar Busiri, pedagang sayur.

"Kita mau dipindah kemana lagi? Di selatan, tidak ada tempat dan sudah penuh. Kalau kami tidak dapat tempat, mau berjualan dimana lagi?," sambung pria 42 tahun ini.

Para pedagang tetap tidak mau pindah dari Pasar Keputran karena alasan lokasinya strategis. "Kalau dipindah, kami minta lahan yang strategis. Kami juga tidak mau dipindah sebagian. Pokoknya, pindah satu, ya harus pindah semua," kata Busiri.

Pada bagian lain, kalangan FTNI-Polri DPRD Surabaya merasa jengkel melihat Dispol PP tidak berhasil menertibkan Keputran. "Wajar kalau polisi turun tangan. Mereka pasti geram melihat pemkot tidak pernah berhasil menertibkan Keputran," ujar sekretaris FTNI-Polri, Mayor Wenny Bukamo.

Menurut dia, permasalahan di Keputran bisa teratasi jika Dispol PP bersikap konsisten dan tegas. "Kesemrawutan di sana kan sudah bertahun-tahun, masak Dispol PP nggak bisa merumuskan konsep yang terbaik," katanya.

Wenny bahkan menuduh Kadri sengaja mengulur-ulur obrakan, supaya terus mendapat anggaran penertiban PKL. "Anggaran penertiban PKL di Dispol PP tahun ini hampir Rp 1 miliar. Saya curiga penertiban PKL itu sengaja diproyekkan supaya Dispol PP terus mendapat anggaran," katanya.

"Coba bayangkan, dalam APBD, Dispol PP meminta anggaran lauk pauk seperti di militer. Padahal, kerja Dispol PP dan militer sangat jauh berbeda. Militer itu kalau bekerja tidak pernah setengah-setengah. Mereka selalu siap 24 jam. Tapi, Dispol PP kerjanya hanya setengah-setengah. Paling banter hanya sampai jam 12 malam," kritik Wenny. "Kalau Pak Kadri gagal menertibkan Keputran, mending dia mundur saja lah. Itu bukti kegagalan dia menjalankan tupoksinya," sambung Wenny.

Bagaimana komentar Kadri? "Repot, aku iki kerjo salah, nggak kerjo yo salah. (Repot, saya kerja ya salah, nggak kerja juga dianggap salah, Red). Yang penting saya akan terus bekerja sesuai tupoksi," katanya. Kadri juga berjani akan terus menertibkan pedagang Keputran sampai benar-benar tertib. "Target saya menertibkan pedagang supaya tidak lagi meluber ke badan jalan. Itu saja," tandasnya.(tim jp)
Rabu, 07 Apr 2004
Metropolis Watch

Pedagang Lewati Batas

Sabtu 27 Maret 2004, sekitar pukul lima sore saya melewati sekitar Jl Kayun atau tepatnya di depan kantor SLI. Tampak di sebelah kiri jalan terlihat pedagang pasar Keputran telah melewati batas yang telah ditetapkan oleh pemkot. Bahkan, pedagang cenderung ke tengah jalan. Di sekitar itu juga terdapat trotoar yang dipakai sebagai tempat parkir sepeda motor pedagang atau biasanya sebagai tempat berdagang pakaian.
Selain menambah kemacetan lalu lintas, keberadaan pedagang Keputran juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, baik bagi pejalan kaki, pengendara bermotor, juga bagi pedagang itu sendiri. Maka, saya berharap bagi pengendara bermotor, pejalan kaki agar berhati-hati jika melewati kawasan tersebut. Saya harap instansi yang bersangkutan segera mengatasi masalah tersebut. Apabila mereka melanggar atau melawan harap diberi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
GEOVENDA S, SMUK Santa Maria Jl. Raya Darmo no. 49 Surabaya.

Tanggapan PDAM
Menangapi berita Jawa Pos 1 April 2004 di halaman 42 kolom Metropolis Watch dengan judul "Melaporkan Kebocoran, Air Diputus", yang dikirimkan oleh Saudari Siti Ni’mah, Jl. Manukan tama A 11/88 Surabaya, bersama ini disampaikan bahwa petugas PDAM Kota Surabaya telah menyelesaikan permasalahan tersebut pada 1 April 2004, sehingga aliran air sudah normal kembali.
Drs DJATMIKONINGSIH, Sekretaris Perusahaan
Selasa, 06 Apr 2004
Dukung Rencana Gubernur
Foto 23
Lahan Dekat Waru untuk Tampung Pedagang Keputran
SURABAYA - Upaya Gubernur Jatim Imam Utomo mencarikan lahan untuk menampung pedagang Keputran yang meluber, disambut gembira para direksi PD Pasar. Mereka yakin, lahan baru itu mampu menjadi solusi untuk mengatasi problem di Keputran.

"Terus terang saya kaget mendengar Pak Gubernur sudah mencarikan lahan untuk pedagang Keputran. Sebab, dalam rapat-rapat dengan Pemprov selama ini, saya hanya diberi tahu soal rencana pembangunan pasar induk di Jemundo. Soal lahan di dekat Waru itu sama sekali nggak pernah disebut," kata Direktur Utama PD Pasar Nartiyan Ardhana kepada Jawa Pos, kemarin.

Meski demikian, Nartiyan mengaku gembira jika rencana itu benar-benar terealisasi. Sebab, dari segi lokasi, lahan di dekat Waru yang dilirik gubernur itu sangat strategis untuk menampung pedagang Keputran. "Saya memang belum tahu secara persis titik lokasinya. Tapi, kalau saya lihat sepintas, kawasan di dekat Waru itu memang paling strategis dibanding lahan-lahan lain yang pernah diusulkan," paparnya. Sebab, lanjutnya, lahan itu berada di luar kota, namun masih bisa dijangkau oleh segala kendaraan. "Yang penting lagi, lokasi itu dekat jalan tol. Jadi, akses keluar masuk pedagang dari luar kota bisa sangat mudah," imbuhnya.

Selain itu, lokasi di dekat Waru tersebut masih berada dalam wilayah Surabaya. "Artinya, pembeli juga tidak perlu jauh-jauh menempuh perjalanan. Mereka bisa dengan cepat mengambil barang dan mendistribusikannya ke seluruh penjuru Surabaya," kata dosen pasca sarjana Unair ini.

Nartiyan yakin, jika pedagang Keputran benar-benar direlokasi ke tempat itu, permasalahan sampah di Surabaya akan jauh berkurang. "Salah satu permasalahan di Pasar Keputran adalah sampah yang menumpuk di tengah kota. Nah, kalau rencana relokasi itu benar, sampah Keputran tidak akan lagi ada kan," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, gubernur diam-diam ikut mencari solusi untuk mengatasi melubernya pedagang di Pasar Keputran. Solusi itu adalah mencari lahan kosong untuk menampung sementara para pedagang di pasar tersebut. Dan, lahan itu berlokasi di kawasan dekat Waru. Saat ini, gubernur sedang berupaya melobi pengusaha pemilik lahan kosong itu.

"Tunggu saja, kami sedang mempersiapkan tempat penampungan sementara untuk mereka (para pedagang Keputran, Red)," kata Imam Utomo.

Menurut sumber Jawa Pos yang bisa dipercaya, lahan di dekat Waru itu adalah milik salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Persisnya, lahan kosong itu terletak di sebelah jalan tembus dari Waru ke Masjid Al Akbar.

Di bagian lain, Wali Kota Bambang D.H. malah belum pernah mendengar rencana gubernur itu. Suami Dyah Katarina ini justru menyangka bahwa lahan yang dimaksud gubernur itu berada di kawasan Jemundo, Sidoarjo. "Setahu saya, lahan yang disiapkan Pemprov berada di Jemundo," kata Bambang.

Sementara itu, kondisi Pasar Keputran tiga hari setelah ditertibkan semakin ruwet saja. Belasan pedagang mulai meluber ke badan jalan sejak sore hari. Pagar batas PKL juga mulai dilanggar. Anehnya, petugas Dispol PP yang biasanya wira-wiri di sekitar Keputran, kemarin tidak terlihat lagi. Kemana mereka? "Mereka memang kita tarik untuk pengamanan pemilu. Sekarang kan coblosan," ujar Kadispol PP Kadri Kusuma. Meski demkian, Kadri menyatakan jika hari ini pasukannya akan kembali menjaga Keputran. "Besok (hari ini, Red), pasukan saya sudah kembali ke Keputran. Pedagang yang melanggar batas dan ngotot berjualan di badan jalan, akan kami tertibkan," tandas mantan Komandan Kodim ini.(oni)
Senin, 05 Apr 2004
Gubernur Lirik Lahan Dekat Waru
Foto 24
Untuk Menampung Luberan Pedagang Keputran
SURABAYA- Gubernur Jatim Imam Utomo diam-diam ikut mencari solusi untuk mengatasi melubernya pedagang di Pasar Keputran. Solusi itu adalah mencari lahan kosong untuk menampung sementara para pedagang di pasar tersebut. Dan, lahan itu berlokasi di kawasan dekat Waru. Saat ini, gubernur sedang berupaya melobi pengusaha pemilik lahan kosong itu.

"Tunggu saja, kami sedang mempersiapkan tempat penampungan sementara untuk mereka (para pedagang Keputran, Red)," kata Imam Utomo, dikonfirmasi Jawa Pos, kemarin.

Ketika ditanya lebih lanjut, dimana lokasi penampungan sementara itu? Imam tak menjawabnya secara kongkret. "Yang jelas, lokasinya berada di sekitar Waru," jawabnya, pendek. Waru sebelah mana? Gubernur enggan menjawabnya lebih jelas. "Nanti saja, tunggu kalau hasilnya sudah pasti," tambah pejabat nomor satu di Jatim itu.

Menurut sumber Jawa Pos yang bisa dipercaya, lahan di dekat Waru itu adalah milik salah satu perusahaan rokok di Indonesia. "Persisnya, lahan kosong itu terletak di sebelah jalan tembus dari Waru ke Masjid Al Akbar," kata sumber Jawa Pos tadi. "Sekarang ini, Pak Gubernur sedang melobi pemiliknya," imbuhnya.

Sejauh ini, bagaimana hasil dari lobi itu? Sumber Jawa Pos ini belum bisa memastikannya. "Tapi, kayaknya akan berhasil. Mudah-mudahan," tambahnya.

Dia melanjutkan, dari sisi lokasi, lahan kosong tersebut cukup strategis. "Lokasi itu sangat mudah dijangkau oleh para pedagang dari beberapa daerah. Malah lebih bagus, karena tidak harus masuk kota. Apalagi juga dekat dengan jalan utama," paparnya.

Lebih lanjut gubernur menambahkan, solusi ini, diharapkan bisa menjadi jalan keluar untuk menertibkan pedagang di Pasar Keputran. "Penertiban yang dilakukan aparat kemarin itu masih belum optimal, karena pemkot belum memiliki jalan keluarnya," kata gubernur, ditemui di sela-sela meninjau beberapa TPS (tempat pemungutan suara) kemarin. "Solusi inilah diharapkan mampu menjadi jalan keluarnya," tambahnya.(fey)
Senin, 05 Apr 2004
Masih Banyak Yang Mokong

DUA hari setelah ditertibkan, Pasar Keputran tetap menyisakan masalah. Ratusan pedagang ternyata tetap mokong dan menolak ditertibkan. Mereka masih enggan pindah, dan ngotot bertahan di lokasinya semula.

Sikap pedagang ini diungkapkan sendiri salah seorang pengelola pasar, H. Syukri. "Ya, ratusan pedagang memang menolak pindah. Sebab, tempat barunya yang dimundurkan ternyata kurang strategis. Pedagang tidak mau menempatinya," ujar Syukri.

Semula, pedagang yang meluber akan direlokasi ke sisi selatan Pasar Keputran. Namun, setelah didata, ternyata lahannya tidak cukup untuk menampung seluruh pedagang. "Pedagang di kelompok saya ada di selatan Dharmala. Sampai sekarang, masih ada sekitar 60 orang yang tidak kebagian lahan. Akibatnya, sampai sekarang mereka belum bisa berjualan. Itu belum puluhan pedagang yang berada di dekat Hotel Brantas dan tempat lainnya," ujar Syukri.

Lalu, usaha apa yang dilakukan para pedagang tersebut? Menurut Syukri, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot untuk membicarakan masalah ini. "Saya selaku wakil dari pedagang akan koordinasi dengan pemerintah. Yang pasti, saat ini para pedagang terus nggrundel," terang pria asal Madura ini.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Pemkot serius memikirkan masalah ini. "Sebab, jika tidak, mereka akan kehilangan mata pencaharian. Kan kasihan jika mereka tidak kerja," tutur Syukri.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Jawa Pos dini hari kemarin, Jl Panglima Sudirman tetap dipenuhi pedagang Keputran. Begitu juga di Jl Urip Sumohardjo, Jl Sonokembang dan Jl Kayun. Anehnya, petugas Dispol PP dan polisi tidak kelihatan.

Siang kemarin, barulah aparat Dispol PP dan polisi terlihat sibuk menertibkan pedagang. Mereka menempatkan pagar besi pembatas PKL di JL Sonokembang dan samping Wisma Dharmala. Namun, beberapa pedagang sudah mulai memenuhi Jl Kayun dan Panglima Sudirman.

Saat hal ini dikonfirmasikan kepada H. Syukri, dia mengakuinya. "Memang, masih ada pedagang yang meluber," katanya. Syukri mengatakan, pihaknya selaku "pengelola" menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada aparat. Dia mengaku mendukung jika pedagang yang berasal dari luar Surabaya itu ditertibkan.

"Pedagang di sana bukan termasuk kelompok saya. Jadi, terserah pemerintah," tegasnya. "Kalau mau ditertibkan, saya dan teman-teman siap membantu," sambung Syukri.(tim JP
Senin, 05 Apr 2004
Menata Pedagang Cilik ala de Soto

Oleh Djoko Susilo
Selama ini pemkot di Uruguay memandang PKL sebagai musuh besar. Maka atas saran-saran de Soto, mereka dijadikan mitra oleh eksekutif. Tidak ada aksi kekerasan oleh Satpol PP, juga tidak ada intimidasi oknum preman maupun pejabat dinas terkait. Kredit pun dipermudah dan mereka diberi akses ke jaringan modal dan pemasaran dengan dukungan pemerintah.

Sabtu lalu (3/4) Pemkot Surabaya dengan mengerahkan anggota Dispol PP dan didukung aparat kepolisian "sukses" mengobrak-abrik pedagang Pasar Keputran. Tapi tentu saja, aksi tersebut tidak bisa disebut sebagai "prestasi" membanggakan Wali Kota Bambang D.H. Sebab yang dilawan adalah pedagang kecil yang segala kemampuannya adalah kecil. Baik modal, jaringan, aset, dan apalagi kekuatan lobinya semuanya berskala kecil. Bukan kelas konglomerat. Makanya mudah saja aparat pemkot melabrak dan mengobrak-abrik para pedagang tersebut. Memang, nampaknya sudah jadi nasib "orang kecil" di Surabaya yang selalu kalah ketika berhadapan dengan pemerintah.

Para pedagang tersebut bukannya tidak menyadari bahwa berdagang sampai di badan jalan menyalahi aturan. Mereka membuat kawasan sekitar Pasar Keputran pun menjadi kumuh dan kotor. Tapi, sebagaimana klaim klasik selama ini, mereka tidak punya alternatif lain kecuali berdagang di sembarang tempat. Jadi, mereka sesungguhnya, sebagaimana warga masyarakat lain, mempunyai hak hidup dan berusaha di Surabaya. Hanya saja pemkot terkesan main gampang saja, mentang-mentang pedagang itu "wong cilik" maka mereka digusur begitu saja, tanpa pemberian alternatif dan konsep kebijaksanaan yang jelas. Apes benar menjadi pedagang cilik di Surabaya.

Soal pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya bukan hanya monopoli Surabaya, dan juga Indonesia pada umumnya. Saya sudah mengunjungi berbagai kota besar dan penting di dunia dari Warsawa, Canberra, Tokyo, Sydney, Paris, Amsterdam, Belgium yang semua juga memiliki PKL. Saya juga pernah tinggal di Washington DC selama empat tahun ataupun di Inggris dalam waktu yang cukup lama. Kedua ibu kota negara tersebut juga sama-sama memiliki PKL yang tidak sedikit. Tapi selama tinggal di London ataupun di Washington DC itu, saya tidak pernah mendengar cerita bahwa ada PKL yang digusur oleh pemerintah kotanya. PKL di London maupun Washington dibina, didukung, dan diatur dengan baik. Bukan ditumpas seperti di Surabaya. PKL di negara maju tersebut memberikan sumbangan ekonomi yang tidak kecil, juga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pajak lokal dan penciptaan lapangan kerja. Sungguh beruntung menjadi PKL di luar negeri, khususnya di negara-negara yang sudah maju itu.

Saya terkadang agak heran, setiap tahun para anggota dewan kota dengan dukungan eksekutif "ngelencer" ke berbagai negara. Resminya untuk "studi banding". Faktanya, saya sendiri tahu mereka hanya "pelesiran" saja. Tidak heran kalau dari tahun ke tahun, berbagai masalah tidak bisa diselesaikan secara tuntas di Surabaya, meski pemkot maupun DPRD-nya sudah menghabiskan banyak uang untuk jalan-jalan ke luar negeri.

Sesungguhnya, anggota dewan dan wali kota tidak perlu menghabur-hamburkan uang banyak yang berasal dari APBD yang sejatinya uang rakyat. Cukup baca buku karya Hernando de Soto berjudul Ada Jalan Lain, maka cukuplah mereka akan bisa mempelajari penanganan PKL di Uruguay yang sebelumnya memusingkan pemerintah kota Uruguay, ibu kota negara itu. Menurut de Soto, jika selama ini pemkot di Uruguay memandang PKL sebagai musuh besar, maka atas saran-sarannya, mereka dijadikan mitra oleh eksekutif. Tidak ada aksi kekerasan oleh Satpol PP, juga tidak ada intimidasi oknum preman maupun pejabat dinas terkait. Kredit pun dipermudah dan mereka diberi akses ke jaringan modal dan pemasaran dengan dukungan pemerintah.

Mereka juga didata. Jadi tidak sembarangan menggelar lapak. Semua harus diatur, tapi bukan diperangi. Ternyata cara yang dianjurkan de Soto mujarab. Secara bertahap keruwetan jalan di Uruguay berkurang karena PKL-nya tertib. Kas pemkot pun bertambah karena PKL juga membayar pajak kepada pemerintah setempat, bukan kepada preman ataupun oknum pejabat yang selama ini menjadi "pelindungnya".

Jadi, saya kira tidak ada salahnya jika Pemkot Surabaya ikut belajar apa yang dilakukan pemerintah Uruguay, tanpa harus ramai-ramai "ngelencer" ke sana. Jika Pemprov DKI mau belajar soal Busway ke Bogota, maka saya sarankan pejabat Pemkot Surabaya dan anggota dewan yang terhormat mempelajari cara menangani PKL Uruguay cukup dengan membaca buku karya Hernando de Soto tadi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak perlu ngelencer ke Uruguay. (*)

Minggu, 04 Apr 2004
Diobrak, Tapi Belum Maksimal
Foto 25
Kadispol PP Mengaku Masih Pemanasan
SURABAYA - Janji menertibkan Pasar Keputran, memang benar-benar dipenuhi kemarin. Tapi, aksi yang melibatkan ratusan petugas Dispol PP, polisi dan Dinas Perhubungan (Dishub) itu ternyata hanya menghasilkan ketertiban sementara.

Berdasarkan pantauan Jawa Pos, suasana di Jl Sonokembang kemarin pagi menjelang obrakan sudah terasa panas. Puluhan pedagang terlihat duduk-duduk di tumpukan bedaknya masing-masing. Wajah mereka menggambarkan kekhawatiran. "Pokoke saya nggak mau kalau bedak ini diambil petugas. Makanya sekarang saya jaga," ujar seorang perempuan yang berjualan tomat.

Puluhan pria terlihat duduk-duduk di depan gedung Indosat dan sekitar Hotel Brantas. Tampak juga belasan pemuda yang mengenakan kaos salah satu parpol peserta pemilu. Kabarnya, mereka ini adalah anak buah pengelola pasar yang ditugasi "mengawal" pedagang Keputran.

Tak lama berselang, sekitar pukul 09.30, dua truk polisi dan Dispol PP tiba. Suasana seketika menjadi panas. Belasan pemuda yang semula hanya duduk-duduk di depan gedung Indosat, berlarian menuju kompleks Keputran. Begitu juga para pemuda berkaos parpol tadi. "Ayo, bantu pedagang. Kalau petugas mau main kasar, kita lawan saja," ujar seorang pria berumur sekitar 30-an tahun, kepada teman-temannya.

Namun, mereka kecele. Sebab, petugas Dispol PP dan polisi melakukan aksi persuasif. "Anda dilarang berjualan di sini. Lahan ini harus bebas PKL," ujar Kumolosekti, Kasubdin Pembinaan dan Pengembangan Dispol PP. Para pedagang tidak ada yang membantah. Mereka hanya saling rasan-rasan saat petugas membongkar stan-stannya. Anehnya, stan yang telah dibongkar itu ternyata hanya digeletakkan di pinggir jalan. Tidak ada stan yang diamankan petugas. Begitu juga bedak-bedak dan bangunan liar di stren Keputran. Semuanya belum disentuh, apalagi dibongkar. Kondisi tak jauh berbeda juga terlihat di Jl Panglima Sudirman, samping Wisma Dharmala. Hanya, tidak separah di Jl Sonokembang.

Menjelang pukul 15.00, jumlah pedagang semakin bertambah. Beberapa di antaranya sempat kaget melihat lokasi dagangannya ditempati aparat. Mereka pun berkerumun di berbagai titik sambil rasan-rasan. Tak lama kemudian, beberapa pedagang mulai nekat. Mereka mengangkuti bedak-bedaknya ke lokasi semula, melewati batas maksimal yang diijinkan. Semula, petugas Dispol PP mencoba mencegahnya. "Pak, tolong jangan jualan di sana. Anda sudah melanggar batas maksimal," ujar petugas bernama Agus. Tapi, apa jawab pedagang? "Ini kan bukan tanahe sampeyan. Untuk apa pake larang-larang. Yang penting kan kami nggak ngganggu jalan," ujar pedagang itu dengan nada sedikit membentak.

Boleh jadi, Agus keder mendapat jawaban seperti itu. Buktinya, dia langsung terdiam. Begitu juga seluruh rekan-rekannya. Polisi pun tampaknya lebih suka menjadi penonton.

Merasa diberi angin, ulah pedagang itu akhirnya ditiru pedagang lainnya. Mereka ramai-ramai menempatkan bedaknya ke lokasi semula. Sedangkan polisi dan Dispol PP terlihat hanya mengawasi, tanpa mampu berbuat apa-apa. Hingga pukul 20.00, kondisi Keputran kembali seperti sebelum ditertibkan. Memang, pada jam itu, kondisinya belum sampai meluber ke badan jalan. Biasanya, puncak kesemrawutan pedagang Keputran terjadi mulai pukul 22.00.

Mengapa aparat Dispol PP terkesan bertindak setengah hati? Kadispol PP Kadri Kusuma mengakui, jika pihaknya memang belum melakukan penertiban secara maksimal. "Tapi, jangan dianggap kami tidak tegas. Operasi penertiban tadi itu hanya pemanasan bagi kami. Tapi, target kami jelas, yaitu menjaga kelancaran lalu lintas di Jl Sonokembang, Jl Urip Sumohardjo, dan Jl Panglima Sudirman," katanya.

Kadri juga mengakui, jika aksi penertiban kemarin bersifat persuasif. "Lusa (besok, Red) ada pemilu. Saya mendapat instruksi untuk melakukan pengamanan persuasif. Jujur ae, aku dewe sakjane wis gregeten ndelok pedagang sing sulit diatur (jujur saja, saya sendiri sebenarnya sudah geregetan melihat pedagang yang susah diatur, Red)," ujar mantan Komandan Kodim ini.

Meski demikian, Kadri berjanji akan melakukan tindakan lebih tegas seusai pemilu. "Selasa (6/4), kami akan betindak lebih tegas lagi. Anda lihat saja," tandasnya.(tim jp)

Minggu, 04 Apr 2004
Gagal Karena Tanpa Konsep
Foto 26
GAGALNYA operasi penertiban Keputran ternyata tidak mengagetkan Direktur Keuangan dan Administrasi PD Pasar, Achmad Ganis Poernomo.
"Dari dulu saya sudah yakin, operasi penertiban yang dilakukan Dispol PP tidak akan berhasil. Atau paling banter hanya berhasil seminggu, lalu balik lagi ke kondisi semula yang semrawut," ujar Ganis.

Menurut dia, penertiban kemarin dilakukan tanpa konsep yang matang dan terencana. Dispol PP dianggap hanya main obrak tanpa memikirkan upaya konkret untuk mencegah kasus serupa terulang di kemudian hari. "Pedagang pasti menolak kalau disuruh masuk pasar. Mereka juga pasti tidak mau kalau diobrak begitu saja," katanya.

Ganis lantas menawarkan kembali konsep penataan versi PD Pasar. Menurut dia, sebelum penertiban dimulai, perlu dilakukan pendataan mengenai luas lahan yang ditempati pedagang Keputran secara keseluruhan. Setelah itu, harus dihitung jumlah pedagang yang meluber di badan jalan.

Lalu, lahan yang harus dikosongkan juga harus dihitung secara cermat. Data-data itu lantas dikonversikan dalam bentuk prosentase. "Misalnya, luas lahan Keputran mencapai 2 ribu meter persegi. Sedangkan luas lahan yang harus bebas PKL ada sekitar 450 meter persegi. Jika dipersentasekan, berarti ada pengurangan lahan sampai 25 persen kan," paparnya.

Nah, kriteria 25 persen itu lantas diberlakukan kepada seluruh pedagang. "Maksud saya, lahan setiap pedagang Keputran harus dikurangi sebesar 25 persen. Saya yakin pengurangan sebesar itu tidak akan mengganggu dagangan mereka," katanya.

Untuk mempermudah penataan, papar Ganis, perlu dilakukan penyeragaman bedak. "Pertama, seluruh bedak harus dibuang oleh Dispol PP. Lalu, pemkot membagikan bedak baru yang ukurannya lebih kecil dan sesuai dengan kriteria 25 persen tadi," ungkapnya. Bedak baru nanti harus diberikan secara gratis. "Bagaimanapun, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tetap menjadi tanggungan pemkot. Jadi, wajar kalau ada anggaran untuk itu," katanya.

Pejabat asli Madura ini menyatakan jika konsep itu sudah diterapkan pada beberapa pasar, termasuk Pasar Wonokromo. "Penataan pedagang Pasar Wonokromo di TPS (tempat penampungan sementara, Red) sukses karena konsep itu juga," katanya.

Sementara itu, aksi obrakan kemarin membuat aparat PD Pasar merasa ketar ketir. Mereka khawatir para PKL akan memindahkan bedak-bedaknya ke dalam pasar. Saat obrakan dimulai, Ganis langsung turun mengunjungi pedagang resmi di dalam Pasar Keputran Utara. Dia meminta para pedagang tetap berjualan seperti biasa. "Pedagang jangan ada terpengaruh dengan obrakan. Tetaplah berjualan seperti biasa. Nggak perlu ada yang turun dan ikut-ikutan seperti PKL. Biarkan Dispol PP yang menanganinya," ujar Ganis kepada para pedagang pasar. (tim jp)
abtu, 03 Apr 2004
Dispol-PD Pasar Belum Klop



SURABAYA - Pagi ini sekitar pukul 09.00 petugas Dispol PP Pemkot Surabaya bakal melakukan penertiban pedagang Pasar Keputran. Sebagian pihak memprediksi tindakan itu tak banyak membawa hasil. Artinya, pedagang yang meluber ke jalanan itu bisa saja patuh sementara, kemudian balik lagi jika kondisi memungkinkan.

Wali Kota Bambang D.H. agaknya paham betul keadaan ini. Karena itu, kemarin, dia menyemangati aparat Dispol PP agar tetap meneruskan rencana. "Rencana penertiban besok (hari ini, Red.) merupakan kesepakatan bersama antara pemkot dan perwakilan pedagang Keputran. Jadi, saya rasa tidak ada masalah," katanya.

Bambang optimistis penertiban akan berjalan lancar. Sebab, dalam pertemuan terakhir, para tokoh pedagang Keputran menyatakan kesanggupannya menertibkan diri. "Tokoh-tokoh pedagang Keputran yang meluber di Jl Panglima Sudirman, Jl Urip Sumohardjo, dan Jl Sonokembang sudah kita ajak bicara. Mereka mau kok pindah dari badan jalan," katanya.

Bagaimana jika ternyata masih ada pedagang menolak? "Ah, saya rasa kok tidak. Kita tidak perlu dibayang-bayangi ketakutan seperti itu," kilahnya.

Meski begitu, Bambang juga meminta agar pedagang Keputran tidak menentang operasi penertiban. "Saya sebagai kepala daerah betul betul meminta pengertian dari seluruh pedagang Keputran. Tolonglah, jangan mengganggu ketertiban umum," katanya. Pemkot, lanjut Bambang, tidak akan main obrak tanpa ada solusi. "Pemkot sudah menyiapkan lahan relokasi untuk seluruh pedagang Keputran. Nah, sambil menunggu kepastian relokasi, tolonglah pedagang bersedia menertibkan diri," ujarnya.

Menyongsong operasi itu, para direksi PD Pasar melakukan berbagai persiapan. Antara lain, mengumpulkan seluruh aparat keamanan pasar dan mengkonsentrasikan untuk menjaga Pasar Keputran Utara dan Selatan. "Kami tidak ingin PKL Keputran tiba-tiba masuk dan menguasai pasar," ujar Direktur Keuangan PD Pasar, Achmad Ganis Poernomo. "Kasihan pedagang asli. Jadi, terpaksa kami menyiapkan tenaga keamanan pasar untuk menjaga," lanjut dia.

Langkah pertama yang akan dilakukan Dispol PP adalah menggusur bedak-bedak pedagang di sekitar kawasan Keputran. "Seluruh bedak akan kami angkut ke dalam komplek pasar. Tidak boleh ada bedak yang melanggar batas patok besi kami," ujar Kadispol PP Kadri Kusuma.

Inilah yang belum klop dengan PD Pasar. Ganis keberatan bedak pedagang dimasukkan ke komplek pasar. Sebab, hal itu akan menambah beban pedagang resmi di dalam pasar. "Percuma dilakukan penertiban kalau bedak-nya dimasukkan ke dalam pasar. Seharusnya, bedak-nya ya diangkut ke gudangnya Dispol PP," katanya.

Salah satu ketua kelompok pedagang Pasar Keputran, H Syukri, juga mengaku siap menyambut penertiban. "Walaupun saya tidak diajak bicara oleh aparat, tapi saya siap membantu penertiban," ujarnya. Dia meyakinkan bahwa pedagang di wilayahnya, yakni di sebelah selatan gedung Dharmala, mendukung penertiban tersebut. "Saya jamin, mereka (para pedagang, Red.) tidak menolak ditertibkan. Pokoknya, mereka diberi tempat pasti beres."

Ketika ditanya tentang persiapan menjelang penertiban, H. Syukri mengaku tidak melakukan persiapan apapun. "Ya, kita tidak melakukan persiapan apa-apa. Kita sudah tahu bahwa besok (hari ini, Red.) akan dilakukan penertiban. Para pedagang yang siap-siap sendiri," ungkapnya. Para pedagang, lanjut dia, menilai bahwa penertiban tersebut memang perlu. "Sebab, jika tidak ditertibkan pasar akan semakin meluber. Akibatnya, bisa menggangu keindahan kota. Makanya mereka mau ditertibkan," jelasnya.

Ungkapan serupa dilontarkan tokoh pedagang lainnya, H Muhammad. "Pokoknya, besok (hari ini, Red.) kami siap bersama aparat menertibkan pedagang," ucapnya.

Sebagai ketua kelompok dia telah memberikan imbauan kepada para pedagang. "Mereka kami imbau, agar tidak marah dan emosi saat penertiban. Kami imbau mereka mau menempati stan yang disediakan nanti," lanjut H Muhammad. (tim jp)
Jumat, 02 Apr 2004
Bangunan Liar Juga Diobrak

Dispol PP Janji Tidak Ada Molor-Moloran
SURABAYA - Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Kadispol PP) Kadri Kusuma rupanya tak mau dianggap lembek dalam menghadapi pedagang Keputran. Mantan Komandan Kodim Surabaya Selatan ini juga tak ingin dinilai bekerja tanggung-tanggung. Selain berjanji akan mengobrak pedagang mokong, kemarin, Kadri juga menyatakan tekatnya membongkar seluruh bangunan liar yang berdiri di sepanjang stren Keputran.

"Tolong dicatat. Kami akan bertindak tegas. Bukan hanya pedagangnya yang akan kami tertibkan. Bangunan liar di dekat Sungai Brantas juga akan kami bongkar," katanya, berjanji. Menurut Kadri, ada sekitar 30 bangunan liar yang didirikan di dekat stren Keputran. "Di sepanjang stren, tidak boleh ada bangunan. Karena itu, kami akan membongkarnya juga," katanya.

Rencana Kadri membongkar bangunan liar di sepanjang stren Keputran memang sangat beralasan. Sebab, keberadaan bangunan itu membuat kekumuhan Keputran semakin menjadi-jadi. Maklum, selain dipergunakan sebagai tempat berjualan, gubuk-gubuk itu juga dimanfaatkan sebagai tempat tinggal pedagang. "Percuma pedagangnya ditertibkan kalau bangunan liarnya tidak dibongkar," ujar Kadri.

Sebagaimana diberitakan, penertiban pedagang Keputran terkesan berbelit-belit. Semula, Dispol PP mendeadline pedagang pada Selasa (30/3) lalu. Pedagang yang dimaksud di sini adalah pedagang yang meluber hingga "memakan" jalan Panglima Sudirman, Jl Urip Sumohardjo, Jl Sonokembang, Jl Kayun, dan Jl Karimun Jawa. Mereka diminta masuk ke dalam pasar atau menempati lahan kosong yang jauh dari jalan raya, sambil menunggu relokasi ke pasar induk yang akan dibangun Pemprov.

Sayang, deadline itu ternyata tidak digubris. Hingga berakhirnya deadline, pedagang tetap menolak pindah. Namun, Dispol PP justru terkesan ngeper. Mereka tidak bertindak, melainkan memberi toleransi lagi sampai Sabtu (besok).

Menurut Kadri, toleransi itu hanya bagian dari sosialisasi penertiban. Dispol PP, kata Kadri, masih memberi kesempatan kepada pedagang untuk menertibkan diri. Lantas, apakah Sabtu nanti, penertibannya akan molor lagi? "Kami pasti bergerak. Tidak ada molor-moloran," kata Kadri.

Mantan kandidat Sekkota ini bahkan berjanji akan mengajak para wartawan untuk membuktikan janjinya. "Silahkan wartawan menyaksikan sendiri aksi Dispol PP Sabtu besok," katanya.

Menurut Kadri, langkah pertama penertiban yang akan dilakukannya adalah mengangkuti bedak-bedak yang berada di trotoar. "Seluruh bedak akan kami angkut ke dalam komplek pasar. Yang jelas, tidak boleh ada bedak yang melanggar batas patok besi kami," ujarnya.

Sekadar mengingatkan, patok besi ini adalah batas maksimal yang boleh ditempati pedagang. Ada dua pasang patok besi yang ditancapkan aparat Dispol PP. Patok besi pertama ditempatkan di dekat pintu masuk Hotel Brantas yang berhadapan dengan sungai. Patok kedua berada di dekat sungai Brantas. Patok ketiga dan keempat ditancapkan di depan pintu masuk komplek Keputran, dari arah Jl Urip Sumoharjo.

Aksi ringkes-ringkes bedak itu dilakukan mulai pukul 09.00, dan diperkirakan berakhir menjelang sore. "Kami memang memulai operasi pagi, saat pedagangnya sepi. Itu akan memudahkan penertiban. Lagi pula, yang kami tertibkan bedaknya, bukan orangnya," katanya.

Saat sebagian aparat Dispol PP menertibkan bedak-bedak pedagang, sebagian lagi akan merobohkan bangunan liar di sepanjang stren Keputran. "Intinya, hanya yang melewati batas patok besi yang akan ditertibkan," katanya.

Setelah "pembersihan" selesai, aparat Dispol PP langsung mendirikan posko jaga di lokasi Keputran. "Anggota saya akan terus memantau perkembangan pedagang Keputran melalui posko itu," ujarnya. Posko jaga itu akan dibongkar pada 9 April. "Setelah 9 April, petugas akan kami tarik dari Keputran," ujar Kadri. Bagaimana jika pedagang balik lagi? "Saya yakin tidak. Tapi, kita tetap akan melakukan patroli di Keputran setiap malam," tandas penguasa tiga jenis beladiri tenaga dalam ini.(oni)
Kamis, 01 Apr 2004
Konsep Lama Dipakai Lagi

SURABAYA - Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP) terus mengkonkretkan rencana penertiban pedagang Keputran. Kemarin, mereka kembali menggelar rapat koordinasi untuk menyusun skenario obrakan Keputran.

Sayang, pertemuan itu agaknya hanya formalitas. Belum ada langkah solutif, terutama terkait relokasi pedagang. Dispol PP tetap menginginkan agar pedagang yang meluber ke badan jalan dimasukkan ke dalam stan kosong di Pasar Keputran. Padahal, konsep itu sudah pernah diterapkan sebelumnya, dan hasilnya sia-sia. "Kami sepakat meminta pedagang yang meluber di badan jalan agar masuk pasar. Itulah solusi untuk menata pedagang," ujar Kasubdin Operasional dan Pengawasan Dispol PP, Drs H Umar Diah MM. Menurut dia, banyak stan di dalam pasar yang kosong karena penghuninya pindah ke luar. "Nah, mereka itulah yang akan kami masukkan lagi ke dalam Pasar Keputran," katanya.

Untuk diketahui, di kawasan Keputran terdapat dua pasar yang lokasinya berdekatan, yaitu Pasar Keputran Utara dan Selatan. Pasar Keputran Utara memiliki 1.632 stan dengan luas total sekitar 5 ribu meter persegi. Dari jumlah itu, sebanyak 246 stan dalam keadaan kosong. Sedangkan Pasar Keputran Selatan memiliki 487 stan seluas dua ribu meter persegi. Dari jumlah itu, sebanyak 78 stan seluas 300 meter persegi dalam keadaan kosong.

Jika ditotal, stan kosong di kedua pasar itu berjumlah 324 unit. Padahal, pedagang yang berjualan di luar pasar diperkirakan mencapai 2.000 lebih. Artinya, stan kosong di dalam pasar tidak akan mampu menampung seluruh pedagang. Lantas, bagaimana solusi Dispol PP? "Pedagang yang belum tertampung di dalam pasar boleh berjualan di luar pasar, asal tidak melebihi patok besi yang kami pasang," katanya.

Konsep ini sama persis dengan penertiban Keputran dua tahun lalu. Waktu itu hasilnya nol besar. Tak sampai seminggu setelah diobrak, pedagang kembali meluber ke badan jalan.

Dispol PP memang terkesan belum punya konsep yang jelas untuk menangani pedagang Keputran. Mereka bahkan selalu mengolor-olor rencana penertiban. Lihat saja. Semula, mereka memberi deadline sampai Selasa (30/3). Deadline itu diundur Sabtu (3/4). Molornya deadline ini membuat beberapa pejabat kepolisian kesal. Mereka mengaku kecewa berat dengan Dispol PP yang tidak berani menghadapi preman Keputran. "Dispol PP ini bagaimana. Dulu gembar-gembor mau memundurkan pedagang sampai 50 meter dari jalan raya. Eh… sekarang yang mundur malah mereka sendiri," ujarnya. Padahal, polisi siap mem-back up penuh operasi penertiban. "Kita ini sebenarnya siap bergerak. Tapi, pemkot nya yang maju mundur," sambungnya.

Sementara itu, pertemuan kemarin juga menghasilkan skenario baru. Namun, belum menjelaskan, kapan langkah tegas akan dilakukan.

Rencananya, Sabtu mendatang aparat Dispol PP dan polisi akan turun ke Keputran untuk membujuk pedagang supaya bersedia pindah. Upaya itu akan dilakukan siang dan malam. Nantinya, PD Pasar akan menyiapkan tenda-tenda darurat untuk pos jaga petugas.

Aksi penjagaan dan pemantauan akan diliburkan saat coblosan Pemilu 5 April mendatang. Menurut Umar Diah, seluruh petugas akan dikonsentrasikan pada pengamanan pesta demokrasi lima tahunan itu. Aktivitas penjagaan akan dilanjutkan lagi pada 6 April sampai 9 April. Setelah itu -ini yang aneh-- seluruh petugas akan ditarik kembali ke markas masing-masing. Bagaimana jika pedagang kembali meluber ke jalan? "Mudah-mudahan tidak. Yang jelas, pengawasan selanjutnya akan kami serahkan ke aparat Muspika setempat," tegasnya.

Pada bagian lain, salah satu Ketua Kelompok Pedagang Keputran, H Muhammad, mengatakan bahwa dirinya dan "pengelola" pasar lainnya dipastikan juga diikutkan dalam penertiban. Ini setelah dia yang diposisikan sebagai wakil pedagang, diajak dalam rapat koordinasi bersama Dispol PP, kemarin. "Saya di ajak Pak Kadri (Kadispol PP) untuk bicara tentang penertiban," ujar H Muhammad. "Karena saya siap membantu, saya dan ketua kelompok lainnya diberi kewenangan ikut serta dalam penertiban itu," sambungnya.

Lalu bagaimana teknis penertiban nanti? Menurut H Muhammad hal itu masih di terus dirapatkan. "Yang pasti, kita nanti akan sepakat berkumpul di Pasar Keputran sebelum melakukan penertiban," jelasnya.

Di tempat terpisah, ketua kelompok pedagang lainnya, H Syukri, mengatakan bahwa para pedagang telah siap ditertibkan. "Ya, mereka semua setuju ditertibkan. Mereka siap pindah ke tempat baru," tegasnya.

Yang penting, kata dia, pedagang meminta pemkot memberi lahan bagi mereka berjualan. "Pokoknya, mereka dikasih tempat jualan. Kan kasihan jika tidak punya tempat lagi. Mereka akan kesulitan mencari nafkah," terangnya.

Mengenai kemungkinan para pedagang berebut di lahan yang baru, menurut H Syukri, hal itu mustahil terjadi. "Sebab, mereka sudah pasrah. Mereka menyerahkan sepenuhnya pengaturan lahan kepada pemerintah. Pokoknya itu tadi. Mereka harus dapat tempat," tukas salah satu ketua kelompok pedagang ini. (tim jp)
Kamis, 01 Apr 2004
Hotel Brantas Jelang Obrakan Keputran

Berharap Jadi Kenyataan agar Hotel Tak Dijual
Salah satu pihak yang menderita akibat melubernya pedagang Keputran ke jalanan adalah pengelola Hotel Brantas. Sebab, persis di depan hotel itulah pedagang menggelar dagangannya.

KELENGANGAN begitu menusuk ketika memasuki lobi Hotel Brantas. Tak tampak satu pun tamu berseliweran. Tentu juga tak ada pegawai hotel melayani tamu. Yang ada hanya seorang resepsionis yang sesekali mengangkat telepon di mejanya, dan dua orang pegawai yang sedang duduk mengobrol. "Pegawai kami banyak yang sudah di-PHK mbak. Minggu ini saja sudah lima orang di-PHK," kata Yuli, resepsionis itu. "Manajer kami juga sedang keluar. Lagi pula hari ini jumlah tamu kami hanya dua orang. Jadi ya begini ini. Sepi," lanjut dia.

Sejak setahun belakangan, menurut Yuli, tamu di hotelnya mulai sepi. Tepatnya, sejak adanya PKL (pedagang kaki lima) Pasar Keputran yang membeber dagangannya hingga menutupi jalan di sekeliling hotel. "Banyak tamu yang balik haluan, nggak jadi menginap ke sini karena kendaraan mereka susah masuk," urainya.

Kondisi itu diperparah dengan bau tak sedap yang timbul dari sampah buangan PKL. Yakni, sisa sayur mayur dagangan PKL malam sebelumnya yang membusuk. Akibatnya, bau tak sedap pun menyebar ke mana-mana. "Saking baunya pernah ada tamu yang muntah-muntah waktu mau makan," tutur Endro, salah satu bellboy. "Pernah juga satu bus tamu dari Pemda Bandung booking kamar seminggu. Baru satu malam menginap, esoknya mereka sudah angkat koper dari sini," lanjutnya, getir.

Untuk menghilangkan bau tak sedap itu, kata Endro, pihak hotel terpaksa membakar hioshua (dupa) yang diletakkan di setiap pojok ruangan. Sampai-sampai ada yang bilang hotel ini lebih mirip kelenteng. "Malah, ada juga yang menjuluki sebagai Hotel Pasar," imbuhnya.

Hotel berkapasitas 95 kamar itu dulu cukup laris. Setiap hari tingkat huniannya bisa mencapai 100 persen. Bahkan, jika musim kompetisi, tak sedikit klub-klub sepak bola bermalam di situ. "Sekarang, ada tamu yang menginap saja kami sudah bersyukur," kata pria beranak tiga itu. Supaya bisa tetap membayar gaji pegawai, pengelola hotel terpaksa menyewakan sebagian besar kamar deluxe-nya untuk perkantoran. Ada kantor perpaketan, penjualan tiket pesawat, hingga penyewaan mobil. "Sekarang tinggal 35 kamar untuk menginap, itupun banyak yang kosong," timpal Didik, supervisor housekeeping.

Selain disewakan untuk perkantoran, pihak hotel juga memberi diskon bagi para tamu. "Tapi percuma mbak. Lha wong situasinya udah parah kayak gini," imbuh pria tinggi besar itu. "Rambut saya sampai botak mikirin ini," imbuh Didik sambil tersenyum kecut. "Tapi ya, kami harus maklum. Bahkan, rela gaji kami dibayar secara mencicil tiga kali, menunggu ada tamu menginap."

Karena itu, ketika ada kabar bahwa Pemkot Surabaya segera menertibkan para pedagang Keputran, sebersit harapan muncul di benak mereka. "Apa benar tanggal 3 April nanti PKL Keputran diobrak, mbak?" tanya mereka nyaris berbarengan. "Apa pemkot berani? Jangan-jangan mereka cuma janji," kata Didik. Wajar jika mereka sedikit ragu. Sebab, sejak dulu pemkot seakan tak berdaya menghadapi PKL Keputran tersebut.

"Ya, semoga saja kali ini pemkot benar-benar menertibkan mereka. Kalau tidak, berarti satu-satunya jalan, hotel ini harus dijual," kata Yuli. Menurut dia, sehari sejak diberitakan awal Februari lalu, banyak orang menelepon, menanyakan tentang penjualan hotel tersebut. Ada juga yang langsung datang. "Jumlahnya belasan, mbak. Mayoritas makelar. Ada juga pemilik yayasan pendidikan," beber Yuli. Tapi, hingga kini Yuli mengaku belum tahu akan dijual pada siapa hotel ini. "Kami masih berharap, pemkot benar-benar menertibkan PKL. Supaya hotel ini tidak jadi dijual dan kami semua masih bisa bekerja di sini," katanya, lirih. (fey nur ifah)
Rabu, 31 Mar 2004
Pedagang Masih Meluber
Foto 27
SURABAYA - Para pedagang Pasar Keputran agaknya sudah tutup mata dengan segala toleransi yang diberikan Dispol PP. Deadline seminggu yang berakhir kemarin, seolah tidak digubris. Bahkan, patok besi yang ditancapkan Dispol PP seakan hanya dianggap sebagai pajangan. Hingga kemarin malam, para pedagang tetap menggelar dagangan sampai memakan badan jalan.

Berdasarkan Pantauan Jawa Pos sekitar pukul 01.00 dini hari kemarin, kondisi Pasar Keputran tak jauh berbeda dibanding malam-malam sebelumnya. Pedagang tetap meluber memenuhi ruas Jalan Panglima Sudirman sampai Jalan Urip Sumohardjo. Kondisi senada juga terlihat di depan Wisma Dharmala, Hotel Brantas, sampai depan Gedung Indosat. Bahkan, beberapa pedagang mulai merambah pos polisi di depan tikungan Keputran.

Lantas, ke mana aparat Dispol PP dan polisi? Beberapa polisi dan Dispol PP memang sempat terlihat bersliweran di sekitar Keputran. Tapi, mereka tidak beraksi dan membiarkan kondisi itu terjadi.

Kadispol PP Kadri Kusuma yang dikonfirmasi Jawa Pos mengaku masih memberi kesempatan kepada pedagang Keputran untuk menertibkan dirinya sendiri. "Seperti yang saya bilang, kami masih mempercayakan penertiban Keputran kepada para paguyubannya. Itu juga termasuk upaya sosialisasi kami sebelum penertiban benar-benar dimulai," katanya.

"Mudah-mudahan paguyuban mampu menertibkan pedagang. Tapi, terus terang yang paling mokong justru paguyubannya," katanya. Kadri juga berjanji akan memenuhi janjinya untuk bergerak menertibkan Keputran pada 3 April mendatang.

Melubernya pedagang Pasar Keputran memang sudah lama dikeluhkan warga kota. Selain mengganggu lalu lintas, keberadaan pedagang yang jumlahnya semakin meningkat dan memakan badan jalan, juga menimbulkan sampah yang berbau tak sedap. Saat pagi, Pasar Keputran boleh jadi ibarat tempat sampah raksasa di tengah kota. Sungguh kontras jika dibandingkan dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi dan bersih.

Aksi penertiban pedagang Pasar Keputran sebenarnya sudah pernah dilakukan sekitar dua tahun lalu. Namun, hanya dalam hitungan hari, para pedagang kembali ke lokasi semula. Kesemrawutan pun kembali merajalela. Akankah kondisi itu juga terjadi kali ini? Ada jawaban menarik dari Direktur Administrasi Keuangan PD Pasar Achmad Ganis Poernomo. Dengan blak-blakan, dia menyatakan jika rencana penertiban itu akan berakhir seperti yang sudah-sudah jika tidak diimbangi konsep penataan yang jelas. "Percuma kalau kita hanya ngobrak tapi pedagang nggak dicarikan lahan baru," katanya.

Ganis lantas memaparkan konsepnya. Menurut dia, sebelum penertiban dimulai, perlu dilakukan pendataan mengenai luas lahan yang ditempati pedagang Keputran secara keseluruhan. Setelah itu, harus dihitung jumlah pedagang yang meluber di badan jalan. Lalu, lahan yang harus dikosongkan juga harus dihitung secara cermat. Data-data itu lantas dikonversikan dalam bentuk persentase. "Misalnya, luas lahan Keputran mencapai 2 ribu meter persegi. Setelah dihitung, luas lahan di tengah jalan yang harus dikosongkan ada sekitar 450 meter persegi. Jika dipersentasekan, berarti ada pengurangan lahan sampai 25 persen," paparnya.

Nah, kriteria 25 persen itu lantas diberlakukan kepada seluruh pedagang. "Maksud saya, lahan setiap pedagang Keputran harus dikurangi sebesar 25 persen. Saya yakin pengurangan sebesar itu tidak akan mengganggu dagangan mereka," katanya.

Dengan konsep ini, Ganis yakin tidak ada pedagang yang dirugikan. Sebab, lokasi jualannya tidak ada yang berubah. Yang di depan tetap di depan, dan yang di belakang juga akan tetap di belakang. "Jadi, yang berbeda hanya luas stannya saja," katanya.

Pejabat asli Madura ini menyatakan bahwa konsep itu sudah diterapkan di beberapa pasar, termasuk Pasar Wonokromo. "Penataan pedagang Pasar Wonokromo di TPS (tempat penampungan sementara, Red) sukses karena konsep itu juga," katanya.

Kendati demikian, Ganis mengaku belum menyosialisasikan konsep itu kepada pedagang Keputran. Alasannya --ini yang mengagetkan-- pihaknya tidak pernah diberi kesempatan menyampaikan konsep itu di depan Dispol PP. "Kami dan Dispol PP memang berkali-kali rapat. Tapi, PD Pasar tidak pernah diminta menyumbangkan konsepnya. Semuanya diatur Dispol PP," katanya. (tim jp)
Rabu, 31 Mar 2004

Kami Siap Ditertibkan

Menertibkan pedagang Pasar Keputran bukan hal yang mudah. Sebab, ditengarai ada beberapa kelompok "penguasa wilayah" yang mengkoordinasi para pedagang. Salah satu pimpinannya, H Muhammad, kepada Jawa Pos kemarin mengungkapkan uneg-unegnya.


Apa benar ada kelompok preman yang menguasai Pasar Keputran?

Itu tidak benar. Itu fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka kepada kami. Kami bukan kelompok preman seperti yang dituduhkan orang. Kami adalah kelompok yang dipercaya untuk mengelola dan mengkoordinir para pedagang.


Apa tugas Anda sebagai ketua kelompok?

Tugas saya adalah sebagai pengelola pedagang di wilayah kelompok saya. Saya mengkoordinasi orang-orang untuk melayani para pedagang. Mulai dari penitipan pembuangan sampah, pemasangan lampu, ongkos biaya angkut, dan penitipan timbangan. Selain itu mengatur stan para pedagang. Artinya, saya harus menjaga agar orang tidak begitu saja masuk dan berjualan. Tujuannya agar Pasar Keputran tidak terus meluber. Karena setiap hari ada saja orang yang ingin berjualan di sini. Tugas terakhir saya adalah menyelesaikan permasalahan pedagang. Misalnya bila ada perkelahian, dan masalah lainnya.


Kapan dan bagaimana kelompok Anda berdiri?

Saya tidak tahu kapan berdirinya. Yang pasti sudah lama. Sejak para pedangang berjualan di luar areal Pasar Keputran. Ya, kebetulan saja para pedagang berkumpul, lalu mereka mengadakan rapat dan memilih saya sebagai ketua.


Apa kompensasi yang Anda diterima dari kelompok pedagang itu?

Saya tidak memperoleh apa-apa. Makanya, saya kaget ketika dituduh sebagai preman dan menarik uang Rp 8.000 dari tiap pedagang. Saya itu juga pedagang. Masak kita tega memeras pedagang sayur yang penghasilannya tergolong kecil.


Wilayah mana yang menjadi daerah kelompok Anda?

Wilayah saya tepat di depan Hotel Brantas. Sebab, wilayah lain sudah ada ketuanya.


Ada berapa kelompok pedagang di Keputran?

Ada enam kelompok. Pertama kelompok saya. Kebetulan, wilayah saya yang paling luas. Kemudian, kelompok di samping Gedung Dharmala yang dipimpin H Syukri. Terus, ada tiga kelompok di wilayah tengah. Itu diketuai Gatot, Salum, dan Wakijo. Terakhir, kelompok bagian selatan yang diketuai H Sanam.


Kalau ada kelompok-kelompok itu, lalu apa tugas PD Pasar?

Yang kami atur itu kan adalah pedagang-pedagang yang ada di luar bangunan pasar. Kalau di dalam pasar, itu urusan PD Pasar.


Bagaimana sikap kelompok Anda dengan penertiban Pasar Keputran?

Kami siap bekerja sama dengan pemkot untuk menertibkan pedagang. Kami siap mengajak para pedagang untuk kembali ke bangunan pasar. Memang ada beberapa pedagang yang keberatan untuk ditertibkan, namun sudah saya beri pengertian. Yang saya sayangkan, seharusnya pemkot terlebih dahulu berkomunikasi dengan kita sebelum mengadakan penertiban.


Setelah penertiban dilakukan, apa yang akan Anda lakukan?

Saya berharap pemkot serius untuk memikirkan para pedagang. Pemerintah harus memperhatikan tempat yang layak dan kesejahteraan bagi pedagang. Lalu, saya berniat mengajukan proposal sebagai pengelola pasar. Jadi, nantinya saya resmi menjadi pengelola para pedagang. (fid)
Rabu, 31 Mar 2004
Mempertahankan RTH dan Persoalan Urbanisasi
Oleh Kurniawan Hermawanto
Maka yang perlu diperhatikan adalah adanya kepedulian Pemkot Surabaya dengan dukungan DPRD dan seluruh elemen masyarakat agar Surabaya menjadi lebih terjamin, terus eksis, serta berkembang dan membuat warganya makin sejahtera. RTH dapat memainkan peran penting agar mampu membangun daya saing kota yang tangguh dan terus berkelanjutan.

Kota metropolis Surabaya sempat heboh dengan penutupan 13 stasiun pengisi bahan bakar umum (SPBU) beberapa waktu lalu. Sebenarnya dalam perjanjian pemakaian median jalan untuk SPBU telah ditetapkan bila masa sewa habis dan tempat tersebut diperlukan untuk fungsi semula, maka penyewa harus mengembalikan dalam keadaan seperti asalnya.

Tahun lalu sewa SPBU dimaksud umumnya sudah habis dan sudah diberi peringatan untuk dikosongkan sampai tiga kali. Bahkan ada perda yang melarang median jalan dipakai untuk keperluan lain kecuali sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan RTH Surabaya yang saat ini rusak berat. Tidak mengherankan kalau para pengusaha SPBU melawan dengan menempuh jalur hukum, walaupun keadaan hukumnya sudah jelas membenarkan tindakan pemkot. Namun ada kalangan masyarakat yang menyayangkan penutupan tersebut karena "menyusahkan" usaha mereka.

RTH secara umum meliputi semua ruang kota yang tidak dipakai untuk kegiatan produktif manusia dan mengandung unsur-unsur alam yang bermutu. Sehingga median jalan yang ditumbuhi tanaman subur; sungai, danau; berbagai taman yang rindang, sawah, dan hutan termasuk ke dalam ruang terbuka hijau. Mutu kehidupan (quality of life) yang baik dan ideal bagi sebuah kota harus dialokasikan minimal 33 persen atau sepertiga dari luas kota yang ditetapkan sebagai RTH. Dari data yang ada, untuk kota Surabaya, peruntukan area RTH jauh dari angka tersebut.

Perlu diketahui, urbanisasi yang menandai dunia memasuki abad 21 kini telah melampaui pandangan umum yang semula hanya sebatas paham perpindahan dari desa ke kota. Urbanisasi yang terus melonjak secara kuantitatif membuat konsep dan pola penataan serta perencanaan kota mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pola perencanaan master-planning juga terbukti sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Urbanisasi kini tidak hanya dipahami sebagai proses orang desa ke kota, tetapi yang makin jelas tampak adalah orang keluar dari kotanya menuju desa untuk mengubah keadaan pedesaan (rural) menjadi urban yang ditandai dengan munculnya banyak Kota Baru di berbagai tempat di Indonesia, seperti yang terjadi pula di Surabaya. Namun proses urbanisasi masih hanya melayani golongan menengah ke atas sehingga warga lapis bawah tetap masuk ke kota dengan segala masalah yang dibawanya, termasuk mengusik lingkungan. Contoh paling aktual adalah kasus Pasar Keputran dan permasalahan yang melingkupinya yang membuat pusing semua pihak.

Urbanisasi juga telah lama keluar jauh melampaui batas kewenangan administratif pemerintah kota. Bahkan menyeberang sampai ke wilayah daerah tetangga (Sidoarjo-Mojokerto-Gresik-Bangkalan). Jaringan komunikasi dan transportasi menjangkau kawasan makin luas, padat serta dengan biaya murah, sehingga makin banyak orang mampu memanfaatkannya. Ini selanjutnya membuat sarana perhubungan dan transportasi terus berkembang. Hal ini memunculkan program transportasi alternatif berupa kereta api komuter dan sekarang disusul dengan ide transportasi lewat sungai dengan menggunakan perahu (bus air). Apakah keadaan ini dapat mengakhiri dampak meledaknya urbanisasi? Dan bagaimana mencegah timbulnya dampak negatif yang menjadi bagian perkembangannya?

Maka yang perlu diperhatikan adalah adanya kepedulian Pemkot Surabaya dengan dukungan DPRD dan seluruh elemen masyarakat agar Surabaya menjadi lebih terjamin, terus eksis serta berkembang dan membuat warganya makin sejahtera. Ada dua unsur kekotaan yang mampu meningkatkan daya saingnya yaitu kekhasan lokal dan mutu kehidupan yang baik. Untuk kedua aspek kekotaan ini, RTH dapat memainkan peran penting agar mampu membangun daya saing kota yang tangguh dan terus berkelanjutan.

Perkembangan kota abad 21 menghadapi banyak tantangan yang disertai dengan berbagai krisis, utamanya di negara yang sedang berkembang. Indonesia yang bercita-cita menjadi negara maju, akan sangat mengandalkan pada peran kota-kotanya yang tangguh. Padahal kota-kota di Indonesia menghadapi berbagai masalah dan krisis yang berpotensi menghambat kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang diberikan abad 21.


Ada beberapa krisis kekotaan yang sedang dihadapi. Antara lain:

- Kepercayaan diri yang pudar sehingga tidak ada kemauan yang jelas dan terarah untuk membangun kotanya.

- Hambatan perkembangan SDM yang ditandai dengan keinginan mendapat gelar ketimbang mampu dan ahli.

- Mutu lingkungan hidup yang terus merosot deras ditandai dengan berbagai kesulitan hidup akibat lalu-lintas macet, banjir dan tanah longsor, munculnya berbagai penyakit epidemis, dan lain-lain.

Berbagai krisis ini harus diatasi bila tidak hendak membuat perkembangan kota terganjal dan warganya semakin terpuruk. Ini pada gilirannya akan membuat warga menderita dan sengsara. Di era otonomi daerah dan globalisasi ini, hanya kota yang "peka" terhadap berbagai peluang dan masalah serta mau, berani, dan bekerja keras mengambil langkah tegas akan berhasil eksis. Otonomi daerah memberi banyak kesempatan dan peluang untuk bertindak cepat dan tegas sebelum inisiatif diambil darah lain.

Ajaran dari Timur mengatakan bahwa "di balik setiap krisis ada peluang besar" masih sebatas diucapkan, belum mampu diterjemahkan di kehidupan nyata. (*)
*) Kurniawan Hermawanto SH, Legal Section PT Asahimas Flat Glass Tbk.
Selasa, 30 Mar 2004
Pasar Keputran Dipatok Besi
Foto 28

SURABAYA - Hari ini merupakan batas waktu yang diberikan Pemkot Surabaya kepada pedagang Pasar Keputran. Mereka tidak diperbolehkan lagi menggelar dagangannya sampai meluber ke Jalan Panglima Sudirman maupun Jalan Sonokembang. Untuk itu, petugas Dispol PP memasang patok besi keliling pasar, kemarin.

Pematokan yang dimulai sekitar pukul 10.00 itu melibatkan satu peleton (30 orang) aparat Dispol PP didampingi belasan polisi. Mereka datang dengan mobil patroli pikap milik Dispol PP. Setiba di lokasi, petugas tak banyak basa-basi. Mereka langsung bekerja menancapkan patok setinggi tiga meter itu di beberapa titik yang selama ini jadi tempat berjualan. Misalnya, di Jl Sonokembang depan Hotel Brantas, Jl Panglima Sudirman, dan Jl Urip Sumohardjo.

"Ayo pasang, tancapkan dalam-dalam, biar nggak mudah dicabut," ujar seorang petugas Dispol PP. "Ya, kalau nggak dalam pasti dicuri orang. Patok besi seperti ini bisa laku mahal lho," sahut petugas lain. Tak sampai satu jam, pematokan selesai. Pekerjaan itu berjalan mulus tanpa kendala. Maklum, pedagang belum ada yang datang. Yang ada hanya beberapa pedagang resmi. Namun, mereka hanya berbisik-bisik sambil menonton aktivitas itu.

Kadispol PP Kadri Kusuma mengatakan bahwa pematokan itu merupakan langkah awal penertiban. Menurut dia, pematokan itu juga bagian dari sosialisasi kepada pedagang. "Kami sudah membicarakan penertiban ini dengan pedagang Keputran. Pada dasarnya, mereka mau diatur kok. Yang sulit itu ya paguyubannya," katanya berulang-ulang.

Menurut mantan Komandan Kodim itu, patok besi tersebut adalah batas maksimal yang tidak boleh dilanggar pedagang. "Awas, saya tidak ingin melihat patok ini hilang dicuri pedagang. Kalau ada pedagang yang mencurinya, saya akan langsung bertindak," ujarnya.

Meski begitu, penguasa tiga jenis ilmu beladiri tenaga dalam itu masih memberi toleransi kepada pedagang sampai Jumat depan (2/4). Artinya, mulai hari ini sampai Jumat itu, Dispol PP memberi kesempatan kepada paguyuban untuk menertibkan anggotanya. "Kesempatan itu juga saya gunakan untuk melihat sejauh apa kemampuan paguyuban mengatur anggotanya. Kalau masih ada pedagang yang melanggar patok, berarti paguyuban sudah tidak bisa dipercaya lagi," katanya.

Kadri juga mengaku telah berkoordinasi dengan Polwiltabes Surabaya. "Polwil mendukung rencana penertiban Keputran. Bahkan, kita sepakat untuk mengambil langkah represif Sabtu depan (3 April, Red.), jika pedagang tetap mokong," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kapolwitalbes Surabaya Kombes Ade Rahardja mengaku akan mendukung kebijakan pemkot dalam menertibkan pedagang Keputran. Kemarin misalnya, beberapa anggotanya juga ikut mengamankan jalannya pematokan yang dilakukan Dispol PP. "Saya kan mengatakan, apapun keputusan pemkot, kita dukung karena tugas polisi memang memberikan bantuan pengamanan," katanya. "Jangan sampai dalam penertiban nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena itu polisi siap setiap saat," lanjut perwira menengah berpangkat tiga melati di pundak itu.

Mantan Kaditserse Polda Jatim yang dikenal tegas itu juga sudah menerima pemberitahuan dari Dispol PP terkait batas toleransi terhadap pedagang pasca-pematokan. Dikatakan, jika memang Dispol PP memberi toleransi hingga 2 April, pihaknya juga tetap mendukung. Termasuk, rencana mengambil tindakan represif jika batas toleransi diabaikan pedagang. "Tapi kita tetap berharap agar jangan sampai terjadi keributan. Karena itu, sebaiknya pedagang mematuhi kebijakan Dispol PP yang telah memberikan batas toleransi untuk menertibkan sendiri itu," katanya. "Tugas polisi kan cuma mem-back up Dispol PP saja," tambah Ade. (tim jp)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home